IMG-LOGO
Nasional

Konjen Taiwan Kunjungi PBNU Bahas Kerja Sama Ekonomi

Jumat 16 Februari 2018 9:46 WIB
Bagikan:
Konjen Taiwan Kunjungi PBNU Bahas Kerja Sama Ekonomi
Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj didampingi pengurus PBNU lainnya menerima kunjungan Konsulat Jenderal (Konjen) Taiwan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (15/2). Pada pertemuan yang menghabiskan waktu sekitar dua jam ini, mereka membahas rencana kerja sama tentang banyak hal, terutama perekonomian.

Perekonomian menjadi obrolan serius karena tenaga kerja Indonesia, khususnya nahdliyin banyak yang bekerja di Taiwan. Menurut Wakil Ketua Umum PBNU H Mochammad Maksum Machfoedz, karena Konjen Taiwan akan berusaha menjembatani kerja sama bisnis NU. 

Mereka, kata Maksum, sangat mengapresiasi tenaga kerja NU karena jumlah tenaga kerja NU yang banyak menjadi potensi luar biasa untuk perekonomian Taiwan. "Mereka mengapresiasi betul," kata Maksum. 

Ia mengatakan, meningkatnya perekonomian, khususnya industri Taiwan tidak bisa dilepaskan dari dukungan tenaga kerja Indonesia yang berjumlah 250 ribu. 

Selain itu, investasi Taiwan di Indonesia juga besar, bahkan terbesar dibanding negara-negara lain. "Mereka yakin Indonesia merupakan kekuatan penting industri. Tenaga kerja industri di Taiwan itu dari Indonesia," ujarnya. 

Seusai pertemuan ini, PBNU dalam waktu dekat akan berkunjung balik ke Taiwan untuk menjajaki lebih lanjut kerja sama dengan negara yang beribu kota Taipei itu. (Husni Sahal/Fathoni)
Tags:
Bagikan:
Jumat 16 Februari 2018 21:2 WIB
Persiapan Rakernas Majelis Dzikir Hubbul Wathon Sudah 90 Persen
Persiapan Rakernas Majelis Dzikir Hubbul Wathon Sudah 90 Persen
Sekjen MDHW Hery Haryanto Azumi (ketiga dari kiri) menemui KH Ma'ruf Amin
Jakarta, NU Online 
Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana di Asrama Haji Pondol Gede, Jakarta Timur, 21-23 Februari 2018. Agar hasilnya maksimal sesuai yang diharapkan, majelis dzikir binaan Presiden Joko Widodo terus melakukan persiapan. 

Menurut Sekretaris Jenderal PB MDHW Hery Haryanto Azumi, persiapan rakernas sudah hampir kelar. 

"Kami mengapresiasi kerja keras tim panitia sehingga persiapan rakernas berjalan sesuai rencana. Kini persiapan sudah 90 persen," ungkap Hery di hadapan Ketua Dewan Pembina MDHW KH Ma'ruf Amin, di Jakarta, Kamis (15/2).

Hery dan beberapa anggota panitian Rakernas I MDHW sengaja bertandang ke kediaman KH Ma'ruf Amin agar semua petinggi MDHW harus mengetahui progres persiapan rakernas yang akan dihadiri oleh Presiden Jokowi itu. 

"Kami sengaja datang ke sini untuk melaporkan pada Ketua Dewan Penasihat (Kiai Ma'ruf Amin). Dan Alhamdulillah, beliau senang dengan hasil kerja keras panitia," tutur pria asal Trenggalek, Jawa Timur ini. 

Lebih lanjut Hery mengungkapkan, Rakernas I akan diikuti oleh pengurus wilayah dan cabang MDHW di seluruh penjuru Nusantara. Untuk itu, Hery berharap semua jajaran tim panitia maksimal dalam menjalankan jobnya. 

"Setiap wilayah dan cabang MDHW telah siap meramaikan acara Rakernas I. Mereka sangat antusias. Karena itu, tim panitia harus maksimal mempersiapkan agenda besar ini, ” ungkap Hery.

Selain membahas program kerja, Rakernas I MDHW nanti juga akan menyoroti isu-isu aktual di masyarakat. Terutama isu yang bisa memecah belah persatuan bangsa.

Untuk diketahui, misi MDHW adalah turut menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tak hanya itu, MDHW juga bertekad menyatukan elemen bangsa. 

"Rakernas I nanti kita akan menawarkan berbagai gagasan yang dapat menjadi solusi atas persoalan bangsa, misalnya gagasan membangun orde nasional," pungkas Hery. (Red: Abdullah Alawi)

Jumat 16 Februari 2018 21:1 WIB
170 Mahasiswa Unusida Terima Bidikmisi
170 Mahasiswa Unusida Terima Bidikmisi
Sidoarjo, NU Online
Sebanyak 170 mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA) menerima program Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) tahun 2017 dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Secara simbolis bantuan tersebut diberikan oleh wakil ketua komisi 7 DPR RI H Syaikhul Islam Ali di aula PCNU Sidoarjo.

Dalam sambutannya Gus Syaikul berpesan kepada mahasiswa bahwa Bidikmisi bersumber dari anggaran negara sehingga harus dimanfaatkan untuk berbagai bentuk kegiatan positif. Selain itu, bantuan tersebut juga untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi revolusi industri ke-4.

"Karena ini dari anggaran negara jadi harus dimanfaatkan untuk kegiatan positif," pesan putra pemangku Pondok Pesantren Bumi Sholawat Lebo Sidoarjo itu, Jumat (16/2).

Senada dengan Gus Syaikhul, Rektor UNUSIDA Fatkul Anam berharap, beasiswa tersebut dapat membantu mewujudkan prestasi dan masa depan anak-anak NU. Mahasiswa angkatan pertama dan kedua telah membuktikan bahwa mereka bisa berprestasi dengan lolosnya Hibah Bina Desa dari Kemristekdikti.

"Tanpa adanya Bidikmisi, angkatan pertama dan kedua telah membuktikan prestasinya dengan lolosnya proposal PHBD. Jadi mahasiswa yang menerima Bidikmisi prestasinya harus lebih baik," pungkas Anam. (Moh Kholidun/Alhafiz K)
Jumat 16 Februari 2018 20:30 WIB
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Kepatuhan
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Kepatuhan
Jakarta, NU Online
Kementerian Ketenagakerjaan mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS)  dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tentang sinergi Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial.

Penandatangan PKS dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker K3) Sugeng Priyanto dengan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Ilyas Lubis dan Direktur kepatuhan hukum dan hubungan antar lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi.

Adapun ruang lingkup PKS meliputi peningkatan perluasan kerjasama, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kepatuhan, penegakan hukum dan implementasi pengenaan dan pencabutan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T).

“Saya berharap perjanjian kerjasama tersebut dapat diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang bersifat operasional dan lebih teknis, berjalan sinergis, terkoordinasi dan tepat sasaran dan dapat lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia," kata Dirjen Sugeng di Jakarta pada Kamis (15/2). 

Dalam sambutannya, Dirjen Sugeng menegaskan sinergi antar lembaga ini tidak lain karena salah satu fungsi utama dari Kemnaker khususnya di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja melalui pengaturan, pembinaan dan pengawasan norma jaminan sosial bagi Tenaga Kerja. 

“Jaminan Sosial yang efektif merupakan unsur penting dalam membina hubungan industrial yang baik, aman dan dinamis guna menjamin ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha," katanya.

Dirjen Sugeng mengungkapkan hingga saat ini masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan masih banyaknya perusahaan yang bandel. 

“Permasalahan utama,  kurangnya jumlah ketenagakerjaan dibanding jumlah perusahaan yang harus diawasi. Jumlah pengawasan ketenagakerjaan kami hanya 1.600 orang, sementara perusahaan yang harus diawasi banyak sekali. Kita ingin ada penambahan pengawasan ketenagakerjaan,” katanya.

Dirjen Sugeng Priyanto mengatakan Pengawas Ketenagakerjaan memiliki fungsi dan kewenangan sangat besar terutama mengawasi pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan termasuk norma jaminan sosial. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi pekerja dan memastikan hak-hak yang harus diterima oleh pekerja dipenuhi oleh pemberi kerja. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang No. 3 tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan, Undang-undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

“Permasalahan - permasalahan di bidang jaminan sosial merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah dan semua stake holder terkait yang harus dihadapi dan diselesaikan agar para pekerja sebagai pihak yang lebih lemah terlindungi dan tercipta situasi yang kondusif bagi dunia usaha," katanya

Sementara itu, Direktur kepatuhan hukum dan hubungan antar lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi.mengatakan tujuan PKS tiga lembaga pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi para pihak  didasarkan saling membantu, saling mendukung dan saling sinergi agar Program Jaminan Sosial dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi. 

“Melalui PKS ini bisa meningkatkan kualitas pengelolaan masing-masing program baik di tingkat pusat maupun daerah,” jelas Bayu Wahyudi seraya menyadari keberhasilan Program Jaminan Sosial khususnya Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) membutuhkan dukungan dan sinergi banyak pihak, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Target 264 juta penduduk Indonesia menjadi peserta pada 1 Januari 2019. Saat ini yang tercatat baru sekitar 192.029.686. Masih ada 71 juta lagi target yang harus dipenuhi, dari road maping yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Senada dengan Bayu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis mengatakan pentingnya sinergi agar program-program Jaminan Sosial di Indonesia dapat diimplementasikan dengan baik dan merata kepada seluruh masyarakat di Indonesia. 

“Dari aspek Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kami menilai sinergi antar lembaga ini akan sangat membantu dalam mewujudkan universal coverage bagi seluruh pekerja di Indonesia,” jelas Ilyas.

“Harapan kami, sinergi antar lembaga akan mampu mendorong pekerja ataupun pemberi kerja untuk segera mendaftar menjadi peserta, dengan cara-cara persuasif dan edukatif, serta law enforcement,” ujar Ilyas.

Ilyas mengatakan dari sektor formal, jumlah yang ikut kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 488 ribu perusahaan (berbadan hukum resmi). Namun pihaknya menargetkan perusahaan-perusahaan mikro yang jumlah pelaku usahanya sangat banyak, tapi jumlah tenaga kerjanya sedikit untuk mengikuti kepesertaan. 

“Kita mengutamakan sosialisasi edukasi bagaimana manfaat program BPJS sehingga perusahaan dan pekerja ikut dengan kesadaran karena manfaatnya besar," katanya. (Red: Kendi Setiawan)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG