IMG-LOGO
Nasional

Bahtsul Masail NU Jatim Pertegas Pengertian Jihad

Ahad 11 Februari 2018 19:45 WIB
Bagikan:
Bahtsul Masail NU Jatim Pertegas Pengertian Jihad
Tuban, NU Online
Selama dua hari yakni Sabtu hingga Ahad (10-11/2),  Pimpinan Wilayah Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PW LBM NU Jatim) menyelenggarakan musyawarah sejumlah persoalan. Antara lain yang menjadi perbincangan serius pada kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Sunan Bejagung Tuban tersebut adalah pengertian jihad dalam konteks negara bangsa di era modern.

Masalah yang dibahas di komisi maudhuiyyah tersebut terlebih awal mengutip pernyataan KH Maimun Zubair bahwa masa sekarang sudah tidak ada khilafah. Tidak ada negara Islam. “Semuanya negara nasional. Pada masa sekarang kalau bangsanya tidak dijunjung maka akan runtuh,” kata Kiai Maimun.

Dari release yang diterima redaksi disebutkan bahwa Islam tidak anti terhadap eksistensi negara bangsa sebagaimana yang berkembang dewasa ini. Islam menempatkan negara bangsa sebagai bagian penting sebagai wasilah untuk mencapai kemaslahatan. Mengutip apa yang disampaikan Syaikh Wahbah az-Zuhaili bahwa “Islam tidak enggan mengakui sistem kenegaraan yang eksis berdasarkan batas-batas geografis, sebab itu bagian dari sistem yang menjadi wasilah untuk mencapai kemaslahatan manusia.”

Namun demikian prinsip ini tidak menafikan pembelaan terhadap kaum muslimin yang terzalimi di manapun berada. “Akan tetapi perlu dipahami, bahwa komando perang militer hanya merupakan kewenangan pemimpin pemerintahan dan rakyat harus menaati kebijakannya,” tandas release yang ditandatangani Ketua PW LBM NU Jatim, KH Ahmad Asyhar Shofwan.

Lebih lanjut, perang militer termasuk bagian dari hukum kenegaraan. Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa siasat perang, deklarasi, gencatan senjata, analisis straregi dan dampaknya, semuanya masuk dalam hukum kenegaraan. “Rakyat, siapapun itu tidak boleh secara ilegal tanpa izin dan persetujuan pemimpin negara ikut campur atas kebijakannya,” tandas release tersebut. Rakyat, siapapun itu, tidak boleh memerangi orang yang berbeda agama hanya berdasarkan menuruti hawa nafsu, lanjutnya.

“Kewajiban jihad dalam konteks negara bangsa juga sudah terpenuhi dengan kebijakan negara dalam menjaga kedaulatan, menjaga tapal-tapal perbatasan dan memperkuat struktur kekuatan militer dan semisalnya,” kata release yang dikirim ke berbagai media tersebut. Bahkan sebenarnya, kewajiban jihad militer adalah kewajiban yang bersifat sebagai perantara atau wasilah, bukan sebagai tujuan senyatanya. Karena maksud utamanya adalah menyampaikan hidayah agama. 

“Dari sini menjadi jelas, pada hakikatnya karakter dasar Islam adalah agama damai dan selalu mengutamakan upaya-upaya kedamaian sebisa mungkin,” kata sidang yang dirumuskan oleh KH Arsyad Bushairi, KH Azizi Hasbullah, KH Suhaeri Idrus, K Fauzi Hamzah Syam, Ahmad Muntaha AM, Ma'ruf Khozin, serta Faris Khoirul Anam tersebut.

Perang merupakan solusi terakhir atau tindakan darurat yang dilakukan untuk menjaga perdamaian dan kemaslahatan umat manusia. Perang merupakan strategi taktis dan hanya dilakukan dalam kondisi darurat untuk menjaga kelestarian umat manusia, mencegah kejahatan dan menolak kezaliman di muka bumi. 

“Demikianlah hakikat jihad sebenarnya dalam Islam yang sesuai dengan nash fuqaha dan selaras dengan Hadits Nabi SAW; Janganlah kalian mengharap bertemu musuh dan mintalah keselamatan kepada Allah. Namun demikian, bila kalian menemuinya, maka bersabarlah,” pungkasnya.  (Red: Ibnu Nawawi)
Bagikan:
Ahad 11 Februari 2018 20:45 WIB
Menag: Ungkap Motif Kekerasan terhadap Pemuka Agama
Menag: Ungkap Motif Kekerasan terhadap Pemuka Agama
Menag Lukman Hakim Saifuddin.
Jakarta, NU Online
Sejumlah kekerasan terhadap pemuka agama terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Berawal dari penyerangan terhadap pimpinan Pesantren Al-Hidayah KH Umar Basri bin KH Sukrowi di Cicalengka Bandung, peristiwa serupa terjadi di Serang terhadap Biksu dan di Sleman terhadap pendeta. Tindak kekerasan bahkan dilakukan di tempat ibadah.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengecam peristiwa penyerangan terhadap tokoh agama. Menag berharap, aparat bisa segera menindak para pelakunya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Peristiwa tindak kekerasan terhadap sejumlah pemuka agama belakangan ini di beberapa tempat, bahkan terjadi di rumah ibadah, adalah perilaku yang tak bisa dibenarkan sama sekali, atas dasar alasan apapun juga," tegas Menag lewat keterangan tertulisnya kepada NU Online, Ahad (11/2).

"Kita berharap aparat penegak hukum mampu mengungkap motif di balik semua itu," sambungnya.

Menag mengajak umat beragama untuk menyerahkan pengusutan kasus-kasus tersebut kepada yang berwajib. Lebih dari itu, Menag berharap umat juga dapat saling menahan diri dan tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.

"Mari kita tingkatkan kewaspadaan dalam mengamankan rumah ibadah dan pemuka agama, utamanya  saat kegiatan keagamaan berlangsung," pesannya.

Menag telah menugaskan jajarannya, yaitu para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan Kepala Kankemenag kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama.

"Saya minta Kanwil dan Kankemenag untuk segera berkoordinasi dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) setempat guna mengambil langkah proaktif dan strategis dalam menguatkan kerukunan umat," jelasnya.

Menurut Menag, peran Kanwil dan Kankemenag bersama FKUB penting dalam mensosialisasikan sikap dan pandangan tokoh agama terkait enam rumusan etika kerukunan. 

Sebagaimana diketahui, Sabtu (11/2), sekitar 250 tokoh agama dari berbagai wilayah di Indonesia menggelar Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa. Mereka merumuskan enam sikap dan pandangan terkait etika kerukunan antar umat beragama. Rumusan itu juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.

"Saya minta Kanwil dan Kankemenag berada pada garda terdepan dalam sosialisasi dan implementasi enam rumusan etika kerukunan tersebut," tandas Menag.

Berikut ini enam rumusan Pandangan dan Sikap Umat Beragama tentang Etika Kerukunan Antarumat Beragama:

1. Setiap pemeluk agama memandang pemeluk agama lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan dan saudara sebangsa.

2. Setiap pemeluk agama memperlakukan pemeluk agama lain dengan niat dan sikap baik, empati, penuh kasih sayang, dan sikap saling menghormati.

3. Setiap pemeluk agama bersama pemeluk agama lain mengembangkan dialog dan kerjasama kemanusiaan untuk kemajuan bangsa.

4. Setiap pemeluk agama tidak memandang agama orang lain dari sudut pandangnya sendiri dan tidak mencampuri urusan internal agama lain.

5. Setiap pemeluk agama menerima dan menghormati persamaan dan perbedaan masing-masing agama dan tidak mencampuri wilayah doktrin/akidah/keyakinan dan praktik peribadatan agama lain.

6. Setiap pemeluk agama berkomitmen bahwa kerukunan antar umat beragama tidak menghalangi penyiaran agama, dan penyiaran agama tidak menggangu kerukunan antar umat beragama.

(Red: Fathoni)
Ahad 11 Februari 2018 20:30 WIB
Pemimpin Tidak Kompeten Muncul dari Parpol Pragmatis
Pemimpin Tidak Kompeten Muncul dari Parpol Pragmatis
Diskusi Antara Rasionalitas Politik atau Oligarki-Feodalistik, Sabtu (10/2)
Jakarta, NU Online
Pengamat Pemilu Muhammad Yusuf Kosim mengatakan, seseorang dan sanak saudaranya yang memimpin sebuah pemerintahan tidak menjadi masalah selama mempunyai kompetensi. Namun, yang sering ditemukan ialah sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang yang tidak memenuhi kompetensi yang baik. 

Hal ini disampaikannya kepada NU Online di sela-sela Diskusi Publik Politik Indonesia: Antara Rasionalitas Politik atau Oligarki-Feodalistik di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2). Diskusi tersebut diselenggarakan IKA PMII.

Lahirnya pemimpin yang tidak kompeten, menurut pria yang akrab disapa Yuko ini, di antaranya berawal dari tidak terjadinya rekruitmen yang baik oleh Partai Politik (Parpol) kepada calon kepala daerah.

“Artinya partai politik, ya pragmatis saja,” ujar pria yang juga menjabat Direktur Periskop Data ini.

Sementara setelah mereka berkuasa, katanya, mereka berhasrat mempertahankan kekuasaannya, yaitu dengan menjadikan keluarga atau saudara-saudaranya yang juga tidak kompeten untuk menggantikan kekuasaannya terus berlanjut.

“Karena kepala daerah yang ada di kita ini ibaratnya raja-raja kecil yang memiliki kekuasaan yang cukup besar. Mereka ingin terus berkuasa, dari mulai menguasai anggaran, penempatan staf hingga kekuasaan untuk mengeruk Sumber Daya Alam (SDA). Ini yang membikin ada sisi-sisi ekonomi di daerah yang ingin dipertahankan,” terangnya. 

Hal itu membuat demokrasi yang ada akan mengurangi calon-calon kepala daerah terbaik, yaitu orang-orang yang mempunyai kapasitas dan ingin mensejahterakan warga.

“Orang-orang yang baik, yang pintar, ingin melakukan kesejahteraan rakyat. Ini menjadi takut untuk berkontestasi dalam Pemilukada,” katanya. 

Selain Yuko, hadir juga tiga pembicara lainnya, Dosen Ekonomi Politik FEB UI  Abdillah Ahsan, Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdlatul Ulama Kurnia Permana, Politikus PKB Yanuar Prihatin, dan Dosen FISIP UNAS Munandar Nugraha. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)
Ahad 11 Februari 2018 20:25 WIB
Kekerasan di Rumah Ibadah, PBNU Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi
Kekerasan di Rumah Ibadah, PBNU Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi
Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.
Jakarta, NU Online
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) HA. Helmy Faishal Zaini mendorong masyarakat agar tetap tenang, tidak terpancing, dan tidak terprovokasi terhadap aksi kekerasan yang terjadi di Gereja Santa Lidwina, Bedog, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahad (11/2) pagi oleh seorang beridentitas Suliyono.

“Mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing serta tidak terprovokasi. Kita harus selalu menghormati dan memercayakan proses hukum pada aparat penegak hukum,” ujar Helmy, Ahad (11/2) lewat keterangan tertulisnya.

Berikut pernyataan sikap yang disampaikan oleh Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini:

1. Mengutuk dan mengecam tindakan penyerangan yang melukai Pastur dan jemaah gereja. Tindakan penyerangan dan juga kekerasan, bukanlah bagian dari ajaran agama dan keyakinan apapun. Islam mengecam tindakan kekerasan. Apalagi jika hal tersebut dilakukan di dalam rumah-rumah ibadah. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, “Adalah Rasulullah SAW setiap kali mengutus bala tentaranya, maka beliau berpesan: 'Berangkatlah dengan Nama Allah, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Dan janganlah kalian curang, jangan mencuri harta rampasan, dan jangan membunuh orang-orang yang berada di dalam gereja.” (HR. Ahmad, At-Thabrani dalam Al-Kabir dan Al-Bizar, dan Ibnu Abi Syaibah dan lainnya)

2. Mengapresiasi langkah sigap aparat kepolisian yang segera bertindak dan meringkus pelaku penyerangan. Kami mendorong aparat untuk mengusut tuntas tindakan kekerasan tersebut. Aparat harus mengusut tuntas sekaligus mengungkap apa motif yang melatarbelakangi penyerangan tersebut.

3. Mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing serta tidak terprovokasi. Kita harus selalu menghormati dan memercayakan proses hukum pada aparat penegak hukum.

4. Mendorong tokoh dan pemuka agama untuk menyampaikan pentingnya tenggang rasa, tepo sliro, dan toleran terhadap sesama. Utamanya mendorong untuk menghargai perbedaan.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita semua,” tandas Helmy. (Red: Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG