IMG-LOGO
Opini

Fungsi Politik Masjid di Zaman Nabi

Kamis 10 Mei 2018 9:0 WIB
Bagikan:
Fungsi Politik Masjid di Zaman Nabi
Ilustrasi: Replika Masjid Nabawi zaman dulu. (Slide Share)
Oleh Mahbib Khoiron

Rasulullah mendirikan masjid pertama kali di Quba, kota kecil berjarak sekitar tujuh kilometer dari kota Madinah, setelah misi revolusi memasuki usia tiga belas tahun kenabian. Masjid Quba dibangun di tengah perjalanan hijrah ke Yatsrib, kota yang Nabi kehendaki namanya berubah menjadi Madinah. Kata madînah secara bahasa bermakna tempat peradaban atau kota yang maju. Kemajuan Madinah ditandai dengan hadirnya konstitusi sebagai buah kontrak sosial untuk terwujudnya masyarakat yang tertib dan lebih beradab.

Karena itu, sejarah pendirian masjid adalah bagian dari sejarah peletakkan pancang-pancang peradaban. Secara umum, pendirian masjid pada masa-masa awal Islam menurut penulis menegaskan setidaknya dua poin. Pertama, penyediaan fasilitas publik ibadah bagi umat Islam. Dalam masjid mereka menunaikan shalat lima waktu secara berjamaah, sembahyang Jumat, i'tikaf, dan mengaji ilmu-ilmu agama. Masjid menjadi tempat yang sangat sakral karena di sini hamba-hamba diharapkan secara khusyuk "berjumpa" dengan Tuhannya.

Dalam Islam masjid dimuliakan lebih tinggi dibanding tempat-tempat lain. Bahkan, Al-Qur'an di banyak tempat mengenalkan istilah masâjida-Llâh (masjid-masjid Allah), bukan masâjidul muslimîn (masjid-masjid umat Islam). Penyandaran (idhafah) kata "masjid" kepada "Allah" merupakan bukti nyata bahwa masjid memiliki kedudukan yang spesial. Masjid secara bahasa juga berarti tempat sujud. Pengertian ini senada dengan posisinya sebagai simbol ketundukan diri dan kualitas kesalehan orang karena di sanalah para hamba membangun keintiman dengan Tuhan. 

Poin kedua adalah prakarsa kelembagaan yang berhubungan dengan aktivitas sosial. Status masjid sebagai tempat yang demikian suci dan mulia bagi umat Islam, secara politis mengonsolidasikan mereka yang ketika itu minim—bila bukan tidak ada—unit sosial di luar sentimen kabilah atau ikatan kekerabatan ala masyarakat Arab. Kehadiran masjid merupakan sebentuk pengerahan umat Islam dalam satu lembaga baru yang lebih "netral", menyatukan, serta terbuka untuk semua orang dari berbagai suku, kelas sosial, dan identitas lainnya.

Dari sinilah kita temukan masjid pada zaman Nabi bukan hanya menjadi tempat shalat melainkan juga pusat kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Masjid berperan antara lain mewadahi forum-forum pendidikan, pengelolaan dana umat, tempat singgah, hingga penyusunan strategi perang dan pengobatan korban luka para mujahid. Masjid menjelma semacam "balai warga", sarana pertemuan dan pelayanan publik yang tidak melulu berkenaan dengan ritual ibadah.

Politik Keumatan

Kata kunci yang dapat disarikan dari penjelasan tentang fungsi sosial masjid di atas adalah "keumatan". Ia menerobos sekat-sekat kepentingan kelompok tertentu, menuju lembaga baru yang lebih inklusif mengakomodasi kemaslahatan bersama. Secara tidak langsung masjid menjadi bagian dari ikhtiar memecah fanatisme suku masyarakat Arab kala itu. Sekup yang ditanganinya pun melintasi beragam sektor, mulai dari urusan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sampai militer.

Fungsi-fungsi keumatan inilah yang di zaman sekarang diambil alih oleh lembaga pemerintah dan ormas. Persoalan keumatan tak lagi terpusat di masjid, sehingga masjid masa kini lebih banyak menjalankan fungsi sebagai tempat sembahyang atau ritus agama lainnya dibanding sebagai "balai warga". Pengambilalihan tugas oleh ormas dan pemerintah bukan hal yang sepenuhnya salah, sebagaimana pemosisian masjid hanya sebagai tempat shalat tak selalu bisa dibenarkan.

Adalah sebuah langkah progresif bila kini ada sejumlah gerakan yang hendak mengembalikan fungsi sosial-politik masjid sebagaimana era Rasulullah. Meskipun, sebagian masyarakat di Tanah Air akhir-akhir ini cemas dengan aktivitas kampanye politik di masjid dengan dalih bahwa masjid di zaman Nabi juga menjadi sarana membicarakan politik. Dalih tersebut umumnya dilontarkan tanpa membedakan antara high politics (politik tingkat tinggi/siyâsah sâmiyah) dan low politics (politik tingkat rendah/siyâsah sâfilah). Benar bahwa Nabi menggunakan masjid untuk kegiatan politik, tapi politik yang mana?

Jika kita mencermati sejarah masjid, kepentingan yang masjid atasi adalah kepentingan luas, bukan kepentingan sempit. Kebanyakan berkaitan dengan kemaslahatan jangka panjang, bukan semata jangka pendek. Sangat wajar kala Nabi mendapati orang berjualan di area masjid, Rasulullah mendoakan “Lâ arbahallâhu tijârataka (semoga Allah tidak menguntungkan usahamu) (HR at-Tirmidzi). Kalimat doa ini mengandung makna bahwa Rasulullah tidak menghendaki aktivitas duniawi yang jangkauan kepentingannya personal atau kelompok secara sempit, bukan kepentingan umat secara luas.

Jika politik kekuasaan atau kepartaian adalah low politics dan politik kenegaraan/keumatan adalah high politics, maka politik yang dijalankan Rasulullah adalah jenis politik yang kedua. Nabi tak berpretensi menjadikan masjid untuk melanggengkan kekuasaan beliau, apalagi sampai menyulut perpecahan di kalangan umat Islam. Justru sebaliknya, masjid menjelma pusat perjuangan rakyat yang saat itu sedang diperangi kaum musyrikin, dan tempat ibadah ini pula yang efektif menggalang persatuan umat yang masih terpolarisasi oleh sentimen kabilah. Situasi ini mirip dengan yang dialami para kiai di zaman penjajahan yang menggunakan masjid sebagai salah satu basis kekuatan pasukan Hizbullah berjuang merebut kemerdekaan.

Dengan demikian, ada yang janggal ketika politik kemasjidan yang dijalankan Rasulullah disetarakan dengan aktivitas sekelompok umat Islam kini dalam dukung-mendukung calon tertentu dalam perebutan jabatan politik, atau seruan untuk bergabung dengan partai-partai tertentu. Politik berkutat pada sekup kepentingan jangka pendek dan tak jarang malah menimbulkan gesekan dan perseteruan di internal umat Islam sendiri lantaran fanatisme. Jika sudah demikian, masjid tak hanya gagal menjalankan fungsi politik tingkat tinggi tapi justru mengembalikan era sebelum didirikannya masjid sama sekali, di mana masyarakat terbelah-belah dalam suasana sukuisme, atau dalam konteks kekinian “partaisme” dan “mazhabisme”. Gejala ini mengingatkan kita pada sejarah Masjid Dhirar yang dihancurkan Rasulullah lantaran menyimpang dari fungsi aslinya, yakni dibangun untuk mengoyak persatuan umat Islam.

Karena Indonesia bukan dalam suasana perang, alangkah eloknya ketika masjid sekarang—dalam hal politik—digunakan untuk kemanfaatan yang lebih umum dan mencerdaskan. Misalnya, untuk mengenalkan akhlak-akhlak berpolitik, hakikat kekuasaan, hak dan kewajiban rakyat, tanggung jawab kepemimpinan, mengalang solidaritas perang melawan korupsi, pengetasan kemiskinan dan kebodohan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, bukan hanya jadi tempat untuk menjalin keakraban secara intensif dengan Tuhan, masjid juga hadir memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Masjid tak sekadar bernuansa “langit” tapi juga bumi berikut jaminan kemakmuran dan kehidupan harmonis di dalamnya.

Rasulullah pernah menyebut “rajulun qalbuhu mu‘allaqun fil masâjid” (orang yang hatinya terpaut dengan masjid) sebagai salah satu dari tujuh golongan yang mendapat naungan di hari kiamat. Hadits ini amatlah relevan dipahami dalam konteks dua fungsi masjid di atas yang bersinggungan dengan hablum minallah (hubungan vertikal dengan Allah) dan hablum minan nas (hubungan sosial). Hati kaum mukmin yang terpaut dengan sifat-sifat masjid selain meningkatkan kedekatan dengan Tuhan juga mesti menumbuhkan cinta kemanusiaan antarsesama dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Wallahu a’lam.


Penulis adalah alumni Madrasah Mu'allimin Islamiyah Pondok Pesantren at-Tanwir Sumberrejo, Bojonegoro.
Tags:
Bagikan:
Senin 7 Mei 2018 18:15 WIB
NU Bukan Tempat Hijrah?
NU Bukan Tempat Hijrah?
Oleh Abdi Kurnia Johan

Bagi sebagian Nahdliyyin, mungkin tulisan ini dianggap mengganggu dan dianggap tidak berpihak kepada NU. Namun bagi saya pribadi, tulisan ini harus ditampilkan ke muka publik ketika saluran aspirasi resmi disumbat karena alasan-alasan yang tidak bisa dipahami. 

Tulisan ini berangkat dari fenomena keberislaman di Jabodetabek, yang disebut sebagai jangkar pusaran sosial dan politik nasional. Dalam keseharian penulis menjalani aktivitas sebagai penyampai materi keislaman, banyak fenomena keberislaman yang penulis jumpai di banyak tempat. 

Sebagaimana telah diketahui, bahwa fenomena hijrah dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini meramaikan suasana keislaman di wilayah jabodetabek. Fenomena hijrah tampak gegap gempita ketika para pesohor beramai-ramai menyatakan "hijrah" dari kehidupan lamanya yang serba gemerlap kepada kehidupan Islami yang penuh dengan kesahajaan. 

Ingatan publik mungkin tidak lupa dengan "hijrahnya" Teuku Wisnu di tengah kariernya yang menanjak karena sinetron "Cinta Fitri". Wisnu mengambil sikap bak Alex Fergusson yang menyatakan pensiun dari dunia kepelatihan pasca keberhasilan MU meraih gelar Primiership kedua puluh. 

Publik, terutama kaum ibu, terhenyak kaget mengetahui Teuku Wisnu mundur dari dunia sinetron dan memilih jalan mendalami Islam. Sejak itu, pemberitaan tentang Teuku Wisnu selalu menyoroti aktivitasnya mendalami ajaran Islam, dimulai dari mengikuti kajian di kelompok HTI, berguru kepada Khalid Basalamah dan belakangan—tengah akrab dengan Ustadz Abdul Shomad. 

Mengikuti jejak Teuku Wisnu, fenomena "hijrah" yang menghentakkan publik Tanah Air adalah fenomena mundurnya Cesar dari dunia hiburan. Pejoget yang dikenal dengan goyangan khasnya secara resmi menyatakan hijrah dari dunia gemerlap dan beralih mendalami Islam sesuai dengan sunnah. 

Adalah perkawinannya dengan Indadari yang disinyalir menjadi penyebab hijrahnya Cesar dari dunia keartisan. Indadari pun diketahui bersahabat akrab dengan Soraya Balfast, artis yang diketahui sebagai murid setia Ust. Abu Jibril. 

Hijrahnya kedua artis itu kemudian diikuti oleh banyak artis muda lainnya, seperti Reza Peterpan, Kartika Putri, Cacha Federica, dan masih banyak lagi. Tidak saja di kalangan artis, fenomena hijrah juga terjadi di kalangan eksekutif muda metropolitan. Mereka yang semasa kuliah dikenal sebagai anak gaul atau anak cafe dan jauh dari sentuhan Islam, ketika memasuki kehidupan yang  lebih mapan, berubah menjadi lebih "islami" dan jauh dari kesan masa lalunya. 

Jika ditelusuri sejarahnya, fenomena "hijrah" ini sebenarnya adalah pengulangan dari fenomena yang terjadi pada era 1990-an. Bahkan bisa dikatakan fenomena 1990-an lebih gegar dibandingkan fenomena yang saat ini terjadi. 

Namun, yang menjadi pertanyaan dari maraknya fenomena hijrah itu adalah kenapa kebanyakan tidak memilih NU sebagai tempat hijrahnya? 

Pertanyaan ini barangkali ada yang menyangkal dengan pernyataan bahwa di NU pun banyak publik figur yang menjadikannya sebagai "tempat hijrah". Sebut saja Giring Nidji, Naga, Tsamara Amany dan Arya Permadi. Tapi, sayangnya beberapa nama yang disebut kurang familiar di telinga awam. Ditambah lagi, mendekatnya nama-nama figur milenial yang disebut itu lebih menegaskan kepentingan politik dibandingkan ketulusan (jika bisa dikatakan begitu) di dalam berislam. 

Kecenderungan untuk menjadikan NU sebagai "tempat hijrah" tidaklah seramai tempat-tempat lain yang dijadikan sebagai "destinasi spiritual" berhijrah. 

Hipotesis ini mungkin akan dibantah dengan pernyataan, "Itu karena mereka tidak tahu pondok sebagai tempat yang tepat untuk hijrah. Andaikan mereka tahu, tentu destinasinya akan ke pondok." Atau barangkali akan ada yang membuat bantahan, "NU bukan tempat orang memahami Islam secara instan. Dengan keberadaan para santri, NU sudah cukup". 

Jawaban-jawaban seperti di atas, selain menunjukkan ketidakdewasaan di dalam menyikapi fenomena sosial, juga menunjukkan ketidakjujuran di dalam mengakui kekurangan untuk menyempurnakan langkah dakwah ke depan. 

Secara pribadi, pernyataan-pernyataan seperti di atas atau yang senada dengannya sudah bisa diduga sebelumnya. Namun bagi saya pribadi, terlalu sering membuat pembelaan malah makin menunjukkan banyaknya kekurangan, dan membuat jiwa menjadi kerdil. Ini bukan berarti di dalam hati ini tidak ada lagi cinta kepada NU. 

Kembali kepada pertanyaan "kenapa NU tidak menjadi destinasi terbaik untuk hijrah?" Jawabannya sangat banyak. Pertanyaan itu juga mengisyaratkan anehnya fenomena yang terjadi. Bukankah di NU banyak berkumpul alim ulama yang jelas otoritas keilmuannya? Bukankah juga di NU banyak kalangan kelas menengah baru yang mampu menampilkan sajian metropolis bagi para pencari kebahagiaan spiritual? Bukankah NU terbukti sebagai organisasi yang menampilkan Islam dalam gambarannya yang moderat? Bukankah...? Bukankah...? Entah berapa banyak bukankah yang bisa diajukan sebagai pertanyaan untuk menyikapi dan menjawab keanehan fenomena tersebut. 


Penulis adalah pengurus Lembaga Dakwah PBNU

Ahad 6 Mei 2018 15:0 WIB
Waras Beragama, Waras Berpolitik
Waras Beragama, Waras Berpolitik
Oleh M. Zidni Nafi’

Sepanjang peradaban manusia, relasi antara agama, politik dan kekuasan memang sudah menjadi fakta sejarah yang tidak bisa dipisahkan. Relasi tersebut terbentuk dalam beragam corak. Bisa saja agama menjadi spirit politik untuk menduduki kekuasaan, atau penguasaan politik untuk memperkuat praktik dan syiar agama, bahkan bisa juga kedok agama menjadi alat politik serta untuk melanggengkan kekuasaan.

Barangkali sulitnya memisahkan antara agama dan politik itu laksana memisahkan manis dari gula. Hal ini lantaran hampir seluruh agama-agama mempunyai nuansa ajaran yang bersifat pribadi dan publik, lalu disertai juga dengan nilai-nilainya yang universal dan kontekstual. Sehingga politik, bisa dibilang, menjadi salah satu bagian kecil dari agama yang ruang lingkupnya sangat luas.

Namun, apakah memang proses beragama dan berpolitik itu memiliki hubungan yang erat? Dan bagaimana bila agama dan politik mengalami pertentangan dalam proses pelaksanaannya?

Beragama dan Berpolitik

Dalam kajian filsafat, manusia dikategorikan sebagai homo religious dan zoon politicon. Fitrah manusia untuk beragama (bertuhan) dan naluri bekerja sama antarmanusia untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, ekspresi manusia modern dalam beragama dan berpolitik merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Tinggal kemudian apakah ekspresi kedua naluri ini bisa berjalan seirama atau tidak, sehingga pada praksisnya tidak terjadi paradoks dan kontradiksi.

Untuk konteks Indonesia sekarang misalnya, pluralitas agama merupakan proses sejarah dan identitas yang berjalan hingga dewasa ini. Lalu mereka yang beragama bisa mengekspresikan naluri berpolitik melalui organisasi atau partai politik yang dinaungi oleh sistem yang bernama demokrasi. Terkadang proses beragama ditentukan oleh kondisi dan kebijakan politik. Begitu pula sebaliknya, proses berpolitik beserta kebijakannya tidak lepas dari naluri agama yang diyakini.

Dalam perkembangannya, politik menjadi media proses pelayanan masyarakat dalam berbagai aspek melalui 'kekuasaan' yang disebut pemerintah. Sehingga, boleh dikatakan, partai politik menjadi alat utama untuk meraih kekuasaan itu. Kenyataan inilah yang melahirkan berbagai dinamika yang bisa mengatasnamakan apapun untuk berkompetisi melalui pesta demokrasi.

Sedangkan saat ini Indonesia tengah dihadapkan problem yang begitu runyam. Keberpihakan seseorang/kelompok pada partai politik yang cenderung primordial begitu kental dan fanatik. Hal ini bisa dibilang wajar, namun yang tidak wajar ketika sampai fanatik buta apalagi sampai "dalih agama" dilakukan untuk mengemas propaganda dan kampanye sehingga terkesan mendapatkan legitimasi agama. Agama lalu menjadi sebuah komoditas yang bisa 'dijual' demi meraih dukungan masyarakat.

Tidak heran bila menjelang pesta demokrasi, marak fanatisme politik. Seolah-olah partai politik itu sesakral agama serta mendewa-dewakan tokoh atau pemimpin partainya. Tidak sampai di situ, dalil agama ditafsirkan menurut kepentingan kelompok dan partainya, tempat ibadah jadi arena politisasi, orang yang berbeda partai diintimidasi, dihujat dan dibenci setengah mati, meskipun seagama dan seiman. 

Cendekiawan muslim Nurcholis Madjid atau Cak Nur mempertanyakan (1997: 134), “Jika agama tidak dapat mempengaruhi tingkah laku pemeluknya, maka apalah arti pemeluk itu?” Namun, bagi Cak Nur juga, kenyataannya ialah banyak orang yang sangat serius memeluk agamanya, tanpa peduli pada tuntutan nyata keyakinannya itu dalam amal perbuatan dan tingkah laku.

Tentu saja, cara berpolitik di Indonesia bagi Cak Nur, keterbukaan sikap bukanlah segala-galanya. Persoalan kuncinya ialah bagaimana menciptakan "kesalinghormatan" di kalangan elite bangsa, dan di kalangan seluruh rakyat, sebab demokrasi adalah mustahil tanpa hal itu.

Menjadi Umat Waras

Sejarah abad pertengahan di Eropa telah mengajarkan bagaimana Gereja dan kaum agamawan mempunyai kekuasaan penuh. Kitab suci seolah-olah tidak lagi menjadi jalan keselamatan, namun menjadi alat pembenaran. Kaum Gereja 'main mata' dengan politikus dan memonopolinya sedemikian rupa sehingga mereka satu-satu lembaga yang paling benar. Lebih jauh mereka sampai-sampai bisa menjamin masuk surga dengan memberikan tebusan tertentu. 

Umat Islam sendiri juga pernah mengalami sejarah kelam soal 'kekuasaan'. Peristiwa terbunuhnya khalifah Usman ibn Affan yang memicu perbedaan sikap dan ketegangan beberapa kelompok yang pro sahabat Ali ibn Abi Thalib, Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan pihak-pihak lainnya, yang melahirkan peperangan dan perpecahan aliran yang berimbas hingga hari ini. Tanpa bermaksud mengkritik dinamika sahabat Nabi, namun peristiwa tahkim (arbitrase) dan peristiwa lain yang menyusul, dapat menjadi pelajaran penting bagi umat Islam saat ini.

Kita merasakan sendiri kalau sudah masuk wilayah politik, segala kemungkinan bisa terjadi, entah tumbuhnya persatuan atau justru malah memicu pecah-belah yang melahirkan kehancuran. Di politik, orang waras bisa menjadi tidak waras, sebaliknya orang kurang waras dipandang sebagai orang waras. 

Makanya KH Musthofa Bisri atau Gus Mus pernah bilang, "Kalau intinya soal dukung-mendukung, maka akal sehat tidak diperlukan dan argumentasi bisa dicari-cari." Hal itu juga berimbas pada pergeseran berpikir layaknya orang waras. Yang diperdebatkan bukan lagi soal benar atau salah, tapi sikap yang ditunjukkan soal selera suka atau tidak suka (benci).

Uraian dinamika sebagaimana di atas seringkali berimbas pada perdebatan yang kurang beretika dan tidak subtansif. Bukannya adu gagasan program tapi malah berusaha saling menjatuhkan lawan melalui nyinyiran, ujaran kebencian, fitnah dan sebagainya. Seakan-akan spirit agama dalam berpolitik sudah tidak kedepankan lagi untuk memperjuangkan keadilan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. 

Oleh sebab itu, di tengah situasi pesta demokrasi seperti demikian, penting untuk mengedepankan sikap toleransi politik, apalagi bagi orang beragama yang ciri utamanya adalah berakal dan waras alias tidak gila! Meminjam semacam kaidah berpolitik ala KH Ma'ruf Amin, Lakum partaikum, wa lana partaiuna, yang artinya "bagimu partaimu, dan bagiku partaiku". Kalau kita sebagai umat mengaku waras dalam beragama, bukankah sepatutnya kita waras juga dalam berpolitik kan?


Penulis adalah santri alumnus Pesantren Qudsiyyah Kudus, penulis buku "Menjadi Islam, Menjadi Indonesia".

Sabtu 5 Mei 2018 12:30 WIB
Faktor-faktor Ekstremisme dan Upaya Menangkalnya
Faktor-faktor Ekstremisme dan Upaya Menangkalnya
Oleh Rohmatul Izad

Sebagian besar gerakan ekstremisme di Indonesia dalam dekade terakhir ini adalah berasal dari gerakan organisasi Islam trans-nasional yang melibatkan berbagai negara dalam jejaring yang luas dan strategis. Misi mereka hanya satu, ingin menampilkan dunia dan hukum-hukum sosial dengan hukum Tuhan, di tengah kemajuan modernisme yang mereka anggap mengancam dan berbahaya. 

Islam sebagai agama yang selama ini menjadi korban dari keganasan ekstremisme yang mengatasnamakan hukum Tuhan, begitu dirugikan dan banyak pandangan tentang Islam menjadi semakin sempit. Hal ini tentu saja merupakan sebuah pereduksian terhadap ajaran Islam yang begitu mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan toleransi. 

Kaum ekstremis, paling getol dalam memaknai ayat-ayat perang sebagai sebuah intrumen yang mereka anggap dapat melahirkan nilai-nilai instrumental dalam menghadapi tantangan zaman. Padahal, apa yang mereka lakukan adalah tak lebih dari kecenderungan barbarisme yang diliputi oleh rasa kebencian dan penuh dendam. 

Liberalisme dan sekularisme memang bukanlah jalan terakhir, orang-orang di zaman modern sekarang mencoba memproyeksikan seluruh potensi sistem untuk mencapai suatu kemakmuran, kemerdekaan, dan yang lebih penting adalah tercapainya hak-hak asasi manusia secara universal di mana setiap orang berhak untuk memegang prinsip sesuai dengan koridor individualisme yang dimiliki. 

Sejak negara Indonesia didirikan, para funding father telah sepakat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berbasis pada demokrasi. Dalam Pancasila sila pertama disebutkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sila ini mengindikasikan bahwa Indonesia tidak akan pernah berdiri atas nama agama tertentu, semua agama (yang telah diresmikan) dapat hidup subur dan berdampingan satu sama lain. 

Kita telah sepakat, bahkan sejak negara ini berdiri, bahwa Islam tidak akan pernah menjadi dasar negara, arti filosofis yang paling mendasar dari sila pertama adalah bahwa negara dan Pancasila sebagai ideologi, menjamin rakyatnya untuk beragama, berkeyakinan dan memiliki prinsip yang teguh terhadap nilai-nilai transendental. Nilai-nilai inilah yang kemudian menciptakan suasana harmoni, kesejukan dan kedamaian bagi sesama. 

Sikap toleran sebenarnya telah mengakar kuat dalam psikologi bangsa Indonesia, gerakan ekstremisme trans-nasional hanyalah bentuk dari kegagalan cara berfikir dalam beragama yang justru akan merusak agama dari dalam. 

Kita bisa melihat beberapa kasus pengeboman di Indonesia dalam dua dekade terakhir yang dilakukan oleh kelompok Islam tertentu, cara beragama mereka tidak khas Indonesia, mereka tidak memiliki sikap nasionalisme dan cinta tanah air, mereka hanya berpikir bahwa sesuatu yang tidak “Islami” layak untuk dibumi hanguskan. 

Meski begitu, perlu disadari bahwa gerakan ekstremisme di Indonesia sebenarnya telah tumbuh begitu subur, seperti pepatah “hilang satu tumbuh seribu” dan “patah tumbuh hilang berganti”. Penumpasan terhadap gerakan ekstremisme tidak lantas membuatnya hilang begitu saja, ia seringkali muncul lagi secara tidak terduga, cepat dan pemerintah melalui aparatusnya sering kecolongan dalam menelusuri embrio-embrio baru dari kelahiran ekstremisme ini. 

Dapat dipahami bahwa sebenarnya gerakan ekstemisme ini tidak bisa dibayangkan sebagai suatu tindak kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh kelompok atau pelaku tertentu. Ekstremisme lebih merupakan sebuah gerakan ideologis, sebentuk keyakinan terhadap nalar ketuhanan yang diproyeksikan untuk merupah semua tatanan menjadi sejalan dengan kehendak Tuhan. Sebagai ideologi, ekstremisme lebih tepat disebut sebagai sistem, sebuah sistem yang datang dari langit. 

Mereka menolak misalnya, seluruh sistem partikular yang lahir di bumi. Itu artinya bahwa hukum positif, sekularisme, demokrasi, dan modernisme yang lahir dari pergolakan umat manusia sepanjang sejarah dan menemukan momentum puncaknya di era kontemporer ini, oleh kelompok ekstremis dianggap menyalahi kodrat Ilahi. Dengan demikian, sistem ideologis gerakan ekstremisme ini begitu sulit untuk ditumpas.

Mengapa Ekstremisme Muncul?

Jika ditelusuri secara historis, hubungan antara agama dan kekerasan memang begitu dekat. Bahkan bisa dikatakan bahwa usia jenis ekstremisme ini juga seumuran dengan agama itu sendiri. Begitu banyak darah mengalir akibat perang atas nama agama, ini sesungguhnya terjadi hampir di semua agama di dunia. Namun demikian, sejauh ini, Islam yang paling dianggap dekat dengan aksi-aksi kekerasan atas nama agama. 

Dalam konteks gerakan ekstremisme Islam, sebenarnya ada beberapa teori yang dapat menjelaskan; pertama, kegagalan umat Islam dalam menghadapi arus modenisme yang dianggap banyak menyudutkan umat Islam. Dalam konteks ini, mereka banyak menentang modernisme dengan seluruh sistem yang ada di dalamnya, dengan mencari dasar-dasar agama melalui dalil yang baku, dan bentuk pencarian yang paling radikal tertuju pada arus ekstremisme atau kekerasan. 

Kedua, kecenderungan gerakan ekstremisme ini berdasar pada solidaritas atas sesama umat Islam. Seperti tragedi yang menimpa umat Islam di Palestina, Irak dan banyak negara di Timur Tengah yang dianggap menjadi korban dari kebijakan salah kaprah Amerika dan Zionis Israel. Dalam konteks ini, paling tidak, gerakan mereka diproyeksikan untuk menetang seluruh kekuasaan politik ketika Islam sebagai umat dan negara telah terancam dari luar. 

Ketiga, mereka menganggap bahwa hanya hukum Tuhan yang layak dan tepat untuk menerapkan seluruh sistem yang ada di muka bumi ini. Mereka mendirikan organisasi dan kekuatan politik berbasis Islam untuk menyatukan ide-ide keislaman dan menolak seluruh sistem yang tidak Islami. Dalam konteks ini, mereka percaya bahwa jika Islam tidak membangun kekuatan politik, maka Islam bisa kapan saja hancur, baik dari dalam atau dari luar. 

Keempat, dalam konteks Indonesia, gerakan ekstremis ini sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah atas banyaknya fenomena ketidakadilan, ketimpangan sosial dan korupsi yang begitu akut. Mereka percaya bahwa dengan menerapkan sistem syari’at Islam, Indonesia akan terselamatkan dari kondisi-kondisi akut ini. 

Namun demikian, karena cara beragama mereka begitu sempit dan tidak bisa melihat betapa beragam dan pluralnya masyarakat di Indoensia, pada akhirnya mereka justru terjebak pada problem epistemologis, khususnya dalam menghadapi kompleksitas masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Usaha Penangkalan

Islam sebagai agama yang dipercaya dapat merumuskan nilai-nilai instrumental dalam menghadapai tatangan zaman, tidak begitu saja dapat diterapkan sebagai sebuah sistem negara. 

Memang harus diakui bahwa sistem demokrasi di Indonesia sekarang ini belumlah mapan atau sempurna, ada banyak hal yang perlu diperbaiki, namun demikian bukan berarti penggantian sistem negara menjadi keharusan, kita sebenarnya tidak memiliki cara lain selain demokrasi ini, mengingat kultur bangsa ini sangat dekat dengan nilai-nilai demokrasi. 

Sikap toleransi dan pluralis sebagai kepanjangan dari demokrasi tersebut, juga telah tertanam kuat di tubuh bangsa Indonesia. Jika dilihat para taraf jangka panjang, nampaknya demokasi inilah yang dapat membahwa bangsa ini pada cita-cita luhurnya, yakni kesejahteraan dan kemerdekaan bagi sesama. Ini adalah cita-cita bersama yang harus dipelihara dan diwujudkan tidak atas nama golongan dan agama tertentu, tetapi atas nama kemanusiaan dan atas nama keindonesiaan. 

Penanggulangan terharap gerakan ekstremisme ini memang tidak mudah dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Kekuatan ideologis, haruslah dilawan dengan kekuatan ideologis. Pancasila sebagai ideologi paripurna yang dapat menyatukan seluruh keragaman dan perbedaan haruslah menjadi gerda depan bagi ternamanya nilai-nilai nasionalisme yang kuat. 

Tidaklah cukup jika menumpas gerakan ekstremisme ini hanya dengan membunuh atau menumpasnya dengan cara-cara menghilangkan atau membungihanguskan, karena mereka akan terus hidup dan ini lagi-lagi bukan soal pelaku siapa dan di mana. 

Jadi kekuatan ideologis seperti Pancasila haruslah lebih dikedepankan. Pemerintah sebagai otoritas tertinggi yang memiliki tanggungjawab dalam stabilitas negara, harus benar-benar bisa memastikan rakyatnya tidak terjerumus dalam ekstremisme. Seringkali gerakan ini tumbuh subur di lingkungan pendidikan dan tempat-tempat ibadah serta majelis Ilmu. 

Para perekrutnya biasanya mencari anak-anak muda yang masih pada taraf pencarian terhadap jati diri, itulah kenapa lembaga pendidikan dan tempat ibadah begitu subur menjadi tempat perekrutan.

Pemerintah juga harus terus sigap terhadap seluruh kondisi yang ada, misalnya, lebih melakukan penjagaan ketat terhadap universitas, masjid, dan tentu saja setiap figur publik seperti dai-dai harus dipastikan bahwa pemahaman mereka tidak keluar dari koridor nasionalisme. 


Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Filsafat UGM Yogyakarta. 

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG