IMG-LOGO
Nasional

LKK PBNU: Pasutri Dituntut Panjang Akal untuk Pertahankan Keluarga

Jumat 16 Maret 2018 20:0 WIB
Bagikan:
LKK PBNU: Pasutri Dituntut Panjang Akal untuk Pertahankan Keluarga
Jakarta, NU Online 
Sekretaris Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Alissa Wahid mengatakan, penyebab perceraian pada perkawinan adalah ketidakmampuan pasangan suami istri (pasutri) dalam mengelola dinamika kehidupan rumah tangga mereka.

Tantangan hidup yang makin berat, kata Alissa, pasutri dituntut untuk matang dan panjang akal. 

“Sayangnya banyak pasutri tidak siap untuk itu. Yang muncul: sikap saling menuntut dan ketidakpuasan. Lalu mudah menyerah,” katanya ketika dihubungi NU Online dari Jakarta, Kamis (15/3). 

Jika terjadi tantangan dalam rumah tangga, Alissa menganjurkan agar pasutri tidak mudah menyerah. 

“Mampu mengelola hubungannya,” lanjutnya.  

Lebih lanjut Alissa mengatakan, ada petunjuk bahwa lelaki dan perempuan adalah setara dan hanya dibedakan karena ketakwaannya. Banyak pasutri tidak paham juga adanya perintah untuk muasyarah bil ma'ruf serta bermusyawarah.

Sebagaimana diketahui, Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI mengatakan, angka perceraian di Indonesia masih sangat tinggi. Dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada 2016 misalnya, perceraian terjadi pada sekitar 350.000 pasangan.  

Menurut Direktur Jenderal Bimas Islam Muhammadiyah Amin faktor penyebab perceraian banyak hal, di antaranya adalah pengetahuan pasangan dalam perkawinan itu sendiri. Faktor lain adalah ekonomi. 

“Salah satu penyebabnya, memppelai tidak tahu samawa (sakinah mawadah wa rahmah, red.); yang lebih parah, ketika biduk rumah tangga terkena gelombang, bercerai,” katanya saat membuka Pelatihan In-dept Reporting untuk Media Online di Jakarta Pusat, Rabu (14/3) malam. (Abdullah Alawi)


Bagikan:
Jumat 16 Maret 2018 23:7 WIB
Menpora Apresiasi Pihak Swasta Turut Kembangkan Sepakbola Tanah Air
Menpora Apresiasi Pihak Swasta Turut Kembangkan Sepakbola Tanah Air
Menpora Apresiasi Pihak Swasta Turut Kembangkan Sepakbola Tanah Air
Jakarta, NU Online
Pemerintah melalui Menpora Imam Nahrawi mengapresiasi pihak swasta dan sponsor dalam mendukung perkembangan atlet dan olahraga di Indonesia. Salah satu brand yakni PT. Suntary Garuda Baverage, hasil join venture Suntory Jepang dan Garuda Food Group Indonesia bekerjasama dengan Kemenpora dan Indonesia Junior Soccer League (IJSL) akan meluncurkan Okky Splash Youth Soccer League (OSYSL) 2018.

Menpora ucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada Okky dan seluruh sponsor karena tidak ada prestasi tanpa partisipasi terlebih Okky telah berpengalaman pada liga usia dini, keterlibatan industri dan swasta sangat diharapkan pemerintah karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. 

"Okky telah melaksanakan momentum fondasi penting bagi lahirnya pesepakbola muda yang pada saatnya mereka akan mewakili Indonesia di semua even di masa yang akan datang, artinya keterlibatan sponsor betul-betul dinatikan oleh kita semua, saya berharap pelaksanaan kompetisi ini tidak hanya di enam kota besar tetapi bisa di 514 kabupaten/kota di Indonesia sehingga seluruh potensi anak muda kita bisa merasakan kehadiran swasta dan industri untuk memfasilitasi mereka," ujar Menpora usai Jumpa Pers di Media Center Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3) siang.

Menpora terus berharap perhatian swasta, sponsor dan masyarakat industri olahraga agar terus memberikan perhatian yang lebih kepada dunia olahraga. "Saya apresiasi acara ini, dalam olahraga tidak hanya melahirkan prestasi tetapi juga akan melahirkan generasi tangguh yang berkarakter yang cinta tanah air, tanpa fasilitasi dari swasta dan industri tentu pemerintah belum maksimal, lewat OSYSL saya harap akan ada Egy-Egy baru," harap Menpora. 

Sebelumnya, Martinus Rezal selaku Head Group of Cup Suntory Garuda Food Beverage menyampaikan tahun 2017 OSYSL hanya hadir di Jabodetabek, tahun ini akan hadir di enam kota besar yakni Surabaya, Bandung, Malang, Yogyakarta, Semarang dan Jakarta.

"Tahun ini cakupan wilayahnya semakin luas, jumlah tim yang terlibatpun semakin banyak karena setiap kota pelaksanaan OSYSL 2018 akan melibatkan 30 tim sepakbola usia dini jadi akan ada 3.780 anak terlibat dan 210 tim peserta, OSYSL juga akan hadir di sekokah-sekolah dasar berupa coaching, edukasi dan fun game, " ujar Martinus.

Tim yang menang akan bermain di Okky Splash National Championship pada September 2018 selanjutnya para pemain terbaik akan masuk dalam Okky Splash Soccer Team 2018 mewakili Indenesia di ajang Singa Cup 2018, tambahnya.

"Terima kasih atas dukungan Kemenpora dan IJSL atas terselenggaranya even ini kami berkomitmen akan selalu mendukung pengembangan generasi anak Indonesia agar tumbuh aktif dengan meningkatkan animo olahraga sepakbola di kalangan anak-anak dan remaja," lanjutnya.

Turut hadir Perwakilan IJSL Bob Hippy, Sesmenpora Gatot S Dewa Broto, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Raden Isnanta, Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Mulyana, Pelatih Sepakbola Indra Safri, Kepala Biro Humas dan Hukum Amar Ahmad. (Red-Zunus) 
Jumat 16 Maret 2018 23:0 WIB
Lembaga Pelatihan Kerja Diminta Tingkatkan Kualitas
Lembaga Pelatihan Kerja Diminta Tingkatkan Kualitas
Yogyakarta, NU Online
Pemerintah mendorong  Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di seluruh Indonesia yang tergabung dalam wadah Asosiasi LPKS agar meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas.

Asosiasi LPKS diharapkan dapat membantu upaya pemerintah dalam mempersiapkan tenaga-tenaga kompeten dan profesional yang  dapat bersaing di tingkat global, khususnya pada bidang digitalisasi, otomasi dan artifisial intelligent.

“Peningkatan mutu layanan pelatihan merupakan sesuatu yang mutlak, terlebih dengan tantangan ke depan di era revolusi industri 4.0 saat ini,” Kata Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono pada Acara Penutupan Rapat Koordinasi Asosiasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Tahun 2018 di Yogyakarta (15/3).

Menurut Dirjen Satrio, perbaikan mutu keluaran lembaga pelatihan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha dan dunia industri serta masyarakat.

“Ke depan pembangunan Indonesia akan berfokus pada SDM untuk mengelola infrastruktur yang sudah kita bangun. Kita akan melibatkan seluruh komponen dalam mencetak tenaga kerja handal, termasuk LPKS ini," kata Dirjen Satrio.

Dalam kesempatan ini, Dirjen Satrio berharap semua lembaga pelatihan yang ada memiliki satu presepsi, visi dan misi serta berkomitmen dalam rangka peningkatan kualitas SDM Bangsa Indonesia.

“Peningkatkan mutu lulusan LPKS yang kompeten dan berdaya saing, sebagai nilai jual strategis sesuai kebutuhan Industri. Saya berharap kedepan, bapak-ibu yang ada disini sebagai pelaksana, kita (pemerintah) hanya sebagai pendorong ataupun motivator yang memfasilitasi. Namun output keluaran pelatihan kualitasnya harus terjaga. Jangan sampai output pelatihan tidak diterima dipasar kerja," jelas Dirjen Satrio.

Berdasarkan data Kemnaker saat ini tercatat  8.066 lembaga pelatihan kerja. Namun, dari jumlah itu, baru sebanyak 4.324 lembaga.yang sudah memiliki vocational identification number (VIN) dari Direktorat Lembaga Pelatihan Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan.

Sementara itu Direktur Bina Pemagangan Kemnaker, Asep Gunawan, berpendapat bahwa antara Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina Kemnaker dan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) yang dibina Kemdikbud harus memiliki standar keluaran yang sama.

“Memang tidak boleh ada dikotomi di daerah antara LPK dan LKP, kita sepakati dulu aturan bermain. Kita seragamkan dulu standar pelatihan yang ada. Jangan sampai terjadi dualisme standar baik LPK dan LKP,” ujar Asep. 

Menurut Asep, LPKS bergerak di ranah bisnis, sedangkan Balai Latihan Kerja milik   pemerintah berfungsi sebagai pengembangan, yang sudah berjalan di teruskan oleh LPK dan LKP. Pemerintah hanya memfasilitasi.

Sejalan dengan hal tersebut Sekertaris Jenderal Sekjen Himpunan Pimpinan Pendidik Pelatihan dan Kewirausahaan Indonesia (HP3KI), Ali Badarudin, berujar pihaknya berharap ke depan tidak ada lagi sekat organisasi mitra, tidak ada lagi ego sektoral dana maupun ego himpunan.

“Kita berkomitmen mendukung  pemerintah dalam menciptakan tenaga kerja terampil di pusat dan daerah  sesuai dengan kebutuhan industri. Lulusan pelatihan kerja yang kompeten dan sesuai kebutuhan industri  mempercepat pengurangan pengangguran dan memperbanyak wirausaha mandiri,” kata Ali.

Rakor LPKS ini dihadiri 92 peserta dari 4 (empat) asosiasi besar yaitu Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI), Himpunan Pimpinan Pendidik Pelatihan dan Kewirausahaan Indonesia (HP3KI), Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) serta Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (FPLKP). (Red: Kendi Setiawan)
Jumat 16 Maret 2018 22:0 WIB
Penjelasan di Balik 70 Persen Istri Gugat Cerai Suami
Penjelasan di Balik 70 Persen Istri Gugat Cerai Suami
ilustrasi: perfectmuslimwedding.co
Jakarta, NU Online 
Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI mengemukakan, angka perceraian di Indonesia masih sangat tinggi. Tiap tahun trennya terus meningkat. Pada 2016 misalnya, perceraian terjadi pada sekitar 350.000 pasangan. Data lainnya adalah, sekitar 70 persen perceraian diajukan pihak istri.  

Menurut Sekretaris Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Alissa Wahid, data tersebut tidak bisa dibaca bahwa perempuan lebih mudah meminta cerai dibanding suami. Tapi, data tersebut harus dibaca, sekitar 70 persen perempuan mengalami permasalahan dengan pasangannya. 

“Jadi, kalaupun benar data 70 persen gugat cerai dari istri, data itu kita harus baca, bukan istri lebih permisif, tapi ketahanan keluarga yang lemah. Ya suami dan istri itu,” jelas Alissa, ketika dihubungi dari Jakarta, Kamis (15/3). 

Lebih lanjut Alissa mengatakan, zaman dulu, banyak perempuan tidak memilih bercerai karena tidak bisa mencukupi nafkah sendiri, jadi terpaksa bertahan dalam situasi broken home. Tidak sedikit pula perempuan memilih bertahan karena stigma jelek kepada para janda. Pada saat yang sama, para duda tidak mendapartkan stigma buruk. 

Saat ini, lanjutnya, banyak perempuan sudah terdidik, sudah mampu mencari nafkah. Tidak bergantung pada suami. Masyarakat saat ini adalah masyarakat yang egaliter. Hubungan dibangun dengan asas keadilan. Dan ini sesuai dengan misi kenabian: mendorong tatanan masyarakat yang lebih adil.

“Karena itu saat ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, dia dapat mengajukan cerai. Tantangannya adalah bagaimana agar pasutri tidak mudah menyerah. Mampu mengelola hubungannya.”

Menurut Alissa, keberhasilan gerakan keadilan gender itu bukan diukur dari perceraian. Justru dikatakan berhasil kalau ketahanan keluarga meningkat, karena berarti k pasutri mampu membangun hubungan yang berperspektif keadilan dan kesalingan. (Abdullah Alawi)



IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG