IMG-LOGO
Fragmen

1930, Hanya 12 Orang Cabang NU Boleh Berdiri

Kamis 15 Februari 2018 8:19 WIB
Bagikan:
1930, Hanya 12 Orang Cabang NU Boleh Berdiri
ilustrasi
Berapa syarat mendirikan Cabang NU pada awal berdiri? Ternyata tidak banyak, hanya membutuhkan 12 orang saja. Hal itu disebutkan pada statuten (anggaran dasar) NU pada awal berdiri. Statuten itu dilaporkan kepada pemerintah Hindia Belanda dalam meminta NU menjadi organisasi yang legal secara hukum. 

Pada pasal 5 statuten itu mengatakan, pada suatu tempat yang ada anggota sedikitnya 12 orang boleh di situ diberdirikan satu afdeeling (cabang).

Lalu bagaimana syarat menjadi anggota NU waktu itu? Statuten itu pada pasa 4 mengatakan  yang boleh menjadi anggotanya ini perkumpulan hanya orang yang beragama Islam yang bermazhab sebagai tersebut dalam pasal 2. Mereka dibedakan menjadi: a. anggota guru agama (ulama) dan b, anggota bukan guru agama. 

Pada pasal yang sama, untuk menjadi anggota NU cukup dengan melaporkan kepada bestuur (pengurus). Seseorang tidak lagi menjadi anggota NU dengan keinginannya sendiri atau diberhentikan. 

Dan pada statuten itu, tidak disebutkan Cabang NU harus kedudukan di setiap kabupaten. Kemungkinan karena itulah sehingga saat ini ada beberapa Cabang di Jawa yang tidak berdasarkan kabupaten misalnya Kencong di Jember, Lasem di Rembang. Kraksaaan di Probolinggo.  

Bagi seorang kiai atau ajengan, tentu sangat mudah untuk mengumpulkan 12 orang untuk menjadi anggota NU. Tetangga atau santrinya yang sudah berumah tangga bisa diajak untuk menjadi anggota NU. 

Di samping jumlah keanggotaan yang terbilang sangat sedikit, jaringan kiai-kiai NU yang luas, mempercepat pertumbuhan NU. Chairul Anam dalam buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU menyebutkan pada tahun 1929, Cabang NU di Jawa Barat saja ada 13. Sementara dalam catatan KH Wahid Hasyim, NU berhasil membentuk cabang di 60 % wilayah Indonesia hanya dalam waktu sepuluh tahun.

Hal itu tidak heran, karena sejak Muktamar ketiga tahun 1928 di Surabaya, para kiai membentuk Lajnatun Nashihin yang diketuai langsung Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari. Lembaga yang diisi 9 orang kiai utama NU itu bertugas mempercepat pertumbuhan NU.

Kembali lagi kepada persoalan anggota NU, KH Wahab Hasbullah di Swara Nahdlatoel Oelama edisi tahun 1931 menulis bahwa keanggotaan NU melintasi batas negara. Namun, anggota NU tunduk kepada hukum-hukum negara tersebut. Syaratnya menjadi anggota adalah beragama Islam dan mengikuti salah satu mazhabat empat. Selesai urusan. 

Kiai Wahab dan para pendiri NU lain, sepertinya meamang memimpikan NU menjadi organisasi dunia. Lihat saja lambang NU, berbentuk bola dunia. Dan memang sejak awal gerakan NU tidak hanya merespon keadaan di tingkat lokal, tapi dunia. Misalnya, ketika awal berdiri, telah meminta Raja Arab Saudi agar memberi kebebasan bermazhab kepada umat Islam yang tengah berada di Haramain. (Abdullah Alawi)

Tags:
Bagikan:
Rabu 14 Februari 2018 17:1 WIB
HARLAH KE-64 IPNU
Napak Tilas Sejarah IPNU di Kota Solo: Jejak Tersisa Mambaul Ulum (2)
Napak Tilas Sejarah IPNU di Kota Solo: Jejak Tersisa Mambaul Ulum (2)
Bila anda berkunjung ke Masjid Agung Surakarta, di sebelah selatan masjid yang berdekatan dengan Pasar Klewer, anda dapat menemukan sebuah bangunan yang kini digunakan untuk asrama siswi MAN 2 Surakarta. Bangunan tersebut dulunya merupakan lokasi Madrasah Mambaul Ulum Surakarta, yang didirikan Paku Buwono X pada 23 Juli 1905.

Di lokasi madrasah yang kemudian berganti menjadi bangunan sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) itulah, yang menjadi saksi pertemuan utusan IPNU dari lima daerah di tahun 1954. Dari sekolah itu pula, yang menjadi awal bertemunya para pendiri IPPNU.

Dipilihnya lokasi bangunan Mambaul Ulum bukan tanpa sebab. Lokasi tersebut selain terletak di Kota Surakarta yang cukup strategis untuk mempertemukan cabang dari Semarang, Yogyakarta, Kediri, Jombang, dan tentu Surakarta, juga menjadi simbol penghasil (sumber) intelektual muslim pribumi.

Hermanu Joebagio dalam bukunya Islam dan Kebangsaan di Keraton Surakarta (2017), memaparkan keberadaan vital Mambaul Ulum sebagai penghasil tokoh intelektual muslim yang memiliki pemikiran khas dalam pengembangan ilmu agama maupun mengarungi perpolitikan yang berwacana kebangsaan.

Beberapa nama alumni Mambaul Ulum yang kita kenal antara lain KH Masjkur, KH Saifuddin Zuhri, KH Imam Zarkasyi, dan lain sebagainya.

Dalam perjalanannya, di tahun 1950-an, madrasah ini kemudian beralih nama menjadi Sekolah Guru Agama (SGA), kemudian berganti lagi menjadi Pendidikan Guru Agama (PGA), sebelum akhirnya berganti menjadi MAN 2 Surakarta hingga kini.

Saat NU Online melakukan napak tilas di lokasi madrasah Mambaul Ulum, Rabu (14/2), ketika memasuki pintu timur, pengunjung akan disambut dengan sebuah papan, bertuliskan Madrasah Mambaul Ulum dalam aksara Arab. Beberapa tulisan kecil yang berada di atas dan bawahnya, menerangkan tahun pembangunan madrasah.

Konon, pintu masuk atau "kuncung" bangunan ini dulunya menghadap ke selatan. Namun, kemudian dirubah menghadap ke timur. Hal ini sebetulnya tidak dibenarkan, mengingat bangunan termasuk dalam perlindungan cagar budaya.

Memasuki bangunan, terdapat sebuah lorong yang memanjang. Di lorong tersebut terdapat ruang-ruang kelas, di mana pada sebuah ruangan, dijadikan sebagai museum Mambaul Ulum. Tentang keberadaan museum ini akan penulis paparkan lebih lanjut pada artikel lainnya.

Kembali kepada lokasi bangunan Mambaul Ulum sebagai lokasi Konferensi Panca Daerah IPNU. Di lokasi tersebut, 64 tahun silam, menjadi saksi bisu berlangsungnya konsolidasi organisasi, yang pada akhirnya menghasilkan beberapa rumusan penting mengenai asas dan tujuan organisasi IPNU.

Hingga sekarang, asas organisasi yakni ahlussunah wal jama'ah, serta tujuan organisasi, yaitu mengemban risalah Islamiyah, mendorong kualitas pendidikan, dan mengonsolidir pelajar. 

Tetap kokoh dipertahankan dan diperjuangkan para kadernya, sekokoh bangunan Mambaul Ulum yang tetap berdiri kuat meski telah melewati berbagai dinamika pergantian zaman. (Ajie Najmuddin)
Senin 12 Februari 2018 18:2 WIB
Ketika Masyarakat dan Pemerintah Hijrah ke Yogyakarta
Ketika Masyarakat dan Pemerintah Hijrah ke Yogyakarta
Tahun 1946, Indonesia masih mencekam. Teror dari NICA masih menghantui masyarakat, termasuk pemerintahan Indonesia yang baru seumur jagung. Ibu kota Jakarta menjadi target utama. Jatuhnya korban pun tak terelakkan.

Dalam bukunya, Berangkat dari Pesantren, KH Saifuddin Zuhri menceritakan peristiwa tertembaknya Ketua Komite Nasional Jakarta Raya Mohamad Roem pada 21 November 1945. Di rumahnya, Jalan Kwitang 10, ia sedang makan siang bersama Brigjen Pirngadi dan Islam Salim, putra Agus Salim.

Tiba-tiba serdadu Belanda menyerbu mereka. Mendengar keributan dari luar itu, seketika mereka bersembunyi guna menyelamatkan diri. Pintu didobrak, serdadu menanyakan keberadaan senjata. Mohamad Roem pun keluar dari persembunyiannya di kamar menyatakan bahwa ia tidak menyimpan senjata. Tapi nahas, peluru serdadu melesat menembus pahanya. Ia tak sadarkan diri dan dirawat selama dua bulan di Rumah Sakit Pusat Jakarta. Akibat tembakan tersebut, ia mengalami sedikit cacat, berjalan dengan agak pincang.

Bandung pun tidak jauh berbeda dengan Jakarta. Hal itu pun membuat masyarakat berbondong-bondong meninggalkan Jakarta dan Bandung. Terlebih ada ultimatum dari Inggris di tanggal yang sama, 21 November 1945, untuk mengosongkan ibu kota Priangan tersebut.

Mengingat gentingnya situasi dan kondisi ibu kota, maka Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh Hata beserta keluarganya diungsikan ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Hal itu dilakukan guna menyelamatkan dan mengamankan mereka dari ancaman dan teror yang bertubi-tubi.

Mereka berangkat pada malam yang begitu menegangkan. Kereta dengan satu gerbong khusus disiapkan di rel belakang rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur 56 setelah kereta dijalankan mondar-mandir antara Manggarai dan Gambir agar dikira langsir. Gerbong itu sengaja diberi penerangan agar proses pengungsian proklamator itu benar-benar rahasia, tidak diketahui orang-orang. Rombongan yang terdiri dari proklamator beserta keluarganya dan para pengawalnya masuk ke daerah Bekasi sampai tiba di Yogyakarta. Dengan sampainya mereka di pusat Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat itu, ibu kota resmi pindah ke Yogyakarta.

Faktor hijrah mereka jelas karena keamanan yang belum tercipta. Sementara hari ini, Indonesia masih dalam keadaan aman dan kondusif. Maka masyarakat Indonesia tidak perlu lagi hijrah ke wilayah Suriah atau Irak. Hijrahnya Nabi dan para sahabat ke Madinah juga karena faktor keamanan, demi keselamatan jiwa mereka. Jika pun alasan mereka, bangsa Indonesia, hijrah ke dua negara tersebut atas dasar hadis Nabi, bahwa Nabi Muhammad pernah mendoakan keberkahan wilayah tersebut, juga tidak dapat diterima.

Abdul Karim Munthe dkk menulis dalam bukunya Meluruskan Pemahaman Hadis Kaum Jihadis, bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar. Kalaupun Nabi mendoakan keberkahan untuk wilayahnya, belum tentu penduduknya mendapatkan keberkahan tersebut.

Oleh karena itu, tugas bangsa Indonesia pascamerdeka saat ini adalah menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Bukan malah memperkeruh kondusifitas yang telah tercipta dengan mengangkat isu rasial atau agama. (Syakirnf)
Senin 12 Februari 2018 14:1 WIB
HARLAH KE-64 IPNU
Napak Tilas Sejarah IPNU di Kota Solo: Konferensi Panca Daerah (1)
Napak Tilas Sejarah IPNU di Kota Solo: Konferensi Panca Daerah (1)
Kota Surakarta atau yang akrab dikenal masyarakat pada umumnya dengan sebutan Kota Solo, memiliki kaitan penting dalam sejarah awal terbentuknya organisasi pelajar NU, baik Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) maupun Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). 

Bagi IPPNU misalnya, Kota Solo bisa dikatakan sebagai daerah embrio berdirinya organisasi pelajar putri NU itu. Beberapa tokoh pendiri, yang kemudian juga menjadi ketua umum seperti Umroh Mahfudzoh, Basyiroh Shoimuri dan lain sebagainya mendirikan organisasi yang kala itu bernama IPNU puteri, saat mereka masih menjadi santriwati di Pondok Pesantren Al-Masyhudiah Keprabon Solo. Kota Solo pula yang kemudian dijadikan sebagai pusat kedudukan organisasi. 

Sedangkan bagi IPNU, Kota Bengawan menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Panca Daerah (Konferensi Segi Lima) pada 30 April-1 Mei 1954. Pertemuan yang diikuti perwakilan dari lima daerah, yakni Yogyakarta, Solo, Semarang, Jombang, dan Kediri ini sebagai tindak lanjut setelah disahkannya pendirian IPNU tanggal 24 Februari 1954 pada Konferensi Nahdlatul Ulama Ma’arif di Semarang.

Beberapa tokoh perwakilan yang hadir dan kemudian dikenal sebagai Tokoh Angkatan ’54 yaitu Moh. Tolchah Mansoer, M. Djamhari AS, Ach. Alfatih AR (Yogyakarta), M. Shufyan Cholil, Sochib Bisri (Jombang), Mustahal Ahmad (Solo) dan Abdul Ghony Farida (Semarang), Asmuni Iskandar (Kediri), Abd Chaq, dan nama-nama lainnya.
 
Menurut KH Abdullah Asy'ari, yang pernah menjadi pengurus IPNU Kota Surakarta di tahun 1960-an, konferensi tersebut dilangsungkan di Madrasah Mambaul Ulum Surakarta.

"Lokasinya dulu di Madrasah Mambaul Ulum," kenang sesepuh NU Surakarta itu saat diwawancarai NU Online di kediamannya.

Di salah satu ruang kelas di sekolah yang terletak di sebelah selatan Masjid Agung Surakarta itulah dilakukan konsolidasi organisasi yang menghasilkan rumusan asas organisasi, yakni ahlussunah wal jama'ah, tujuan organisasi, yaitu mengemban risalah Islamiyah, mendorong kualitas pendidikan, dan mengkonsolidir pelajar.

Keputusan yang tak kalah penting dari pertemuan perwakilan dari lima daerah tersebut, yaitu menetapkan Moh. Tolchah Mansoer sebagai ketua umum pertama, serta menjadikan Yogyakarta sebagai pusat kedudukan organisasi. (Ajie Najmuddin)

Sumber:
1. Wawancara KH Abdullah Asyari, Februari 2017.
2. Caswiyono, dkk, "KH Moh Tolchah Mansoer: Biografi Profesor NU yang Terlupakan", Pustaka Pesantren (2009).
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG