IMG-LOGO
Opini

Tragedi Pak Budi dan Dilema Guru Indonesia

Selasa 6 Februari 2018 0:48 WIB
Bagikan:
Tragedi Pak Budi dan Dilema Guru Indonesia
Ilustrasi: Merdeka.com
Oleh Muhammad Makhdum 

Dunia pendidikan kita kembali terhenyak. Tragedi yang menimpa Pak Achmad Budi Cahyanto beberapa hari yang lalu membuat kita semua berduka. Guru muda SMA Negeri 1 Torjun Sampang yang dikenal santun dan berbakat itu harus meregang nyawa di tangan siswanya sendiri. Kasus tersebut semakin menambah panjang daftar tindakan kekerasan yang diterima guru dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang pendidik. 

Dalam tiga tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap guru masih melekat dalam ingatan kita. Bu Nurmayani (2015), guru SMPN 1 Bantaeng Sulawesi Selatan harus masuk jeruji besi karena mencubit siswinya yang membuat gaduh di kelas. Pada tahun 2016, di sekolah yang sama, Pak Guru Asral harus mendekam di penjara karena memukul siswa yang mengganggu pelaksanaan shalat jamaah siswa lainnya. Demikian juga dengan Pak Samhudi, guru SMP Raden Rahmat Sidoarjo yang dituntut 6 bulan penjara hanya sekedar mencubit lengan siswanya karena sering mangkir mengikuti kegiatan shalat Dhuha. 

Belum lagi tragedi yang menimpa Pak Dasrul (2017), guru SMK Negeri 2 Makassar yang menegur siswa karena tidak mengerjakan PR. Saat ditegur siswa tersebut menendang pintu sambil mengucapkan kata-kata kotor. Spontan Pak Dasrul naik pitam hingga menampar siswanya. Siswa kemudian melapor pada orang tuanya. Pak Dasrul kemudian dianiaya oleh murid dan orang tuanya hingga berdarah-darah di kepalanya. Tentunya masih banyak lagi deretan kasus serupa di berbagai daerah yang tidak terekspos oleh media. 

Perlu ditelisik mengapa anarkisme yang menimpa guru masih sering terjadi di sekitar kita, baik yang dilakukan oleh orang tua maupun siswa itu sendiri. Sejatinya banyak faktor penyebab yang bisa kita kemukakan. Antara lain kurangnya perhatian orang tua, salah asuh, salah pergaulan, tontonan yang tidak mendidik, pengaruh budaya asing, hingga kurangnya pendidikan karakter dan penghayatan terhadap ajaran agama. Ditambah lagi dengan perilaku orang tua yang over protektif terhadap anaknya. 

Akan tetapi, beberapa kasus yang terjadi tersebut mengindikasikan betapa lemahnya perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan profesinya. Guru sering dihadapkan pada dilema antara mendidik dan mendisiplinkan siswa dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk juga UU Perlindungan Anak. 

Menurut UU nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik, sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 41 disebutkan bahwa guru juga wajib mendapatkan perlindungan hukum yang mencakup perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.  

Sementara itu, dalam UU nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan UU Perlindungan Anak, disebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.  

Di sinilah letak permasalahannya. Sebagai tenaga pendidik, guru berada pada posisi dilematis antara tuntutan profesi dengan perlakuan masyarakat. Pada satu sisi guru dituntut untuk mampu menghantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan, namun pada lain sisi di saat berupaya menegakkan kedisiplinan, guru dibenturkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia. 

Sebagai contoh, ketika berkali-kali nasehat dan teguran guru seringkali tidak diindahkan, guru biasanya memberikan sanksi pada siswanya. Tentunya sanksi tersebut telah disesuaikan dengan tingkat pelanggaran siswa. Apa yang dilakukan Pak Budi sebenarnya bukanlah menghukum, tetapi hanya mengingatkan. Apa lacur? Murid tersebut tidak terima, dan sekonyong-konyong mencekik leher gurunya dan menghujani dengan pukulan. Akibat pukulan tersebut, Pak Budi menghembuskan nafas terakhirnya di keesokan hari.

Dalam proses pendidikan, sebenarnya cubitan akan dilakukan guru jika siswa terlalu sering melakukan pelanggaran. Sementara “tamparan” atau bahkan “pukulan” hanya akan dilakukan oleh guru jika siswa telah melampaui batas-batas moral maupun etika. Perlakuan itupun jauh dari kata membahayakan. Akan tetapi, reaksi berlebihan ditunjukkan oleh murid dan orang tuanya. Tidak jarang guru akhirnya dilaporkan pada pihak yang berwajib. 

Celakanya, ketika sebuah kasus memasuki ranah hukum, guru sering berada pada pihak yang dirugikan. Aparat penegak hukum lebih cenderung mengutamakan prosedur hukum dibandingkan dengan moral hukum itu sendiri. Hanya dengan melihat adanya bekas cubitan atau pukulan, seorang guru harus menjadi tersangka tindak kekerasan. Padahal jika guru tidak berlaku demikian, siswa akan cenderung mengulangi perbuatannya dan biasanya akan semakin meningkat kadar pelanggarannya. 
Jika mencermati yurisprudensi Mahkamah Agung (MA), maka sejatinya guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan reward, tetapi juga memberikan punishment kepada siswanya tersebut. Semua dilakukan demi keberhasilan pendidikan.

Agar tragedi Pak Budi tidak terulang di kemudian hari, maka undang-undang perlindungan hukum bagi guru harus ditegakkan. Selain itu, diperlukan sinergitas Tri Sentra Pendidikan, antara pihak guru, siswa dan orang tua. Guru harus mendidik siswa dengan sepenuh hati dan sebisa mungkin menghindari hukuman yang bersifat fisik. Siswa perlu menyadari bahwa dalam proses pendidikan, sanksi mutlak diperlukan untuk kebaikan dirinya sendiri. Di sisi lain, orang tua harus bekerja sama dengan pihak sekolah dalam mendidik dan mendisiplinkan anaknya. 

Nah, jika sedikit-sedikit guru diproses hukum dengan UU Perlindungan Anak karena sedang menjalankan profesinya, apa jadinya generasi bangsa Indonesia di kemudian hari? 


Penulis adalah guru SMP Negeri 2 Tambakboyo Kabupaten Tuban, Jawa Timur





Bagikan:
Selasa 6 Februari 2018 23:46 WIB
Asmat Saya Belum Teruji
Asmat Saya Belum Teruji
Oleh Moh. Agus Fuat
Hari-hari ini hampir di semua media sosial tengah membincangkan persoalan #KartuKuningJokowi. Bejibun komen sanjungan hingga seloroh kata "goblag goblog"  bersahut-sahutan di setiap kolom komentar.

Tetapi izinkanlah saya bicara soal Kejadian Luar Biasa (KLB) di Asmat.

Akhir Januari tahun ini, saya tergabung dalam tim NU Peduli Kemanusiaan untuk Asmat. Tim ini adalah bagian dari PBNU yang kali ini terdiri dari Dokter Makky dari Lembaga Kesehatan (LK PBNU), M Wahib dari Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI PBNU), dan saya sendiri mewakili NU Care-LAZISNU.

Tak pernah terbayangkan bahwa saya dapat turut andil mengemban tugas ini. Hal yang tergambar di benak saya adalah bagaimana susahnya menuju Asmat. Lebih-lebih ancaman penyakit malaria maupun campak yang saya dengar sebelumnya membuat bulu kuduk saya berdesir setiap kali membayangkannya.

Kamis (25/1) bermodal nekad dan tawakal, dan mengingat bahwa ini adalah tugas mulia dari NU, saya siapkan mental dan segala keperluan.

Seminggu sebelum keberangkatan, saya dan tim yang akan diberangkatkan ke Asmat harus menjalani vaksin campak dan minum obat antimalaria—obat ini masih harus diminum sampai sekarang—supaya tubuh kita kebal. 

Kami berangkat naik pesawat dari Jakarta menuju Surabaya-Makassar-Timika. Dari Timika menuju Asmat kami harus mengendarai pesawat kecil seperti capung. Itu pun dengan jadwal penerbangan yang tak menentu.

Beruntung Tim NU Lokal Timika dengan segala upaya berhasil membantu kami untuk mendapatkan tiket keberangkatan pada keesokan harinya. Di jadwal awal kami berangkat jam lima pagi. Namun, tiba di bandara subuh-subuh, seperti belum ada tanda-tanda ‘kehidupan’.

Hujan deras menemani waktu fajar kami hingga petugas bandara menyampaikan bahwa keberangkatan pesawat diundur menjadi jam 10 pagi.

Perjalanan Timika-Asmat kami tempuh dengan durasi 45 menit. Setiba di bandara Ewer, Kabupaten Asmat, kami disambut oleh PCNU Kabupaten Asmat dan beberapa tokoh masyarakat. Untuk menuju lokasi KLB, kami naik speedboat. Itu pun kita tak disediakan pelampung. Ketika ombak datang menghantam kapal, seketika itu pula jantung saya berdentum.

Perasaan saya sedikit lega ketika speedboat tiba di Distrik Agast. Distrik adalah kecamatan bila kita di Jawa. Di sini kami beruntung karena salah satu pengurus NU setempat adalah salah satu tetua adat di kampungnya. Ia bernama Leo Rahamtulloh Piripas. Pak Leo adalah juga Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam).

Kehadiran beliau membuat kami bisa disambut hangat oleh masyarakat Asmat. Hambatan komunikasi dan memahami kultur warga setempat yang dialami oleh beberapa NGO lain setidaknya tidak terlalu kami pusingkan.

Untuk meninjau bagaimana kondisi anak-anak Asmat, Pak Leo mengajak kami untuk silaturahmi terlebih dahulu dengan tetua adat di Kampung Syuru. Kami diterima oleh para tetua di rumah adat. Mereka menyebut itu Jew. Di tempat inilah kami mengutarakan kedatangan kami. 

Pak Leo sudah otomatis jadi penyambung lidah di antara kami. Perbincangan berlangsung semakin gayeng (akrab) dan akhirnya forum tetua adat mempersilahkan kami untuk menjalankan program di Kampung Syuru.

Di sepanjang jalan kami menyusuri rumah-rumah. Banyak sekali anak-anak Asmat yang ingin di foto dengan segala tingkah lucu mereka. Saya mengira tampaknya mereka pun merasa sangat bahagia atas kedatangan kami. 

Hanya saja ada sedikit pemandangan yang ganjil menurut saya. Anak-anak balita di sini seringkali makan buah kedondong dengan dicampur micin dan juga penyedap rasa lainnya. Kata ibu-ibu mereka, makanan itu sudah menjadi cemilan anak-anak. 

Hal ganjil lainnya yang saya lihat adalah ingus anak-anak seolah tak pernah berhenti keluar dari hidung mereka. Kemudian saya tahu, itu disebabkan karena setiap hari mereka minum air mentah. Ketersedaiaan air bersih di Asmat hanya mengandalkan turunnya air hujan.
*

Keesokan harinya kami bersama Tim Lokal mengumpulkan anak-anak untuk diikutkan pada screening. Ada sekitar 300 anak yang menjalani screening bersama Dokter Makky. Selain itu, anak-anak juga mendapatkan vitamin, susu, dan biscuit. Dari hasil screening sekitar 14 anak terindikasi kekurangan gizi. Jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah karena ini baru screening yang dilakukan hanya di satu kampung. 

(Baca: 300 Anak Kampung Syuru Asmat Terima Bantuan dan Screening Tim NU)

Salah satu anak yang masuk dalam daftar kami adalah Susana. Umurnya 1,5 tahun. Namun, Susana hanya memiliki berat badan 4 kilogram. Dalam sehari Susana hanya makan nasi atau sagu dua kali. Di waktu pagi ia hanya minum teh atau kopi. Waktu kami beri susu dan biscuit, tangan Susana gemetar. Kata dokter ia sangat kekurangan protein.

Untuk memonitor anak-anak ini NU Peduli Kemanusiaan bersama tim lokal berinisiatif mendirikan rumah gizi. Dalam bahasa lokal mereka sebut Cem Gizi. Cem Gizi ini akan menjadi tempat anak-anak diberikan asupan gizi. Setiap minggu dalam 4 kali mereka akan datang di Cem Gizi untuk diberikan asupan makanan bergizi.

Cem Gizi akan menjadi rumah bagi anak-anak Asmat supaya tetap bisa sehat seperti anak-anak di wilayah Indonesia lainnya. Oleh karena itu, NU Care-LAZISNU juga melakukan penggalangan dana untuk anak-anak Asmat melalui NU Peduli Asmat.

Banyak cerita yang belum bisa saya tuliskan tentang pengalaman berharga di Asmat. Ini adalah kali pertama saya menginjakan kaki di tanah Asmat yang kenangan dan kesannya akan terus tertancap dalam lembaran hidup saya. 

Orang bilang Asmat adalah penyingkatan dari Asal Mau Tahan. Sepertinya saya belum teruji sepenuhnya untuk menjadi Asmat. 
*
Penulis adalah Ketua BEM FIB UI 2016, bergiat di PMII, staf NU Care-LAZISNU, dan anggota Tim NU Peduli Kemanusiaan.

Baca tulisan Moh. Agus Fuat lainnya DI SINI


Selasa 6 Februari 2018 13:3 WIB
HARLAH KE-92 NU
Mengapa NU (Tetap) Penting?
Mengapa NU (Tetap) Penting?
Oleh Iip D Yahya

KH A Wahid Hasyim menulis artikel Mengapa Saya Memilih NU? Pertanyaan ini menarik karena muncul dari anak pendiri NU. Sepulang dari pengembaraan intelektualnya pada pertengahan 1930-an, Wahid belia menimbang-nimbang, organisasi mana yang layak ia pilih. Sebagai kaum muda yang haus dengan kemajuan, ia lihat mana yang radikal dan revolusioner. Ia cermati juga mana yang dipenuhi kaum terpelajar dan intelektual. 

Pada 1938 pilihannya jatuh pada Nahdlatul Ulama. Pilihan ini bukan semata karena NU didirikan oleh ayahandanya. Bahkan ia sadar bahwa NU merupakan perhimpunan dari orang-orang tua yang geraknya lambat, tidak terasa dan tidak revolusioner. Tetapi dari amatannya, yang penting itu bukanlah kegagahan di dalam berjuang, melainkan hasil yang dicapai dalam perjuangan itu sendiri. NU berhasil membentuk cabang di 60 % wilayah Indonesia hanya dalam waktu satu dasawarsa. Di mata Wahid, kekuatan jejaring ini tak bisa ditandingi oleh organisasi lain. Sebuah pilihan dengan kesadaran yang penuh.

Sekalipun NU, waktu itu, tidak dipenuhi oleh kaum intelektual lulusan sekolahan Hindia Belanda, tetapi pijakan perjuangannya dalam pergerakan nasional sangat kokoh. Bagi Wahid, pada akhirnya bukan hanya otak yang menyebabkan majunya organisasi, melainkan juga mentalitas. Di sinilah fokus para kiai NU, menggembleng santri agar bermental baja, bergelora dalam semangat, mengabdi dalam khidmat. Menjunjung hormat para ulama, selalu menanti restu para kiai.   

Wahid melihat para ulama yang dikiranya sebagai rintangan bagi kemajuan, malah sebaliknya, justru menjadi faktor yang mempercepat kemajuan. Pada dasarnya para ulama itu terbuka pada perubahan asalkan agen perubahan itu mampu menyampaikan argumentasi yang masuk akal. Wahid membuktikan soal ini dalam pemakaian dasi yang menurutnya akan membuat kiai NU lebih berwibawa dan dihormati. Sebelumnya memakai dasi diharamkan karena meniru cara berpakaian orang kafir. Setelah Indonesia merdeka, memakai jas, pantalon, dan dasi adalah kebutuhan. Para kiai pesantren bukan hanya menerima argumen Wahid bahkan menirunya. Seperti yang dilakukan Ajengan Ruhiat Cipasung, berjas dan berdasi sekalipun ke bawah tetap bersarung. Menurut mereka, memakai dasi adalah “sunnahnya” Wahid Hasyim.

Perubahan di dalam NU memang tidaklah radikal, tetapi ketika ide tersebut diterima, maka perubahan akan berlangsung secara masif. Diperlukan keteladanan yang kuat dari seorang pembawa perubahan itu, dan tidak semua tokoh NU yang menawarkan perubahan memiliki kekuatan personal yang layak diteladani. Memahami bahasa kiai dan kode budaya pesantren, bukan hal yang mudah bagi pembawa perubahan yang tergesa-gesa, apalagi tidak dibekali adab yang memadai. 

Kisah menarik dituturkan oleh aktivis perempuan Neng Dara Affiah. Ketika isu kesetaraan gender menguat dan hendak dibawa ke tengah pesantren, KH Abdurrahman Wahid mengingatkan para aktivis itu agar menggunakan istilah yang lebih mudah diterima para kiai dan nyai. Gus Dur meminta agar istilah Pelatihan Gender diganti Halaqah Kepemimpinan Perempuan. Kemasan luar harus diterima terlebih dahulu, selanjutnya terkait materi yang disampaikan, bisa diatur lebih lanjut dan biasanya tidak dipersoalkan lagi. Kiai-kiai itu pada dasarnya tidak mempersoalkan ide pembaharuan tetapi mempermasalahkan caranya disampaikan. 

Ide-ide segar pun singgah ke pesantren-pesantren NU dan diadaptasi sesuai kebutuhan masing-masing. Pesantren salaf tetap bertahan hingga diakui oleh negara melalui Ma'had Aly Mu'adalah yang setara S1. Perguruan tinggi berdiri di berbagai pesantren. Para gus dan ning tidak hanya lulus dari universitas Timur Tengah tetapi juga dari universitas di Eropa, Amerika, dan Australia. Pelan tapi pasti Universitas NU berdiri di berbagai kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dengan kombinasi al-muhafazhah dan al-akhdzu, tidak mengherankan jika di era digital sekarang portal nu.or.id muncul sebagai website terbesar dan terbaik di lingkungan ormas Islam, bahkan dibandingkan dengan ormas agama non-Islam. Ketika Ulil Abshar Abdalla yang mengusung Islam liberal sudah mengaji Ihya Al-Ghazali secara online dan offline, para kiai sepuh bisa bernapas lega. Begitu pula ketika M Imam Aziz yang dianggap kiri sudah bandungan kitab Al-Jalalain, masa depan NU dilihat semakin optimistik. Ide boleh “liar” kemana saja, tetapi akhlak dan adab tetaplah dinomorsatukan, karena itulah inti risalah kenabian, menyempurnakan kemuliaan budi pekerti.  

Pertanyaan Kiai Wahid Mengapa saya memilih NU? itu diajukan sebelum Indonesia merdeka. Kini setelah kemerdekaan diraih, masa revolusi dilalui, dan berjalan di era reformasi, mengapa NU tetap penting? NU yang disangka jumud dan kolot oleh kaum intelektual zaman old, ternyata tampil sebagai organisasi zaman now dengan jumlah cendekiawan yang kian hari semakin banyak dalam beragam keahlian. Kajian keislaman NU lebih hidup dan kontekstual, sementara di tengah organisasi Islam lain yang mengklaim sebagai modernis malah cenderung men-jumud dan kolot.  

NU yang dulu dinilai tidak radikal/revolusioner justru berdiri paling depan ketika ada rongrongan terhadap ideologi negara NKRI. Banser jauh lebih sigap mengawal Pancasila dibandingkan organisasi pemuda yang memakai nama dasar negara itu. Walhasil, dengan penuh kesadaran kita akui bahwa hari ini, NU tetap penting dan relevan. 

Pentingnya NU itu bukan hanya bagi Nahdliyyin, tetapi dirasakan pula oleh warga non-NU dan non-Muslim. Lagu Syubbanul Wathon bergema tidak hanya di acara-acara NU, tapi kini kalangan gereja pun menyanyikannya dengan heroik, “Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu.”

Menjelang seabad NU, rasanya tuturan Hadratussyeikh semakin relevan, "Siapa yang mengurus NU, aku anggap santriku. Siapa yang menjadi santriku, aku doakan husnul khotimah beserta keluarganya."


Penulis adalah Pemimpin Redaksi nujabar.or.id


Ahad 4 Februari 2018 6:1 WIB
NU dan Penggerak Desa
NU dan Penggerak Desa
Ilustrasi (ist).
Oleh Nur Faizin

Membincang desa tidak sepenuhnya bisa dilepas dari mayoritas warga Nahdlatul Ulama (NU). Fakta itu setidaknya bisa dilihat dari segi sistem ritual keagamaannya. Di lain pihak, desa hingga saat ini lekat dengan kenyataan tingkat angka kemiskinan. Lantas yang menjadi pertanyaan bagaimana masyarakat, khususnya warga NU di desa-desa, dapat terberdaya dengan baik?

Tak menutup kemungkinan warga NU di desa-desa sebagian besar masih berada di level menengah ke bawah atau bahkan di bawah standar kelayakan. Tidak hanya itu, tradisi ke-NU-an yang masih melekat seperti tahlilan, shalawatan, ziarah wali songo atau perkumpulan lainnya membuat masyarakat belum awas pada peningkatan kesejahteraan hidup mereka.

Tidak adanya katup penyelamat atau safety velve seperti simpanan rumah tangga membuat warga NU yang hendak menggelar tahlilan atau semacamnya menggantungkan pada hutang. Nah, persoalan ini jika tidak segera diatasi dapat berkelindan pada terdistorsinya kemapanan dari segi finansial. 

Di lain pihak adanya adanya UU Desa sebagai akar kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hingga kini dapat dirasakan angin segarnya. Namun demikian desa sebagai pelaksana amanat UU Desa sepertinya belum mampu “mengajak” warga meningkatkan perekonomian mereka. Indikasi tersebut dapat dilihat dari sejumlah kebijakan desa yang mengarah pada pembangunan infrastruktur dan minim peningkatan kapasitas atau kemampuan warga untuk lebih berdaya. 

Lahirnya UU Desa memiliki tujuan terhadap kemungkinan desa akan lebih maju dan masyarakat terentas dari problem kemiskinan dan keterbatasan. Dalam amanat UU Desa dinyatakan adanya klatur anggaran yang dikucurkan secara langsung oleh pemerintah pusat. Bentuk kepedulian negara terhadap desa yang berbasis anggaran tersebut sejauh ini disambut baik oleh banyak kalangan.

Penting kita pahami, kucuran anggaran tidak selalu bermakna efektif sebagai solusi mengentaskan problem-problem di masyarakat desa. Anggaran butuh pengelolaan yang terukur, tepat sasaran serta transparan. Jika tidak terkelola dengan baik maka adanya kucuran anggaran segar justru menjadi problem baru. 

Demi lahirnya program-program yang efektif dengan adanya anggaran tersebut, tentu masyarakat desa perlu dilibatkan dalam proses perumusannya. Sepakat atau tidak, sebenarnya yang paling tahu terhadap persoalan mereka adalah masyarakat desa sendiri.

Adanya sistem partisipatif dalam penyusunan program mutlak dibutuhkan. Nah dari sini pemerintah desa diharapkan hadir ke tengah-tengah masyarakat desa utamanya mendorong warga meningkatkan kesejahteraan mereka, baik melalui program pelatihan swadaya atau stimulus lainnya. 

Di level itu, guna mendorong kemampuan masyarakat terlibat dalam proses penyusunan program dan peningkatan kapasitas juga dibutuhkan kesiapan masyarakat. Disitulah dibutuhkan agen-agen penggerak yang tumbuh dari masyarakat tersebut. Kaum muda NU, khususnya di desa-desa, sebaiknya tidak lalai melihat peranan penting itu. Mereka harus memiliki daya kompetensi untuk melakukan proses kegiatan politik partisipatif.

Setidaknya mereka juga mampu menggerakkan kelembagaan NU untuk ambil peran penting di level desa. Tentu tidak saja struktur kelembagaan formal, ruang-ruang kultural NU di desa seharusnya didesain memiliki sensitifitas dalam merespon lahirnya Undang-Undang Desa.

Dari pemahaman tersebut, apa yang penting segera dipersiapan oleh kaum muda NU di level desa? Serta rumusan-rumusan apa yang penting kita gerakkan untuk terus melakukan proses pengkaderan terhadap kaum muda NU. Warga NU tidak bisa dipandang sebelah mata dalam konteks penguatan kemandirian desa. Desa adalah kekuatan untuk menopang laju perkembangan negara. Masyarakat desa adalah masyarakat NU. Itulah point penting yang harus kita pikirkan. Kaum muda NU mesti peka melihat kenyataan tersebut.

Partisipasi penggerak

Menjelang seabad kelahiran NU penting kiranya semua pihak, khususnya penggerak NU dari pusat hingga ranting untuk berjibaku memikirkan umat. Bagaimana warga NU yang hidup di desa-desa dapat merasakan kehadiran NU sebagai organisasi pelayan umat. 

Sejauh ini, mengacu pada pemaparan Abdur Rozaki (2017), bahwa UU Desa yang mengamanatkan desa untuk mengangkat derajat kesejahteraan warganya jika tidak diimplementasikan secara nyata dan terukur seperti halnya menggarami air laut. Sebatas di angan-angan. Walaupun desa kini dapat terperdaya dengan DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) masih dapat kita temui ketimpangan-ketimpangan atau krisis di desa.

Rozaki menambahkan bahwa masih ada tiga krisis yang menjadi pekerjaan bersama seluruh elemen dalam rangka menuju desa membangun dan sejahtera. Tiga krisis tersebut antara lain; krisis demokrasi, krisis produktivitas, dan krisis kesejahteraan. Elemen ini ditengarai Rozaki dengan masih adanya model kepemimpinan didominasi elit, mengalirnya sumber daya manusia produktif dari desa ke kota, dan hilangnya kontrol atas aset yang dimiliki.

Menilik realitas demikian lantas bagaimana peran NU dan warganya? Nah, inilah yang patut kita pikirkan bersama. Bahwa kesejahteraan sepenuhnya, baik warga NU atau tidak, tidak hanya bergantung pada terbukanya peluang kerja sementara peningkatan skill atau kapasitas diri minim.

Tiga krisis yang dikemukakan Rozaki dapat dimaknai sebagai tantangan dan juga peluang bagi warga nahdliyin mengambil keputusan berdesa. Berdesa tidak hanya memikirkan perut sendiri, tetapi juga kesejahteraan bersama. Krisis kesejahteraan di desa misalnya, dapat dikawal dengan pemanfaatan ADD atau DD dengan melakukan pelatihan keterampilan kerja. 

Disamping itu, tentu para penggerak NU di desa harus ikut terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Bagaimana caranya? Tentu dengan melakukan gerakan partispatif warga bersama pemerintah desa. Jika warga berdaya dan partisipasi, tiga krisis yang dikemukakan Rozaki lambat laun akan sirna. Gerakan partisipasi ini dapat dilakukan oleh warga NU yang sudah tersebar hingga ke ranting-ranting (desa) di seluruh Indonesia. 

Penulis adalah alumnus Pascasarjana Sosiologi UGM. Kini bergiat di PP GP Ansor dan Korwil Madura Densus 26.
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG