IMG-LOGO
Nasional

PCINU: Pelajar Indonesia Diajari Komunis Tiongkok Tak Sesuai Fakta

Senin 2 April 2018 0:30 WIB
Bagikan:
PCINU: Pelajar Indonesia Diajari Komunis Tiongkok Tak Sesuai Fakta
Rais PCI Tiongkok H Imron Rosyadi Hamid
Surabaya, NU Online
Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Nahdlatul Ulama Tiongkok melakukan protes kepada narasumber Harian Republika yang menulis bahwa di China pelajar Indonesia dapat pelajaran ideologi komunis. Berita itu dimuat harian ibu kota itu pada tanggal 1 April 2018.

Karena pemberitaan tersebut dinilai terlalu mengada-ngada dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka PCINU Tiongkok  melakukan protes melalui surat resmi Nomor : 010/PCINU/IV/2018, Perihal: Sikap Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok atas berita Harian Republika tanggal 01 April 2018. 

Surat tertanggal 1 April 2018 tersebut ditandatangani pengurus harian lengkap di antaranya Rais H Imron Rosyadi Hamid, Katib Su'udut Tasdiq, Ketua Nur Widyanto, dan Sekretaris Jazuli Khanafi.

“Kami keberatan dengan judul maupun isi berita yang tidak didasari fakta, tulisan itu bersifat insinuatif dan provokatif," ujar Rais PCI NU Tiongkok kepada NU Online, Ahad (1/4) sore.

Menurut Gus Imron, panggilan akrabnya, tulisan ini sangat mengada-ngada sebab berdasarkan pengalamannya di universitas di Tiongkok tidak diajarkan idelologi komunisme sebagaimana yang di beritakan di Republika tadi. 

“Untuk itu kami sangat keberatan," ungkapnya.

Untuk itu lanjut Gus Imron, pihaknya meminta kepada redaktur Republika untuk menarik pemberitaan itu karena dapat menganggu kenyamanan puluhan ribu mahasiswa Indonesia yang sekarang tengah belajar di Tiongkok. 

“Tulisan ini sangat mengganggu kami-kami yang sedang belajar di Tiongkok," jelas Imron.

Alief Ilham Akbar mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi di Hangzhou Tiongkok asal Surabaya Jawa Timur melalui akun Facebook menjelaskan, selama dirinya kuliah di Negeri Tirai Bambu pihak universitas di Tiongkok tidak pernah ada percobaan kepada dirinya untuk mengajarkan idelologi tertentu, bahkan kerap datang banyak dosen tamu dari berbagai penjuru dunia untuk mengajar dirinya atau riset bersama, termasuk dari negara negara barat yang demokrasi dan merupakan anti thesis dari ideologi komunis.

Dijelaskan, jika dilihat pelajar asing yang paling banyak di Tiongkok adalah pelajar dari Pakistan dan Korea Selatan yang kedua-duanya merupakan bukan negara komunis tetapi negara dengan mayoritas Islam (Pakistan) dan bersistem demokrasi (Korea Selatan).

"Memang ada pelajaran wajib tentang Tiongkok, tetapi yang dibahas adalah semua seluk beluk tentang negara ini secara komprehensif mulai dari budaya, politik, ekonomi, kuliner, kaligrafi, sejarah, bahkan tentang perkembangan Islam di Tiongkok," ujarnya.

Apa yang dia sampaikan melalui akun facebooknya adalah fakta karena dirinya tinggal langsung di Tiongkok untuk penjelasan ke khalayak umum agar tidak terbawa opini yang menyesatkan da tidak berdasarkan fakta yang ada. (Imam Kusnin Ahmad/Muiz)


Keterangan: Berita ini telah mengalami pengeditan karena terdapat hal yang kurang semestinya terkait etika jurnalistik

Bagikan:
Senin 2 April 2018 23:0 WIB
Gus Mus: Berbaik-baik kepada Non-Muslim Ndak Papa, Asal . . .
Gus Mus: Berbaik-baik kepada Non-Muslim Ndak Papa, Asal . . .
Jakarta, NU Online
Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Leteh, Rembang, Jawa Tengah KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus mengatakan bahwa tidak menjadi persoalan jika seorang Muslim ‘bermesra’ atau berbaik-baik kepada Non-Muslim selama mereka tidak memerangi umat Islam.

“Kita berbaik-baik ndak papa, ndak masalah kepada mereka yang tidak memerangi kita, tidak mengusir kita,” kata Gus Mus dalam sebuah video yang diunggah akun @GusMus Channel di Youtube, Senin (2/4).

Namun sebaliknya, imbuh Gus Mus, jika ada Non-Muslim yang mengusir atau menjajah umat Islam maka mereka harus diperangi.

“Tapi kalau mereka memerangi kita, mengusir kita, menjajah kita, kita harus melawan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mustasyar PBNU ini menyebutkan, mereka yang tidak ikut berperang dalam beberapa perang di zaman Nabi Muhammad misalnya juga tidak bisa dihukum atau dibunuh karena alasan apapun. 

“Itu ndak boleh, yang gak ikut perang terus dibunuh. Ndak ada. Perempuan, anak-anak ndak bisa. Meskipun dia orang kafir karena dia tidak ikut perang,” terangnya. 

Hal ini sesuai dengan QS. Al-Mumtahanah ayat 8: Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Muchlishon) 
Senin 2 April 2018 22:0 WIB
Ustadz Bukhori ‘Sentil’ Dai Suka Mengumpat
Ustadz Bukhori ‘Sentil’ Dai Suka Mengumpat
Jakarta, NU Online
Salah satu fenomena yang berkembang di dunia dakwah akhir-akhir ini adalah semakin maraknya dai yang suka mengumpat dan menggunjing pihak lain yang tidak sesuai dengannya. Dalam beberapa video yang beredar misalnya, para dai seperti ini lebih banyak melakukan sumpah serapah daripada memberikan mauidhoh hasanah (nasihat yang baik).  

Menanggapi hal itu, Sekretaris Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) Ustadz Bukhori Muslim menuturkan, seharusnya seorang dai tidak boleh mengumpat dan memprovokasi pihak lain ketika menyampaikan ceramah. 

Merujuk Syekh Abdul Qadiq Jaelani, Ustadz Bukhori menyebutkan bahwa ada 3 adab melaksanakan  amar ma’ruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran). Pertama, mengetahui perintah dan larangan. Kedua, hanya mencari ridla Allah.

“Seorang dai seharusnya membantu dan membimbing orang yang mungkar menuju arah kebaikan,” kata Ustadz Bukhori kepada NU Online, Senin (2/4). 

Ketiga, dilakukan dengan lemah lembut. Seorang dari harus berlaku ramah dan kasih sayang ketika berdakwah atau berceramah, bukan dengan marah-marah.

“Berdasarkan tiga hal ini maka seharusnya seorang dai tidak boleh mengumpat dan memprovokasi orang lain agar membenci atau memusuhi pihak lain tersebut,” jelas Dosen UIN Jakarta ini.

Menurut dia, prinsip dakwah adalah merubah keburukan dan kemungkaran menjadi kebaikan. Berdakwah dengan cara provokatif dan menjelek-jelekkan orang lain tidak akan merubah keadaan menjadi baik, justru yang ada saling membenci.

“Dakwah seperti itu tidak akan berhasil,” tegasnya.

“Kata-kata kotor tidak lah pantas terucap dari seorang dai,” lanjutnya.

Dia menambahkan, dakwah dengan cara mengumpat orang lain itu bertentangan dengan inti dakwah sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad saw. Dalam riwayatnya, Nabi Muhammad berdakwah dengan cara lemah lembut dan sejuk sehingga pihak musuh terpesona dengan nabi dan masuk Islam.

Bagi Ustadz Bukhori, seorang dai juga harus bisa membedakan berdakwah dengan cara tegas dan keras. Dakwah dengan cara kekerasan tidak akan membuahkan hasil.

“Dakwah itu untuk menyampaikan hal-hal yang tegas tapi dengan cara yang lembut, bukan dengan cara yang keras,” tutup dia. (Muchlishon)
Senin 2 April 2018 21:15 WIB
Penipuan Travel Umrah, Kartu Kuning buat Kinerja Kementerian
Penipuan Travel Umrah, Kartu Kuning buat Kinerja Kementerian
(Foto: gettyimages)
Jakarta, NU Online
Kasus penipuan oleh sejumlah agen travel umrah yang membuat tidak jelas nasib seratus ribu lebih calon jemaah, mencengangkan banyak pihak. Kasus penipuan yang demikian luar biasa ini merupakan alarm agar kementerian terkait mengevaluasi diri.

Demikian disampaikan H Andi Najmi dalam menanggapi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang dikeluarkan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) di Kantor Kementerian Agama RI Jalan Lapangan Banteng Jakarta, Selasa (27/3) siang.

“Ini kartu kuning buat kinerja kementerian,” kata H Andi Najmi kepada NU Online di Jakarta, Senin (2/4) siang.

Ia menyayangkan keterlambatan keluarnya PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang PPIU. Menurutnya, banyak orang telah menjadi korban dengan kasus penipuan serupa.

“Peraturan atau undang-undang memang selalu terlambat dibanding dengan problemnya. Tapi yang jadi masalah, kenapa keterlambatannya setelah sekian kasus muncul? Padahal hampir semua persoalannya sama. Modusnya juga hampir mirip,” kata H Andi Najmi.

Ia menolak kesamaan ilustrasi keterlambatan fatwa MUI terkait hoaks dan ujaran kebencian dan PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang PPIU. Pasalnya, keterlambatan keduanya berbeda meski korban sudah banyak.

Wasekjen PBNU yang pernah menjadi anggota DPR RI ini tetap mengapresiasi Kementerian Agama RI yang mengevaluasi kinerjanya dengan keluarnya PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang PPIU.

“Namun demikian tetap harus diapresiasi munculnya PMA ini,” kata H Andi Najmi. (Alhafiz K)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG