IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Menata Ulang Sistem Umrah setelah Sejumlah Penipuan

Ahad 25 Februari 2018 7:30 WIB
Bagikan:
Menata Ulang Sistem Umrah setelah Sejumlah Penipuan
Ilustrasi (via Pixabay)
Seiring dengan peningkatan kemampuan ekonomi, gairah Muslim Indonesia untuk beribadah umrah di Arab Saudi meningkat pesat. Apalagi antrian haji yang bisa mencapai puluhan tahun menyebabkan umrah menjadi pilihan untuk bisa beribadah ke tanah suci. Rombongan umrah asal Indonesia yang biasanya berbusana batik dengan gampang ditemui di Makkah atau Madinah. Per akhir musim umrah 2017 pada Juli lalu, dalam satu tahun terdapat 875.958 jamaah Indonesia atau naik 25 persen dari tahun sebelumnya.

Dengan potensi besar ini, bisnis penyelenggaraan keberangkatan umrah menjadi hal yang menggiurkan. Biro perjalanan umrah bertebaran di mana-mana. Mereka mempromosikan diri dengan beragam cara, termasuk membangun jejaring sampai ke desa-desa sebagai jembatan untuk menjemput calon konsumen yang tinggal di daerah. Tak ketinggalan, banyak bank menawarkan tabungan haji atau umrah. Jika lebih dari 850 ribu jamaah membayar 20 juta, diperkirakan bisnis ini bernilai 17.5 triliun setiap tahunnya. Banyak pihak mendapat keuntungan dari bisnis ini, mulai dari pajak untuk pemerintah, maskapai penerbangan, sampai agen-agen yang mencari jamaah.   

Sayangnya, di tengah antusiasme masyarakat untuk menjalankan ibadah umrah, banyak pihak yang berusaha memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melakukan penyalahgunaan. Kasus First Travel dengan korban lebih dari 58 ribu jamaah umrah senilai 848.7 miliar kini sedang disidangkan di pengadilan. Kemudian menyusul Abutour yang juga tidak mampu memberangkatkan 27 ribu orang. Belum lagi Hannien Tour dengan total dana digelapkan 41 miliar, ada pula PT Garuda Angkasa Mandiri (GAM). Biro perjalanan umrah ini sedang dalam penyelidikan polisi.

Berbagai model penipuan jamaah umrah sudah berlangsung sejak lama. Modus yang sering terdengar adalah penerlantaran jamaah umrah di Saudi Arabia. Jamaah umrah ditawari paket murah, tetapi setelah di sana, mereka diminta membayar uang tambahan untuk hotel atau pesawat. Kalau tidak, mereka tidak akan dipulangkan. Sejumlah berita soal jamaah umrah yang terlantar sempat menghiasi pemberitaan media. Kini, tipu-tipu ala jadul tersebut sudah jarang terdengar. Model yang ada sekarang bahkan lebih canggih lagi, dengan korban yang lebih besar, yaitu dengan penipuan ala skema ponzi. Jika dulu hanya puluhan jamaah dari satu biro umrah yang terlantar, kini puluhan ribu orang dengan jumlah uang mencapai ratusan miliar yang tidak bisa berangkat. Jika dulu mereka tidak bisa pulang ke Indonesia, kini, calon jamaah bahkan berangkat pun tidak. 

Skema ponzi menggunakan model pemberian keuntungan investasi yang tidak berasal dari keuntungan investasi, tetapi dari setoran investor berikutnya. Dalam kasus jamaah umrah yang berbiaya murah ini, biaya keberangkatan jamaah dibayar bukan dari uang jamaah, tetapi dari uang pembayaran jamaah berikutnya, sampai akhirnya jamaah yang mendaftar terakhir tidak bisa berangkat karena uangnya sudah dipakai untuk biaya pemberangkatan jamaah sebelumnya. Dan umumnya jamaah terakhir ini yang paling banyak karena terpesona dengan jamaah sebelumnya yang sudah berhasil berangkat.

Masyarakat banyak yang tertipu karena mereka tergiur dengan umroh promo yang biayanya sangat murah. Hanya berkisar 16-18 juta, padahal standar umum yang ditetapkan Kemenag adalah 1700 dolar Amerika atau setara dengan 22 juta. Mereka tidak curiga karena pendaftar sebelumnya dengan biaya tersebut terbukti bisa berangkat. Padahal, keberangkatan jamaah awal dibiayai dari pembayaran pendaftar jamaah berikutnya, sampai akhirnya pada titik tertentu, tidak ada lagi uang untuk memberangkatkan jamaah. 

Yang tertipu oleh pola seperti itu bukan hanya orang-orang biasa, bahkan sejumlah pejabat dan intelektual menjadi korbannya, sebagaimana disampaikan langsung kepada NU Online. Banyak orang tertipu karena ada fakta bahwa orang-orang yang membayar dengan biaya murah bisa berangkat. Artinya, jika tidak ada pengawasan yang lebih ketat terhadap travel-travel umrah yang menggunakan skema ponzi, kasus yang sama akan berulang di masa mendatang. 

Masyarakat harus belajar kritis saat menghadapi beragam tawaran yang terlihat menggiurkan, baik tawaran investasi atau bisnis yang dalam waktu singkat memberi keuntungan besar atau biaya murah yang tidak rasional. Dalam investasi terdapat prinsip dasar untuk menghindari penipuan, yaitu to good to be true, atau kita harus curiga kalau terlihat terlalu menggiurkan. 

Penipuan ala skema ponzi mengharuskan banyak institusi negara untuk mengantisipasi hal tersebut sebelum kasusnya pecah dan memakam banyak korban. Kementerian agama sebagai pengawas pengelolaan haji dan umrah pasti terlibat. Terkait dengan pengumpulan uang dari masyarakat, OJK memiliki wewenang. Jika ada travel umrah yang menawarkan biaya sangat murah dibawah biaya operasi, ini indikasi yang harus ditangani dengan cepat. 

Saat terindikasi penipuan sudah nampak di depan mata dengan banyaknya jamaah yang tidak bisa diberangkatkan, pihak keamanan juga harus bertindak sigap. Jangan sampai ada upaya mengulur-ulur waktu dari travel yang diduga melakukan penipuan dengan beragam alasan, lalu menghilangkan sejumlah aset yang seharusnya dikembalikan kepada jamaah umrah. Berapapun jumlah uang yang bisa diselamatkan, jauh lebih baik daripada tidak tersisa sama sekali. aset finansial jauh lebih mudah dipindahkan daripada aset fisik. Ini  PR besar yang harus diselesaikan terkait dengan bisnis biro umrah. (Achmad Mukafi Niam)

Tags:
Bagikan:
Sabtu 17 Februari 2018 11:0 WIB
Mencari Teladan dari Pemimpin Bangsa
Mencari Teladan dari Pemimpin Bangsa
Baru-baru ini kita dihadapkan dengan pelanggaran etika yang dilakukan oleh ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. Hakim dengan kekuasaan tertinggi yang keputusannya harus dipatuhi oleh siapa saja di negeri ini. Karena itu, dia merupakan sosok wakil tuhan yang seharusnya memiliki sikap etis dengan kualitas tertinggi. Kita juga menyaksikan para anggota DPR yang mengesahkan UU MD3 yang kontroversial mengingat sejumlah pasal dinilai publik berpotensi menjerat masyarakat yang akan mengkritik mereka. Di awal 2018 ini, sejumlah pemimpin daerah juga tertangkap tangan KPK karena melakukan tindakan korupsi. Kesan yang muncul adalah, para pejabat tersebut berusaha merebut kekuasaan dan melindungi posisinya dengan segala cara.

Kejadian-kejadian yang berlangsung secara beruntun ini memunculkan keprihatinan publik atas perilaku para pemimpin kita. Mereka yang seharusnya menjadi teladan bagi rakyat malah mengumbar perilaku yang tidak senonoh di hadapan publik. Mengapa sedemikian sulit mencari pemimpin yang dapat menjadi contoh? Padahal kita seringkali mengagung-agungkan diri sebagai umat Islam yang saleh, yang menjalankan berbagai macam ritual keagamaan dengan baik, tetapi perilaku publiknya berbeda jauh dengan moral agama. 

Kini saatnya kita melakukan evaluasi, apa yang salah dalam pengelolaan negeri ini. Jika ada satu-dua orang yang tertangkap melakukan korupsi, maka kita bisa berasumsi bahwa kesalahan sifatnya individual dan harus ditangani secara individual pula, tetapi jika banyak pejabat yang tertangkap dan ada persepsi publik bahwa masih banyak pejabat dengan perilaku yang sama yang belum tertangkap, maka yang perlu dievaluasi adalah sistem kita dalam bernegara. Dalam sistem yang baik, orang yang berpotensi menyimpang akan lurus, tetapi dalam sistem yang buruk, orang baik akan ikut terjerat dalam berbagai kebusukan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah tindakan korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satunya. Para pegawai negeri sipil kini juga mendapat gaji dan tunjangan yang memadai, sehingga tidak perlu berperilaku yang aneh-aneh untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Sudah ada sejumlah perbaikan, tetapi masih jauh dari harapan karena penyimpangan masih saja berlangsung. 

Demokrasi diagung-agungkan sebagai sistem terbaik untuk menghasilkan pemimpin. Demokrasi liberal menyerahkan semua mekanisme pemilihan secara langsung kepada rakyat. Tetapi, sistem ini mahal.  Untuk bisa diusung partai agar bisa menjadi calon kepala daerah, para calon pemimpin tersebut harus sudah melakukan lobi-lobi politik dengan ongkos bejibun. Jauh sebelum pemilihan, mereka sudah menebar poster di mana-mana untuk menunjukkan kepada partai politik bahwa mereka memiliki elektabilitas yang tinggi. Saat kampanye sampai dengan hari pemilihan, ongkos yang dikeluarkan lebih banyak lagi. Satu kandidat bisa menghabiskan puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mereka yang terpilih, akan berusaha mengembalikan uang investasi politiknya dengan beragam cara. 

Harapan bahwa dari pemilihan langsung tersebut menghasilkan pemimpin yang mumpuni dan berkualitas ternyata jauh panggang dari api. Mereka yang terpilih adalah orang-orang yang memang memiliki uang banyak sehingga mampu membiayai kampanye. Calon pemimpin yang baik dan berkarakter tetapi tidak memiliki modal, akan tersingkir dari arena pertarungan sejak awal. 

Belakangan, terjadi konsolidasi kekuasaan antara pengusaha dan penguasa. Para pengusaha menginginkan kepentingan bisnis mereka tetap berjalan sementara para penguasa membutuhkan modal yang besar untuk memenangkan pemilihan. Akibatnya, ketika sudah berkuasa, mereka sesungguhnya hanya kepanjangan tangan dari para pengusaha tersebut. Kepentingan rakyat, jangan ditanya, itu hanya nomor kesekian yang tidak masuk prioritas utama. 

Ada satu dua orang kepala daerah dengan kinerja baik, yang kemudian secara massif dipublikasikan keberhasilannya. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa sistem demokrasi liberal ini telah menghasilkan pemimpin yang mumpuni, tapi mereka bukanlah mewakili kualitas pemimpin secara umum, mereka adalah outlier, orang-orang istimewa yang mampu lolos dari pertarungan sengit dengan uang sebagai modal utama. Dan jumlah mereka tidak banyak. Rata-rata, kualitas pemimpin kita adalah medioker atau bahkan rendah. Rakyat sudah putus asa dan apatis, karena harapan dan janji-janji yang disampaikan selama kampanye tak terlaksana. Dan terutama karena perilaku korupsi yang meraja lela.

Kini saatnya kita berpikir dan merumuskan ulang bagaimana membangun mekanisme perekrutan kepemimpinan dengan biaya rendah dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Kadang kita terlalu terpukau dengan segala sesuatu yang berasal dari Barat, termasuk model demokrasi liberal ala Amerika Serikat ini, yang dibawa dari anak-anak Indonesia yang belajar di sana. Juga dengan gencar dikampanyekan LSM-LSM Amerika Serikat. Kondisi ekonomi dan sosial kita jauh berbeda. Sebuah sistem akan berhasil jika padu dengan situasi yang ada. Tak ada yang sifatnya standar dan berlaku di semua tempat. Jika kita berhasil menemukan itu, tak perlu khawatir soal etika dan sikap kenegarawanan para pemimpin kita. Input yang terseleksi dengan baik sudah menghasilkan calon-calon yang berkualitas. (Achmad Mukafi Niam)

Sabtu 10 Februari 2018 17:0 WIB
Membangun Sistem yang Bisa Dorong Masyarakat Tunaikan Zakat
Membangun Sistem yang Bisa Dorong Masyarakat Tunaikan Zakat
Rencana Kementerian Agama untuk membuat aturan pemotongan zakat profesi sebesar 2.5 persen dari gaji menuai kontroversi di publik. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab dari rencana tersebut seperti golongan kepangkatan berapa yang layak dipotong agar sesuai dengan nishab, gaji kotor atau gaji bersih, transparansi pengelolaan, sampai pertanyaan akan keterlibatan negara dalam urusan yang dianggap urusan privat.
 
Sekalipun demikian, niat baik pemerintah untuk memfasilitasi aparatur sipil negara (ASN) Muslim untuk mengelola pembayaran zakatnya dengan mudah patut didukung. Kemudahan ini akan meningkatkan capaian pembayaran zakat yang selama ini dianggap masih jauh dari potensi yang ada. Yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana masukan-masukan dari masyarakat tersebut bisa diakomodasi dalam kebijakan yang akan dibuat. 

Dari lima rukun Islam, mungkin pembayaran zakat yang pelaksanaannya paling minim dibandingkan dengan rukun yang lain. Kita menyaksikan antrian haji bisa mencapai puluhan tahun, bulan puasa juga disambut dengan meriah, masjid untuk shalat juga berdiri megah di mana-mana. Sementara itu, untuk pembayaran zakat, yang saat ini sudah terbayarkan masih jauh dari potensi yang ada. Baznas menyebut potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun rupiah, sementara capainnya hanya sekitar 5.1 triliun. 

Angka-angka potensi zakat tersebut jika dimaksimalkan akan mampu membantu mengurangi kemiskinan yang masih menjadi momok. Di Indonesia, masih terdapat 26.58 juta penduduk miskin yang memerlukan bantuan. Belum lagi persoalan pendidikan, kesehatan, bencana alam, dan lainnya. Terdapat tujuh golongan yang berhak mendapatkan zakat selain fakir miskin. Sebagian persoalan umat Islam tentu bisa dipecahkan dengan keberadaan dana-dana zakat tersebut. 

Kebijakan pemerintah saat ini juga sudah kondusif dengan adanya pengakuan bahwa pengeluaran zakat bisa menjadi pengurang pajak. Dengan demikian, tidak akan terjadi pengeluaran ganda antara zakat dan pajak. 

ASN, secara umum merupakan kelompok kelas menengah dibandingkan dengan penduduk yang menggantungkan diri dari sektor pertanian atau sekedar menjadi buruh alihdaya yang setiap saat kontraknya bisa diputus. Tak heran, jutaan orang mengikuti pendaftaran untuk menjadi pegawai negeri sipil. Mereka bahkan rela menjadi tenaga honorer selama bertahun-tahun dengan gaji pas-pasan agar nantinya bisa diangkat menjadi PNS. Ini merupakan posisi yang diimpikan oleh banyak orang karena memberi penghasilan pasti dan lumayan. Posisi PNS belakangan bahkan lebih menjanjikan ketika pemerintah berupaya memberi renumerasi yang baik kepada aparatnya dengan beragam tunjangan, termasuk adanya gaji ketiga belas. Jangan sampai harta mereka berputar-putar di antara mereka sendiri karena ada hal orang lain pada harta tersebut. 

Kita tentu berharap besar agar kewajiban zakat yang ada pada jutaan pegawai negeri tersebut bisa terbayarkan dan terkelola dengan baik. Kementerian Agama menyebut potensi zakat untuk pegawai negeri mencapai 15 triliun. Potongan atas gaji yang dilakukan secara reguler akan membuat pengelolaan zakat lebih terencana dengan baik. Ada jumlah tertentu yang bisa dengan pasti dialokasikan untuk beasiswa, ada anggaran yang disiapkan untuk bencana, ada bagian yang bisa didistribusikan kepada orang sakit, dan lainnya. 

Beragam riset yang dilakukan di sejumlah negara maju menunjukkan, peran pemerintah dalam membantu mengelola keuangan pegawainya ikut mendorong kepatuhan, seperti adanya kewajiban pembayaran dana pansiun. Jika diberi pilihan, banyak orang memilih untuk tidak mengikuti program pansiun. Mereka yang enggan membayar dana pansiun tidak berpikir akan masa depan yang jauh, ketika penghasilan sudah menurun.  Mereka merasa bahwa jika saat ini penghasilan tinggi, selamanya akan terus tinggi. Jika untuk pembayaran sesuatu yang sifatnya untuk kepentingan diri sendiri saja berat, bagaimana untuk hal lain yang nilainya lebih abstrak? Tentu lebih sulit melaksanakannya. 

Ketika punya uang, kita cenderung meningkatkan kenyamanan hidup. Jika sebelumnya hanya makan tempe, maka kemudian beralih ke telor. Jika sudah biasa makan telor akan berganti makan daging, atau berwisata kuliner. Tak akan ada istilah cukup untuk kepentingan lain, bahkan termasuk untuk menabung. Para perencana keuangan menyarankan, jangan menabung dari sisa kebutuhan yang ada karena hal itu tidak akan pernah tercapai, tapi tabungan harus dialokasikan di depan sebelum pengeluaran lain. Zakat juga harus diperlakukan secara demikian bagi yang sudah berwajib dengan memotongnya di depan. Kalau tidak, besar potensinya tak terbayarkan. 

Kini tinggal bagaimana pemerintah menerima masukan-masukan dari berbagai kalangan. Sejumlah lembaga zakat sudah dikelola dengan profesional sehingga mendapat kepercayaan publik. Mereka memiliki pengalaman panjang bagaimana mengelola dana-dana zakat agar sampai ke tangan mustahik. Badan zakat yang dikelola pemerintah dalam persepsi publik selama ini dianggap kurang lincah karena masih mengikuti gaya birokrasi yang kaku. Jika tata kelolanya bagus, para ASN yang membayar zakatnya akan puas dan bangga. Bisa-bisa mereka tidak hanya membayar kewajibannya saja, tetapi juga memberikan sedekah atau infak dalam jumlah yang memadai. Inilah solusi menang-menang (win-win) yang akan memuaskan semua pihak. 

Upaya yang dilakukan pemerintah merupakan kewenangan yang dimiliki terhadap ASN. Sementara itu untuk sektor swasta, sebaiknya perusahaan-perusahaan juga memfasilitasi para pegawai Muslimnya dalam pembayaran zakat untuk memudahkan pembayaran tersebut sehingga tingkat kepatuhan dalam berzakat meningkat. Mereka bisa membentuk unit pengelola zakat (UPZ) atau bekerjasama dengan lembaga zakat yang sudah ada seperti LAZISNU. (Achmad Mukafi Niam)

Jumat 2 Februari 2018 14:30 WIB
Meningkatkan Daya Saing dengan Memperkuat Sains
Meningkatkan Daya Saing dengan Memperkuat Sains
Gerhana bulan yang berlangsung pada 31 Januari 2018 mendapat perhatian luas dari masyarakat. Nahdlatul Ulama dan sejumlah ormas Islam menganjurkan jamaahnya untuk melaksanakan observasi, shalat gerhana, dan sejumlah amalan terkait. Instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah pun menganjurkan pelaksanaan shalat gerhana. Media massa sejak pertengahan Januari 2018 sudah mulai mengupas berbagai aspek gerhana bulan tersebut. Media sosial memungkinkan warnaget membagikan hal-hal yang menarik tentang gerhana itu. Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk menyambut datangnya peristiwa alam ini sangat besar. Hampir semua masjid di Indonesia menyelenggarakan shalat gerhana. 

Gerhana merupakan fenomena alam yang bisa diprediksi berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Zaman dahulu, gerhana dianggap secara mistis dengan penguasa alam yang murka atau dewa-dewi yang meminta sesembahan. Akhirnya, banyak orang menjadi korban karena ketidaktahuan ini. 

Ilmu pengetahuan dan teknologi kini telah mengantarkan manusia menjejakkan kakinya ke bulan. Kini juga sedang berlangsung misi untuk mendaratkan wahana ruang angkasa ke planet Mars dan proyek ambisius untuk menjadikan planet berwarna merah tersebut sebagai koloni manusia selanjutnya ketika Bumi sudah dianggap terlalu padat atau menyimpan potensi bencana. Para ilmuwan juga sedang disibukkan untuk menemukan planet yang kondisinya mirip dengan bumi sehingga layak ditinggali atau berusaha mencari tahu apakah makhluk lain yang hidup di jagad raya ini di luar manusia. Imajinasi kolektif manusia tentang penjelajahan ruang angkasa bisa tergambar dari larisnya film-film fiksi ilmiah yang mengisahkan perjalanan ruang antarplanet atau bahkan antargalaksi.

Semua kemajuan tersebut tidak diperoleh dalam waktu semalam, tetapi hasil dari kerja keras para ilmuwan yang secara tekun berusaha memecahkan rahasia alam, dan kemudian dari waktu ke waktu terus disempurnakan. Para ilmuwan Muslim turut memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang astronomi ini. Kini, terjadi proses percepatan penemuan fenomena alam yang masih menjadi misteri mengingat semakin banyak ilmuwan yang meneliti alam, dan semakin tingginya dukungan dana dari pemerintah atau institusi swasta karena adanya kesadaran akan pentingnya memahami jagad raya secara lebih baik. 

Pengembangan bidang sains juga tercermin dalam pemberian porsi yang tinggi di tingkat pendidikan tingkat dasar sampai pendidikan tinggi di banyak negara. Bidang yang kini mendapat perhatian luas ini disebut STEM (sains, teknologi, engineering, dan matematika). Bangsa-bangsa kini bersaing menjadi yang paling unggul dengan memperkuat pendidikan sains dan matematika di sekolah mereka. Negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan merupakan negara di Asia yang sangat memperhatikan bidang tersebut. Dan keunggulan mereka salah satunya didukung oleh sistem pendidikan sains yang baik ini. 

Sayangnya, bidang tersebut lemah di Indonesia. Indikator PISA yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia masih lemah dibandingkan dengan negara lain. Bagi kita, matematika dan sains merupakan momok di sekolah. Hitung-hitungan rumit dan rumusan abstrak yang tak aplikatif dalam kehidupan sehari-hari menjadi alasan untuk tidak memperhatikan bidang ini secara serius, selain sekedar untuk mendapat nilai kelulusan. Matematika dan sains mengajarkan kita bagaimana untuk bisa bernalar dengan baik. Kemampuan dalam bidang ini yang rendah tercermin dari kemampuan bernalar siswa di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan siswa dari negara-negara yang menekankan pembelajaran matematika dan sains.    

Ada banyak persoalan yang bisa diurai terkait lemahnya kemampuan matematika dan sains di lingkungan pendidikan kita. Cara pengajaran yang kurang menarik, guru yang kurang kompeten, kurangnya dukungan pengambil kebijakan, dan masalah lainnya. Toh, ini merupakan tantangan yang harus diatasi jika kita ingin melangkah lebih jauh sejajar dengan bangsa lain yang lebih maju. 

Di tingkat pendidikan tinggi persoalan yang sama masih membelit. Jurusan sosial dan humaniora hingga saat ini masih mendominasi bidang yang ditawarkan seperti manajemen, hukum, dan sosial politik, termasuk jurusan agama sementara jurusan sains dan teknologi jauh lebih sedikit. Akibatnya, kita kekurangan saintis, kekurangan insinyur. Bangsa kita masih jauh dari kontribusi besar penemuan pengetahuan-pengetahuan baru yang membuka tabir rahasia alam.

Tanpa mengusai bidang sains, bangsa Indonesia tidak akan dapat memberikan kontribusi  besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dewasa ini, dan juga menduduki peringkat atas dalam persaingan sebagai sebuah bangsa. Inovasi-inovasi baru yang dibutuhkan untuk meraih kemajuan hanya bisa diraih dengan kepemilikan pengetahuan dan keahlian yang baik. Secara ekonomi kita juga hanya akan menjadi pasar saja. 

Jika kita lihat dalam persepektif umat Islam yang secara umum juga masih lemah dalam bidang sains, maka sebagai sebuah negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, kontribusi kita dalam bidang sains juga akan mencerminkan pencapaian umat Islam secara keseluruhan. Ada 1.6 miliar umat Islam di seluruh dunia. Di Indonesia saja, ada lebih dari 200 juta umat Islam, tetapi kontribusinya terhadap pengetahuan baru masih sangat kurang. Untuk mengejar ketertinggalan, bukan hal yang gampang. Apalagi untuk masuk dalam jajaran atas pemberi kontribusi pengetahuan. Kita memiliki potensi besar, tinggal bagaimana kita mengelola potensi-potensi yang terserak tersebut. (Achmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG