IMG-LOGO
Nasional
HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL

Kemnaker Dukung Perempuan Setara dalam Perundingan Bersama

Kamis 8 Maret 2018 19:15 WIB
Bagikan:
Kemnaker Dukung Perempuan Setara dalam Perundingan Bersama
Jakarta, NU Online
Kementerian Ketenagakerjaan mendukung kesetaraan gender dalam perundingan bersama pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan yang melibatkan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dan manajemen perusahaan.

"Jika perempuan ingin setara dalam PKB maka harus dimulai dari leader atau pimpinan serikat pekerja. Harus ada keterwakilan dan ditingkatkan jumlah perempuan dalam serikat pekerja tersebut," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Haiyani Rumondang di Jakarta, Kamis (8/3).

Dalam peluncuran Pelatihan Perundingan Bersama pada Sepuluh (10) Perusahaan Percontohan di Sektor Garmen dan diskusi interaktif Saatnya Perempuan Setara dalam Perundingan Perjanjian Kerja Bersama tersebut, Dirjen Haiyani mengatakan untuk mewujudkan kesataraan gender tersebut maka diperlukan niat atau kemauan kuat dari masing-masing leader atau pimpinan serikat pekerja dan manajemen perusahaan.

Dirjen Haiyani menilai sangat penting hadirnya pekerja perempuan dalam perundingan bersama untuk mendorong partisipasi perempuan dalam PKB. Apalagi kesetaraan gender dalam PKB menjadi momentum yang tepat karena bersamaan peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2018

Haiyani menegaskan ILO sebagai lembaga Internasional bidang tenaga kerja memiliki tugas untuk promosikan perundingan bersama dan praktik-praktik non-diskriminatif ke negara anggota ILO dengan masing-masing departemen yang tangani serikat pekerja dan pengusaha. Termasuk isu-isu terkait pelecehan seksual, aspirasi dan keterwakilan perempuan, standar maternitas dan kesehatan pekerja perempuan dan keluarga mereka.

"Dengan banyaknya anggota perempuan dalam serikat pekerja dan leader-nya, maka dia bisa menjadi tepat untuk menjadi tim perunding. Tinggal kemauan kuat dari pucuk pimpinan masing-masing SP dan manajemen perusahaan," katanya.

Banyak hal yang bisa dilakukan perempuan apabila setara dalam perundingan.

"Mana bisa leader perempuan itu masuk dalam tim perunding kalau tidak ada perempuan yang masuk serikat pekerja. Apalagi jadi pengurus serikat pekerja. Darimana? Setara aja dulu untuk menjadi tim perunding karena biasanya melalui pekerja perempuan bisa lebih mudah memahami dan menyampaikan aspirasi apa kebutuhannya. Jadi ada saat partisipasi perempuan dalam tim perunding," ujarnya.

Kesetaraan dan perlakuan sama dalam pekerjaan maka segala kebijakan termasuk pelaksanaannya ditujukan untuk menghapuskan diskriminasi di dunia kerja. Hal ini selaras dengan tujuan dalam Konvensi ILO No. 100 tentang Pengupahan yang Sama bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 80 Tahun 1957 dan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999.

Dirjen Haiyani mengatakan dalam menentukan tim perundingan pembuatan PKB, peraturan perundang-undangan hanya mengamanatkan masing-masing tim baik perwakilan perusahaan maupun Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling banyak 9 (sembilan) orang, sehingga komposisi tim keterwakilan dalam perundingan PKB ditentukan oleh Manajemen, Pengurus dan anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

"Kami berharap agar Serikat Pekerja/Serikat Buruh memberikan kesempatan yang sama kepada pekerja wanita untuk menjadi Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan tim perundingan dalam pembuatan PKB," kata Haiyani.

Pihaknya bersama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Penerapan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Tanpa Diskriminasi Dalam Pekerjaan.

Langkah tersebut dinilai Haiyani sangat strategis untuk membangun koordinasi dan jejaring dengan pemerintah daerah terkait.

"Upaya pemerintah pusat tidak akan ada artinya tanpa adanya dukungan serta komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh serta organisasi pengusaha dalam mencegah ketidaksetaraan dan diskriminasi di tempat kerja," ungkapnya.

Sementara Michiko Miyamoto, Direktur ILO di Indonesia mengatakan kesetaraan gender adalah jantung dari pekerjaan yang layak. Menurutnya untuk mencapai kesetaraan gender di tempat kerja masih menjadi salah satu tantangan. Karenanya, pekerja atau pengusaha harus didorong untuk dapat berunding secara bersama dengan menjadikan kesetaraan dan non-diskriminasi sebagai prinsip.

"Praktik-praktik yang nondiskriminatif tidak hanya menguntungkan pekerja perempuan, tapi juga pekerja dan pengusaha pada umumnya," kata Michiko Miyamoto, Direktur ILO di Indonesia. (Red: Kendi Setiawan)
Bagikan:
Kamis 8 Maret 2018 23:30 WIB
HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL
Fatayat NU: Perlu Rejuvenasi Gerakan Perempuan
Fatayat NU: Perlu Rejuvenasi Gerakan Perempuan
Jakarta, NU Online
Dalam Hari Perempuan Internasional yang diperingati pada 8 Maret, Ketua Umum Fatayat NU menyatakan, mestinya bukan hanya diperingati saja. 

“Tapi what is next?” katanya saat ditemui NU Online di lantai dasar PBNU, Jakarta, Kamis (8/3).

Komnas Perempuan pada tahun lalu (7/3/2017) melalui situsweb resminya merilis sejumlah 245.548 kasus dari Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG) dan 13.602 kasus dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan. Persentase terbesar meliputi kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan fisik.

Fatayat NU sudah sejak dulu berteriak mengenai hal itu. Menurut Anggi, tindakan terhadap pelaku masih belum maksimal. Hukuman yang dijatuhkannya pun belum membuat jera. Anggi juga menyatakan agar orientasi kasus tidak hanya pada pelaku. Sampai saat ini, belum banyak yang berbicara mengenai korban.

“Sangat penting untuk bareng, tidak hanya Fatayat sendiri, pasti dengan elemen bangsa yang lain untuk bisa memberi perlindungan terhadap perempuan,” katanya.

Banyak hal yang sudah dilakukan oleh berbagai lembaga, khususnya Fatayat dalam menghadapi kasus perempuan, tetapi belum menjawab pertanyaan atau masalah-masalah yang dihadapi mereka. Meskipun begitu, Anggi mengatakan tidak akan menyerah.

KH Said Aqil Siroj pernah berkisah, cerita Anggi, tentang seorang yang sudah ratusan kali memukul batu, tetapi tak juga pecah. Sementara itu, ada orang tua yang baru tiga kali pukulan, batunya sudah pecah. Itu bukan karena tiga kali pukulannya, tetapi batu tersebut besar kemungkinan sudah berkali dipukul.

“Artinya, gerakan perempuan yang dilakukan selama ini bukan tidak berarti. Tapi sangat berarti. Tetapi butuh lagi, tidak boleh berhenti,” Anggi menyimpulkan cerita tersebut.

Rejuvenasi
Dalam akun Instagramnya, @anggaiermarini, Anggi mengunggah tahniahnya untuk hari perempuan internasional. Dalam keterangan fotonya, ia menulis “Seluruh perempuan di dunia butuh merefresh (menyegarkan) kembali gerakan bersama.”

Gerakan untuk perempuan telah dilakukan. Namun, menurutnya butuh disegarkan kembali. Ia mengungkapkan dua alasan terkait penyegaran gerakan perempuan.

Pertama, gerakan perempuan perlu mencoba untuk melihat kembali apa saja yang telah selama ini dilakukan. “Mengevaluasi, apa kira-kira yang bisa dilakukan lebih efektif lagi untuk para perempuan agar lebih baik,” katanya.

Kedua, perjalanan yang sudah cukup panjang itu menimbulkan kejenuhan dalam melangkah. Hal itulah yang menginisiasi Fatayat untuk meremajakan gerakan. Anggi menyebutnya rejuvinasi. “Kata-kata itu kena banget untuk bisa menyegarkan kembali gerakan-gerakan perempuan,” terangnya.

Menurutnya, masih banyak PR dan banyak hal yang harus dikerjakan. “Butuh tenaga lebih lagi, butuh support yang lebih lagi. Bukan hanya perempuan, tapi juga seluruh elemen bangsa,” ujarnya.

Meskipun cukup banyak kasus, kata Anggi, pemerintah saat ini jauh lebih maju dalam perjalanannya menangani berbagai kasus tersebut. (Syakirnf/Abdullah Alawi)

Kamis 8 Maret 2018 23:27 WIB
Pesan Menpora Jelang Harlah PMII
Pesan Menpora Jelang Harlah PMII
Menpora Imam Nahrawi menerima audiensi Pengurus Besar PMII
Jakarta, NU Online
Ketua Umum PB PMII Agus M. Herlambang bersama jajaran Pengurus Koppri PMII menyampaikan keinginannya mengundang Menpora menghadiri Harlah PB PMII ke- 58 sekaligus menjadi pembicara. 

"Kedatangan kami kemari untuk mengundang Bapak menghadiri Harlah ke-58 sekaligus menjadi pembicara pada acara tersebut. Harlah PB PMII akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 17 April mendatang. Usia ke 58 adalah usia yang matang bagi PMII meneguhkan komitmennya pergerakan untuk Indonesia," kata Agus saat audiensi bersama Menpora Imam Nahrawi di Gedung Kemenpora Jakarta, Kamis (8/3) petang.. 

Pada kesempatan tersebut,  Menpora meminta kepada pengurus PMII setelah acara Harlah para kader PMII untuk buat aksi bersih-bersih masjid. "Setelah acara Harlah, para kader PMII untuk buat aksi bersih-bersih masjid. Dan ini juga harus jadi perhatian PMII. Aksi bersih-bersih masjid ini agar rumah ibadah menjadi tempat ibadah yang nyaman. Karena saya tidak ingin radikalisme itu tumbuh dan berkembang karena kelalaian kita meninggalkan masjid," ucapnya. 

Ia juga menyampaikan kepada pengurus PMII untuk tekun dalam mencari pengetahuan dan pengalaman karena hal itu akan membentuk karakter yang kuat dimanapun berada.

"PMII adalah wadah paling hebat yang memberikan pelajar kepada kita, pengalaman yang kita terima akan membentuk karakter dimana pun kita berada," ujarnya. (Red-Zunus) 

Kamis 8 Maret 2018 23:0 WIB
Siapkan Bonus Demografi 2030, IPNU Inisiasi Kemah Pelajar Nusantara
Siapkan Bonus Demografi 2030, IPNU Inisiasi Kemah Pelajar Nusantara
Jakarta, NU Online
Indonesia bakal menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Pada Mei 2017 lalu, Bappenas merilis bakal ada sekitar 64 persen masyarakat berusia produktif dari 297 juta jiwa perkiraan penduduk Indonesia. Bangsa Indonesia harus dipersiapkan betul untuk menghadapinya.

Menyongsong hal tersebut, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) menginisiasi adanya program bersama Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuan para kader muda Indonesia.

PP IPNU bersama PP IPM dan PB PII menghadap Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Asrorun Ni’am Sholeh guna membicarakan hal tersebut pada Rabu (7/3) di ruang kerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, lantai 8 Kemenpora, Jakarta.

Ketua PP IPNU Bidang Organisasi Opik Sopiyuddin yang hadir bersama Wakil Sekretaris PP IPNU Bidang Kaderisasi Abdullah Muhdi pada pertemuan tersebut menuturkan, kemah akan digelar pada Mei mendatang sekaligus memperingati Hari Pendidikan Nasional.

“Insyaallah akan digelar kegiatan kemah dan apel kebangsaan pelajar Nusantara di Bogor,” kata Opik.

Pria asal Cirebon itu juga mengungkapkan kegiatan kemah dan apel kebangsaan itu dilakukan untuk meningkatkan wawasan para pelajar. 

“Lebih dari itu (wawasan), kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kesukarelawanan dan kepemimpinan di kalangan pelajar Nusantara,” terangnya.

Menurut Opik, Asrorun Ni’am menyambut baik kegiatan tersebut. 

“Pak Deputi menyambut baik dan ia juga mengatakan Kemenpora siap memfasilitasi demi suksesnya acara,” ujarnya. (Syakirnf/Abdullah Alawi)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG