IMG-LOGO
Nasional

NU Dukung Koruptor Dilarang Jadi Caleg

Senin 16 April 2018 9:45 WIB
Bagikan:
NU Dukung Koruptor Dilarang Jadi Caleg
Ilustrasi.
Jakarta, NU Online
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempersiapkan Peraturan KPU (PKPU) yang salah satu isinya melarang koruptor menjadi calon anggota legislatif dalam berbagai tingkatan.

Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad menjelaskan, meskipun hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun pengaturan yang melarang koruptor menjadi Caleg DPR/DPRD sama sekali tidak bertentangan dengan UU Pemilu.

“Bahkan, hal tersebut bisa dikatakan memperkuat spirit UU Pemilu dan semangat pemerantasan korupsi yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime,” jelas Rumadi kepada NU Online, Senin (16/4) di Jakarta.

Bisa jadi norma ini sengaja dibalikan dalam UU Pemilu karena banyaknya anggota DPR/DPRD yang terjerat kasus korupsi. Karena itu, memperbolehkan koruptor menjadi caleg DPR/DPRD hanya karena tidak diatur dalam UU Pemilu sangat menciderai perasaan keadilan masyarakat.

“Orang-orang yang sudah melakukan korupsi, sudah dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap, adalah orang yang nyata-nyata tidak bisa menjaga amanah, melakukan kejahatan,” ujar Rumadi.

Meski mereka sudah menjalani hukuman dan hak politiknya tidak dicabut, bukan berarti mereka bisa menduduki jabatan publik yang statusnya disamakan dengan warga negara yang tidak pernah melakukan kejahatan korupsi.

Pelarangan orang yang pernah terlibat dalam tindak pidana untuk menduduki jabatan publik tertentu merupakan hal biasa. 

Karena itu, DPR –terutama Komisi II- dan  pemerintah seharusnya memberi dukungan atas PKPU terkait dengan posisi koruptor ini. Hal ini penting untuk menunjukkan komitmen DPR dan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Memberikan peluang bagi koruptor untuk menjadi Caleg DPR/DPRD, menunjukkan rendahnya komitmen pemberantasan korupsi, justru oleh Lembaga Negara yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi.

“Jika PKPU tersebut dianggap bermasalah karena membuat norma baru yang tidak ada dalam UU Pemilu, maka jalan yang bisa ditempuh adalah melakukan revisi terbatas UU Pemilu atau membuat Perppu,” terang Rumadi.

Namun, sambungnya, hal ini tampaknya sulit dilakukan jika tidak ada komitmen kuat dari anggota DPR maupun pemerintah, terutama Presiden. Lempar-melempar tanggung jawab bisa terjadi antara DPR dan Presiden. 

“Saya percaya anggota DPR dan pemerintah punya komitmen kuat pemberantasan korupsi. Karena itu, tidak selayaknya mereka dijadikan ‘alat’ atau bahkan ‘bersekongkol’ dengan para koruptor dengan memberi ruang bagi mereka menjadi wakil rakyat,” tegasnya.

“Apakah kita rela menyebut mereka sebagai ‘anggota dewan yang terhormat’ jika di dalamnya berisi mantan koruptor?” tutur Rumadi menegaskan.

Nadlatul Ulama, lanjutnya, mempunyai kepentingan besar terhadap persoalan ini, karena anggota legislatif merupakan wakil rakyat yang akan menjadi cermin masyarakat. Prinsip-prinsip dasar umat terbaik yang dikenal sebagai mabadi’ khairo ummah harus tercermin dalam kepribadiannya. 

Prinsip-prinsip tersebut antara lain as-shidqu (jujur), al-amanah wal wafa’ bil ‘ahdi (menunaikan amanah dan memenuhi janji), at-ta’awun (berjiwa gotong royong), al-‘adalah (bersikap adil), dan al-istiqamah (konsisten).

“Orang yang melakukan korupsi dan sudah divonis pengadilan adalah orang yang menciderai mabadi’ khaira ummah yang menjadi prinsip NU,” tandas Rumadi. (Red: Fathoni)
Tags:
Bagikan:
Senin 16 April 2018 23:45 WIB
HARLAH KE-58 PMII
PB PMII Gelar Seminar Energi Terbarukan
PB PMII Gelar Seminar Energi Terbarukan
Bandung, NU Online 
Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengglar Seminar Mahasiswa Peduli EBT. Agenda tersebut merupakan rangkaian dari harlah ke-58 PMII. Kurang lebih 300 orang peserta mengikuti agenda tersebut. 

Menurut Ketua Bidag ESDM PB PMII, Wahyu Hidayat, seminar ini digelar sebagai keseriusan PB PMII terhadap masalah energi terbarukan. 

"Ini jelas menunjukan bahwa PMII tidak mengekslusifkan diri dengan cara membuka kajian seperti ini selain untuk kader," tegasnya di sela-sela di Seminar Mahasiswa Perlu Energi-Terbarukan di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin (16/4/2018).

"Sebab, semakin banyak yang memperhatikan isu tersebut akan membantu pemerintah dengan banyaknya masukan," imbuhnya. 

Di tempat yang sama, anggota Komisi VII DPR RI, Andi Jamaro Dulung mengatakan, siklus kehidupan dan peradaban tidak terlepas dari energi, termasuk gas dan listrik. Sehingga harus dijaga kedaulatan, berkelajuta dan ketahanannya. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, diperlukan kesadaran dan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal lainnya yang sangat diperlukan energi yang ramah lingkungan. 

"Saat ini, kondisi energi nasional mencapai 90 persen lebih bersal dari fosil yang semakin berkurang keberadaannya," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, terbukti sebagai faktor penting jadinya perubahan iklim pada 2025, yaitu sebesar 23 persen. Perlu adanya intensifikasi, ekstensifikasi dan difesifikasi terhadap berbagai energi yang menjamin terhadap kedaulan. Serta ketahanan energi saat ini dan masa depan. 

Teknologi energi terbarukan mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam dekade terakhir. Harga energi PLTS di Mexico 2 Sen USD/Kwh dan India sebesar 4 Sen USD/Kwh. Energi fosil cadangan terbukti seperti minyak bumi 3,6 miliar barel. Lalu gas bumi 100,3 TSCF. Sedangkan untuk produksi minyak bumi sebanyak 288 juta barel dan gas bumi sebanyak 2,97 TSCF. 

"Akan diperkirakan habis untuk minyak bumi untuk 13 tahun ke depan. Lalu gas bumi 34 tahun ke depan," katanya. 

Potensi energi surya yang ada di Indonesia meliputi sumber energi primer terbarukan banyak terdapat di berbagai daerah. Termasuk daerah terpencil. Dapat dipastikan dapat membangkitkan ekonomi daerah terutama daerah remot area. Pembangunan pembangkit (EBT) akan menambah pergerakan ekonomi masyarakat terutama yang terlibat atau di sekitar pembangkit. 

Penambahan sumber energi listrik akan menstimulasikan pertumbuhan energi lokal dan nasional. Sehingga akan berdampak positif bagi perekonomian daerah dan nasional. 

"Sebaliknya defisit energi listrik akan menghambat perkembangan industri dan berdampak negatif bagi perekonomian daerah dan nasional," ungkapnya. 

Sementara Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengungkapkan, saat ini masih diperlukan sosialisasi dan edukasi yang sistematis yang berkesinambungan untuk meminimalisir resistensi masyarakat terhadap proyek berbasis EBT. 

"Selain itu, belum banyak badan usaha untuk berinvestasi di Indonesia bagian timur. Salah satunya infrastruktur pendukung," terangnya. 

Kondisi pasokan listrik yang bersifat intermittent (PLTS dan PLTB) belum didukung ketersediaan teknologi smart gride. Ketergantungan terhadap teknologi dan peralatan EBT dari luar negeri masih tinggi. Ketersediaan dana murah (soft loan) di dalam negeri masih terbatas. (Nita Nurdiani Putri/Abdullah Alawi)

Senin 16 April 2018 23:14 WIB
HARLAH KE-58 PMII
Lahir dari Santri, PMII Peringati Harlah dengan Ayat Suci
Lahir dari Santri, PMII Peringati Harlah dengan Ayat Suci
Bandung, NU Online 
Ratusan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersama para santri Pondok Pesantren Wasilatul Huda membaca ayat-ayat suci Al-Quran di Masjid Besar Cicalengka, Bandung (16/4). Kegiatan tersebut sebagai salah satu rangkaian peringatan hari lahir ke-58 PMII yang dipusatkan di Kota Bandung. 

Ketua Umum Pengurus Besar PMII Agus M. Herlambang mengatakan, PMII lahir dari santri dan ulama, maka PMII harus dekat dari pesantren.

Pria kelahiran Indramayu dan aktif di organisasi pergerakandi Jombang, Jawa Timur ini juga mengajak santri masuk PMII.

"PMII lahir dari pesantren, maka santri harus masuk PMII," ujarnya.

Salah seorang pendiri PMII, KH Nuril Huda hadir pada kesempatan itu. Ia mengatakan, kader PMII dan santri adalah penerus estafet perjuangan NU. 

“Maka pengabdiannya harus dibarengi dengan keikhkasan,” tegasnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya kali ini Harlah di Gelar di Jawa Barat dengan Rangkaian kegiatan yang terjadwal 14- 17 April 2018 di puncak akan dihadiri Presiden RI Joko Widodo. (Dhamiry/Abdullah Alawi)

Senin 16 April 2018 23:0 WIB
HARLAH KE-58 PMII
Aktivis PMII Perlu Bangkitkan Kembali Nilai Dasar Pergerakan
Aktivis PMII Perlu Bangkitkan Kembali Nilai Dasar Pergerakan
Jakarta, NU Online
Mantan anggota Majelis Pembina Nasional (Mabinas) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Amsar A Dulmanan menilai aktivis PMII perlu mendefinisikan ulang tentang hakikat berdirinya dari aspek Nilai Dasar Pergerakan (NDP) dan nilai-nilai yang menjadi tuntunan NDP, yakni pada kajian Ahlussunnah Wal Jamaah. 

"Harus ada semacam kaya revitalisasi dari sebuah prinsip tentang nilai dasar pergerakan sama nilai dasar perjuangannya," katanya kepada NU Online beberapa hari yang lalu di Gedung PBNU, Jakarta Pusat.

Bang Amsar, demikian pria itu karib disapa, menengok tentang gerakan yang dilakukan PMII pada masanya, yakni menghimpun pemikiran progresivitas Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) dan pribumisasi Islam.

"Itu anak-anak PMII yang mencoba menerjemahkan dalam bentuk program-program, sehingga ada analisis sosial, paradigma transformatif," ujarnya. 

Menurutnya, setelah konsep dasar dapat dipahami dan dicermati, lalu dibangun dalam sudut pandang program kerja PB PMII yang terkumpul berdasarkan kepentingan hasil kongresnya. 

"Jadi kongres ini bukan semacam kaya kitab yang harus disimpan, tapi keputusannya itu dikaji ulang oleh yang berwenang baik di tingkat PB maupun di tingkat cabang atau di tingkat universitas yang ada PMII-nya," ujarnya. 

Pria yang menjadi dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta itu mengatakan, jika substansi tidak pernah melandasi sebuah sudut pandang gerakan, maka kelembagaan PMII berakhir sebatas kepentingan pragmatis. 

"Kalau sudah pragmatis, maka siapa yang bayar dia akan menempatkan tokoh di struktur kepengurusan yang ada. Akhirnya mau tidak mau PMII dijadikan alat kekuasaan," jelasnya.

Marwah PMII sebagai proses penyemai kader dalam tata aturan bernegara dan bermasyarakat, menjadi terlalaikan karena yang terjadi sebatas pragmatisme pada kebutuhan menempatkan orang untuk kepentingan siapa dan bukan mempersiapkan kader untuk membawa nilai-nilai mabadi khoiro ummah al-khamsah, NDP, dan menerjemahkan Islam Indonesia yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja). 

"Akhirnya nilai yang ada itu sebatas ideologisasi yang menjadi dogmatis (dan) dia tidak mendinamisasi dalam ruang kesadaran para kadernya untuk siap menempatkan diri di mana saja, sebagai kader dalam perhelatan  kehidupan bernegara," pungkasnya. (Husni Sahal/Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG