IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Saat Identitas Muslim Digunakan Menyebar Hoaks

Sabtu 3 Maret 2018 13:15 WIB
Bagikan:
Saat Identitas Muslim Digunakan Menyebar Hoaks
Menyebarnya berita bohong atau hoaks melalui jaringan media sosial menjadi keprihatian banyak pihak. Hanya dengan sentuhan jari, hoaks menyebar dari grup ke grup lainnya dan menjangkau ke seluruh pelosok negeri yang selanjutnya menimbulkan emosi negatif dari masyarakat. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah kabar terbaru dengan tertangkapnya anggota jaringan Muslim Cyber Army (MCA) yang diduga merancang dan menyebarkan hoaks di dunia maya. 

Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian merupakan tantangan besar dalam dunia digital saat ini. Informasi hoaks bisa menimbulkan permasalahan sosial berupa konflik SARA. Bisa melahirkan pemimpin yang tak kompeten yang terpilih dengan menebar ketakutan kepada masyarakat. Bila ini terjadi, efek yang ditimbulkannya berjangka lebih panjang. 

Identitas Muslim adalah sebuah nilai luhur yang di dalamnya tersandang moralitas tinggi yang harus dijaga dengan baik. Sayangnya, hal ini digunakan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk menggolkan tujuannya, sekalipun dengan menghalalkan segala cara dan menimbulkan dampak buruk bagi pihak lain.

Konten hoaks yang disebarkan oleh MCA umumnya berisi kritikan kepada kebijakan pemerintah dengan melakukan distorsi dari informasi yang sebenarnya. Tujuannya untuk melakukan delegitimasi pada pemerintah. Mereka juga menyebarkan isu kebangkitan PKI untuk menimbulkan keresahan di masyarakat. Dengan demikian, akan menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak mampu memberi rasa aman masyarakat. Karena itu, mereka tidak layak untuk dipilih kembali. Dengan sikap seperti itu, sangat penting untuk ditelusuri lebih lanjut, apakah kelompok ini ada keterkaitan dengan kelompok politik tertentu, baik partai politik atau tokoh politik secara personal?

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, kritik merupakan hal yang wajar sebagai mekanisme kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Tetapi jika berita palsu disebarkan untuk menimbulkan keresahan masyarakat, tentu hal tersebut bukan cerminan dari kehidupan demokrasi yang baik. Upaya untuk mengganggu kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik sehingga pemerintahan dianggap gagal oleh publik sehingga akhirnya pada pemilihan berikutnya tidak dipilih masyarakat dan digantikan oleh kelompoknya bukan cara yang etis dalam berpolitik. 

Sebelumnya polisi telah menggulung kelompok Saracen yang juga menyebarkan kabar hoaks ke publik. Bahkan kelompok ini diduga memproduksi dan menyebarkan konten hoaks sebagai bisnis dengan pesanan dari pihak lain untuk menghancurkan kredibilitas kelompok lain. Polisi juga telah menangkap Jornu Ginting yang kini sedang dalam proses pengadilan karena diduga melakukan ujaran kebencian melalui media sosial.

Untuk melindungi masyarakat dari berita hoaks dan ujaran kebencian, pemerintah harus bertindak tegas. Langkah ini telah dilakukan oleh pemerintah Jeman yang telah menerbitkan UU baru. Dalam aturan baru ini, perusahaan media sosial yang tidak menghapus konten hoaks atau ujaran kebencian dikenakan denda sebesar 500 ribu uero atau setara dengan 7 miliar rupiah atas setiap informasi hoaks atau ujaran kebencian yang tidak dihapus selama 1X24 jam. Mereka menemukan, twitter hanya menghapus 1 persen konten ilegal, facebook 39 persen, sedangkan youtube mampu menghapusnya sampai 90 persen. Perusahaan harus ikut bertanggung jawab atas permasalahan sosial yang diunggah di laman berita (news feed) karena mereka juga mendapat miliaran dolar dari publik. 

Aparat hukum juga harus bersikap adil dalam proses pengadilan penyebar konten ilegal. Jangan sampai karena mereka pendukung oposisi, mereka diperlakukan secara berbeda dengan penyebar hoaks tetapi bagian dari pendukung pemerintah. Rasa tidak adil yang tercipta di masyarakat akan menciptakan kebencian dan perlawanan. Mereka akan merasa bahwa apa yang selama ini dilakukan merupakan suatu kebenaran karena melawan rezim yang dzalim. Proses pengadilan yang jujur dan transparan akan membuktikan rasa adil yang dapat dirasakan atau tidak publik. 

Dunia kini sudah banyak berbeda dengan sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu akibat perkembangan teknologi yang sedemikian cepat, tetapi struktur sosial, cara berpikir, dan perilaku kita masih sebagaimana era sebelumnya. Akhirnya banyak di antara kita tergagap-gagap menghadapi perubahan tersebut. Banyak tokoh yang tidak kritis dalam menerima informasi di media sosial. Para pengikutnya, karena yang membagikan informasi adalah tokoh yang dianutnya, maka mempercayai informasi tersebut. Akhirnya kredibilitas tokoh tersebut ikut turun.    

Dunia internet dengan akses informasi yang murah menyebabkan adanya tsunami informasi. Belum sampai kita mencerna informasi yang ada, sudah ada informasi baru yang datang. Akhirnya menjadi kebiasaan untuk tidak memahami informasi secara tidak utuh. Dari sinilah hoaks menyebar dengan gampang. Ini menunjukkan adanya tugas berat dalam melakukan literasi media. 

Mendidik masyarakat bagaimana bersikap kritis terhadap informasi yang ada di dunia maya. Ini bukan hal yang mudah karena kecenderungan kita untuk menyebarkan informasi yang sesuai dengan pandangan tanpa membaca secara utuh atau melakukan pengecekan. Salah seorang mantan menteri komunikasi dan informatika saja harus meminta maaf kepada publik karena menyebarkan foto hoaks tentang pembantaian Muslim di Myamar. Bagaimana dengan warga biasa saja? Kemungkinan untuk melakukan kesalahan akan lebih besar. (Achmad Mukafi Niam)

Bagikan:
Ahad 25 Februari 2018 7:30 WIB
Menata Ulang Sistem Umrah setelah Sejumlah Penipuan
Menata Ulang Sistem Umrah setelah Sejumlah Penipuan
Ilustrasi (via Pixabay)
Seiring dengan peningkatan kemampuan ekonomi, gairah Muslim Indonesia untuk beribadah umrah di Arab Saudi meningkat pesat. Apalagi antrian haji yang bisa mencapai puluhan tahun menyebabkan umrah menjadi pilihan untuk bisa beribadah ke tanah suci. Rombongan umrah asal Indonesia yang biasanya berbusana batik dengan gampang ditemui di Makkah atau Madinah. Per akhir musim umrah 2017 pada Juli lalu, dalam satu tahun terdapat 875.958 jamaah Indonesia atau naik 25 persen dari tahun sebelumnya.

Dengan potensi besar ini, bisnis penyelenggaraan keberangkatan umrah menjadi hal yang menggiurkan. Biro perjalanan umrah bertebaran di mana-mana. Mereka mempromosikan diri dengan beragam cara, termasuk membangun jejaring sampai ke desa-desa sebagai jembatan untuk menjemput calon konsumen yang tinggal di daerah. Tak ketinggalan, banyak bank menawarkan tabungan haji atau umrah. Jika lebih dari 850 ribu jamaah membayar 20 juta, diperkirakan bisnis ini bernilai 17.5 triliun setiap tahunnya. Banyak pihak mendapat keuntungan dari bisnis ini, mulai dari pajak untuk pemerintah, maskapai penerbangan, sampai agen-agen yang mencari jamaah.   

Sayangnya, di tengah antusiasme masyarakat untuk menjalankan ibadah umrah, banyak pihak yang berusaha memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melakukan penyalahgunaan. Kasus First Travel dengan korban lebih dari 58 ribu jamaah umrah senilai 848.7 miliar kini sedang disidangkan di pengadilan. Kemudian menyusul Abutour yang juga tidak mampu memberangkatkan 27 ribu orang. Belum lagi Hannien Tour dengan total dana digelapkan 41 miliar, ada pula PT Garuda Angkasa Mandiri (GAM). Biro perjalanan umrah ini sedang dalam penyelidikan polisi.

Berbagai model penipuan jamaah umrah sudah berlangsung sejak lama. Modus yang sering terdengar adalah penerlantaran jamaah umrah di Saudi Arabia. Jamaah umrah ditawari paket murah, tetapi setelah di sana, mereka diminta membayar uang tambahan untuk hotel atau pesawat. Kalau tidak, mereka tidak akan dipulangkan. Sejumlah berita soal jamaah umrah yang terlantar sempat menghiasi pemberitaan media. Kini, tipu-tipu ala jadul tersebut sudah jarang terdengar. Model yang ada sekarang bahkan lebih canggih lagi, dengan korban yang lebih besar, yaitu dengan penipuan ala skema ponzi. Jika dulu hanya puluhan jamaah dari satu biro umrah yang terlantar, kini puluhan ribu orang dengan jumlah uang mencapai ratusan miliar yang tidak bisa berangkat. Jika dulu mereka tidak bisa pulang ke Indonesia, kini, calon jamaah bahkan berangkat pun tidak. 

Skema ponzi menggunakan model pemberian keuntungan investasi yang tidak berasal dari keuntungan investasi, tetapi dari setoran investor berikutnya. Dalam kasus jamaah umrah yang berbiaya murah ini, biaya keberangkatan jamaah dibayar bukan dari uang jamaah, tetapi dari uang pembayaran jamaah berikutnya, sampai akhirnya jamaah yang mendaftar terakhir tidak bisa berangkat karena uangnya sudah dipakai untuk biaya pemberangkatan jamaah sebelumnya. Dan umumnya jamaah terakhir ini yang paling banyak karena terpesona dengan jamaah sebelumnya yang sudah berhasil berangkat.

Masyarakat banyak yang tertipu karena mereka tergiur dengan umroh promo yang biayanya sangat murah. Hanya berkisar 16-18 juta, padahal standar umum yang ditetapkan Kemenag adalah 1700 dolar Amerika atau setara dengan 22 juta. Mereka tidak curiga karena pendaftar sebelumnya dengan biaya tersebut terbukti bisa berangkat. Padahal, keberangkatan jamaah awal dibiayai dari pembayaran pendaftar jamaah berikutnya, sampai akhirnya pada titik tertentu, tidak ada lagi uang untuk memberangkatkan jamaah. 

Yang tertipu oleh pola seperti itu bukan hanya orang-orang biasa, bahkan sejumlah pejabat dan intelektual menjadi korbannya, sebagaimana disampaikan langsung kepada NU Online. Banyak orang tertipu karena ada fakta bahwa orang-orang yang membayar dengan biaya murah bisa berangkat. Artinya, jika tidak ada pengawasan yang lebih ketat terhadap travel-travel umrah yang menggunakan skema ponzi, kasus yang sama akan berulang di masa mendatang. 

Masyarakat harus belajar kritis saat menghadapi beragam tawaran yang terlihat menggiurkan, baik tawaran investasi atau bisnis yang dalam waktu singkat memberi keuntungan besar atau biaya murah yang tidak rasional. Dalam investasi terdapat prinsip dasar untuk menghindari penipuan, yaitu to good to be true, atau kita harus curiga kalau terlihat terlalu menggiurkan. 

Penipuan ala skema ponzi mengharuskan banyak institusi negara untuk mengantisipasi hal tersebut sebelum kasusnya pecah dan memakam banyak korban. Kementerian agama sebagai pengawas pengelolaan haji dan umrah pasti terlibat. Terkait dengan pengumpulan uang dari masyarakat, OJK memiliki wewenang. Jika ada travel umrah yang menawarkan biaya sangat murah dibawah biaya operasi, ini indikasi yang harus ditangani dengan cepat. 

Saat terindikasi penipuan sudah nampak di depan mata dengan banyaknya jamaah yang tidak bisa diberangkatkan, pihak keamanan juga harus bertindak sigap. Jangan sampai ada upaya mengulur-ulur waktu dari travel yang diduga melakukan penipuan dengan beragam alasan, lalu menghilangkan sejumlah aset yang seharusnya dikembalikan kepada jamaah umrah. Berapapun jumlah uang yang bisa diselamatkan, jauh lebih baik daripada tidak tersisa sama sekali. aset finansial jauh lebih mudah dipindahkan daripada aset fisik. Ini  PR besar yang harus diselesaikan terkait dengan bisnis biro umrah. (Achmad Mukafi Niam)

Sabtu 17 Februari 2018 11:0 WIB
Mencari Teladan dari Pemimpin Bangsa
Mencari Teladan dari Pemimpin Bangsa
Baru-baru ini kita dihadapkan dengan pelanggaran etika yang dilakukan oleh ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. Hakim dengan kekuasaan tertinggi yang keputusannya harus dipatuhi oleh siapa saja di negeri ini. Karena itu, dia merupakan sosok wakil tuhan yang seharusnya memiliki sikap etis dengan kualitas tertinggi. Kita juga menyaksikan para anggota DPR yang mengesahkan UU MD3 yang kontroversial mengingat sejumlah pasal dinilai publik berpotensi menjerat masyarakat yang akan mengkritik mereka. Di awal 2018 ini, sejumlah pemimpin daerah juga tertangkap tangan KPK karena melakukan tindakan korupsi. Kesan yang muncul adalah, para pejabat tersebut berusaha merebut kekuasaan dan melindungi posisinya dengan segala cara.

Kejadian-kejadian yang berlangsung secara beruntun ini memunculkan keprihatinan publik atas perilaku para pemimpin kita. Mereka yang seharusnya menjadi teladan bagi rakyat malah mengumbar perilaku yang tidak senonoh di hadapan publik. Mengapa sedemikian sulit mencari pemimpin yang dapat menjadi contoh? Padahal kita seringkali mengagung-agungkan diri sebagai umat Islam yang saleh, yang menjalankan berbagai macam ritual keagamaan dengan baik, tetapi perilaku publiknya berbeda jauh dengan moral agama. 

Kini saatnya kita melakukan evaluasi, apa yang salah dalam pengelolaan negeri ini. Jika ada satu-dua orang yang tertangkap melakukan korupsi, maka kita bisa berasumsi bahwa kesalahan sifatnya individual dan harus ditangani secara individual pula, tetapi jika banyak pejabat yang tertangkap dan ada persepsi publik bahwa masih banyak pejabat dengan perilaku yang sama yang belum tertangkap, maka yang perlu dievaluasi adalah sistem kita dalam bernegara. Dalam sistem yang baik, orang yang berpotensi menyimpang akan lurus, tetapi dalam sistem yang buruk, orang baik akan ikut terjerat dalam berbagai kebusukan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah tindakan korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satunya. Para pegawai negeri sipil kini juga mendapat gaji dan tunjangan yang memadai, sehingga tidak perlu berperilaku yang aneh-aneh untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Sudah ada sejumlah perbaikan, tetapi masih jauh dari harapan karena penyimpangan masih saja berlangsung. 

Demokrasi diagung-agungkan sebagai sistem terbaik untuk menghasilkan pemimpin. Demokrasi liberal menyerahkan semua mekanisme pemilihan secara langsung kepada rakyat. Tetapi, sistem ini mahal.  Untuk bisa diusung partai agar bisa menjadi calon kepala daerah, para calon pemimpin tersebut harus sudah melakukan lobi-lobi politik dengan ongkos bejibun. Jauh sebelum pemilihan, mereka sudah menebar poster di mana-mana untuk menunjukkan kepada partai politik bahwa mereka memiliki elektabilitas yang tinggi. Saat kampanye sampai dengan hari pemilihan, ongkos yang dikeluarkan lebih banyak lagi. Satu kandidat bisa menghabiskan puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mereka yang terpilih, akan berusaha mengembalikan uang investasi politiknya dengan beragam cara. 

Harapan bahwa dari pemilihan langsung tersebut menghasilkan pemimpin yang mumpuni dan berkualitas ternyata jauh panggang dari api. Mereka yang terpilih adalah orang-orang yang memang memiliki uang banyak sehingga mampu membiayai kampanye. Calon pemimpin yang baik dan berkarakter tetapi tidak memiliki modal, akan tersingkir dari arena pertarungan sejak awal. 

Belakangan, terjadi konsolidasi kekuasaan antara pengusaha dan penguasa. Para pengusaha menginginkan kepentingan bisnis mereka tetap berjalan sementara para penguasa membutuhkan modal yang besar untuk memenangkan pemilihan. Akibatnya, ketika sudah berkuasa, mereka sesungguhnya hanya kepanjangan tangan dari para pengusaha tersebut. Kepentingan rakyat, jangan ditanya, itu hanya nomor kesekian yang tidak masuk prioritas utama. 

Ada satu dua orang kepala daerah dengan kinerja baik, yang kemudian secara massif dipublikasikan keberhasilannya. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa sistem demokrasi liberal ini telah menghasilkan pemimpin yang mumpuni, tapi mereka bukanlah mewakili kualitas pemimpin secara umum, mereka adalah outlier, orang-orang istimewa yang mampu lolos dari pertarungan sengit dengan uang sebagai modal utama. Dan jumlah mereka tidak banyak. Rata-rata, kualitas pemimpin kita adalah medioker atau bahkan rendah. Rakyat sudah putus asa dan apatis, karena harapan dan janji-janji yang disampaikan selama kampanye tak terlaksana. Dan terutama karena perilaku korupsi yang meraja lela.

Kini saatnya kita berpikir dan merumuskan ulang bagaimana membangun mekanisme perekrutan kepemimpinan dengan biaya rendah dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Kadang kita terlalu terpukau dengan segala sesuatu yang berasal dari Barat, termasuk model demokrasi liberal ala Amerika Serikat ini, yang dibawa dari anak-anak Indonesia yang belajar di sana. Juga dengan gencar dikampanyekan LSM-LSM Amerika Serikat. Kondisi ekonomi dan sosial kita jauh berbeda. Sebuah sistem akan berhasil jika padu dengan situasi yang ada. Tak ada yang sifatnya standar dan berlaku di semua tempat. Jika kita berhasil menemukan itu, tak perlu khawatir soal etika dan sikap kenegarawanan para pemimpin kita. Input yang terseleksi dengan baik sudah menghasilkan calon-calon yang berkualitas. (Achmad Mukafi Niam)

Sabtu 10 Februari 2018 17:0 WIB
Membangun Sistem yang Bisa Dorong Masyarakat Tunaikan Zakat
Membangun Sistem yang Bisa Dorong Masyarakat Tunaikan Zakat
Rencana Kementerian Agama untuk membuat aturan pemotongan zakat profesi sebesar 2.5 persen dari gaji menuai kontroversi di publik. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab dari rencana tersebut seperti golongan kepangkatan berapa yang layak dipotong agar sesuai dengan nishab, gaji kotor atau gaji bersih, transparansi pengelolaan, sampai pertanyaan akan keterlibatan negara dalam urusan yang dianggap urusan privat.
 
Sekalipun demikian, niat baik pemerintah untuk memfasilitasi aparatur sipil negara (ASN) Muslim untuk mengelola pembayaran zakatnya dengan mudah patut didukung. Kemudahan ini akan meningkatkan capaian pembayaran zakat yang selama ini dianggap masih jauh dari potensi yang ada. Yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana masukan-masukan dari masyarakat tersebut bisa diakomodasi dalam kebijakan yang akan dibuat. 

Dari lima rukun Islam, mungkin pembayaran zakat yang pelaksanaannya paling minim dibandingkan dengan rukun yang lain. Kita menyaksikan antrian haji bisa mencapai puluhan tahun, bulan puasa juga disambut dengan meriah, masjid untuk shalat juga berdiri megah di mana-mana. Sementara itu, untuk pembayaran zakat, yang saat ini sudah terbayarkan masih jauh dari potensi yang ada. Baznas menyebut potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun rupiah, sementara capainnya hanya sekitar 5.1 triliun. 

Angka-angka potensi zakat tersebut jika dimaksimalkan akan mampu membantu mengurangi kemiskinan yang masih menjadi momok. Di Indonesia, masih terdapat 26.58 juta penduduk miskin yang memerlukan bantuan. Belum lagi persoalan pendidikan, kesehatan, bencana alam, dan lainnya. Terdapat tujuh golongan yang berhak mendapatkan zakat selain fakir miskin. Sebagian persoalan umat Islam tentu bisa dipecahkan dengan keberadaan dana-dana zakat tersebut. 

Kebijakan pemerintah saat ini juga sudah kondusif dengan adanya pengakuan bahwa pengeluaran zakat bisa menjadi pengurang pajak. Dengan demikian, tidak akan terjadi pengeluaran ganda antara zakat dan pajak. 

ASN, secara umum merupakan kelompok kelas menengah dibandingkan dengan penduduk yang menggantungkan diri dari sektor pertanian atau sekedar menjadi buruh alihdaya yang setiap saat kontraknya bisa diputus. Tak heran, jutaan orang mengikuti pendaftaran untuk menjadi pegawai negeri sipil. Mereka bahkan rela menjadi tenaga honorer selama bertahun-tahun dengan gaji pas-pasan agar nantinya bisa diangkat menjadi PNS. Ini merupakan posisi yang diimpikan oleh banyak orang karena memberi penghasilan pasti dan lumayan. Posisi PNS belakangan bahkan lebih menjanjikan ketika pemerintah berupaya memberi renumerasi yang baik kepada aparatnya dengan beragam tunjangan, termasuk adanya gaji ketiga belas. Jangan sampai harta mereka berputar-putar di antara mereka sendiri karena ada hal orang lain pada harta tersebut. 

Kita tentu berharap besar agar kewajiban zakat yang ada pada jutaan pegawai negeri tersebut bisa terbayarkan dan terkelola dengan baik. Kementerian Agama menyebut potensi zakat untuk pegawai negeri mencapai 15 triliun. Potongan atas gaji yang dilakukan secara reguler akan membuat pengelolaan zakat lebih terencana dengan baik. Ada jumlah tertentu yang bisa dengan pasti dialokasikan untuk beasiswa, ada anggaran yang disiapkan untuk bencana, ada bagian yang bisa didistribusikan kepada orang sakit, dan lainnya. 

Beragam riset yang dilakukan di sejumlah negara maju menunjukkan, peran pemerintah dalam membantu mengelola keuangan pegawainya ikut mendorong kepatuhan, seperti adanya kewajiban pembayaran dana pansiun. Jika diberi pilihan, banyak orang memilih untuk tidak mengikuti program pansiun. Mereka yang enggan membayar dana pansiun tidak berpikir akan masa depan yang jauh, ketika penghasilan sudah menurun.  Mereka merasa bahwa jika saat ini penghasilan tinggi, selamanya akan terus tinggi. Jika untuk pembayaran sesuatu yang sifatnya untuk kepentingan diri sendiri saja berat, bagaimana untuk hal lain yang nilainya lebih abstrak? Tentu lebih sulit melaksanakannya. 

Ketika punya uang, kita cenderung meningkatkan kenyamanan hidup. Jika sebelumnya hanya makan tempe, maka kemudian beralih ke telor. Jika sudah biasa makan telor akan berganti makan daging, atau berwisata kuliner. Tak akan ada istilah cukup untuk kepentingan lain, bahkan termasuk untuk menabung. Para perencana keuangan menyarankan, jangan menabung dari sisa kebutuhan yang ada karena hal itu tidak akan pernah tercapai, tapi tabungan harus dialokasikan di depan sebelum pengeluaran lain. Zakat juga harus diperlakukan secara demikian bagi yang sudah berwajib dengan memotongnya di depan. Kalau tidak, besar potensinya tak terbayarkan. 

Kini tinggal bagaimana pemerintah menerima masukan-masukan dari berbagai kalangan. Sejumlah lembaga zakat sudah dikelola dengan profesional sehingga mendapat kepercayaan publik. Mereka memiliki pengalaman panjang bagaimana mengelola dana-dana zakat agar sampai ke tangan mustahik. Badan zakat yang dikelola pemerintah dalam persepsi publik selama ini dianggap kurang lincah karena masih mengikuti gaya birokrasi yang kaku. Jika tata kelolanya bagus, para ASN yang membayar zakatnya akan puas dan bangga. Bisa-bisa mereka tidak hanya membayar kewajibannya saja, tetapi juga memberikan sedekah atau infak dalam jumlah yang memadai. Inilah solusi menang-menang (win-win) yang akan memuaskan semua pihak. 

Upaya yang dilakukan pemerintah merupakan kewenangan yang dimiliki terhadap ASN. Sementara itu untuk sektor swasta, sebaiknya perusahaan-perusahaan juga memfasilitasi para pegawai Muslimnya dalam pembayaran zakat untuk memudahkan pembayaran tersebut sehingga tingkat kepatuhan dalam berzakat meningkat. Mereka bisa membentuk unit pengelola zakat (UPZ) atau bekerjasama dengan lembaga zakat yang sudah ada seperti LAZISNU. (Achmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG