IMG-LOGO
Fragmen
HARLAH KE-58 PMII

Mahbub Djunaidi, Independensi PMII, dan Politik

Rabu 18 April 2018 17:0 WIB
Bagikan:
Mahbub Djunaidi, Independensi PMII, dan Politik
Mahbub Djunaidi (Ilustrasi, pepnews.com)
Ketua Umum pertama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mahbub Djunaidi adalah orang yang setuju dengan independensi PMII. 

Pada sebuah tulisan, Mahbub mengatakan, independensi (PMII, red.) itu merupakan bukti dinamisnya anak yang mestinya diterima sebagai bukti obyektif bahwa kendati PMII terpisah secara struktur, tetapi dia masih terikat dengan ajaran-ajaran Ahlussunah wal Jamaah.

Pernyataan itu ia kemukakan pada buku Pemikiran PMII dalam Berbagai Visi dan Persepsi (penyusun, A. Effendy Choirie, Choirul Anam, ed) yang terbit pertama kali tahun 1991. Secara tersurat pernyataan itu ia alamat kepada kepada salah seorang pendiri PMII H. Cholid Mawardi yang pada tulisannya, di buku yang sama, meminta PMII kembali ke pangkuan NU. 

Sebagaimana diketahui, PMII pada lahir dari rahim NU melalui anak-anak mudanya. Di antaranya dari Departemen Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi pelajar yang lahir pada 1954. 

Menurut Mahbub, jika meneliti secara cermat tentang PMII, masalah indevendensi merupakan sesuatu yang kokoh dan tak bisa dibongkar lagi. Hal itu merupakan tanda kemajuan dan kemandirian sebagai ciri dari anak muda. 

Di sisi lain, pada tulisan yang sama, Mahbub juga menolak pemisahan mahasiswa dari politik. Ya, memang dia adalah orang yang konsisten dalam hal itu. Bahkan, ketika NU menyatakan kembali ke khittah 1926 pada Muktamar NU di Situbondo, ia kurang setuju. Mahbub mengusulkan khittah plus. 

Buntutnya, pada Munas NU di Kesugihan, Cilacap, pada 1987, wialayah dan cabang NU mempertanyakan tentang khittah plus tersebut bahkan kembali sebagai partai, yang kerap dikemukakan Mahbub di media massa. Maklum, saat itu Mahbub adalah salah seorang Wakil Ketua PBNU yang berbeda pendapat dengan hasil muktamar 1984.

Bagi Mahbub, pada waktu itu NU memiliki sekitar 20 juta massa riil yang tiap pemilu hanya berada di luar pagar dan hanya menjadi tukang “pemberi suara” kepada partai lain. 

Lalu, bagaimana kaitannya antara PMII dan politik? Pada tulisan yang sama, ia memulai pokok pikirannya dengan pertanyaan, apakah manfaatnya menjauhkan politik dari mahasiswa bagi masa depan Indonesia? apakah menjauhkan politik dari mahasiswa, negara akan menjadi tentram dan tenang tanpa gangguan? 

Tentu saja pertanyaan-pertanyaan Mahbub waktu itu harus ditempatkan pada konteksnya. Pada waktu ia mengemukakan pernyataan itu, ada larangan mahasiswa turut berpolitik. Bahkan ada larangan kampanye di kampus. 

Bagi Mahbub, mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa ini sehingga kalau mereka dijauhkan dari politik, mereka tidak akan tahu kondisi masyarakatnya saat ia memimpin. 

Namun, mesti dicatat, politik bagi Mahbub bukan sekadar menjadi anggota partai politik yang kemudian menjadi anggota dewan. Bagi Mahbub berpolitik adalah bermasyarakat, mengamati apa yang terjadi di sekitar dan punya keberanian untuk membela suara yang benar.      

Sepertinya pendapat si pendekar pena itu dibawanya hingga ia wafat pada 1 Oktober 1995. (Abdullah Alawi) 

 

Bagikan:
Selasa 17 April 2018 14:51 WIB
HARLAH KE-58 PMII
Di Balik Kelahiran Organisasi PMII
Di Balik Kelahiran Organisasi PMII
Sebelum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir,  usaha-usaha memfasilitasi mahasiwa NU telah dimulai di beberapa kota. Di Jakarta misalnya, telah ada upaya mendirikan organisasi bernama Ikatan Mahasiswa NU (IMANU) sekitar tahun sekitar Desember 1955.

Namun, kehadirannya tidak sempat diterima banyak kalangan, terutama para sesepuh NU karena waktu itu masih terbilang baru berdiri organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) pada 24 Februari 1954. Pada saat itu, para pengurus IPNU didominasi para mahasiswa. Mendirikan organisasi di kalangan mahasiswa NU dikhawatirkan akan melumphkan keberlanjutan organisasi pelajar yang baru berdiri itu. 

Di Surakarta, Jawa Tengah, juga sempat mendirikan organisasi bernama Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) yang diprakarsai Mustahal Ahmad. Juga di tahun yang sama , 1955. Organisasi ini bertahan hingga berdirinya PMII kelak. 

Di kota lain, yaitu di Bandung, ada usaha serupa dengan nama Persatuan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (PMNU). 

Namun, Pimpinan IPNU berusaha membendung upaya-upaya itu. Mereka kemudian membentuk Departemen Perguruan Tinggi untuk menampung aspirasi mahasiswa NU. Namun, hal itu tidak banyak berarti bagi perkembangan dan kemajuan mahasiswa NU. 

Hal itu disebabkan karena keinginan para pelajar sangat berbeda dengan dinamika dan perilaku mahasiswa. Kedua, kenyataan gerak dari departemen itu sangat terbatas sekali. Terbukti untuk duduk sebagai anggoata Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), departemen tersebut tidak mampu memfasilitasinya. Karena PPMI yang merupakan konfederasi mahasiswa Indonesia hanya menampung ormas-ormas mahasiswa. 

Semangat mendirikan organisasi mahasiswa di NU makin menguat pada konferensi besar IPNU pada 14-17 Maret 1960. Hal itu setelah pidatonya Ketua Departemen Perguruan Tinggi IPNU Ismail Makky dan Moh. Hartono BA berbicara di konferensi itu. Dari situlah lahirnya suatu keputusan perlunya NU mendirikan sebuah organisasi mahasiswa yang terlepas baik secara struktural maupun administratif dengan IPNU. 

Untuk mempersiapkan kelahiran organisasi yang dimaksud tersebut, terbentuklah 13 panitia sebagai sponsor pendiri. Mereka hanya mendapatkan waktu selama sebulan untuk melakukannya.. 

Ke-13 sponsor pendiri tersebut adalah 

1. Cholid Mawardi (Jakarta)
2. Said Budairy (Jakarta)
3. M Sobich Ubaid (Jakarta)
4. M Makmun Syukri BA (Bandung)
5. Hilman (Bandung)
6. H Ismail Makky (Yogyakarta)
7. Munsif Nahrawi (Yogyakarta)
8. Nuril Huda Suady  HA (Surakarta)
9. Laily Mansur (Surakarta)
10. Abd Wahad Jailani (Semarang)
11. Hisbullah Huda (Surabaya)
12. M Cholid Narbuko (Malang)
13.  Ahmad Husain (Makassar)

Dari 13 orang itu, pada 19 Maret 1960, tiga di antaranya berangkat ke Jakarta menghadap Ketua Umum Partai NU KH Idham Cholid. Ketiga orang itu adalah Hisbullah Huda (Surabaya), Said Budairy (Jakarta), Makmun Syukri BA (Bandung. Mereka meminta pokok pegangan dalam musyawarah mendirikan organisasi mahasiswa NU. 

Pada kesempatan itu, Kiai Idham meminta organisasi yang akan dibentuk benar-benar dapat diandalkan sebagai kader NU dan menjadi mahasiswa yang berprinsip ilmu untuk diamalkan bagi kepentingan rakyat, bukan ilmu yang untuk ilmu. Yang lebih penting lagi yaitu menjadi manusia yang cakap serta bertakwa kepada Allah SWT. 

Persidangan dan musyawarah untuk mendirikan mahasiswa NU bertempat di Gedung Madrasah Muallimin Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur pada 14-16 April 1960. Sedangkan peraturan dasar organisasi dinyatakan berlaku mulai 21 Syawal 1379 H atau 17 April 1960. 

Mereka menyepakati nama organisasi sebagai wadah para mahsiswa NU adalah pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Tanggal 17 April itulah dinyatakan sebagai hari lahirnya PMII. (Abdullah Alawi disarikan dari PMII dalam Simpul-simpul Sejarah Perjuangan karya Fauzan Alfas)
     

Jumat 13 April 2018 6:0 WIB
Catatan Jelang Seabad NU di Surakarta (4)
Catatan Jelang Seabad NU di Surakarta (4)
Hubungan pesantren dengan NU dilukiskan bahwa “NU itu adalah pesantren besar, sedangkan pesantren adalah NU kecil.” Artinya, pesantren dan NU merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan, baik dalam perspektif ideologis, psikologis, historis, kultur, maupun pemikiran dan gerakan keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Pesantren sendiri mempunyai perkembangan yang cukup unik. Antara satu pesantren dengan pesantren-pesantren lain pada umumnya terdapat suatu jaringan hubungan genealogis yang rumit dan kokoh. Jaringan ini tidak muncul dengan sendirinya. Ia lebih merupakan buah dari upaya melestarikan tradisi pesantren yang dilakukan dengan membangun solidaritas dan kerjasama sekuat-kuatnya antara sesama kiai.

Eratnya hubungan antar pesantren yang ditopang oleh soko guru ikatan tali akidah serta jalinan kekerabatan, menjadikan pesantren sangat potensial sebagai basis gerakan NU. Pola serupa yang kemudian juga mewarnai dalam perkembangan awal NU di Kota Surakarta, di mana kemunculan NU diinisasi oleh para kaum santri, terutama mereka yang memiliki hubungan langsung, baik sebagai kawan ataupun pernah nyantri dengan para tokoh pendiri NU seperti KH Hasyim Asy’ari, Kyai Cholil Bangkalan, dan lain-lainnya.

Sebagai contoh, salah satu tokoh NU Surakarta, KH Masyhud Keprabon, merupakan santri dari Syaikhona Kholil Bangkalan. Kemudian Kiai Ahmad Siradj, ia pernah berguru kepada Kiai Soleh Darat, yang juga merupakan guru dari Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari.

Lain lagi dengan KHR Moh Adnan yang pernah belajar di Pesantren Mojosari Nganjuk kepada Kiai Zaenuddin, kemudian Pesanten Tremas Pacitan asuhan Kiai Dimyati, lalu kembali ke Surakarta berguru kepada Kiai Idris di Pondok Jamsaren.

Di Surakarta, keberadaan Pesantren Jamsaren ini menjadi sangat penting bagi perkembangan NU di daerah tersebut. Terlebih dengan keberadaan Kiai Idris sebagai sang pengasuh. Kiai Idris merupakan keturunan dari Kiai Imam Rozi Tempursari Klaten, seorang ulama yang juga menjadi salah satu panglima perang pasukan Pangeran Diponegoro yang berjuluk “Singo Manjat”.

Selain Kiai Adnan, di Pesantren Jamsaren ini pula, kemudian memunculkan banyak tokoh NU, baik yang berada di Surakarta maupun di luar. Para tokoh NU tersebut antara lain Kiai Ma’ruf Mangunwiyoto (Jenengan), KH Abu Amar (Penerus Pengasuh Pesantren Jamsaren), KH Masykur (Malang), KH Arwani Amin (Kudus), KH Manshur (Popongan Klaten), KH Maksum (Lasem), Kiai Nachrowi Tohir (Malang), KH Mustain (Bupati Tuban), KH Fathurrahman Kafrawi (Menteri Agama), dan lain-lain.

Namun sayangnya, meski pernah melahirkan banyak ulama besar di kalangan NU, saat ini Pondok Jamsaren hampir tak terlihat lagi warna ke-NU-an di pondok tersebut. 

“Ada semacam terputusnya rantai mata sejarah pada pondok ini,” ungkap Tafsir Anom KRT Muh Muhtarom.

Pada akhirnya, selain faktor jalinan kyai-santri, NU di Surakarta berkembang kepada pola hubungan kekerabatan, di mana para keturunan tokoh-tokoh awal ini selanjutnya menjadi penerus estafet perjuangan NU, khususnya di jajaran pucuk pimpinan. (Ajie Najmuddin)

Selasa 10 April 2018 21:30 WIB
Catatan Jelang Seabad NU di Surakarta (3)
Catatan Jelang Seabad NU di Surakarta (3)
Kiai Ma'ruf Mangunwiyoto
Sejak awal, sikap anti kepada penjajah telah diperlihatkan NU, baik dengan cara simbolis melalui pengharaman berpakaian menyerupai kaum penjajah, maupun dengan berbagai tuntutan langsung kepada kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda, yang dinilai banyak merugikan bangsa dan khususnya kepada umat Islam.

Dalam upaya perjuangan melawan penjajah ini, puncaknya pada masa peperangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, para kaum santri pun ikut turun ke medan peperangan dengan semboyan : Isy kariman au mut syahidan! (hidup mulia atau mati syahid). Mereka siap ikut berperang jihad fi sabilillah mengusir penjajah dari Tanah Air.

Para pemuda Ansor NU ikut bergabung ke dalam Barisan Hizbullah dan Sabilillah. Para ulama pun tak mau ketinggalan dengan membentuk ‘Barisan Kiai’. Tokoh NU Surakarta, Kiai Ma’ruf Mangunwiyoto bahkan diangkat menjadi Pemimpin ‘Barisan Kiai’ Jawa Tengah.

Kiai Ma’ruf yang juga pengasuh Pesantren Jenengan (terletak di gang sebelah selatan Kantor PCNU Surakarta, pen) bersama kiai lainnya seperti Kiai Ahmad Siradj, Kiai Abdul Rahman, Kiai Martowikoro juga menjadi tempat rujukan para pejuang, untuk meminta wejangan serta tambahan doa.

Sementara itu, kaum wanita yang tergabung dalam Muslimat NU ikut berjuang di garis belakang. Para pejuang dari kaum wanita yang antara lain dimotori oleh Nyai Mahmudah Mawardi, ikut membantu di ‘Balai Kesehatan Hizbullah’, yang terletak di sebelah utara Masjid Tegalsari Bumi Laweyan. (Soepanto, 1992)

Di Solo, pelatihan para kiai dipusatkan di Lapangan Kartopuran Solo. Selama 1 minggu, sebanyak 40 kiai dari wilayah Karesidenan Surakarta. Di bawah bimbingan Kiai Isa (Kota Barat), para peserta dilatih baris-berbaris dan latihan perang.

Mereka yang mengikuti kegiatan pelatihan tersebut, antara lain : Kiai Imam Nawawi (Matesih Karanganyar), Kiai Asfani (Bakdalem Karanganyar), Kiai R Salimulhadi (Karanganyar), Kiai Abdul Muslim (Bolong Parakan), Kiai Muslih (Blimbing Sukoharjo), Kiai Zaeni (Wonorejo Sukoharjo), dan Kiai Abdul Syukur (Glondongan). Sedangkan di Sragen, Barisan Kiai dipimpin oleh KHM Bolkin, bersama sejumlah kiai lain di antaranya KH Muslim, K Ridwan, K Sujak, K Djarkasi.

Sementara itu, dalam menindaklanjuti untuk persiapan pembentukan Hizbullah, umat Islam dari Karesidenan Surakarta mengirimkan 25 pemuda untuk mengikuti pelatihan calon Hizbullah. Para pemuda yang dikirim, berasal dari pesantren dan sekolah Islam seperti Mambaul Ulum, Al-Islam, Muslimin Muhammadiyah, HIS Surakarta, dan MULO-Mualimin Yogya. Sekembalinya dari latihan pusat, mereka disambut dengan meriah oleh umat Islam di Masjid Agung Surakarta.

Kemudian pada 21 Juni 1945, umat Islam di Surakarta mengadakan latihan kemiliteran bertempat di Pesantren Prasojo Gambuhan, kemudian disusul pelatihan di Masjid Agung Surakarta dan Kustati yang dipimpin oleh Hadisoenarto. Sekitar 3 ribu orang pemuda, ikut dalam pelatihan tersebut. Dari pelatihan itu pula, kemudian tersusun organisasi Laskar Hizbullah di Surakarta, yang kelak dikenal sebagai Divisi Sunan Bonang. (Ajie Najmuddin)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG