IMG-LOGO
Opini

Kaleidoskop Setengah Abad Politik Perzakatan di Indonesia

Sabtu 10 Februari 2018 13:0 WIB
Bagikan:
Kaleidoskop Setengah Abad Politik Perzakatan di Indonesia
Oleh Muhammad Syamsudin

Hari-hari ini tengah marak diperbincangkan soal potongan 2.5 persen gaji Aparat Sipil Negara (ASN) sebagai zakat profesi. Lewat Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin, wacana ini digulirkan sebagai konsumsi publik. Ada yang pro dan ada yang kontra. Hal semacam ini sudah biasa terjadi.

Pada hakikatnya, diskusi mengenai zakat profesi bukanlah hal yang baru. Syeikh Yusuf Qaradhawi jauh hari sudah pernah membincangkannya. Seorang ulama yang menjabat selaku Rais Syuriyah PBNU, Kiai Masdar Farid Mas’udi, malah pernah mewacanakan bahwa pajak adalah implementasi zakat maal itu sendiri.

Dalam kesempatan telewicara di salah satu televisi swasta nasional, yang disiarkan secara live pada Jumat 9 Februari 2018, tampaknya pemerintah, lewat Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, berusaha melakukan sintesa terhadap kedua arus pemikiran ini. Ia berusaha menggabungkan bahwa 2.5 persen potongan gaji ASN adalah bukan semata sebagai zakat lewat potongan gaji bruto saja, melainkan juga sebagai potongan pendapatan kena pajak. 

Jika kita telusuri sejarah zakat di Indonesia, gerakan zakat di tanah air sebenarnya sudah menjadi isu nasional jauh hari di era pemerintahan Presiden Soeharto. Tahun 1968, di sebuah kesempatan peringatan Isra’ Mi’raj yang berada di Istana Negara, ia pernah menyampaikan kesanggupannya sebagai amil zakat. Tidak hanya sekali ia mengajak gerakan zakat ini, dalam beberapa kesempatan yang lain, ia juga mengulangi lagi himbauannya tersebut. Pernyataan Presiden saat itu sebenarnya memiliki latar belakang berupa respon terhadap kegagalan mengundangkan RUU Zakat pertama di Indonesia yang pernah diajukan ke DPR  tahun 1967. Kegagalan mengundangkannya ini tidak lain adalah karena jawaban keberatan secara tertulis dari Menteri Keuangan di era tersebut - Frans Seda. Menurutnya, soal zakat adalah tidak perlu dijadikan sebagai Undang-Undang. Ia cukup ditetapkan lewat Peraturan Menteri Agama. Inilah yang menjadi latar belakang terbitnya Peraturan Menteri Agama Tahun 1967 tentang Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat. Menyadari pentingnya peran zakat itu sendiri dan sekaligus peran Presiden sebagai Amil Zakat inilah maka Presiden Soeharto menyuarakan kesanggupannya lagi sebagai Amil Zakat Nasional. 

Sayangnya, ketika masa yang tepat untuk mengundangkan, seiring sudah mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat muslim Indonesia dan kebutuhan pengumpulan zakat dalam level nasional, tahun 1990, Menteri Agama Munawir Sjadzali tidak berhasil membujuk Presiden Soeharto untuk kembali bersedia menjadi Amil Zakat. Lewat petunjuk Presiden, kebijakan pengelolaan zakat diserahkan ke tiap-tiap propinsi dengan melibatkan kepala daerah dalam pengumpulan. Artinya saat itu, yang menjadi amil zakat adalah kepala daerah dan badan yang menangani pengumpulannya menjadi badan non struktural pemerintah. Efeknya, kebijakan penyaluran zakat tidak mampu memberikan warna secara politis dalam lingkup nasional khususnya dalam pembangunan. 

Faktor kemungkinan penyebab mengapa saat itu Presiden Soeharto menolak menjadi Amil Zakat secara nasional bisa jadi diakibatkan oleh karena sudah terbentuk lembaga perpajakan. Jika zakat dimasukkan lagi ke dalam bagian pengelolaan, itu berarti dibutuhkan rekonstruksi sistem perpajakan di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa membangun sistem baru tidaklah murah. Ada biaya operasional yang mahal di sana karena harus melibatkan banyak perombakan perangkat. Berbeda dengan di tahun 1968 yang merupakan awal pemerintahan Orde Baru. Seandainya tidak ada interupsi dari Menteri Keuangan – Frans Seda waktu itu, mungkin zakat telah menjadi satu paket dengan perpajakan. 

Wacana pentingnya memperhatikan zakat sebagai bagian dari konsep pembangunan nasional kembali dicuatkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie sebenarnya persoalan zakat ini juga sudah mulai diperhatikan. Terbitnya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan wujud dari perhatian ini.

Sayangnya, karena situasi nasional tengah ruwet saat itu dan singkatnya masa pemerintahan pengganti Presiden B.J. Habibie, UU ini belum sempat dirasakan imbasnya ke masyarakat. Baru Tahun 2001, lewat Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan berlakunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kedudukan Amil diangkat dan diputuskan langsung oleh Presiden melalui Surat Keputusan Presiden. Sejak saat inilah, baru zakat mendapatkan penanganan langsung dari negara. Namun, dualisme kelembagaan perpajakan dan zakat menjadi bagian dari resiko yang harus terjadi. 

Langkah Presiden Abdurrahman Wahid ini mendapat sambutan dari presiden-presiden setelahnya. Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 melakukan pencanangan Gerakan Sadar Zakat. Latar belakang dari gerakan ini sejatinya bukan tanpa ada penyebab yang melatarbelakanginya. BAZNAS yang sudah ditetapkan semenjak masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, belum mendapat sambutan dari berbagai pihak. Aparat Sipil Negara sebagai teladan masyarakat, banyak yang tidak melaksanakannya. Demikian juga, perusahaan-perusahaan, para orang kaya negara, juga banyak yang belum melaksanakan hal tersebut. Zakat secara nasional kembali belum berhasil dihimpun secara nasional. Baru setelah masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, yaitu tepatnya pada tahun 2005, dicanangkan Gerakan Zakat Infak dan Shadaqah dan saat itu berhasil dikukuhkan kepengurusan BAZNAS untuk periode 2004-2007. 

Tercatat ada beberapa UU tentang zakat yang berhasil diundangkan pada masa pemerintahan SBY. Namun, dari keseluruhan UU, belum mampu menampung wacana penyatuan pajak sebagai zakat.  Pihak yang antuasisme menggulirkan wacana pajak sebagai zakat adalah karena umat Islam di Indonesia mengalami double taxasi (pungutan) wajib. Pertama, pungutan wajib karena agama, yakni berupa zakat. Kedua, berupa pungutan wajib terhadap negara. Kedua pungutan ini dilihat dari sisi keadilan sebagai warga negara adalah dipandang kurang adil, sebab untuk warga yang non-muslim, tidak dikenakan kewajiban semacam. Mereka hanya memiliki satu kewajiban taxasi terhadap negara yaitu pajak. 

Di sisi yang lain, ada pihak yang bersifat tidak antusias terhadap wacana penyatuan ini. Alasan yang disampaikan adalah karena dalam terminologi zakat terdapat jalur khusus penyaluran yang membedakannya dari pajak. Baik yang menyambut positif terhadap upaya penyatuan pajak dan zakat, dan pihak yang antitesa terhadap penyatuan tersebut, dalam bingkai wacana adalah sesuatu yang wajar. Dialektika semacam ini memang dibutuhkan. Namun, bagaimanapun juga, dialektika akan tetap menjadi wacana perdebatan yang tidak ada ujungnya bila tanpa ada pihak yang berani melakukan trial and error, melangsungkan eksekusi implementasi di lapangan. Rupanya, inilah yang mendasari wacana pengguliran potongan 2.5 persen terhadap gaji Aparatur Sipil Negara yang dialokasikan sebagai zakat. Bagaimana perkembangan berikutnya wacana tersebut? Kita tunggu saja. Ada kebijakan, pasti ada sistem dan ada aturan serta sanksi. Sebuah qaidah fiqhiyyah patut direnungkan adalah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan imam terhadap rakyatnya adalah berdasar mandat kemaslahatan.”

Wallahu a’lam.


Penulis adalah Kontributor NU Online Bawean, Jatim

Tags:
Bagikan:
Jumat 9 Februari 2018 12:15 WIB
Dua Jam Melayang-layang di Langit Papua
Dua Jam Melayang-layang di Langit Papua
Screnshot video perjalanan Tim NU. Dok. M Wahib
Oleh M Wahib Emha
Perjalanan Tim NU Peduli Kemanusiaan yang ditugaskan ke Asmat, Papua dimulai dengan keberangkatan dari Jakarta-Surabaya-Makassar-Mimika pada Kamis (25/1). Tujuan kami adalah Agats, salah satu distrik di Asmat. Sebelumnya kami dapatkan informasi banyak anak-anak Asmat mengalami gizi buruk dan campak.

Karena belum adanya kepastian penerbangan Mimika-Agas, kami menginap di Mimika. Setelah berkoordinasi dan dibantu oleh PCNU Mimika yang bekerjasama dengan Bandara Mozes Kilangin—bandara ini milik PT Freeport—kami mendapatkan tiket pesawat seharga 3 juta rupiah per orang.

Penerbangan dijadwalkan pukul 05.00 WIT, namun dengan kondisi dan alasan teknis tim diterbangkan jam 10.00 WIT, itu pun setelah adanya berbagai pertimbangan.  Kami bisa membeli tiket karena pendekatan NU dengan pihak bandara. Jika tidak, kami mesti menyewa pesawat dengan harga sewa 45-50 juta rupiah. 

Penerbangan Mimika-Agas ditempuh sekitar 45 menit. Sesampainya di Bandara Ewer Agast, kami dijemput Ketua PCNU Kabupaten Asmat yang juga Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Leo Rahamtulloh Piripas. Pak Leo adalah juga salah satu tokoh adat di Distrik Agats.

Perjalanan dilanjutkan ke Agats, ibu kota Asmat menggunakan speedboat sekitar 20 menit. Harga sewa speedboat 500 ribu rupiah.

Tiba di Agats, Tim NU langsung berkoordinasi dengan Posko Utama yang terdiri dari Bupati, Danrem, Kapuskrisis Kemenkes, Polri. Kami melakukan pembagian peran dan wilayah tugas. Konsentrasi kami adalah di Kampung Syuru, Kaye dan Aswet di Distrik Agats. Tim lain bertugas di 21 distrik  berbeda. Perjalanan ke distrik-distri tersebut juga menggunakan speedboat; ada yang memakan waktu tempuh 4 jam, dan pula yang mencapai 8 jam. Perjalanan dikawal ketat oleh persnil TNI.

Namun, ancaman keamanan yang benar-benar sedang kami hadapi adalah gempuran dahsyat nyamuk-nyamuk Asmat yang menghantui, yaitu malaria. Karenanya seminggu sebelum keberangkatan, kami sudah harus diberi vaksin untuk kekebalan tubuh. Kami juga mesti minum obat antimalaria 2 hari sebelum berangkat dan selama bertugas serta beberapa hari setelah meninggalkan Asmat.

Koordinasi dengan berbagai pihak terus kami lakukan selama bertugas di Asmat. Hal-hal yang kami temukan tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, karena pola kehidupan warga Asmat yang sangat jauh dari apa yang kita bayangkan selama ini. Salah satunya adalah persoalan air bersih yang mereka andalkan hanya dari air hujan. Untuk mandi dan minum mereka menggunakan air hujan tanpa dimasak terlebih dahulu. Terus terang memikirkan itu, pertanyaan kami bukan "Berapa kali mandi?” tapi “Kapan terakhir mandi?"

(Baca: Asmat Saya Belum Teruji)
Selama menjalankan misi, alhamdulillah kami dapat memberdayakan Tim Lokal dengan melibatkan NU, para tokoh agama, tokoh adat untuk melakukan program secara berkelanjutan. Ada 15 tim lokal  yang merupakan penduduk Asmat yang sampai saat ini memberikan sosialisasi, membantu memberikan makanan dan gizi kepada anak-anak 4 hari dalam seminggu, dan 2 kali (pagi dan sore) dalam sehari. Hal ini dilakukan sampai perkembangan kondisi anak yang malnutrisi menjadi cukup nutrisi / bergizi baik.
*

Selesai tugas kami di Agast, kami merancang kepulangan ke Jakarta. Namun, belum ada kepastian karena tidak ada pesawat yang ke Mimika atau Jayapura. Sementara kapal laut bersandar di Agats diperkirakan tanggal 1 Februari 2018, saat yang bersamaan juga terjadi gerhana bulan. Kami menerima informasi akan terjadi pasang air laut yang berdampak pada tingginya ombak. 

Selain itu, perjalanan kapal laut dari Agats ke Merauke ditempuh hampir 30 jam. Jika berangkat tanggal 1 Februari, diperkirakan kapal bersandar di Merauke tanggal 3 Februari 2018. Membayangkan itu betapa lelah dan capeknya perjalanan yang harus ditempuh. 

Tetapi jika tidak berangkat tanggal 1 Februari, kami akan menghadapi persoalan lain, karena kapal hanya ada 2 kali dalam sebulan. Tiket pesawat kami dari Merauke ke Jakarta sudah pula dibeli untuk penerbangan tanggal 2 Februari 2018. Saya meminta Mba Fitria Ariyani di LPBI Jakarta untuk menjadwalkan ulang atau refund dengan risiko ada pemotongan 4 juta rupiah.

Di tengah-tengah kebingungan itu, akhirnya kabar gembira menghampiri Tim NU. Akan ada pesawat dari Jayapura yang akan membawa logistik ke Asmat dan pulangnya kosong alias tak membawa penumpang. Kami segera mendaftar untuk ikut pesawat ke Jayapura dengan harga tiket 2,5 juta rupiah per orang.

Dalam pemikiran saya pesawat logistik adalah pesawat yang ukurannya agak besar. Ternyata pesawat itu berpenumpang 7 orang dan berbaling-baling satu.

Beberapa teman meledek kami,  “Itu bukan pesawat, tapi layang-layang."

Ledekan teman-teman nyaris benar adanya. Pesawat logistik yang membawa kami melayang-layang di angkasa dengan sesekali terpelanting karena menabrak awan. Turbulensi tak dapat kami hindari utamanya tabrakan angin kencang di lembah-lembah Wamena.

Semua doa yang kami hafal, kami panjatkan kepada Allah, Tuhan pemberi selamat. Dua jam kami bertabrakan dengan awan dan melayang-layang seperti bertahun-tahun dalam kesengsaraan dan ketidakpastian.

Alhamdulillah, sujud syukur kami panjatkan saat atap-atap rumah dan gedung terlihat dari atas. Ada harapan terlihat di bawah, terlebih saat pesawat dapat mendarat dengan baik. Semua penumpang turun. Mereka ada yang langsung ke kamar mandi, ada yang mancari tempat duduk, ada yang lesehan di lapangan. Ada juga yang mencari makanan.

Semua merasakan pusing, mual, dan ingin muntah.

Sujud syukur yang tadi ternyata sujud syukur pertama yang kami perlu lakukan lagi seandainya tantangan berikutnya berhasil kami lewati. Hal itu lantaran pesawat hanya transit, alias belum sampai di Bandara Sentani Jayapura. Lokasi transit kami masih berada di Wamena. Artinya masih 50 menit lagi kami harus berjuang melawan lembutnya awan.

Saya beranikan bertanya kepada pilot, “Bagaimana kondisi menuju Jayapura?”

Pilot menjawab, ”Penerbangan akan lebih cepat karena dibantu angin yang punya arah sama ke Jayapura.”

Setelah 45 menit dari Wamena kami dapat mendarat dengan baik di Sentani Jayapura. Meski bukan yang pertama kali naik pesawat kecil, namun kali ini yang paling dahsyat yang saya rasakan.

Saya merasakan perjalanan ke Bangladesh dalam penanganan Rohingnya meski sempat ditahan pihak militer, belum sedahsyat perjalan di Asmat Papua ini.
(Baca: Rohingya, Etnis Paling Tertindas)
Namun demikian, saya merasa bersyukur dapat terlibat bersama Tim NU Peduli Kemanusiaan untuk Asmat.

Permasalahan gizi buruk dan campak sebenarnya bukan hanya kali ini.  Persoalan tersebut sudah terjadi sejak lama, dan tidak hanya di Asmat. Namun persoalan gizi buruk yang dialami anak-anak Asmat menjadi booming diantaranya karena adanya media sosial yang mengungkap kejadian tersebut, dan menjadi salah satu Kejadian Luar Biasa.

Kami menganggap penanganan gizi buruk dan campak anak-anak Asmat harus disegerakan. Darul mafasid muqadam alaa jalbil mashalih; Mencegah kemudaratan lebih prioritas dibanding menarik kemanfaatan. 

Karena permasalahan yang sudah lama dan akut, maka penanganannya juga tidak bisa hanya sekejap. Tim NU yang yang berada di luar Asmat, mungkin tidak bisa membantu secara langsung dalam waktu yang lama. Tapi bukan berarti NU tdak bisa. Kaeuntungan NU adalah memiliki struktur sampai tingkat kecamatan di Papua. 

Sebagai santri kami memiliki landasan teori berdasarkan pada kaidah fiqhiyah: Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu; Pekerjaan yang tidak bisa kita kerjakan semuanya jangan ditinggalkan keseluruhannya. Bahwa kami tidak mungkin bisa membantu ke semua distrik, namun bukan berarti kami tidak membantu sama sekali.

Alhamdulillah, dengan melaksanakan penguatan kapasitas yang melibatkan masyarakat lokal merupakan investasi dan amal jariyah yang tak ternilai. Meski kami sudah di Jakarta, program terus berjalan. Setiap hari mereka melaksanakan kegiatan di Cem Gizi NU. 

Cem dalam bahasa Asmat berarti tempat  atau ruang. Cem digunakan sebagai tempat mengontrol anak-anak yang sudah di screening dan diagnose. Tim yang ditugaskan di Cem Gizi juga memberikan makanan pokok dan makanan tambahan. Hal ini dilaksanakan 4 kali dalam 1 minggu. Pagi diberi makanan pokok, sore makanan tambahan. Tim lokal melaporkannya ke Jakarta, sehingga kami pun tahu perkembangannya setiap waktu. 

Dukungan masyarakat untuk Cem Gizi Asmat dapat disalurkan melalui NU Peduli Asmat.

Semoga ini menjadi amal ibadah kita sebagaimana janji Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih berfirman,  “Dan siapa pun yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”  (QS: Al-Maidah 5:32).

Artinyajika kita bisa menolong seorang untuk bisa hidup, nilai pahalanya sama dengan telah memberikan penghidupan kepada seluruh manusia. 
*

Penulis adalah Ketua Tim NU Peduli Kemanusiaan untuk Asmat, bergiat di LPBI PBNU.

Kamis 8 Februari 2018 10:25 WIB
Menulis Sejarah Secara Cermat
Menulis Sejarah Secara Cermat
Abdul Mun'im DZ
Oleh Abdul Mun'im DZ

Belum lama ini KH Hairuman Nadjib (Gus Heru), cucu Kiai Wahab Chasbullah, Tambakberas menghubungi saya untuk mengonfirmasi kebenaran tulisan anonim yang menjelaskan tentang lahirnya lambang NU.

Beliau konfirmasi kepada saya karena tulisan itu berbeda dengan tulisan sejarah lambang NU yang saya tulis dalam buku Fragmen Sejarah NU. Dalam buku saya tersebut, penggagas lambang NU adalah KH Hasyim Asy'ari. Dari sumber KH Sholahuddin Azmi dari KH Mujib Ridwan dari KH Ridwan Abdullah.

Sementara dalam tulisan ini penggagasnya adalah Kiai Wahab. Dengan sumber Kiai Ridwan dan Kiai Mujib. Ini yang saya sarankan agar Gus Heru menyelidiki kesahihannya.

Di situ juga ada kekeliruan, bahwa pidato Bung Karno tentang kecintaan kepada NU itu bukan disampaikan dalam Muktamar NU di Purwokerto tahun 1946, melainkan disampaikan Bung Karno saat Muktamar NU di Solo tahun 1962.

Ketika masih dalam pengecekan tulisan itu, ternyata sudah menyebar di berbagai grup Whatsapp (WA) dan media sosial lainnya. Hal ini bisa menimbulkan khilaf berkepanjangan.

Sejarah adalah sumber informasi dalam mengambil sikap dan tindakan. Karena itu, para pimpinan NU dan penulis sejarah NU harus cermat dalam menulis. Sebab kita telah beberapa kali melakukan ketidakcermatan, di antaranya:

Pertama, saat NU menggunakan foto Haji Hasan Gipo, kemudian diprotes oleh keluarga karena foto tersebut ternyata foto Kiai Mas Manshur.

Kedua, NU memasang foto KH Cholil Bangkalan, ternyata itu bukan foto pendiri NU. Karena saat ini keluarga sedang mencari foto yang sesungguhnya.

Ketiga, gambar KH Hasyim Asy'ari yang muncul belakangan dengan serban hijau serta berjenggot.

Ternyata belum ada di antara sembilan kiai sepuh santri Mbah Hasyim yang menerima kebenaran gambar tersebut. Mereka semua menegaskan bahwa wajah Mbah Hasyim Asy'ari persis seperti gambar yang lama.

Mengingat terjadinya penyimpangan sejarah seperti itu, maka kembali kita dituntut untuk lebih cermat dalam menulis sejarah NU dan pesantren. Untuk menjaga integritas dan martabat organisasi.

Penulis adalah peminat sejarah NU.
Kamis 8 Februari 2018 9:0 WIB
Islam dan Pembebasan; Distribusi Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan
Islam dan Pembebasan; Distribusi Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan
Oleh Adetya Pramandira
Islam merupakan salah satu agama samawi yang ada di Indonesia dengan jumlah pemeluk terbanyak. Sebagai agama samawi, Islam tidak hanya membahas urusan manusia dengan Tuhannya, namun juga membahas urusan manusia dengan sesamanya.

Islam merupakan sebuah agama pembebasan, yang turun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia, dari ketidkadilan, perselisihan, hingga permasalahan kemiskinan. 

Tulisan ini tidak akan membicarakan semua dinamika Islam yang menjadi anutan terbesar masyarakat Indonesia. Akan tetapi bagaimana Islam sebagai agama pembebasan dapat mengentaskan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. 

Kaitannya dengan hal tersebut, zakat sebagai salah satu rukun Islam memainkan peran penting dalam pengentasan masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan alokasi dana zakat sebagian besar menjadi pembiayaan program penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60.
 
Namun demikian, bentuk pendistribusian dana zakat belum jelas disebutkan dalam Al-Qur'an. Hal ini menjadikan munculnya ijtihad-ijtihad para ulama untuk menentukan dalam bentuk apa pendistribusian dana zakat. Seperti fatwa Imam Syafi'i, yang terkesan sedikit kaku apabila kita terapkan di Indonesia, mengingat kebutuhan manusia bermacam-macam dan tujuan adanya zakat itu sendiri.

Misalnya saja, pendistribusian zakat pertanian berupa beras, apabila didistribusikan dalam wujud beras juga maka ketika beras itu habis maka keadaan si penerima akan kembali seperti semula. Berbeda dengan apabila pendistribusian zakat berdasarkan kepada hal yang dibutuhkan dan dapat bermanfaat untuk jangkan panjang. 

Zakat
Pada umumnya zakat bermakna mengeluarkan sebuah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai syarat-syarat yang di tentukan oleh syariat Islam. Secara terminologis zakat merupakan nama bagi ukuran yang dikeluarkan dati harta atau badan menurut peraturan yang akan datang. 

Mazhab Maliki, mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan barang tambang dan juga bukan barang pertanian, (Wahbah Alzuhaili, 2008).

Menurut Yusuf Al-Qhardawi, seorang ulama fikih, menyatakan bahwa salah satu upaya mendasar untuk mengentaskan atau memperkecil persoalan kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Hal ini dikarenakan zakat adalah sumber daya yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam mempunyai kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karena itu, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Dalam perkembangannya, para pemikir Islam banyak menerangkan terkait tujuan dan fungsi zakat, baik berhubungan dengan tatanan ekonomi, sosial dan kenegaraan yang ditinjau dari tujuan-tujuan Nash Al-Qur'an, yaitu, mengangkat derajat fakir dan miskin, menyucikan harta dan jiwa muzzaki, membantu menyelesaikan masalah para gharimin, ibnu sabil dan mustahik lainnya. 

Dalam pandangan Kiai Sahal, umat Islam sekarang membutuhkan fikih baru yang disusun berlandaskan epistemologi pengetahuan yang baru. Hal ini mengingat mazhab-mazhab fikih yang selama ini disusun berdasarkan sistem pengetahuan yang ada saat itu dan merupakan bagian dari interaksi antara Islam dan lokalitas histori tertentu yang dialami para fuqaha dengan berbagi faktor sosial, politik dan ekonomi. 

Begitu juga dengan pendistribusian dana zakat yang dianggap kaku untuk diterapkan di Indonesia, Kiai Sahal dengan konsep Fikih Sosial-nya menawarkan sebuah gagasan baru mengenai zakat untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan yang tak kunjung usai. 

Zakat dipandang sebagai institusi untuk mencapai keadilan sosial, dalam arti sebagai mekanisme penekanan akumulasi modal sekelompok kecil masyarakat. Metode pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Kiai Sahal, pertama kali yang dilakukan adalah menginventarisir atau menyensus ekonomi umat Islam. Cara ini untuk mengidentifikasi siapa diantara umat Islam yang mampu dan tidak, (Sumanto Al-Qurtuby, 2017).
 
Dana zakat yang diberikan kepada kaum fakir miskin adalah berdasarkan kepada kebutuhan dasar dan latar belakang penyebab kemiskinan tersebut. Tak hanya bantuan berupa dana, pelatihan ketrampilan dan juga pemberian motivasi juga di terpakan, hal tersebut dilakukan agar masyarakat fakir miskin  tak hanya berpangku tangan menuggu uluran bantuan dari orang lain. 

Seperti disebutkan di atas, bahwa pemberian zakat sesuai dengan kebutuhan dasar fakir miskin. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam buku Era Baru Fiqih Indonesia, Kiai Sahal menuturkan:

"Pernah suatu kali saya mencobanya terhadap seorang pengemudi becak di Kabupaten Pati, saya lihat dia tekun mangkal di pasar untuk bekerja sebagai tukang becak. Pada saat pembagian zakat tiba, saya zakati dia. Hasil zakat bulan Syawal itu berupa zakat mal, zakat fitrah, dan infaq. Semua saya kumpulkan dan sebagian saya belikan becak untuknya. Sebelumnya ia hanya mengemudikan becak milik orang non-pribumi, namun sekarang dia telah memiliki dua buah becak. Usahanya itu berkembang dan sehari-harinya ia tidak harus mengemudi becak dengan mengejar setoran. Dengan mengemudi becak sampai jam tiga sore, hasilnya sudah cukup untuk makan dan untuk menjaga kesehatan, setelah itu ia bisa kumpul mengikuti pengajian. Dengan cara ini, meskipun ia tidak menjadi kaya, tetapi jelas ada perubahannya." 

Penuturan Kiai Sahal di atas, sebagai gambaran bahwa dana zakat akan lebih berdayaguna apabila diberikan sesuai dengan kebutuhan. Pendistribusian dana zakat tidak harus didistribusikan sesuai dengan barang yang dizakati, namun didistribusikan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Dengan demikian menjadi lebih tepat guna dan dapat mencapai maksud dari adanya zakat itu sendiri. 
*
Penulis adalah mahasiswa  UIN Walisongo Semarang, bergiat di PMII Rayon Syariah, Komisariat Walisongo Semarang dan LPM Justisia


IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG