IMG-LOGO
Nasional

Menag Tegaskan Pemerintah Memfasilitasi Zakat ASN Muslim, Bukan Mewajibkan

Kamis 8 Februari 2018 9:30 WIB
Bagikan:
Menag Tegaskan Pemerintah Memfasilitasi Zakat ASN Muslim, Bukan Mewajibkan
Jakarta, NU Online
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa tidak ada terma 'kewajiban' dalam rencana penerbitan regulasi tentang optimalisasi penghimpunan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim. Menurutnya, pemerintah hanya akan memfasilitasi para ASN untuk menunaikan zakat sebagai ajaran agamanya.

“Yang perlu digarisbawahi, tidak ada kata kewajiban. Yang ada, pemerintah memfasilitasi, khususnya ASN Muslim untuk menunaikan kewajibannya berzakat. Zakat adalah kewajiban agama,” terang Menag saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (7/2).

Menurut Menag, meski umat Islam adalah mayoritas penduduk di Indonesia, Indonesia bukanlah negara Islam. Namun, Indonesia juga bukan negara sekuler. Sejak dulu, negara ini dikenal sebagai bangsa yang agamis dan pemerintahnya ikut memfasilitasi pelayanan kebutuhan pengamalan ajaran agama.

Pelaksanaan ibadah haji misalnya, negara ikut memfasilitasi. Dalam hal puasa, negara juga memfasilitasi warganya untuk tahu kapan memulai dan mengakhirinya. Itulah kenapa ada sidang itsbat. 

“Demikian halnya dengan zakat. Yang mewajibkan adalah agama. Pemerintah memfasilitasi umat muslim untuk berzakat. Dalam konteks ini, negara ingin memfasilitasi ASN Muslim untuk menunaikan kewajibannya,” ujarnya.

Menag menjelaskan, bahwa ada dua prinsip dasar dari rancangan regulasi ini. Pertama, fasilitasi negara sehingga tidak ada kewajiban, apalagi paksaan.

“Bagi ASN Muslim yang keberatan gaji nya disisipkan sebagai zakat, bisa menyatakan keberatannya. Sebagaimana ASN yang akan disisipkan penghasilannya sebagai zakat, juga harus menyatakan kesediaannya,” tutur Menag.

“Jadi ada akad. Tidak serta merta pemerintah memotong atau menghimpun zakatnya,” sambungnya.

Prinsip kedua, kebijakan ini hanya berlaku bagi ASN Muslim. Sebab, Pemerintah perlu memfasilitasi ASN muslim untuk menunaikan kewajibannya. Kewajiban itu tentunya bagi ASN Muslim yang pendapatannya sudah mencapai nishab (batas minimal penghasilan yang wajib dibayarkan zakatnya).

“Mereka yang penghasilannya tidak sampai nishab, tidak wajib berzakat. Jadi ada batas minimal penghasilan yang menjadi tolak ukur. Artinya ini juga tidak berlaku bagi seluruh ASN muslim,” katanya.

Secara operasional, dana zakat ini nantinya akan dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diririkan oleh ormas Islam, kalangan profesional, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Potensinya sekitar 10 triliun.

Zakat yang dihimpun nantinya akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, baik untuk pendidikan, pesantren, madrasah, sekolah, beasiswa, rumah sakit, ekonomi umat, termasuk untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah bencana.

“Ini seperti yang selama ini sudah dilakukan Baznas dan LAZ,” tuturnya.

“Baznas dan LAZ setiap tahun diaudit akuntan publik. Melalui aturan ini, kami ingin menambahkan agar secara periodik mereka juag harus menyampaikan ke publik tentang progres penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Ini juga terkait trust atau kepercayaan,” sambungnya. 

Fasilitasi zakat, kata Menag, sebenarnya bukan hal baru, sebab Indonesia sudah memiliki UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dari UU itu, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 23 tahun 2014.

Lalu ada Instruksi Presiden No 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Ada juga Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

“Jadi apa yang sedang kami persiapkan bukan barang baru. Ini upaya untuk lebih mengaktualisasikan potensi besar dana zakat ASN muslim,” tandasnya.

Menag menegaskan bahwa rancangan peraturan ini masih dalam tahap pembahasan di internal Kementerian Agama, belum melibatkan instansi lain. 

Penjelasan Menag disampaikan sebagai respon atas perhatian publik terhadap rencana penerbitan Perpres soal Zakat ASN. (Red: Kendi Setiawan)
Bagikan:
Kamis 8 Februari 2018 23:7 WIB
Ini Tiga Prinsip Penghimpunan Zakat ASN Muslim
Ini Tiga Prinsip Penghimpunan Zakat ASN Muslim
Jakarta, NU Online
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa ada tiga prinsip yang harus dijalankan pada saat regulasi penghimpunan dana zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim ditetapkan. Ketiga prinsip itu menjadi syarat dasar yang harus ditegakkan.

Prinsip pertama adalah kebijakan hanya berlaku bagi ASN Muslim. Artinya, kebijakan yang akan diterbitkan nantinya tidak diberlakukan kepada selain ASN Muslim. 

“Ini hanya berlaku bagi ASN Muslim,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (8/2) sebagaimana diberitakan di kemenag.go.id.

Prinsip kedua, kebijakan ini juga hanya berlaku bagi ASN Muslim yang total penghasilannya sudah mencapai nishab. Yaitu, batas minimal penghasilan yang wajib dibayarkan zakatnya.

“ASN yang penghasilannya di bawah nishab tentu tidak wajib membayar zakat,” tuturnya.

Prinsip ketiga, penyisihan sebagian penghasilan ASN Muslim dilakukan atas dasar persetujuan dari yang bersangkutan. Mekanismenya melalui proses akad, apakah bersedia ataukah tidak, jika sebagian penghasilannya disisihkan untuk membayar zakat.

“Jadi sama sekali tidak ada kewajiban apalagi paksaan. Sepenuhnya atas kesukarelaan,” tandasnya.

Menag mengaku masih membahas dan mendalami rancangan kebijakan ini secara internal di Kementerian Agama. Pihaknya akan terus menggali masukan dari ahli dan akademisi, termasuk para ulama dan tokoh agama. 

“Kami akan mengadakan muzakarah secara khusus agar yang kami rancang ini bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum agama maupun hukum positif,” ucapnya. (Red: Abdullah Alawi)

Kamis 8 Februari 2018 22:0 WIB
Tingkatkan Capaian 2018, Kemnaker Terus Konsolidasikan Unit Teknis
Tingkatkan Capaian 2018, Kemnaker Terus Konsolidasikan Unit Teknis
Jakarta, NU Online
Mengarungi tahun 2018, Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) konsolidasikan unit teknis kementerian agar kerja antarlini dapat berjalan solid dan sinergis, sehingga capain kinerja Kemnaker dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini diungkapkan Irjen Kemnaker Sunarno di sela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kemnaker di Batu, Kamis (8/2).

"Itjen selaku aparat pengawasan internal maka melakukan audit, review, evaluasi, pendampingan, dan pemantauan harus memiliki kebijakan dan strategi yang tepat sesuai dengan kebijakan yang ada," kata Irjen Sunarno.

Raker yang diikuti oleh perwakilan unit teknis Kemnaker, dijelaskannya juga bertujuan sebagai evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dan pemantapan program tahun 2018.

"Tujuannya adalah agar capain program dan kegiatan Kemnaker tahun 2018 lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Selain itu, keterwakilan dari semua unit kerja eselon I Kemnaker bertujuan untuk mendiskusikan berbagai isu krusial dan titik-titik rawan agar dapat ditemukan solusinya.

"Sehingga pada gilirannya program dan kegiatan mencapai hasil yang maksimal, memberi manfaat untuk masyarakat luas, dan tidak ada masalah di kemudian hari," lanjutnya.

Ia memaparkan, Kemnaker pada tahun 2017 mendapat sejumlah penghargaan dan prestasi. Diantaranya predikat WTP dari BPK atas laporan keuangan, penilaian tertinggi dari Ombudsman atas standar kepatuhan pelayanan publik Kemnaker, penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang semakin baik penilaian dari Kemen PAN-RB, tingkat penerimaan PNPB yang selalu melampaui target. Ia berharap prestasi dan penghargaan tersebut dapat dipertahankan.

Ditambahkannya, sejumlah program khusus di Kemnaker, antara lain program 3R, Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding untuk BLK, Desmigratif, BLK untuk komunitas, inkubasi bisnis, juga diharapkan berjalan lancar dan sukses.

"Demikian juga tugas-tugas lain yang harus dikerjakan. Seperti pencegahan dan penindakan kasus pungli, pengendalian gratifikasi, penanganan pengaduan masyarakat, membangun zona integritas, pelaksanaan whistle blowing system, dan lain-lain juga harus dilaksanakan dengan baik," tutupnya. (Red: Kendi Setiawan)
Kamis 8 Februari 2018 20:45 WIB
Bersama Kemnaker, Tahir Foundation Tingkatkan Keterampilan 5000 Calon Pekerja Migran
Bersama Kemnaker, Tahir Foundation Tingkatkan Keterampilan 5000 Calon Pekerja Migran
Jakarta, NU Online
Tahir Foundation berkomitmen membantu meningkatkan keterampilan calon pekerja migran Indonesia. Komitmen itu tertuang dalam nota kesepahaman antara Tahir Foundation dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (8/2)di Jakarta. Nota kesepakatan ditandatangani oleh pendiri Tahir Foundation, Dato’ Sri Tahir dan Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri.

Inti dari nota kesepahaman tersebut adalah, Tahir Foundation akan membantu memberikan pelatihan peningkatan keterampilan bagi 5.000 calon pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia sebelum bekerja di luar negeri. Pihak Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan tempat; sedangkan Tahir Foundation menyediakan alat pelatihan, instruktur serta biaya pelatihan. Kerja sama ini berlangsung selama lima tahun.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Dato’ Tahir beserta seluruh jajaran Tahir Foundation yang telah menunjukkan kepeduliannya terhadap peningkatan kompetensi para calon pekerja migran Indonesia,” kata Menteri Hanif usai penandatangan.

Pada tahap awal, kerja sama akan ditempatkan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan di Semarang, Jawa Tengah; Lembang dan Serang Jawa Barat; serta satu BLK di Jawa Timur. Pelatihan ini hanya diperuntukkan bagi calon pekerja migran sektor formal, bukan penata laksana rumah tangga.  

Menteri Hanif menambahkan, isu pekerja migran jangan dilihat dari sisi risiko semata, namun harus dilihat dari sisi potensi. Potensi harus ditingkatkan, risiko harus diminimalkan.

“Peningkatan keterampilan calon pekerja migran adalah bagian dari cara meningkatkan potensi dan meminimalisasi risiko. Dengan memiliki kompetensi, risiko dapat ditekan,” tegasnya.

Menaker menambahkan angkatan kerja Indonesia didominasi oleh lulusan SD-SMP. Rendahnya kompetensi pekerja menyumbang terhadap persoalan kemiskinan. Kenapa orang miskin? Karena penghasilannya rendah. Kenapa pengahasilannya rendah, karena pekerjaannya tidak berkualitas. Kenapa pekerjaannya tidak berkualitas karena kompetensinya rendah. Kenapa kompetensinya rendah, karena sekolahnya rendah. Kenapa sekolahnya rendah karena miskin.

“Masalah ini juga dialami para pekerja migran”.

Dalam kesempatan tersebut, pengusaha yang juga filantropi Dato’ Sri Tahir mengatakan nota kesepahaman ini didasari banyaknya pemberitaan negatif yang menimpa pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dia mengaku sedih mendengar pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang gajinya tidak dibayar, disiksa, mengalami pelecehan dan persoalan lainnya.

“Sebagai warga negara Indonesia, saya sedih mendengarnya. Pelatihan ini dimaksudkan agar tidak ada lagi pekerja migran Indonesia di sektor informal seperti asisten rumah tangga. Saya berharap, lima tahun lagi, tak ada lagi pekerja migran Indonesia  sebagai pembantu rumah tangga. Mereka harus punya status dan income yang lebih baik,“ katanya.

Kepedulian Dato’ Tahir kepada nasib pekerja mirgan Indonesia bukan kali ini saja. Tahun lalu, Tahir memberikan bantuan USD 111 kepada belasan pekerja migran di Aman Yordania yang gajinya tidak dibayar majikan.

Sementara itu Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker Maruli Apul Hasoloan mengatakan, pada tahap awal sebanyak 5000 calon pekerja migran akan diberikan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi  dalam kurun lima tahun ke depan secara bertahap. (Red: Kendi Setiawan)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG