IMG-LOGO
Nasional

Ulama Suriah Sayangkan Kampanye Kembali pada Al-Qur'an dan Hadits Tanpa Kajian

Kamis 11 Januari 2018 21:1 WIB
Bagikan:
Ulama Suriah Sayangkan Kampanye Kembali pada Al-Qur'an dan Hadits Tanpa Kajian
Jakarta, NU Online 
Ulama Suriah Syekh Abdurrozaq Syakhud An-Najmi Al-Hasani menyayangkan terhadap kelompok-kelompok yang mengkampanyekan kembali kepada Al-Qur'an dan hadits dan menolak pendapat imam-imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbali. 

"Ini adalah kesesatan. Ini adalah upaya untuk mendegradasi Islam karena apa yang mereka kampanyekan sesungguhnya menjauhkan dan mendegradasi makna Islam, makna Al-Qur'an dan Hadits secara utuh," katanya saat mengisi halaqah yang diadakan Lembaga Dakwah PBNU di lantai delapan gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (11/1). 

Menurutnya, para imam mazhab adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. 

Ia menjelaskan, seseorang tidak mungkin dapat memahami dan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadits hanya dengan membaca Al-Qur'an dan Hadits karena ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu global. Menurutnya, semua itu butuh ijtihad oleh orang-orang yang alim dan paham di bidangnya.

"Maka kalau kita mengaku kalau berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadits artinya kita juga harus mengakui hasil ijtihad dari empat imam mazhab tersebut dan tanpa menanfikan sedikit pun," katanya. 

Oleha karenanya, kelompok-kelompok yang mengajak kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits, tetapi menghilangkan dari pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan hasil ijtihad imam mazhab ini, sesungguhnya kelompok-kelompok ini menjauhkan diri dari Islam yang benar, yakni Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Sebab, menurutnya, yang mewarisi ajaran Rasulullah adalah para ulama.

Pada forum tersebut, Syekh Abdurrozaq Syakhud An-Najmi Al-Hasani juga memberika ijazah sanad hadits kepada hadirin. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)

Bagikan:
Kamis 11 Januari 2018 22:2 WIB
MUKTAMAR 12 JATMAN
Kegiatan Mahasiswa Tarekat Dipusatkan di IAIN Pekalongan
Kegiatan Mahasiswa Tarekat Dipusatkan di IAIN Pekalongan
Pekalongan, NU Online
Organisasi Mahasiswa Ahlith Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdliyyah (MATAN) akan turut serta dalam kegiatan Muktamar XII Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdliyyah (JATMAN) yang diselenggarakan di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Ahad-Kamis (14-18/1) mendatang.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Panitia Lokal Matan M Mirza Rofiq, saat dihubungi NU Online, Kamis (11/1). Dipaparkan Mirza, agenda yang akan dibahas organisasi mahasiswa thariqah ini meliputi  pengembangan serta pemantapan SOP dan Juknis organisasi.

“Kegiatannya nanti dipusatkan di IAIN Pekalongan. Pada hari Selasa, akan diadakan kegiatan seminar yang rencananya menghadirkan Menpora,” terang Mirza.

Selain MATAN, beberapa organisasi yang menjadi underbouw JATMAN juga akan hadir, antara lain Muslimat Thariqah. Secara keseluruhan rangkaian acara Muktamar XII JATMAN akan dimulai pada hari Ahad di Alun-Alun Kajen, yang dimeriahkan dengan “Kirab Merah Putih Muktamar”.

Sedangkan pada hari kedua, diselenggarakan acara pembukaan yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia H. Joko Widodo. Kepastian rencana kehadiran RI-1 disampaikan Sekretaris Jendral (Sekjen) Jatman KH. Mohammad Masroni pada rapat pleno persiapan panitia muktamar XII di Kanzus Sholawat Pekalongan.

"Rencana kepastian kehadiran Bapak Presiden H Joko Widodo saya terima langsung dari pihak istana untuk membuka Muktamar XII Jatman di Pekalongan," ujar Kiai Masroni. (Ajie Najmuddin/Abdullah Alawi)

Kamis 11 Januari 2018 20:2 WIB
Jamaah Tarekat Siap Bentengi Warga dari Radikalisme dan Terorisme
Jamaah Tarekat Siap Bentengi Warga dari Radikalisme dan Terorisme
Pekalongan, NU Online
Jamaah pengamal ajaran tarekat di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) yang tergabung dalam wadah Jam'iyyah Ahlith Tarekat al Mu’tabarah An-Nahdliyyah (JATMAN) tetap mendukung upaya pemerintah dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat.

Wakil Mudir Am Idaroh Aliyah (Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat) JATMAN KH Abdul Hadi Muthohar menuturkan, para pengamal ajaran tarekat dalam kesehariannya selalu menjaga akhlak dan budi pekerti, di bawah bimbingan para guru atau mursyid sehingga mereka melekat keseimbangan lahir dan batin.

"Gerakan radikal dan teror itu sangat bertentangan dengan akhlak yang diajarkan oleh para guru tarekat, sehingga secara langsung kami ini sudah membantu tugas pemerintah membentengi warga agar tidak terseret arus radikal dan teror," ujar Prof Abdul Hadi usai rapat panitia muktamar Jatman di Pekalongan Rabu (10/1).

Bahkan, amalan akhlak yang diajarkan para guru tarekat itu, sekaligus menjadi sarana untuk melawan gerakan radikal dan teror, mengingat setiap manusia kalau sudah mendapatkan ajaran sekaligus mengamalkan nilai-nilai akhlak mulia mereka tidak akan berbuat radikal dan teror yang merugikan orang lain.

Kasus peledakan masjid di Sinai, Mesir beberapa waktu lalu oleh kalangan yang disebut-sebut radikalis dan teroris itu, merupakan reaksi atas 'kekalahan' para radikalis dan teroris dalam mempengaruhi umat Islam di negara itu agar bersedia menjadi jihadis membantai pihak yang tidak mendukung gerakan radikal dan teror meskipun mereka beragama Islam.

Menurut Guru Besar UIN Semarang ini, para radikalis dan teroris di negara timur tengah itu, secara berangsur meninggalkan perbuatan keji dan keluar dari lingkaran gerakan radikal dan teror, karena dipengaruhi oleh ajaran tarekat yang diamalkannya di bawah bimbingan mursyid (guru tarekat) di negara tersebut.

"Selain kehilangan pengikut, mereka juga membenci para ulama dan jama'ah tarekat dengan alasan sebagai bagian dari umat Islam, karena dianggap tidak bersedia diajak bergabung untuk memberontak Pemerintahan. Ya, karena gerakan memberontak itu bertentangan dengan akhlak, maka ditolak, “ tuturnya. 

Penolakan ini, dia menambahkan, dinilai sebagai perbuatan melanggar agama, akhirnya atas nama ajaran agama Islam yang dipahami secara sepihak dan dangkal itu, masjid yang biasa digunakan ibadah oleh jamaah tarekat di Sinai dibom, hingga banyak jamaah tarekat yang meninggal dunia dan mengalami luka.

Kondisi itu tutur Kyai Abdul Hadi, jika Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang tersebar di seluruh wilayah provinsi se tanah air saat ini gencar mensosialisasikan program pencegahan radikalisme dan terorisme, dipastikan bisa sejalan dengan program atau amalan yang diajarkan oleh para ulama tarekat. (Abdul Muis/Abdullah Alawi)

Kamis 11 Januari 2018 19:7 WIB
PBNU: Jaga Persatuan, Hindari Sentimen SARA di Pilkada
PBNU: Jaga Persatuan, Hindari Sentimen SARA di Pilkada
Jakarta, NU Online 
PBNU menegaskan, selain politik uang, sentimen Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) agar dihindari pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten pada 2018 ini. 

"Ini (sentimen SARA) soal serius yang semua pihak harus menyadari," kata Ketua PBNU H Robikin Emhas saat ditemui NU Online di lantai tiga, Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (10/1).

Menurut Robikin, penggunaan sentimen SARA jelas-jelas dilarang oleh regulasi dan diancam pidana. 

Bahkan, katanya, kalau politik uang berdampak pada potensi timbulnya korupsi, tapi kalau penggunaan sentimen SARA berdampak pada perpecahan di masyarakat. 

"Yang Kalau ini tidak dilakukan penegakkan hukum juga bisa merobek-robek tatanan sosial yang pada akhirnya mengancam kesatuan dan persatuan," jelas alumnus Pesantren Miftahul Huda Gading, Malang ini. 

Robikin mengatakan, siapa saja boleh bercita-cita menang dengan berkompetisi di Pilkada, tetapi harus jujur dan adil. "Kalau mau fair tentu kemudian patuh hukum dan kemudian mengedepankan nilai-nilai demokrasi substansial," katanya. 

Pria yang juga menjabat Majelis Komite Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu (KKIP) ini menilai, penegakkan hukum pada kasus SARA belum optimal, bahkan masih jauh dari harapan. 

"Kita semuanya harus belajar dari Pilkada DKI di mana digunakannya mimbar-mimbar Keagamaan," katanya mengingatkan. 

Menurut Robikin, penggunaan sentimen keagamaan yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang ada, pada gilirannya bukan saja mendistorsi kualitas demokrasi itu sendiri, tetapi lebih jauh dari itu adalah bisa mendistorsi maksud dan tujuan dari agama itu dihadirkan. 

"Jangan (sampai) ada orang yang mempolitisasi agama hanya untuk kepentingan politik praktis lima tahunan. 

Daya rusaknya sangat tinggi dibanding dengan kemungkinan manfaat yang bisa diperoleh," jelasnya. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG