IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Saatnya Mendorong Perempuan Lebih Berperan

Ahad 11 Maret 2018 16:15 WIB
Bagikan:
Saatnya Mendorong Perempuan Lebih Berperan
Dalam sejarah perkembangan manusia, kaum perempuan selalu menghadapi tantangan yang berat. Sekalipun jumlah mereka setengah populasi manusia, namun peran mereka belum bisa dikatakan setara dengan keberadaannya. Sejumlah langkah telah dilakukan oleh para aktivis perempuan untuk memperbaiki keadaan. Dan hingga kini, perjuangan tersebut tampaknya masih akan berlangsung lama. Peristiwa-peristwa penting dalam perjuangan ini diperingati baik secara lokal untuk mengingatkan dan menyegarkan kembali upaya memperjuangkan perempuan seperti tanggal 8 Maret yang diperingati sebagai hari perempuan internasional.

Rasulullah dalam sejarah kenabiannya melakukan revolusi terhadap posisi perempuan dari kultur masyarakat jahiliyah yang menempatkan perempuan sebagai makhluk tak berdaya menjadi memiliki kemuliaan. Masa jahiliyah adalah masa kegelapan bagi perempuan. Banyak bayi perempuan yang dibunuh karena dianggap membawa sial, perlakukan yang tidak senonoh kepada istri, sampai dengan seks bebas. Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk memuliakan wanita dengan memperlakukannya secara baik. 

Pada sejumlah peradaban kuno, perempuan dianggap sebagai makhluk kelas dua. Bahkan dalam banyak kebudayaan mereka dianggap sebagai harta milik yang tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Memiliki bayi perempuan dianggap sebagai kekurangberuntungan jika dibandingkan dengan bayi laki-laki. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan munculnya para intelektual perempuan, upaya-upaya perjuangan nasib terus berlangsung. Dan dalam proses yang panjang tersebut, kini telah terdapat capaian yang cukup besar dibandingkan dengan masa lalu. Sebelumnya mereka tidak berhak memilih jodoh, memiliki harta benda, atau hak pilih politik, bahkan tidak memiliki akses untuk belajar. Pada zamannya, hal-hal tersebut dianggap sebagai sebuah hal yang normal sampai munculnya para aktivis perempuan yang pantang menyerah memperjuangkan nasib kaumnya. 

Kini, kesadaran untuk meningkatkan peran dan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri perempuan meningkat dengan pesat. Sejumlah kebijakan seperti kampanye untuk menyekolahkan anak perempuan telah berhasil. Pandangan bahwa pendidikan hanya penting bagi anak laki-laki kini telah berubah. Bahkan untuk pendidikan tinggi, komposisi mahasiswa perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Dengan unggulnya perempuan di ranah pendidikan, kini muncul fenomena hypogamy yaitu ketika perempuan memiliki status sosial dalam bidang pendidikan lebih tinggi menikah dengan laki-laki biasa. Secara tradisional, laki-laki diharapkan memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dalam hal pendidikan dan karir. Implikasi-implikasi sosial atas dominasi perempuan dalam pendidikan tinggi akan semakin berdampak dalam 20-30 tahun mendatang. Bentuknya mungkin belum bisa deskripsikan saat ini mengingat banyak faktor yang mendorong perubahan sosial seperti revolusi digital yang terjadi saat ini. Tetapi yang jelas, akan ada penguatan posisi perempuan dalam relasinya dengan laki-laki.

Kini, sekalipun mulai unggul secara pendidikan, khususnya sebagaimana terjadi di negara-negara maju, posisi perempuan di dunia kerja belum sebaik laki-laki. Belum banyak perempuan yang mampu menduduki posisi manajemen senior di perusahaan. Mereka hanya unggul di beberapa bidang seperti kesehatan, hukum, pendidikan, dan profesi lain yang terkait dengan bidang sosial dan kebudayaan, tetapi masih lemah dalam bidang-bidang teknik. 

Di ranah parlemen, kini ada kebijakan afirmatif dengan mewajibkan partai politik untuk menempatkan minimal kuota calon legislatif perempuan sebanyak 30 persen. Toh, sekalipun demikian, komposisi caleg terpilih belum bisa mencapai 30 persen sebagaimana caleg yang diajukan. Banyak yang sekadar untuk memenuhi syarat kuota saja. Dalam kontestasi politik, para pemimpin perempuan yang terpilih banyak di antaranya karena dominasi faktor keluarga dan jaringannya. 

Secara psikologis banyak perempuan belum siap untuk menduduki posisi sebagai pemimpin. Mereka selalu menyerahkan urusan yang berat atau berisiko kepada laki-laki. Pandangan seperti ini tentu harus diubah mengingat kepemimpinan merupakan hasil sebuah pembelajaran dan secara alamiah berani memimpin berarti berani menanggung risiko. Mereka yang tidak berani mengambil risiko tentu tidak memiliki peluang untuk memimpin yang lain.

Memasuki dunia kerja juga menjadi beban ganda bagi perempuan karena mereka masih memiliki kewajiban untuk menjalankan peran tradisional sebagai ibu dalam keluarga yang harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah sebelum atau setelah mereka bekerja di luar. Ini tentu beban berat yang harus mereka tanggung dalam kehidupan sehari-hari. Ini faktor budaya yang perlu direkonstruksi bahwa laki-laki juga wajar untuk mengurusi persoalan rumah tangga bersama-sama dengan perempuan.

Dengan segala kemajuan yang telah dicapai belakangan ini, masih banyak persoalan yang dihadapi seperti kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa mereka. Di banyak daerah, tradisi perkawinan dini masih hidup. Akibatnya, terjadi lingkaran persoalan yang tidak terputus. Nikah usia muda secara biologis maupun psikologis belum siap sehingga rentan terhadap berbagai persoalan, baik persoalan kesehatan maupun persoalan relasi dengan pasangannya. Nikah muda memiliki risiko perceraian lebih tinggi. Dan perceraian ini menimbulkan sejumlah persoalan lain bagi anak dan keluarganya. 

Di sejumlah negara, masih terdapat perdagangan perempuan (trafficking) untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga atau pekerjaan-pekerjaan lain yang berbahaya. Mereka tidak memiliki akses untuk mendapat perlindungan dari eksploitasi yang dilakukan oleh majikan atau orang yang mengirimkannya jauh dari tempat tinggal asalnya. 

Di dunia digital, persoalan terbaru yang dihadapi perempuan adalah berkembangnya pornografi yang menempatkan mereka sebagai objek eksploitasi seksual. Ada yang secara sengaja terjun ke dunia tersebut, tetapi banyak pula yang dijebak. Dengan keluguannya, banyak perempuan secara tak sadar diekpoitasi secara seksual di dunia maya. 

Pada era kapitalisme ini, perempuan juga ditempatkan sebagai objek konsumerisme. Beragam iklan menempatkan perempuan sebagai modelnya, membujuk masyarakat untuk membeli barang-barang yang sebetulnya belum tentu dibutuhkan. Wajah-wajah segar para selebritas berganti dengan cepat karena adanya generasi baru yang siap bersaing merebutkan posisinya saat ini. Peran mereka hanya sebagai pemanis, sedangkan keputusan strategis tetap berada di tangan para laki-laki yang berkuasa sepenuhnya.

Kemajuan peradaban manusia tergantung pada kontribusi bersama dari bakat-bakat terbaik dari tiap orang, dari tiap generasi. Jangan sampai potensi terbaik tersia-sia hanya karena jenis kelamin yang berbeda. (Achmad Mukafi Niam)

Tags:
Bagikan:
Sabtu 3 Maret 2018 13:15 WIB
Saat Identitas Muslim Digunakan Menyebar Hoaks
Saat Identitas Muslim Digunakan Menyebar Hoaks
Menyebarnya berita bohong atau hoaks melalui jaringan media sosial menjadi keprihatian banyak pihak. Hanya dengan sentuhan jari, hoaks menyebar dari grup ke grup lainnya dan menjangkau ke seluruh pelosok negeri yang selanjutnya menimbulkan emosi negatif dari masyarakat. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah kabar terbaru dengan tertangkapnya anggota jaringan Muslim Cyber Army (MCA) yang diduga merancang dan menyebarkan hoaks di dunia maya. 

Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian merupakan tantangan besar dalam dunia digital saat ini. Informasi hoaks bisa menimbulkan permasalahan sosial berupa konflik SARA. Bisa melahirkan pemimpin yang tak kompeten yang terpilih dengan menebar ketakutan kepada masyarakat. Bila ini terjadi, efek yang ditimbulkannya berjangka lebih panjang. 

Identitas Muslim adalah sebuah nilai luhur yang di dalamnya tersandang moralitas tinggi yang harus dijaga dengan baik. Sayangnya, hal ini digunakan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk menggolkan tujuannya, sekalipun dengan menghalalkan segala cara dan menimbulkan dampak buruk bagi pihak lain.

Konten hoaks yang disebarkan oleh MCA umumnya berisi kritikan kepada kebijakan pemerintah dengan melakukan distorsi dari informasi yang sebenarnya. Tujuannya untuk melakukan delegitimasi pada pemerintah. Mereka juga menyebarkan isu kebangkitan PKI untuk menimbulkan keresahan di masyarakat. Dengan demikian, akan menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak mampu memberi rasa aman masyarakat. Karena itu, mereka tidak layak untuk dipilih kembali. Dengan sikap seperti itu, sangat penting untuk ditelusuri lebih lanjut, apakah kelompok ini ada keterkaitan dengan kelompok politik tertentu, baik partai politik atau tokoh politik secara personal?

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, kritik merupakan hal yang wajar sebagai mekanisme kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Tetapi jika berita palsu disebarkan untuk menimbulkan keresahan masyarakat, tentu hal tersebut bukan cerminan dari kehidupan demokrasi yang baik. Upaya untuk mengganggu kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik sehingga pemerintahan dianggap gagal oleh publik sehingga akhirnya pada pemilihan berikutnya tidak dipilih masyarakat dan digantikan oleh kelompoknya bukan cara yang etis dalam berpolitik. 

Sebelumnya polisi telah menggulung kelompok Saracen yang juga menyebarkan kabar hoaks ke publik. Bahkan kelompok ini diduga memproduksi dan menyebarkan konten hoaks sebagai bisnis dengan pesanan dari pihak lain untuk menghancurkan kredibilitas kelompok lain. Polisi juga telah menangkap Jornu Ginting yang kini sedang dalam proses pengadilan karena diduga melakukan ujaran kebencian melalui media sosial.

Untuk melindungi masyarakat dari berita hoaks dan ujaran kebencian, pemerintah harus bertindak tegas. Langkah ini telah dilakukan oleh pemerintah Jeman yang telah menerbitkan UU baru. Dalam aturan baru ini, perusahaan media sosial yang tidak menghapus konten hoaks atau ujaran kebencian dikenakan denda sebesar 500 ribu uero atau setara dengan 7 miliar rupiah atas setiap informasi hoaks atau ujaran kebencian yang tidak dihapus selama 1X24 jam. Mereka menemukan, twitter hanya menghapus 1 persen konten ilegal, facebook 39 persen, sedangkan youtube mampu menghapusnya sampai 90 persen. Perusahaan harus ikut bertanggung jawab atas permasalahan sosial yang diunggah di laman berita (news feed) karena mereka juga mendapat miliaran dolar dari publik. 

Aparat hukum juga harus bersikap adil dalam proses pengadilan penyebar konten ilegal. Jangan sampai karena mereka pendukung oposisi, mereka diperlakukan secara berbeda dengan penyebar hoaks tetapi bagian dari pendukung pemerintah. Rasa tidak adil yang tercipta di masyarakat akan menciptakan kebencian dan perlawanan. Mereka akan merasa bahwa apa yang selama ini dilakukan merupakan suatu kebenaran karena melawan rezim yang dzalim. Proses pengadilan yang jujur dan transparan akan membuktikan rasa adil yang dapat dirasakan atau tidak publik. 

Dunia kini sudah banyak berbeda dengan sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu akibat perkembangan teknologi yang sedemikian cepat, tetapi struktur sosial, cara berpikir, dan perilaku kita masih sebagaimana era sebelumnya. Akhirnya banyak di antara kita tergagap-gagap menghadapi perubahan tersebut. Banyak tokoh yang tidak kritis dalam menerima informasi di media sosial. Para pengikutnya, karena yang membagikan informasi adalah tokoh yang dianutnya, maka mempercayai informasi tersebut. Akhirnya kredibilitas tokoh tersebut ikut turun.    

Dunia internet dengan akses informasi yang murah menyebabkan adanya tsunami informasi. Belum sampai kita mencerna informasi yang ada, sudah ada informasi baru yang datang. Akhirnya menjadi kebiasaan untuk tidak memahami informasi secara tidak utuh. Dari sinilah hoaks menyebar dengan gampang. Ini menunjukkan adanya tugas berat dalam melakukan literasi media. 

Mendidik masyarakat bagaimana bersikap kritis terhadap informasi yang ada di dunia maya. Ini bukan hal yang mudah karena kecenderungan kita untuk menyebarkan informasi yang sesuai dengan pandangan tanpa membaca secara utuh atau melakukan pengecekan. Salah seorang mantan menteri komunikasi dan informatika saja harus meminta maaf kepada publik karena menyebarkan foto hoaks tentang pembantaian Muslim di Myamar. Bagaimana dengan warga biasa saja? Kemungkinan untuk melakukan kesalahan akan lebih besar. (Achmad Mukafi Niam)

Ahad 25 Februari 2018 7:30 WIB
Menata Ulang Sistem Umrah setelah Sejumlah Penipuan
Menata Ulang Sistem Umrah setelah Sejumlah Penipuan
Ilustrasi (via Pixabay)
Seiring dengan peningkatan kemampuan ekonomi, gairah Muslim Indonesia untuk beribadah umrah di Arab Saudi meningkat pesat. Apalagi antrian haji yang bisa mencapai puluhan tahun menyebabkan umrah menjadi pilihan untuk bisa beribadah ke tanah suci. Rombongan umrah asal Indonesia yang biasanya berbusana batik dengan gampang ditemui di Makkah atau Madinah. Per akhir musim umrah 2017 pada Juli lalu, dalam satu tahun terdapat 875.958 jamaah Indonesia atau naik 25 persen dari tahun sebelumnya.

Dengan potensi besar ini, bisnis penyelenggaraan keberangkatan umrah menjadi hal yang menggiurkan. Biro perjalanan umrah bertebaran di mana-mana. Mereka mempromosikan diri dengan beragam cara, termasuk membangun jejaring sampai ke desa-desa sebagai jembatan untuk menjemput calon konsumen yang tinggal di daerah. Tak ketinggalan, banyak bank menawarkan tabungan haji atau umrah. Jika lebih dari 850 ribu jamaah membayar 20 juta, diperkirakan bisnis ini bernilai 17.5 triliun setiap tahunnya. Banyak pihak mendapat keuntungan dari bisnis ini, mulai dari pajak untuk pemerintah, maskapai penerbangan, sampai agen-agen yang mencari jamaah.   

Sayangnya, di tengah antusiasme masyarakat untuk menjalankan ibadah umrah, banyak pihak yang berusaha memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melakukan penyalahgunaan. Kasus First Travel dengan korban lebih dari 58 ribu jamaah umrah senilai 848.7 miliar kini sedang disidangkan di pengadilan. Kemudian menyusul Abutour yang juga tidak mampu memberangkatkan 27 ribu orang. Belum lagi Hannien Tour dengan total dana digelapkan 41 miliar, ada pula PT Garuda Angkasa Mandiri (GAM). Biro perjalanan umrah ini sedang dalam penyelidikan polisi.

Berbagai model penipuan jamaah umrah sudah berlangsung sejak lama. Modus yang sering terdengar adalah penerlantaran jamaah umrah di Saudi Arabia. Jamaah umrah ditawari paket murah, tetapi setelah di sana, mereka diminta membayar uang tambahan untuk hotel atau pesawat. Kalau tidak, mereka tidak akan dipulangkan. Sejumlah berita soal jamaah umrah yang terlantar sempat menghiasi pemberitaan media. Kini, tipu-tipu ala jadul tersebut sudah jarang terdengar. Model yang ada sekarang bahkan lebih canggih lagi, dengan korban yang lebih besar, yaitu dengan penipuan ala skema ponzi. Jika dulu hanya puluhan jamaah dari satu biro umrah yang terlantar, kini puluhan ribu orang dengan jumlah uang mencapai ratusan miliar yang tidak bisa berangkat. Jika dulu mereka tidak bisa pulang ke Indonesia, kini, calon jamaah bahkan berangkat pun tidak. 

Skema ponzi menggunakan model pemberian keuntungan investasi yang tidak berasal dari keuntungan investasi, tetapi dari setoran investor berikutnya. Dalam kasus jamaah umrah yang berbiaya murah ini, biaya keberangkatan jamaah dibayar bukan dari uang jamaah, tetapi dari uang pembayaran jamaah berikutnya, sampai akhirnya jamaah yang mendaftar terakhir tidak bisa berangkat karena uangnya sudah dipakai untuk biaya pemberangkatan jamaah sebelumnya. Dan umumnya jamaah terakhir ini yang paling banyak karena terpesona dengan jamaah sebelumnya yang sudah berhasil berangkat.

Masyarakat banyak yang tertipu karena mereka tergiur dengan umroh promo yang biayanya sangat murah. Hanya berkisar 16-18 juta, padahal standar umum yang ditetapkan Kemenag adalah 1700 dolar Amerika atau setara dengan 22 juta. Mereka tidak curiga karena pendaftar sebelumnya dengan biaya tersebut terbukti bisa berangkat. Padahal, keberangkatan jamaah awal dibiayai dari pembayaran pendaftar jamaah berikutnya, sampai akhirnya pada titik tertentu, tidak ada lagi uang untuk memberangkatkan jamaah. 

Yang tertipu oleh pola seperti itu bukan hanya orang-orang biasa, bahkan sejumlah pejabat dan intelektual menjadi korbannya, sebagaimana disampaikan langsung kepada NU Online. Banyak orang tertipu karena ada fakta bahwa orang-orang yang membayar dengan biaya murah bisa berangkat. Artinya, jika tidak ada pengawasan yang lebih ketat terhadap travel-travel umrah yang menggunakan skema ponzi, kasus yang sama akan berulang di masa mendatang. 

Masyarakat harus belajar kritis saat menghadapi beragam tawaran yang terlihat menggiurkan, baik tawaran investasi atau bisnis yang dalam waktu singkat memberi keuntungan besar atau biaya murah yang tidak rasional. Dalam investasi terdapat prinsip dasar untuk menghindari penipuan, yaitu to good to be true, atau kita harus curiga kalau terlihat terlalu menggiurkan. 

Penipuan ala skema ponzi mengharuskan banyak institusi negara untuk mengantisipasi hal tersebut sebelum kasusnya pecah dan memakam banyak korban. Kementerian agama sebagai pengawas pengelolaan haji dan umrah pasti terlibat. Terkait dengan pengumpulan uang dari masyarakat, OJK memiliki wewenang. Jika ada travel umrah yang menawarkan biaya sangat murah dibawah biaya operasi, ini indikasi yang harus ditangani dengan cepat. 

Saat terindikasi penipuan sudah nampak di depan mata dengan banyaknya jamaah yang tidak bisa diberangkatkan, pihak keamanan juga harus bertindak sigap. Jangan sampai ada upaya mengulur-ulur waktu dari travel yang diduga melakukan penipuan dengan beragam alasan, lalu menghilangkan sejumlah aset yang seharusnya dikembalikan kepada jamaah umrah. Berapapun jumlah uang yang bisa diselamatkan, jauh lebih baik daripada tidak tersisa sama sekali. aset finansial jauh lebih mudah dipindahkan daripada aset fisik. Ini  PR besar yang harus diselesaikan terkait dengan bisnis biro umrah. (Achmad Mukafi Niam)

Sabtu 17 Februari 2018 11:0 WIB
Mencari Teladan dari Pemimpin Bangsa
Mencari Teladan dari Pemimpin Bangsa
Baru-baru ini kita dihadapkan dengan pelanggaran etika yang dilakukan oleh ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. Hakim dengan kekuasaan tertinggi yang keputusannya harus dipatuhi oleh siapa saja di negeri ini. Karena itu, dia merupakan sosok wakil tuhan yang seharusnya memiliki sikap etis dengan kualitas tertinggi. Kita juga menyaksikan para anggota DPR yang mengesahkan UU MD3 yang kontroversial mengingat sejumlah pasal dinilai publik berpotensi menjerat masyarakat yang akan mengkritik mereka. Di awal 2018 ini, sejumlah pemimpin daerah juga tertangkap tangan KPK karena melakukan tindakan korupsi. Kesan yang muncul adalah, para pejabat tersebut berusaha merebut kekuasaan dan melindungi posisinya dengan segala cara.

Kejadian-kejadian yang berlangsung secara beruntun ini memunculkan keprihatinan publik atas perilaku para pemimpin kita. Mereka yang seharusnya menjadi teladan bagi rakyat malah mengumbar perilaku yang tidak senonoh di hadapan publik. Mengapa sedemikian sulit mencari pemimpin yang dapat menjadi contoh? Padahal kita seringkali mengagung-agungkan diri sebagai umat Islam yang saleh, yang menjalankan berbagai macam ritual keagamaan dengan baik, tetapi perilaku publiknya berbeda jauh dengan moral agama. 

Kini saatnya kita melakukan evaluasi, apa yang salah dalam pengelolaan negeri ini. Jika ada satu-dua orang yang tertangkap melakukan korupsi, maka kita bisa berasumsi bahwa kesalahan sifatnya individual dan harus ditangani secara individual pula, tetapi jika banyak pejabat yang tertangkap dan ada persepsi publik bahwa masih banyak pejabat dengan perilaku yang sama yang belum tertangkap, maka yang perlu dievaluasi adalah sistem kita dalam bernegara. Dalam sistem yang baik, orang yang berpotensi menyimpang akan lurus, tetapi dalam sistem yang buruk, orang baik akan ikut terjerat dalam berbagai kebusukan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah tindakan korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satunya. Para pegawai negeri sipil kini juga mendapat gaji dan tunjangan yang memadai, sehingga tidak perlu berperilaku yang aneh-aneh untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Sudah ada sejumlah perbaikan, tetapi masih jauh dari harapan karena penyimpangan masih saja berlangsung. 

Demokrasi diagung-agungkan sebagai sistem terbaik untuk menghasilkan pemimpin. Demokrasi liberal menyerahkan semua mekanisme pemilihan secara langsung kepada rakyat. Tetapi, sistem ini mahal.  Untuk bisa diusung partai agar bisa menjadi calon kepala daerah, para calon pemimpin tersebut harus sudah melakukan lobi-lobi politik dengan ongkos bejibun. Jauh sebelum pemilihan, mereka sudah menebar poster di mana-mana untuk menunjukkan kepada partai politik bahwa mereka memiliki elektabilitas yang tinggi. Saat kampanye sampai dengan hari pemilihan, ongkos yang dikeluarkan lebih banyak lagi. Satu kandidat bisa menghabiskan puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Mereka yang terpilih, akan berusaha mengembalikan uang investasi politiknya dengan beragam cara. 

Harapan bahwa dari pemilihan langsung tersebut menghasilkan pemimpin yang mumpuni dan berkualitas ternyata jauh panggang dari api. Mereka yang terpilih adalah orang-orang yang memang memiliki uang banyak sehingga mampu membiayai kampanye. Calon pemimpin yang baik dan berkarakter tetapi tidak memiliki modal, akan tersingkir dari arena pertarungan sejak awal. 

Belakangan, terjadi konsolidasi kekuasaan antara pengusaha dan penguasa. Para pengusaha menginginkan kepentingan bisnis mereka tetap berjalan sementara para penguasa membutuhkan modal yang besar untuk memenangkan pemilihan. Akibatnya, ketika sudah berkuasa, mereka sesungguhnya hanya kepanjangan tangan dari para pengusaha tersebut. Kepentingan rakyat, jangan ditanya, itu hanya nomor kesekian yang tidak masuk prioritas utama. 

Ada satu dua orang kepala daerah dengan kinerja baik, yang kemudian secara massif dipublikasikan keberhasilannya. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa sistem demokrasi liberal ini telah menghasilkan pemimpin yang mumpuni, tapi mereka bukanlah mewakili kualitas pemimpin secara umum, mereka adalah outlier, orang-orang istimewa yang mampu lolos dari pertarungan sengit dengan uang sebagai modal utama. Dan jumlah mereka tidak banyak. Rata-rata, kualitas pemimpin kita adalah medioker atau bahkan rendah. Rakyat sudah putus asa dan apatis, karena harapan dan janji-janji yang disampaikan selama kampanye tak terlaksana. Dan terutama karena perilaku korupsi yang meraja lela.

Kini saatnya kita berpikir dan merumuskan ulang bagaimana membangun mekanisme perekrutan kepemimpinan dengan biaya rendah dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Kadang kita terlalu terpukau dengan segala sesuatu yang berasal dari Barat, termasuk model demokrasi liberal ala Amerika Serikat ini, yang dibawa dari anak-anak Indonesia yang belajar di sana. Juga dengan gencar dikampanyekan LSM-LSM Amerika Serikat. Kondisi ekonomi dan sosial kita jauh berbeda. Sebuah sistem akan berhasil jika padu dengan situasi yang ada. Tak ada yang sifatnya standar dan berlaku di semua tempat. Jika kita berhasil menemukan itu, tak perlu khawatir soal etika dan sikap kenegarawanan para pemimpin kita. Input yang terseleksi dengan baik sudah menghasilkan calon-calon yang berkualitas. (Achmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG