IMG-LOGO
Opini

Perempuan dalam Islam

Jumat 9 Maret 2018 23:59 WIB
Bagikan:
Perempuan dalam Islam
Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day) jatuh pada Kamis (8/3) kemarin. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meresmikan Hari Perempuan Internasional sebagai perayaan tahunan pada tahun 1977. Ada banyak peristiwa yang melibatkan perempuan dan terjadi pada tanggal 8 Maret. Ini lah yang menjadi alasan mengapa Hari Perempuan Internasional ditetapkan pada tanggal 8 Maret. 

Diantaranya adalah peristiwa demonstrasi yang dilakukan buruh pabrik tekstil perempuan di New York pada 8 Maret 1857. Mereka melakukan demonstrasi dengan tujuan untuk melawan segala bentuk kesewenang-wenangan dan menuntut gaji buruh perempuan yang sangat rendah.   

Untuk pertama kalinya, peringatan Hari Perempuan Internasional dilaksanakan pada 28 Februari 1909 di New York. Ini menjadi penanda atas demonstrasi yang dilakukan kaum hawa satu tahun sebelumnya di New York, 8 Maret 1908. Demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh perempuan ini menuntut hak pendapatan dan hak berpolitik. 

Di Rusia, para buruh perempuan juga melakukan demonstrasi pada 8 Maret 1917 di Petrogard. Tidak tanggung-tanggung, demonstrasi ini memiliki efek yang begitu signifikan karena mampu memicu terjadinya revolusi di Rusia. 

Tidak lain tidak bukan, penetapan Hari Perempuan Internasional oleh PBB adalah upaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, meningkatkan martabat perempuan, dan mewujudkan perdamaian dunia.  

Lalu bagaimana Islam memandang perempuan? Atau bagaimana seorang perempuan seharusnya diperlakukan dalam Islam? Apakah benar syariat Islam menindas dan memarginalkan peran perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang? 

Islam sangat memuliakan seorang perempuan. Hal itu bisa dilihat dari beberapa ayat Al-Qur’an dan hadist Nabi Muhammad saw. yang menerangkan bahwa peran dan kedudukan seorang perempuan dalam Islam begitu tinggi. Berikut adalah beberapa fakta tentang kedudukan perempuan dalam Islam.

Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki

Jauh sebelum para aktivis perempuan Barat menggelar berbagai macam demonstrasi untuk memperjuangkan hak-haknya, Islam sudah menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama. Hal ini sesuai dengan Surat al-Baqarah ayat 228 dan Surat an-Nahl ayat 97, dimana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dan mendapat imbalan yang sama pula. 

Sementara itu, Surat at-Taubah ayat 71 menjadi dasar bahwa perempuan itu memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki. Ayat ini menjadi sinyalemen bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan kerja sama dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk memberikan kritik dan saran kepada penguasa (amar ma’ruf nahi munkar). 

Pun, Islam adalah agama pertama yang memberi hak perempuan untuk memiliki dan mewarisi kekayaan atau harta benda. 

Mewajibkan perempuan untuk berpendidikan

Dalam hal ini mungkin ada yang menyangkal, karena mereka melihat apa yang terjadi di beberapa negara Islam misalnya Pakistan, dimana kelompok yang mengatasnamakan Islam, Taliban, melarang perempuan untuk sekolah. Ini dijadikan dalih bahwa Islam menghalang-halangi perempuan untuk mendapatkan pendidikan.  

Jika kita menengok beberapa hadist Nabi Muhammad, maka kita akan menyadari bahwa apa yang dilakukan Taliban itu sangat melenceng dengan semangat Islam dalam urusan pendidikan bagi perempuan. Bukankan Nabi Muhammad saw. pernah bersabda bahwa Mencari ilmu pengetahuan adalah wajib (fardlu ‘ain) bagi seorang Muslim dan Muslimah?

Hadist ini menekankan bahwa pendidikan itu bukan hanya hak, namun juga sebuah kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap seorang Muslim dan Muslimah.   

Bahkan, di dalam sejarahnya ada beberapa perempuan yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Tidak sedikit dari mereka juga menjadi rujukan dan guru ulama laki-laki. Diantaranya adalah Aisyah ra., Sayyidah Sakinah putri Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, Al-Khansa', Rabi'ah Al-Adawiyah, dan lainnya. 

Menurut Imam Abu Hayyan, ada tiga orang perempuan yang menjadi guru-guru para imam mazhab yaitu Mu'nisat Al-Ayyubiyah, Syamiyat Al-Taimiyah, dan Zainab putri sejarawan Abdul-Latif Al-Baghdadi. Termasuk Syaikhah Syuhrah  yang menjadi salah seorang dari guru Imam Syafi’i. 

Memberikan penghormatan yang tinggi kepada perempuan

Islam juga mengajarkan umatnya untuk memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya bagi seorang perempuan, terutama ibu. Hal ini didasarkan pada beberapa hadist Nabi Muhammad seperti hadist surga itu berada di bawah telapak kaki ibu dan hadist tentang menghormati sang ibu. 

Islam juga melarang umatnya untuk melakukan penindasan dan perlakuan buruk kepada perempuan (QS. 4:19). Dengan demikian, segala bentuk pelecehan terhadap perempuan adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan dalam Islam. 

Pada dasarnya Islam sangat memuliakan perempuan, tapi karena ada segelintir umat Islam yang ‘menindas’ dan ‘mengekang’ kaum hawa maka citra Islam sebagai agama yang ramah perempuan menjadi ‘kabur.’ (A Muchlishon Rochmat)
Bagikan:
Kamis 8 Maret 2018 19:0 WIB
Membangun Berdasarkan Budaya Lokal
Membangun Berdasarkan Budaya Lokal
Oleh Abdul Ghopur

Upaya pembangunan jati diri bangsa Indonesia, seperti penghargaan pada nilai budaya, agama, bahasa, nilai-nilai solidaritas sosial dan ekonomi, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air, akhir-akhir ini nampaknya mengalami kemerosotan yang cukup tajam. Lihat saja peristiwa-peristiwa intoleransi antarsesama warga bangsa yang belakangan bergolak, semisal isu anti ras atau agama (SARA) tertentu, bahkan antipemerintah.

Hal ini ditandai dengan maraknya berita hoaks yang menghiasi ruang media terutama media sosial (medsos), yang dikuatirkan dapat merusak tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara. Dampak derasnya isu SARA yang membanjiri ruang media telah mengendorkan ikatan toleransi antarumat beragama, suku, ras dan antargolongan seperti yang kita rasakan saat ini. 

Selain itu, menguatnya sentimen SARA secara perlahan telah memudarkan nilai-nilai gotong-royong dan demokrasi yang selama ini sudah terbangun dan berjalan baik. Di sisi lain tak hanya isu SARA, berita-berita hoaks yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya telah meracuni pengguna media sosial. Akibatnya, timbul pemutarbalikan fakta (distorsi) yang telah menciptakan keresahan sosial. Bahkan tingkat keresahannya sudah sampai pada level atau realitas sosial. Penyerangan dan tindak kekerasan terhadap tokoh/pemuka agama di Jawa Barat dan Jawa Tengah beberapa saat lalu adalah buktinya.

Hal tersebut disebabkan antara lain oleh belum optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada pemimpin atau juga pada orang tua, membabi-butanya penyerapan budaya global yang negatif, dan kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan karakter bangsa, serta ketidakmerataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta upaya pembangunannya yang menjauhi kultur-kultur bangsa kita sendiri (local wisdom).

Padahal, pembangunan suatu bangsa tidaklah bisa terlepas dari memelihara dan melestarikan kultur dan natur serta adat-istiadat suatu bangsa. Contoh sederhana, budaya bercocok tanam di salah satu suku di Indonesia, masyarakat Indonesia pasti memiliki hitung-hitungan yang pas, yaitu mereka menimbang atau memperhitungkan kapan waktunya menanam, menyemai, pembibitan, pemukkan, sampai masa panen. Dan, semuanya itu dilakukan bukan secara asal-asalan menanam dan memanen. Tapi selalu diawali dengan doa-doa atau ritual khusus yang ditujukan pada Sang Maha Pencipta agar memperoleh keberkahan dan perlindungan saat mulai menanam dan memanen.

Lalu, setelah mereka memanen hasil cocok tanamnya, hasilnya tidak dihabiskan semua sesaat setelah panen. Tapi, sebagian untuk dijual, sebagian untuk diberikan atau disedekahkan  kepada tetangga, dan sebagiannya lagi disimpan untuk masa-masa berikutnya terutama pada saat paceklik.

Contoh lainnya, di bidang penyebaran ajaran keyakinan seperti agama Islam. Para Wali Songo (9 wali) di Indonesia melakukan dakwah agamanya kepada masyarakat setempat tidak menggunakan kekerasan atau paksaan, semisal melarang dengan terang-terangan budaya lokal atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat lokal yang telah hidup ribuan tahun sebelumnya. Misalnya, pagelaran wayang kulit, ketoprakan, jagongan dan tari-tarian. Juga, tidak pernah langsung melarang kebiasaan masyarakat setempat yang suka minum-minuman arak dan kebiasaan memakan makanan yang diharamkan dalam agama Islam.

Justru para Wali Songo memadukan budaya-budaya lokal yang masih selaras atau bisa diselaraskan dengan ajaran agama Islam, misalnya wayang kulit dan jenis-jenis tarian tertentu. Ada maksud-maksud tertentu ajaran Islam yang sengaja deselipkan atau disisipkan di situ. Begitu pula dengan tradisi tahlillan yaitu, memperingati 3, 7, 14, 21, 100, dan 1000 harian setelah seseorang sanak keluarga meninggal. Tetapi, tradisi tersebut diselaraskan dan disisipkan bacaan-bacaan thoyyibah (baik) seperti melafalkan asma Allah dan dzikir-dzikir serta shalawat Nabi. 

Lalu, sajia-sajian (sesajen) dan bakar kemenyan yang semula diletakkan di sudut-sudut rumah atau di pohon-pohon besar, perlahan diubah dengan menyediakan makanan atau minuman yang dibagikan kepada tetangga dan masyarakat sekitar akar tambah barokah serta pahalanya mengalir kepada si mayit dan sesajen perlahan ditinggalkan tanpa harus merasa terintimidasi dengan ajaran baru.

Begitu pula masalah kebiasaan minum-minuman arak atau makan-makanan yang diharamkan dalam Islam, perlahan dibuang kebiasaan tersebut dengan mengemukakan alasan-alasan mendasar, baik seara ilmiah (medis), mau pun secara religi (hukum fiqih dan syara’) tentang ketentuan haramnya atau mengapa minuman dan makanan tersebut diharamkan atau menjadi haram semisal dengan berlebih-lebihan. Dan, itu juga berlaku pada bidang-bidang kehidupan sosial lainnya seperti politik dan ekonomi (kewajiban zakat). Serta masih banyak lagi contoh-contoh local wisdom dan tradisi baik lainnya yang semuanya itu merupakan kekuatan budaya dan ketahanan bangsa kita.

Oleh sebab itu, pembangunan di bidang budaya harus terus ditingkatkan serta senantiasa dijaga dan dipelihara yaitu ditandai dengan peningkatan pemahaman terhadap keragaman budaya, pentingnya toleransi dan interaksi budaya, serta menjaga sekuat-kuatnya kesatuan dan persatuan bangsa (Bhineka Tunggal Ika), hormat-menghormati, sayang-menyayangi antara yang tuda dan muda, menghargai budaya dan adat-istiadat setempat, patuh pada orang tua dan pimpinan di level mana pun. Menjaga kerukunan antarsesama umat beragama dan interagama, menghormati dan menghargai kultur dan natur bangsa dalam pembangunan ekonomi, politik dan pendidikan.

Dengan melakukan semua hal itu, insyaallah bangsa dan negara Indonesia akan kuat dalam persiangan global dan budaya kita akan lestari. Kecintaan terhadap tanah air akan selalu hidup di sanubari kita. Sebab, barang siapa tidak punya tanah air, maka tidak punya sejarah. Barang siapa tidak punya sejarah, maka akan terlupakan. Bukankah bangsa lain juga melakukan hal yang sama? Sehingga mereka pun dapat bertahan dan bersaing dalam percaturan global dan kebudayaan mereka juga masih tetap terjaga. Intinya, tiada suatu bangsa yang bisa hidup tanpa budaya dan menjaga serta memelihara sejarah bangsanya dan para pendirinya.


Penulis adalah Intelektual Muda NU, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Bangsa

Ahad 4 Maret 2018 13:0 WIB
Nilai Etis Seorang Pemimpin
Nilai Etis Seorang Pemimpin
Ilustrasi: kompas.com
Oleh: Nanang Qosim
Kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan memikul tanggung jawab. Seorang pemimpin sejatinya bekerja tanpa mengeluh, tanpa menuntut, dan tanpa pamrih yang irasional. Rakyat dalam konteks demokrasi merupakan pusat dari kekuasaan, pusat dari kesejahteraan, bahkan pusat dari segala penentu kebijakan.

Seorang pemimpin harus mampu mengokohkan martabatnya sebagai manusia. Martabat manusia terletak dalam kenyataan bahwa ia memiliki suara hati dan kebebasan penuh dari nafsu keserakahan. Kehadiran mereka di belantara politik mampu menghidupkan semangat rakyat. Seorang pemimpin dengan etos kepedulian dapat menciptakan semangat tolong menolong antarsesama. Juga, dapat menciptakan ikatan masyarakat yang teguh di tengah lemahnya bangunan struktural dan kultural.

Tak salah kiranya--meminjam bahasa Buya Syafi'i Ma'arif--bahwa bangsa kita cenderung menggunakan politik rabun ayam karena kebijakan yang dicetuskan tidak populis, tidak visioner, tidak reformatif, tidak revolutif, bahkan tidak memiliki semangat untuk maju. Coba saja kita lihat perilaku ayam yang berpandangan rabun. Ayam tidak akan pernah satu kali pun melihat dengan jelas segala sesuatu yang berada di hadapannya dari jarak sepuluh meter.

Begitu juga dengan kondisi bangsa kita saat ini. Setelah tujuan ideal reformasi diperjuangkan pada tahun 1998 dan berhasil menggulingkan pemerintahan otoritarian Suharto; ternyata tidak serta merta direspons dengan kerja transformatif. Akibatnya, dua belas tahun pasca reformasi berlalu kemajuan bangsa seakan menjadi sesuatu yang sulit diraih dan diwujudkan. 

Utopiskah reformasi di negara ini? Tentu tidak kalau bangsa ini mampu mencetak (print out) generasi muda yang cakap dalam pelbagai ranah kehidupan; misalnya unggul dalam intelektual, anggun moral serta luhung amal perbuatan. Ketiga aspek tersebut semestinya menjadi titik pusat perhatian kaderisasi partai politik hingga mampu menelurkan generasi yang tidak rabun penglihatan karena modal utama memajukan bangsa ini adalah memiliki penglihatan yang futuristik.

Memang betul, carut-marut kondisi negara dalam berbagai aspek, telah menciptakan budaya yang dijibuni keputusasaan, ketidakpercayaan, sinis, pesimistis, skeptik, dan ateistik. Alhasil, banyak yang menderita 'krisis kearifan', hingga hidupnya dipandang sebagai ejawantah dari neraka duniawi. Bahkan meranggasnya laku lampah yang tidak mengindahkan etika-moral adalah wujud 'gegar kepribadian', yakni rusaknya ranah fungsional jiwa manusia ketika berinteraksi di medan sosial; antara dirinya dengan alam, Tuhan, diri sendiri dan manusia lainnya.

Gegar kepribadian adalah pabrik ketidakberfungsian budaya atau semacam anomali karya, karsa, dan cipta manusia dalam hidupnya. Hal ini terjadi akibat tata-aturan yang diwariskan berupa simbol dan norma budaya tidak lagi dijabarkan di alam nyata.

Etika sosial saling mengasihi (silih asih), saling menjaga (silih asuh) dan saling memberdayakan (silih asah) hanya milik kelompok berkepentingan saja; kesejahteraan juga tidak berlaku bagi rakyat, melainkan hak paten para pejabat.

Celakanya, demokrasi hanya berlaku ketika 'hajatan besar' pemilihan presiden atau kepala daerah berlangsung, ketika setiap rakyat diberi hak memilih sesuai pilihannya; namun ketika terpilih tuntutan hidup sejahtera terasa lamban dipenuhi. Akibatnya, muncul kontradiksi dan konfrontasi hingga memicu lahirnya kelumpuhan dasar-dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedikit-sedikit bangsa ini gampang bertindak amoral, kriminal, dan chaos. Inilah efek samping dari 'gegar kepribadian' yang memicu kerusakan di ranah sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, dan sebagainya. 

Bagi para pemimpin yang mengidap 'gegar kepribadian', nilai-nilai etis tidak berfungsi ketika kemiskinan kian mengancam keutuhan negara-bangsa ini. Tak heran bila fenomena bunuh diri menggejala sebagai wujud dari merebaknya anomali hidup masyarakat.

Oleh karena itu seorang pemimpin harus kembali pada nilai-nilai etis sebagai pemimpin sesungguhnya; yaitu pertama, seorang pemimpin harus berguna bagi setiap yang dipimpinnya, jangan sampai ada pemimpin yang tidak peduli pada rakyatnya yang masih kelaparan. Kedua, pemimpin harus ramah, yang berarti menjaga hubungan kepada rakyat, jangan sampai pola hubungannya terkesan seperti bos dan anak buah, melainkan sebagai teman yang saling membantu satu sama lainnya. 

Ketiga, pemimpin harus memiliki rasa asih (rasa kasih sayang). Jika pemimpin memiliki rasa sayang kepada yang dipimpinya, rakyat yang masih terbelakang akan segera ditolong lewat berbagai program yang mengedepankan kepentingan bersama. 

Dan yang tidak kalah menarik atau membuka kemungkinan dibahas ialah sejauh mana khususnya para pemimpin yang sedang atau bertarung di tahun politik ini, nantinya mampu memanfaatkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakatnya sendiri. Tokoh-tokoh yang bisa mencapai derajat yang tinggi, akan menemukan bahwa masyarakat berada (mendukung dan membela) di belakang mereka. 
*
Penulis adalah Pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Demak, mahasiswa Pascasarjana UIN Walisongo Semarang 

Kamis 1 Maret 2018 17:15 WIB
Antara Kartu Kuning Jokowi dan Mars Yalal Wathan Banser
Antara Kartu Kuning Jokowi dan Mars Yalal Wathan Banser
Oleh Muhammad Syamsudin

Ketika Presiden Jokowi menghadiri acara Dies Natalis Ke-68 Universitas Indonesia di Depok pada Jumat (2/2), di tengah situasi ia sedang berpidato memberi sambutan, tiba-tiba ada aksi nyentrik dari seorang Ketua BEM UI mengangkat kartu kuning sambil meniupkan peluit yang diacungkan ke Presiden Jokowi. Akibat ulahnya ini, si mahasiswa yang diketahui namanya sebagai Zaadit Taqwa langsung diamankan oleh Paspampres dan diminta agar keluar dari forum tersebut.

Tak urung, aksi ketua BEM ini menjadi viral di sejumlah media dan mendapatkan sambutan komentar dan tanggapan yang beraneka ragam dari berbagai pihak. Tidak hanya masyarakat, melainkan juga sejumlah politisi yang terkenal vokal dan selalu mengkritik setiap kebijakan Presiden Jokowi, juga turut memberikan andil melakukan aksi serupa di sejumlah forum lain. Bahkan, ada yang memakai kartu merah yang artinya adalah penalti bagi Presiden dan layak menerima  impeachment

Karuan komentar dari Netizen menjadi semakin memanas. Ada yang pro dan ada yang kontra. Sebagian yang pro, menanggapi bahwa aksi Ketua BEM tersebut sebagai aksi yang wajar, dan kreatif. Adapun yang kontra, menanggapinya dengan mengatakan bahwa aksi tersebut adalah tidak sopan, aksi pesanan, dan tidak wajar. Apalagi bila memandang fokus utama objek yang menjadi aksi bila dikaitkan dengan kejadian luar biasa (KLB) di Asmat. Terakhir, Presiden Jokowi dalam kesempatan terpisah menawarkan akan mengirim mereka ke Asmat agar tahu kondisi riel yang sebenarnya di lapangan sehingga bisa mengetahui bagaimana sulitnya pemerintah menembus wilayah suku Asmat ini dan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi peristiwa tersebut. Dijawab secara terpisah, bahwa ketua BEM ini akan berangkat sendiri ke Asmat bersama dengan BEM UI yang lain dengan dana sendiri, yang disertai dengan berbagai alasan tidak mau menggunakan dana pemerintah. 

Garis besarnya adalah, dalam setiap aksi, pasti ada maksud dan tujuan. Apalagi bila aksi tersebut dinilai tidak wajar. Sudah barang tentu, akan ada yang pro dan kontra menanggapi aksi tersebut. Lepas dari ada yang menilai sebagai kewajaran atau tidak, berkeadaban atau tidak, itu adalah hal yang wajar dalam iklim demokrasi di Indonesia. Yang terpenting adalah selagi tidak menggunakan cara yang radikal, seperti membuat kerusuhan, menabrak aturan menyampaikan pendapat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hal itu masih dipandang wajar. Hebatnya, pemerintah juga tidak menanggapi sebagai anti kemapanan sehingga layak dipenjarakan sebagaimana iklim politik di era Orde Baru, dulu. 

Lantas apa hubungannya dengan Mars Yalal Wathan dan Ansor-Banser? Beberapa hari ini media sosial juga sedang diramaikan oleh tanggapan sebuah aksi nyentrik dari kaum muda Ansor dan Banser yang tengah melakukan umrah. Di tengah situasi umrah dan berada di lokasi mas’a, mereka berdoa, lalu disambung dengan membaca butir-butir Pancasila. Sebagian video yang lain, secara berombongan, mereka menyanyikan lagu Mars Yalal Wathan.

Tentu, netizen yang menyimak aksi yang tidak biasa ini akan menanggapi pula dengan tanggapan yang beragam sehingga pro dan kontra pun terjadi. Berbagai perang opini dan dalil terjadi di dunia media sosial. Ada yang meninjaunya dari sisi adab, ada pula yang meninjau dari sisi hukum. Dari sini muncul perdebatan yang sengit. Ada yang memandang boleh dan kewajaran dan ada yang memandang makruh. Penulis dalam hal ini belum menemui adanya kajian yang memandang ketidakbolehannya. Level terendah dari hasil kajian hukum secara Fiqih adalah makruh. 

Di sisi yang lain, ada yang menanggapi dan mengaitkan dengan sisi hubungan diplomatik antara Indonesia-Arab yang terancam renggang akibat ulah Banser ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Jamaah Islam Nusantara (demikian sebut mereka) sebaiknya dipinalti tidak boleh melakukan Umrah dan Haji lagi. Ada seorang dai dari Malang dalam sebuah akunnya, juga menyebut bahwa sebaiknya Biro Tour dan Travel yang memberangkatkan mereka di Pinalti saja. Tak urung, berbagai tanggapan ini gencar disuarakan dalam media sosial dengan berbagai argumen. Persis seperti ketika Ketua BEM UI mengacungkan Kartu Kuning dan meniup peluit ke Presiden Jokowi saat itu. 

Penulis dalam kesempatan ini mencoba membaca dari sisi lain. Setelah lama merenung, saya bertanya-tanya dalam hati, kenapa Banser tidak berdendang dengan syair Shalawat Badar, atau al-salaamu ‘alaik saja? Kenapa yang dibaca juga Pancasila? Kok bukan Teks Sumpah Pemuda atau UUD 1945? Bukankah itu sama-sama nyentrik dan nyleneh bila itu dipraktikkan? Pertanyaan-pertanyaan itu, mencoba dianalisa oleh penulis. Tidak mungkin kaum muda NU ini melakukan tanpa alasan. Soal adab, mereka juga pernah mengaji adab. Soal rangkaian ibadah umrah, mereka tentu juga pernah mengaji. Apalagi soal mubthilatul umrah–perkara yang membatalkan umrah—sedikit banyak mereka tentu pernah mengaji. Apalagi beberapa dari mereka adalah jebolan pesantren salaf terkenal di Pulau Jawa, bahkan ada yang alumni Timur Tengah yang fasih dalam kajian kitab. Seorang santri pasti tahu adab dalam hal ini. Jadi, jelas bahwa ini pasti ada motif. Tapi, apa yang mendorong mereka melakukan hal yang tidak biasa itu? Dalam hal ini, penulis mencoba menganalisa
Mars Yalal Wathan merupakan Mars karya dari Hadlratus Syeikh KH. Wahab Hasbullah yang isinya sebuah pernyataan cinta negeri. Bahkan ada dalam bait lirik Mars tersebut kalimat hubbul wathan mina al-iman yang artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Bahkan dalam bait terakhir ada bunyi lirik “siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu.” Ini umrah, kenapa bersyair dengan hal yang berbau cinta negeri dan membentengi negara? Demikian juga di dalam salah satu sila Pancasila, ada kalimat Persatuan Indonesia. Kalian sedang berada di Arab Saudi, mengapa membunyikan Persatuan Indonesia? Apa maksud kalian?

Pilihan syair yang didendangkan dan tidak biasa ini tentu memiliki ikatan yang kuat dengan realitas di tempat mereka tinggal dan berada. Di mana lagi kalau bukan di Indonesia? Pilihan lokasi yang tepat di pusat icon internasional umat Islam tanpa membawa bendera tentu juga menjadi hal yang unik. Selama ini bertebaran fatwa dari beberapa pihak bahwa nasionalisme tidak ada dasarnya di dalam Islam. Kali ini mereka menjawab dengan tegas dan lantang bahwa hubbu al-wathan mina al-iman. Dari sisi politik dunia Internasional, suara lantang mereka di icon internasional umat Islam tentu akan menjadi sorotan dunia. Dunia akan membaca, bahwa bila Islam dimaknai sebagai yang tidak cinta tanah air dan tidak punya nasionalisme adalah logical falacy (kesalahan logika). Realitasnya, Indonesia dengan muslim terbesar di dunia dan NU sebagai mayoritas dari umat Islam masih memandang bahwa Nasionalisme adalah bagian daripada iman. 

Bila isu umat Islam di dunia adalah terkait dengan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka seolah Islam lewat Ansor dan Banser NU sudah menjawabnya bahwa persatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebuah hal yang mutlak dan penting. Ansor dan Banser NU masih memandang bahwa Indonesia dalam kondisi yang beraneka ragam suku dan budaya, serta agama, merupakan hal mutlak yang harus dijaga. Dengan demikian, seolah kumandang mereka tentang Pancasila dalam bagian rangkaian umrah ini dimaknai sebagai komitmen, bahwa Ansor dan Banser meneguhkan diri sebagai penjaga NKRI. Bait terakhir syair Yalal Wathan yang menyuarakan “siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu,” seolah dengan bait ini, Ansor dan Banser NU menyuarakan tidak setujunya dengan semua aksi massa yang mengarah kepada separatisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Dengan demikian, penulis dalam kesempatan ini memaknai bahwa tindakan unik yang dilakukan oleh teman-teman Ansor dan Banser ini sejatinya ibarat kartu kuning bagi mereka yang meneriakkan nasionalisme tidak ada dalilnya. Layaknya kartu kuningnya ketua BEM UI ke Presiden Jokowi. Tindakan ini seolah juga bermakna ibarat kartu merah bagi siapa saja yang menyuarakan isu konflik SARA di Indonesia tentunya. Ibarat kartu merah yang dikeluarkan oleh beberapa kaum politisi dan ditujukan ke Presiden Indonesia saat ini juga. Pilihan lokasi di tanah suci, ibarat kartu yang dikeluarkan di tengah massa dan dalam kondisi tidak biasa. Secara adab, pasti kurang etis. Namun, secara efek sosial, pasti ada pengaruhnya. Apakah perlu teguran? Menurut hemat penulis, tanpa teguran pun, penulis meyakini bahwa Ansor dan Banser NU sudah tahu kapan berhenti bersuara dan kapan harus bersuara. Karena mereka adalah santri yang “harus” berbaju “doreng” dan bukan pihak yang memakai “kalung surban.” Wallahu A’lam.

Penulis adalah Direktur Aswaja NU Center PCNU Bawean dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG