IMG-LOGO
Nasional

Lindungi Petani Tembakau, Musyawarah Kretek Hasilkan Tiga Sikap

Rabu 21 Maret 2018 21:30 WIB
Bagikan:
Lindungi Petani Tembakau, Musyawarah Kretek Hasilkan Tiga Sikap
KH M. Jadul Maula Kali Opak Bantul.
Jakarta, NU Online
Gerakan antitembakau bermanuver untuk menghancurkan kedaulatan petani tembakau dan cengkeh melalui intervensi legislasi. Kelompok tersebut berusaha dengan mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Melihat hal tersebut, pemangku kepentingan kretek berkumpul di Jakarta, Selasa-Rabu (20-21/3) dalam agenda yang bertajuk Musyawarah Kretek. Pertemuan tersebut menghasilkan tiga sikap sebagai berikut.

1. Menolak semua bentuk intervensi kepada pemerintah untuk mengaksesi FCTC.
2. Menolak semua bentuk produk hukum yang mengancam kedaulatan petani tembakau dan cengkeh.
3. Melawan semua bentuk gerakan dan konspirasi dai mana pun yang berupaya menghancurkan kedaulatan kretek nasional.

Forum musyawarah tersebut mengimbau kepada masyarakat luas agar tidak terjebak oleh segala bentuk gerakan antitembakau yang menggunakan berbagai isu untuk menghancurkan kedaulatan nasional.

Pengasuh Pondok Pesantren Kali Opak, Bantul, Yogyakarta KH M. Jadul Maula mengungkapkan bahwa sikap tersebut diambil karena melihat gerakan antitembakau yang mulanya didukung oleh pihak luar, ingin beralih menggunakan dana APBN.

“Mereka ingin mengambil APBN untuk gerakan antitembakaunya,” katanya saat berkunjung ke kantor NU Online di gedung PBNU lantai 5, Jalan Kramat Raya nomor 164, Jakarta, Rabu (21/3).

Pertemuan tersebut diikuti oleh 19 peserta dari berbagai lembaga, di antaranya Komunitas Perusahaan Rokok Kudus, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, LP3ES, LKRI, GAPPRI, Tim Pembela Kretek, Lembaga Konsumen Rokok, Lesbumi NU, LPBH NU, dan seorang seniman Bali, Wayan Jengki. (Syakir NF/Fathoni)
Bagikan:
Rabu 21 Maret 2018 22:48 WIB
Pagar Nusa Bertemu Presiden Jokowi, Ini Hasil Pertemuannya
Pagar Nusa Bertemu Presiden Jokowi, Ini Hasil Pertemuannya
Ketum Pagar Nusa Nabil Harun (kiri) bersama Presiden Jokowi
Jakarta, NU Online 
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pencak Silat NU Pagar Nusa, M. Nabil Haroen bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/3). 

Pada kesempatan itu, Presiden memerintahkan TNI dan Polri untuk bekerja sama dengan Pagar Nusa, termasuk rekrutmen anggota TNI-Polri dari santri Pagar Nusa.

Presiden menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir pada agenda Ijazah Kubro dan Pengukuhan Pimpinan Pusat Pagar Nusa di Cirebon Jawa Barat, pada akhir Januari 2018 lalu. Presiden Jokowi berjanji akan hadir pada agenda Pagar Nusa yang akan datang.

Komitmen bersama untuk menjaga NKRI akan terus dibangun dan disinergikan bersama untuk menjaga kedaulatan NKRI. Presiden juga membahas penanganan dan untuk mengatasi gerakan radikalisme dan terorisme bersama Pagar Nusa.

"Saya mengajak Pagar Nusa untuk bersama-sama menangani terorisme. Ini masalah yang mengancam negara kita, maka kita harus bersama-sama," ungkap Presiden Jokowi. 

Ketua Umum Pagar Nusa, M. Nabil Haroen, mengungkapkan pentingnya sinergi antara Pagar Nusa dengan TNI dan Polri. "Pagar Nusa ini Pagarnya NU dan Bangsa. Jadi jelas, kita menjaga kedaulatan Indonesia. Sinergi dengan Polri dan TNI penting, karena kita bersama-sama menjaga Indonesia dengan cinta," ungkap Nabil Haroen. 

Selama ini, Pagar Nusa konsisten menjaga Indonesia dengan berbagai cara dan strategi. Pagar Nusa juga kerjasama dengan berbagai negara di Eropa, Australia, China dan Jepang dalam isu ketahanan, geostrategik dan kebudayaan. (Red: Abdullah Alawi)

Rabu 21 Maret 2018 21:40 WIB
Kemenpora Buka Peluang Kerjasama dengan Yayasan Plan International Indonesia
Kemenpora Buka Peluang Kerjasama dengan Yayasan Plan International Indonesia
Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Asrorun Niam Sholeh
Jakarta, NU Online
Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Asrorun Niam Sholeh membuka peluang kerjasama antara Kemenpora dengan Yayasan Plan International Indonesia agar dapat berjejaring, bersinergi, berikhtiar dan melakukan kebaikan mengenai masalah anak dan kepemudaan di Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri peresmian Yayasan Plan International Indonesia, di Goethe Institute, Jakarta, Rabu (21/3) pagi.

Yayasan Plan International Indonesia merupakan lembaga pemenuhan hak anak dan kesetaraan untuk anak perempuan yang telah berkarya di Indonesia selama 48 tahun lalu. Beberapa isu menurut Asrorun yang dapat disinergikan yakni tentang literasi pemanfaatan media sosial agar dapat disesuaikan dengan pengembangan anak dan pengembangan kepemudaan serta mencegah kasus kekerasan anak dan pemuda pada wilayah cyber. 

"Langkah pengembangan kepemudaan didahului oleh kondisi optimal penyelenggaraan perlindungan anak baik pada level pemenuhan hak dasar seperti hak partisipasi, bermain, kesehatan, beragama dan tercegah dari kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sebagai modal pengembangan kepemudaannya," ujar Asrorun didampingi Sesdep Imam Gunawan.

Ada transisi irisan usia antara UU Perlindungan Anak dengan UU Kepemudaan pada rentang dua tahunan yakni 16 hingga 18 tahun. "Transisi usia inilah harus dioptimalkan untuk memperkuat dan memperkokoh kerjasama dengan elemen masyarakat seperti kampanye bersama, pemberian asistensi, koordinasi lintas sektoral, review program tentang perlindungan anak dan pengembangan kepemudaan seperti Day Care di Kemenpora," tambah Asrorun yang pernah menjadi Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2014-2017).

Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia Dini Widiastuti berharap dengan berbentuk yayasan pihaknya mampu menjangkau lebih banyak anak, khususnya anak perempuan di Indonesia. "Peluncuran Yayasan Plan International Indonesia diharapkan mampu menjangkau lebih banyak dan lebih luas anak perempuan Indonesia bersama pihak terkait mengatasi masalah kekerasan anak perempuan sehingga hak anak dapat terpenuhi secara maksimal," ujar Dini.

Sementara, Chairman International Board, Plan International Inc., Joshua Liswood asal Kanada yang turut hadir merasa senang dan mendukung proses transisi Plan International menjadi Yayasan Plan International Indonesia agar lebih banyak anak Indonesia bisa terakses di wilayah yang lebih luas. "Ada empat pilar program Yayasan Plan International Indonesia yakni Lead, Learn, Decide dan Thrive," ujarnya.Turut hadir beberapa perwakilan dari Kemensos, Bappenas, BKKBN, Kemenkes, aktifis perempuan muda dan Ketua Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD). (Red-Zunus) 
Rabu 21 Maret 2018 20:30 WIB
Kiai Said: NKRI Dibangun Berdasar Kewarganegaraan Bukan Kewargaagamaan
Kiai Said: NKRI Dibangun Berdasar Kewarganegaraan Bukan Kewargaagamaan
Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj.
Banyumas, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun oleh para nasionalis dan ulama berdasarkan asas kewarganegaraan, bukan berdasarkan asas kewargaagamaan. 

"Dengan kata lain, Indonesia adalah negara tamaddun, citizenship, muwathonah," Kata Kiai Said saat memberikan pengarahan pada acara pelantikan pengurus lembaga-lemabag di PCNU Banyumas, Jawa Tengah di Pesantren Al-Ittihad pekan lalu. 

Hal tersebut telah disepakati oleh para bapak pendiri bangsa yang plural, seperti Sukarno, KH Wahid Hasyim, Mohamad Hatta, Agus Salim, dan Mohamad Yamin. 

"Indonesia didirikan antara lain oleh mereka, para nasionalis yang ulama dan ulama yang nasionalis," jelas Kiai Said.

Nasionalisme di Indonesia dibangun berdasarkan hati dan iman, berbeda dengan nasionalisme di Timur Tengah (Timteng) dan Eropa yang dibangun berdasarkan sekularisme.

"Karena cinta tanah air sebagaian dari iman," tambahnya. Jadi menurut Kiai Said, personal agama dan negara sudah selesai. 

"Pancasila ada sebagai pemersatu bangsa, bukan pengganti agama," tegas kiai yang akrab disapa Kang Said itu. 

Indonesia dibangun di atas empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI. Sudah final, di bawah empat pilar itu, umat beragama dibebaskan menjalankan kepercayaannya masing-masing. 

"Jadi jangan dipertentangkan Islam dan pancasila, kalau masih menolak pancasila silakan hijrah kenegaraan lainnya," tambah Kiai Said. 

Bagi yang sepakat dengan NKRI, mari bersama-sama menjaga NKRI, bukan hanya menjaga secara letak geografis saja, tapi juga budaya, akhlak dan moralnya juga harus kita jaga. (Kifayatul Ahyar/Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG