IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Menatap 2018 dengan Sikap Optimis

Sabtu 6 Januari 2018 13:0 WIB
Bagikan:
Menatap 2018 dengan Sikap Optimis
Kita kini menjadi semakin cepat melupakan kejadian-kejadian sebelumnya. Teknologi dan informasi yang membanjiri kita setiap harinya memaksa kita reaktif dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Upaya melakukan perenungan-perenungan secara lebih mendalam menjadi jarang dilakukan. Akibatnya kita rentan terjebak pada kesalahan yang sama. Kita hanya disibukkan dengan persoalan-persoalan yang sudah ada, bukan mengantisipasi munculnya persoalan. 

Tahun 2017 berlalu dengan sejumlah peristiwa penting yang menjadi perhatian masyarakat luas. Dunia internasional dihadapkan pada masalah pengungsi Rohingya dan kejutan akhir tahun oleh Presiden Trump atas pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kedua masalah tersebut merupakan rangkaian dari masalah lama dalam dunia Islam yang hingga kini belum menemukan penyelesaian yang komprehensif. Hal baik yang menggembirakan di tahun tersebut adalah dikalahkannya ISIS oleh pasukan Irak. Mantan pasukan ISIS yang pulang ke negaranya masing-masing masih menjadi ancaman atas kedamaian.

Dalam tataran nasional, awal tahun 2017 dibuka dengan lanjutan persoalan Pilkada DKI Jakarta yang telah berlangsung dari tahun 2016. Persoalan ini bukan hanya menjadi perhatian warga DKI yang secara langsung terkait dengan pilkada tersebut, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat Indonesia secara umum karena tingginya muatan agama dalam kasus tersebut. Tensi politik menurun setelah Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama dihukum penjara. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akhirnya dibubarkan setelah bertahun-tahun mengkampanyekan Islam transnasional. Hal lainnya adalah adanya konsolidasi kekuatan antara kelompok Islam konservatif dengan partai politik tertentu. Semuanya demi kepentingan politik yang memuncak pada 2019.
 
Bagi NU, persoalan yang menguras energi adalah munculnya Permendikbud No 23 tahun 2017 yang memutuskan pelaksanaan sekolah lima hari dalam seminggu. Dengan cepat para pemangku kepentingan utama madrasah diniyah menolak keputusan tersebut. Berbagai langkah dilakukan sampai akhirnya Presiden Jokowi menggantinya dengan Perpres No 87 tahun 2017.

Tahun tersebut juga diwarnai dengan banyaknya hoaks dan fitnah kepada para tokoh NU yang disebarkan melalui media sosial. Munas dan Konbes NU termasuk salah satu agenda penting organisasi yang membahas sejumlah persoalan. Acara yang berlangsung pada November itu diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. NU mampu menjaga hubungan baik dengan pemerintah yang terlihat dari lebih diperhatikannya kepentingan komunitas NU dan seringnya pertemuan antara pemerintah dengan para pimpinan NU dan para ulama serta kiai pesantren. 

Persoalan laten seperti korupsi, narkoba, kriminalitas tetap saja berlangsung dengan intensitas yang tetap tinggi, hanya saja beda tokoh atau tempatnya saja. Kesenjangan ekonomi juga masih menjadi momok yang menjerat banyak sekali rakyat Indonesia. Mereka tidak memiliki modal atau akses untuk mencapai standar hidup layak. 

Pada 2018, isu internasional terkait dengan dunia Islam belum banyak berubah. Kepemimpinan Amerika di bawah Trump yang cenderung kurang ramah terhadap komunitas Muslim akan menambah rumit persoalan yang selama ini sudah pelik. Saudi Arabia di bawah upaya reformasi oleh Putra Mahkota Pangeran Salman yang masih sangat muda juga mungkin memunculkan kejutan-kejutan baru. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penganut Muslim terbesar di dunia dapat mengambil inisiatif dan peran-peran strategis untuk kepentingan dunia Islam.  Iran kini juga sedang menghadapi persoalan internal yang belum tahu sampai ke mana ujungnya.

Dalam konteks nasional, sejumlah persoalan akan muncul. Salah satu agenda yang sudah jelas adalah Pilkada serentak sejumlah sejumlah provinsi dan kabupaten/kota. Agenda ini harus diwaspadai mengingat pilkada dari dulu menyimpan berbagai persoalan. Dua hal yang harus diantisipasi adalah politik uang dan penggunaan isu SARA sebagai senjata untuk memenangkan pertarungan yang sangat keras tersebut. 

Ada kelompok dari ideologi tertentu yang dengan sengaja ingin memanfaatkan momentum pilkada tersebut untuk kepentingan ideologinya. Lalu politisi pragmatis yang ingin meraih kekuasaan memanfaatkan kondisi tersebut. Konsolidasi kekuatan melalui sejumlah acara yang digelar bersama, dukungan politik pada tokoh tertentu atau wacana yang dibangun di media sosial tampak sangat nyata. Mereka bertemu dalam satu kepentingan, sekalipun hal tersebut rentan bubar di tengah jalan mengingat sifat politik yang bersedia bekerja sama dengan siapa saja asal menguntungkan. Kelompok ideologis cenderung lebih susah untuk diajak berkompromi jika sudah menyangkut keyakinan yang dimiliki. Ini ancaman bagi harmoni keindonesiaan yang sudah dibangun sejak lama oleh para pendiri bangsa. 

Bagi internal NU, efek dari pilkada yang melibatkan tokoh-tokoh sesama NU yang bertarung dalam pilkada harus diwaspadai. Jangan sampai terdapat upaya-upaya untuk menggunakan kendaraan NU bagi pemenangan salah satu kandidat. Secara formal, sudah tegas bahwa NU tidak berpolitik praktis, tetapi NU juga jejaring kultural dengan patron para tokoh-tokoh tertentu. Di sini pentingnya kedewasaan dari pihak-pihak yang bertarung untuk memahami batas-batas dalam permainan politik tersebut. Jangan sampai hal tersebut menjadi permusuhan setelah pilkada usai. Persoalan-persoalan keumatan akan tetap menjadi fokus dan perhatian utama NU. 

Bangsa Indonesia dari tahun ke tahun terus belajar menghadapi persoalan. Kematangan sikap terlihat dalam merespon sejumlah persoalan. Upaya membangun sistem yang lebih baik harus terus dilakukan. NU juga telah menunjukkan peran yang nyata berbagai persoalan. Tantangan dan persoalan harus disikapi dengan positif dan optimis. Dari situlah kita belajar menjadi lebih matang dan lebih dewasa. (Achmad Mukafi Niam)
Bagikan:
Sabtu 30 Desember 2017 19:30 WIB
Memperkuat Akar NU di Tingkat Ranting
Memperkuat Akar NU di Tingkat Ranting
Eksistensi NU bisa dilihat dari seberapa kuat keberadaan NU di tingkat ranting atau anak ranting. Di situlah organ NU yang secara langsung menggerakkan dan bersentuhan dengan masyarakat dalam berbagai aktivitas organisasi dan sekaligus menjaga ideologi NU.

Kualitas kepengurusan ranting NU tidak cukup hanya ada struktur kepengurusan saja, harus dilihat sejauh mana aktivitas kepengurusan tersebut mampu memberdayakan masyarakat di sekitarnya, yaitu bagaimana antara jamaah dan jamiyah saling menghidupi. Jika kegiatannya hanya sekadar tahlilan saja, maka kepengurusan tersebut bisa dikatakan kurang efektif. Tahlilan atau pengajian bisa berjalan dengan sendirinya tanpa perlu diurus oleh NU secara oganisatoris. 

Salah satu contoh sukses pengelolaan adalah Ranting NU Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Jawa Timur. Upaya untuk menciptakan kemandirian dimulai dari kemandirian ekonomi dengan membuat Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) ZIS NU Pacarpeluk melalui program Pacarpeluk Bersedekah. Mereka menempatkan kaleng-kaleng ke rumah warga dan menyarankan agar setiap harinya penduduk setempat menyisihkan koin senilai 500 atau 1000 rupiah ke dalam kaleng tersebut. 

Kini dalam setiap bulan berhasil dikumpulkan sekitar 5 juta rupiah dari 600 kaleng koin NU tersebut. Terdapat lima program utama untuk pemanfaatan dana tersebut, pertama adalah santuan duka, yaitu sumbangan air minum dalam kemasan kepada warga yang sedang berduka karena kematian. Air tersebut untuk minuman saat tahlilan selama tujuh hari. Kedua adalah jaminan pengobatan rawat jalan dengan Kartu Pacarpeluk Sehat bagi warga yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat atau BPJS. Ketiga, santunan persalinan bagi keluarga kurang mampu. Keempat, jenguk keluarga sakit berupa sumbangan dana bagi keluarga yang sakit, dan terakhir program peduli bencana. Dalam bencana banjir di Pacitan baru-baru ini, UPZ Pacarpeluk menyumbangkan uang senilai 2 juta rupiah. 

Prinsip saling menghidupi antara jamaah dan jamiyah serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel benar-benar mampu dijalankan dengan baik sehingga masyarakat merasakan bahwa dana yang mereka sumbangkan bisa dimanfaatkan oleh tetangga atau keluarga yang sedang membutuhkan bantuan. Satu orang tidak bisa membantu semua orang tetapi semua orang bisa membantu satu orang yang benar-benar membutuhkan. Di sini NU mampu menjalankan peran sebagai lembaga yang mampu menjembatani kedua belah pihak tersebut.

Kisah sukses pengelolaan Ranting NU Pacarpeluk ini mendorong beberapa ranting NU daerah lainnya untuk belajar. Model pengelolaan kaleng koin sedekah UPZ Pacarpeluk ini juga menjadi salah satu dari 10 pemenang terbaik kompetisi Kreatifitas dan Inovasi (Krenova) Kabupaten Jombang 2017 atas nama ketua Ranting NU Pacarpeluk Nine Adien Maulana. Di MWC Megaluh sendiri, dari 13 ranting NU, sudah terbentuk tujuh kepengurusan UPZ LAZISNU dengan jumlah donator mencapai 2200 warga. 

Kesadaran akan semakin pentingnya kemandirian NU kini semakin meningkat. Pola menempatkan kaleng koin banyak diadopsi di banyak daerah. Di Ranting NU Desa Kemaduh Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, dalam setiap bulan dana yang dikumpulkan mencapai sekitar tiga juta rupiah. Capaian angka tiga juga untuk sebuah desa dengan basis ekonomi pertanian ini sesungguhnya menggambarkan besarnya potensi penggalian dana karena saat ini semakin banyak daerah, terutama yang berbasis di perkotaan yang ekonomi berbasis sektor industri dan jasa dengan tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. 

Di Jawa Timur terdapat 7724 desa dan 777 kelurahan. Mengingat Jawa Timur merupakan basis utama NU, Jika 70 persen dari seluruh total desa dan kelurahan terdapat memiliki ranting yang hidup dan bergerak, maka setiap bulan akan terkumpul dana sebesar 17.8 miliar jika masing-masing ranting mampu mengumpulkan dana sekitar 3 juta per bulan. Dalam satu tahun ada 214 miliar yang bisa dikumpukan dan didistribusikan. Tentu saja, angka tersebut masih merupakan hitung-hitungan di atas kertas. Realisasi di lapangan akan sepenuhnya tergantung pada para muharrik atau penggerak di tingkat ranting.

Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan uang sebesar tersebut. Tak semuanya harus dihabiskan seketika. Cabang NU di masing-masing daerah bisa membuat amal usaha untuk melayani warga NU dan masyarakat umum yang membutuhkan, baik dalam pemberdayaan ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Jika pengumpulan dana tersebut bisa bisa berjalan dengan konsisten dalam waktu jangka panjang, maka bisa dilakukan investasi produktif untuk melayani umat. Membuat gedung atau kantor yang memadai tapi penting, tetapi jangan sampai dana-dana dari masyarakat tersebut dikeluarkan untuk hal-hal yang kurang produktif atau kurang menyentuh masyarakat.

PCNU atau MWCNU yang selama ini rantingnya belum aktif atau bahkan belum memiliki ranting NU di desa tertentu memiliki kewajiban untuk menggerakkan, mendampingi dan mengarahkan bagaimana basis NU ini bisa aktif karena sesungguhnya, di situlah keberadaan NU secara nyata dirasakan oleh warga. Ranting NU yang sudah berhasil bisa menjadi tempat untuk belajar. Tak ada kata terlambat untuk berbuat kebaikan. (Ahmad Mukafi Niam)

Sabtu 23 Desember 2017 12:30 WIB
Dunia Bersatu Bela Palestina
Dunia Bersatu Bela Palestina
Ilustrasi (© Reuters)
Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung pada Kamis (21/12) menghasilkan resolusi yang menolak keputusan Presiden Donald Trump yang menyatakan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel. PBB memutuskan, klaim apa pun atas status Yerusalem tidak diakui oleh PBB, dan Amerika Serikat diminta membatalkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya. 

Sebanyak 128 negara mendukung resolusi tersebut, 35 negara abstain, 21 negara tidak hadir dalam pemungutan suara, dan hanya 9 negara yang menolak. Resolusi ini didukung oleh empat anggota tetap dewan keamanan PBB (China, Rusia, Perancis, dan Inggris). Sembilan negara yang menolak resolusi adalah AS, Israel, Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Nauru, Mikronesia, Palau, dan Togo. Di luar AS dan Israel, negara pendukung kebijakan Trump tersebut adalah negara-negara kecil. Sebelumnya, Trump mengancam akan mengurangi bantuan kepada negara yang tidak setuju atas kebijakan Amerika Serikat tersebut.

Ada pesan penting dari hasil resolusi tersebut bahwa klaim Israel atas Yerusalem tidak diakui oleh mayoritas negara di dunia. Wilayah tersebut diduduki Israel setelah perang enam hari pada 1967. Kemudian, Isreal membuat pemukiman di wilayah-wilayah yang diduduki secara tidak sah. Dan semua hal tersebut bisa berjalan karena dukungan Amerika Serikat, baik secara diplomatik maupun secara militer. 

Ada upaya sistematis yang dilakukan secara jangka panjang untuk membuat daerah pendudukan secara de fakto maupun secara de yure menjadi milik sah Israel. Upaya menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota merupakan hasil lobby pada kongres Amerika Serikat pada era 80an. Kebijakan Trump saat untuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem ini merupakan hasil dari politik menunggu momentum. Bisa saja, ke depan ada negara-negara tertentu, yang karena adanya ancaman atau iming-iming, ikut mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. 

Sekalipun tidak mengikat, resolusi ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Amerika Serikat tidak memiliki legitimasi di dunia Internasional. Bahwa penguasaan secara militer atas suatu wilayah dan ancaman yang dilakukan tidak serta merta menakutkan sejumlah negara untuk mengekor Amerika Serikat. Hanya negara miskin dan rentan yang mungkin tunduk pada keinginan AS. Negara yang menolak keinginan negeri Paman Sam tersebut juga telah mampu menunjukkan harga dirinya di hadapan kekuatan yang ingin menghegemoni. Amerika Serikat yang selama ini mengklaim diri sebagai penjaga HAM dan pendekar demokrasi di dunia dituntut untuk mampu menunjukkan apakan nilai-nilai yang dikampanyekan ke seluruh dunia ini juga bisa dilaksanakannya sendiri dengan baik, ketika kepentingan domestiknya bertentangan dengan kehendak masyarakat internasional.

Resolusi ini juga bisa menjadi modal untuk memperkuat posisi Palestina dan solusi dua negara untuk memperjuangkan perdamaian di wilayah tersebut. Jika sebelumnya posisi Palestina adalah entitas, lalu meningkat menjadi negara pemantau non-anggota pada 2012 dalam sebuah veto yang disetujui oleh 138 negara, 9 menolak dan 41 abstain. Kini saatnya memperjuangkan Palestina sebagai anggota penuh PBB.

Palestina dan para pendukung kemerdekaannya, tampaknya perlu mulai berpikir untuk mencari mediator alternatif di luar Amerika Serikat yang sudah jelas-jelas keberpihakannya kepada Israel. Buat apa menyandarkan diri kepada pihak yang kita tahu sudah jelas-jelas berbuat tidak adil dalam perundingan. Poros kekuatan baru dunia kini terus berkembang di luar Amerika Serikat. Memberikan kesempatan kepada pihak yang lebih independen terhadap kepentingan di Timur Tengah akan memberikan hasil yang lebih baik. Lembaga-lembaga internasional sejauh ini juga memberikan kepentingan kedua belah pihak dibandingkan dengan AS.

Tak kalah pentingnya adalah memperkuat soliditas rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Selalu ada faksi yang memiliki agenda atau cara yang berbeda dalam sebuah perjuangan. Persatuan antara Fatah dan Hamas, dua kelompok terbesar di Palestina layak diapresiasi dan kerjasama tersebut harus terus digalang untuk meraih tujuan bersama, dibandingkan dengan tujuan masing-masing kelompok yang kadang kala saling bersaing. 

Kita bangsa Indonesia, dapat membantu dengan berbagai cara. Perjuangan diplomatik Palestina dalam berbagai forum dunia sudah sejak lama didukung oleh Indonesia. Banyak upaya bersama yang bisa dilakukan seperti kerjasama ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Perjuangan besar memang membutuhkan kerjasama, kecerdikan, ketangguhan, pengorbanan, dan napas jangka panjang. Tak ada yang mudah untuk mencapai kemuliaan. (Ahmad Mukafi Niam)

Jumat 15 Desember 2017 17:0 WIB
Palestina, Yerusalem, dan Perjuangan yang Tiada Henti
Palestina, Yerusalem, dan Perjuangan yang Tiada Henti
Kabar buruk terkait dengan proses perdamaian Palestina-Israel terjadi dengan adanya pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Presiden Donald Trump. Persoalan Yerusalem merupakan salah satu inti dari konflik yang terjadi di wilayah tersebut. Dengan berpihaknya Amerika Serikat yang selama ini memposisikan diri sebagai mediator dari dua pihak yang berkonflik, maka AS telah memposisikan diri sebagai pihak yang mengutamakan kepentingan satu pihak, bukan kepentingan bersama.

Para pemimpin dunia mengutuk, mengecam, menyesalkan, atau menyatakan keprihatinan yang mendalam atas situasi seperti ini. Yerusalem merupakan wilayah yang dikuasai oleh Israel dalam perang tahun 1967. Keputusan itu pun menyalahi sejumlah resolusi internasional yang selama ini menegaskan bahwa Yerusalem adalah bagian integral dari wilayah Palestina. Karena wilayah yang diduduki perang, maka komunitas internasional tidak mengakuinya sebagai wilayah milik Israel. Sejumlah mitra dekat AS seperti Inggris, Perancis, dan Jerman tidak mengikuti jejaknya mengakui dan memindahkan ibu kota Israel ke Yerussalem.
Umat Islam menghargai sikap negara-negara yang secara tegas tidak mengikuti langkah Amerika Serikat untuk memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Ini menunjukkan mereka masih mengakui prinsip-prinsip kedaulatan, bahwa wilayah yang direbut melalui mekanisme perang tak akan diakui sebagai wilayah yang sah dalam hukum internasional.

Pembatalan keputusan tersebut merupakan langkah bijak yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat demi menghargai prinsip-prinsip hukum internasional dan aspirasi komunitas internasional. Dalam posisi sebagai mediator antara Palestina dan Israel, AS harus mampu mengambil sikap yang adil atas kepentingan kedua belah pihak. Kecuali AS akan kehilangan legitimasi sebagai mediator.

Bangsa Palestina tidak dapat mengharapkan kemurahan hati Amerika Serikat. Mereka memiliki kepentingannya domestiknya sendiri terkait dengan kebijakan luar negeri yang diambil. Perubahan kebijakan dari satu presiden ke presiden AS lainnya menunjukkan kadang, mereka berusaha berimbang tetapi tak jarang sangat pro-Israel. Menggalang kekuatan diplomasi yang lebih luas merupakan upaya yang harus dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan Palestina.

Bagi umat Islam di seluruh dunia, hal ini perlu disikapi dengan tindakan cerdas, jangan sampai melakukan demo-demo yang tidak konstruktif yang sampai merusak harta benda milik pihak lain, sampai-sampai harus berhadapan dengan polisi yang menjaga ketertiban. Kita harus mengekspresikan diri bahwa kita menolak keputusan tersebut dengan cara-cara yang santun. 

Langkah pemerintah Indonesia yang merespon cepat situasi tersebut menunjukkan sensitifitas yang tinggi akan psikologi umat Islam yang sangat peka terhadap isu terkait dengan Palestina. Presiden Joko Widodo mengecam keras tindakan tersebut. Ia juga menggalang dukungan internasional dan menghadiri sidang istimewa OKI di Turki untuk membicarakan masalah ini. 

Umat Islam di seluruh dunia dengan jumlah total pemeluk 1.7 miliar jiwa harus mampu menunjukkan bahwa kami satu kata dalam soal Palestina. Bahwa prinsip-prinsip keadilan harus ditegakkan. Dengan demikian, akan tercipta solusi damai.

Masalah palestina adalah masalah kemanusiaan. Sudah lebih dari lima puluh tahun, bangsa itu menderita karena perang. Sebagai pihak yang dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan besar dunia, Palestina tidak berdaya. Mereka hanya bisa melawan dengan lemparan batu dan senjata-senjata sederhana dibandingkan dengan Israel. Mereka tertinggal jauh dalam bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan teknologi dibandingkan Israel. Sesungguhnya pertarungan menjadi semakin tidak imbang.

Keyakinan dan kebenaran bahwa mereka merupakan pemilik sah atas wilayah-wilayah yang diduduki Israel merupakan modal kuat untuk tetap bertahan dengan segala keterbatasan. Sudah seharusnya jika negara-negara Muslim dan negara-negara yang mencintai keadilan dan kedaulatan untuk membantu Palestina memperoleh haknya. Saatnya meningkatkan bantuan ekonomi dan berbagai kerjasama lainnya untuk memberdayakan Palestina.

Memperjuangkan keadilan untuk Palestina butuh napas panjang. Entah sampai kapan keadilan tersebut dapat ditegakkan, tak ada yang tahu. Ada saat-saat ketika situasi memanas dan harus disikapi secara cepat sebagaimana yang terjadi pada hari-hari ini. Upaya pemberdayaan rakyat Palestina secara jangka panjang juga harus dilakukan, dengan memberikan mereka pendidkan yang memadai, akses ekonomi, bantuan diplomasi, dan hal-hal lain yang hasilnya tidak tampak seketika, tetapi mampu menguatkan posisi tawar dalam perundingan. (Ahmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG