IMG-LOGO
Nasional

Shalat Tarawih di Monas untuk Persatuan, Perlukah?

Sabtu 19 Mei 2018 14:30 WIB
Bagikan:
Shalat Tarawih di Monas untuk Persatuan, Perlukah?
Foto: merdeka.com/imam buhori
Jakarta, NU Online
Rencananya Pemrov DKI Jakarta akan menggelar shalat tarawih pada Sabtu (26/5) nanti. Pemrov DKI Jakarta melalui Wakil Gubernur Sandiaga Uno berharap shalat tarawih di Monas bisa menjadi sarana untuk mempersatukan warga. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dijadwalkan akan menghadiri acara tersebut.

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis meragukan apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta itu. Baginya, sebaik-baiknya shalat itu dilaksanakan di masjid, bukan di lapangan apalagi di Monas. Bahkan, Nabi Muhammad pun shalat dan i’tikaf di masjid. 

“Saya kok ragu ya kalau alasannya tarawih di Monas untuk persatuan. Logikanya apa ya? Bukankah Masjid Istiqlal yang megah itu simbol kemerdekaan, kesatuan dan ketakwaan,” kata Kiai Cholil kepada NU Online, Sabtu (19/5).

Pengasuh Pesantren Cendekia Amanah Depok ini menegaskan, sebagai shalat malam maka sebaiknya shalat tarawih dilaksanakan di masjid atau secara sembunyi-sembunyi. Jangan sampai ibadah mahdhah (ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah) menjadi alat komunikasi yang memunculkan riya atau pamer.   

“Makanya Nabi saw. hanya beberapa kali shalat tarawih bersama sahabat di masjid. Kalau shalat di Monas karena persatuan sama sekali tak ada logika agamanya dan kebangsaannya. pikirkan yang mau disatukan itu komunitas yang mana?,” terangnya.

Dia berharap, acara shalat tarawih di Monas tidak jadi dilaksanakan mengingat masih ada Masjid Istiqlal di samping Monas yang begitu besar, bisa menampung puluhan ribu jamaah. Baginya,  

“Cukuplah seperti maulid dan syiar keagamaan saja yg di lapangan. Tapi shalat di lapangan sepertinya kurang elok sementara masih ada masjid besar sebelahnya yang bisa menampungnya,” tutupnya. (Muchlishon)
Bagikan:
Sabtu 19 Mei 2018 23:15 WIB
Menpora Pastikan Semua Tamu Peserta Asian Para Games Tak Terpangaruh Aksi Terorisme
Menpora Pastikan Semua Tamu Peserta Asian Para Games Tak Terpangaruh Aksi Terorisme
Menpora Imam Nahrawi
Jakarta, NU Online
Menpora Imam Nahrawi dan Ketum INAPGOC Raja Sapta Oktohari memastikan koordinasi terhadap pihak terkait dalam menyikapi isu-isu keamanan berjalan maksimal. Hal tersebut disampaikan saat jumpa pers usai Rapat Pleno Panitia Nasional INAPGOC, di Ballroom Birawa, Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (19/5) malam.

Terkait adanya beberapa rentetan terorisme di beberapa kota di Indonesia, pemerintah dan INAPGOC terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga memastikan bahwa Asian Para Games sebagai "Inspiring Spirit and Energy of Asia" tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

"Tugas INAPGOC adalah memastikan bahwa pelaksanaan Asian Para Games tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kami punya deputi yang mengurus keamanan, mereka akan berkoordinasi terus dengan pihak terkait dengan TNi-Polri agar semua berjalan dengan baik, aman, dan nyaman," ucap Ketua INAPGOC Raja Sapta Oktohari. 

Menpora juga menguatkan bahwa, sebagai tuan rumah dimana akan hadir tamu-tamu asing dari 43 negara sudah barang tentu standar pengamanan negara diberlakukan. Meskipun ada isu-isu terorisme yang saat ini begitu memprihatinkan, tidak perlu khawatir karena aparat keamanan akan bekerja sekuat tenaga dan terus-menerus untuk menciptakan rasa aman ditengah masyarakat apalagi dikancah perhelatan besar Asian Games dan Asian Para Games. 

"Kita prihatin dengan isu-isu terorisme yang saat ini terjadi tetapi percayalah bahwa untuk menjadi tuan rumah dimana ada 43 negara pasti standar pengamanan negara diterapkan. Kita pastikan bahwa kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, semua tamu akan merasa aman, nyaman, dan tenteram," tegas Menpora. 

Hadir saat jumpa pers, Ketua NPC Senny Marbun, Devisi Humas dan Media INAPGOC Farhan dan Tina Talisa, serta maskot INAPGOC "MoMo". (Red-Zunus)
Sabtu 19 Mei 2018 19:45 WIB
Menaker Jelaskan Sistem Pemagangan Sistematis
Menaker Jelaskan Sistem Pemagangan Sistematis
Riau, NU Online
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membentuk sistem pemagangan yang terstruktur, sistematis, dan massif guna menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan kompeten. Melalui sistem pemagangan yang baik, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri tidak ingin lagi ada peserta magang yang hanya disuruh bikin kopi dan foto copy ketika mengikuti program pemagangan di perusahaan.

"Salah-satu cara menciptakan SDM terampil adalah melalui pemagangan.Tapi pemagangannya ini bukan rekrutmen buruh murah. Jadi pemagangan yang benar-benar sistematis," kata Menaker Hanif saat sahur bersama pengusaha Apindo DPP Riau, Sabtu (19/5).

Menaker Hanif mengatakan, contoh bagus sistem pemagangan di sektor otomotif ada di Toyota. Di sana sistem pemagangannya yang baik. Dari segi biaya lebih efisien dibanding merekrut fresh graduate tapi dari sisi pengembangan skill jauh lebih cepat. "Anak-anak menjadi memiliki skill luar biasa karena mereka menjalani pemagangan yang benar bukan hanya sekedar disuruh bikin kopi dan foto copy," ungkap Menaker Hanif. 

Menaker Hanif mengatakan ke depan makin banyak tantangan di bidang ketenagakerjaan. Bukan hanya soal hubungan industrialnya, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah soal pekerja skill yang jumlahnya sangat sedikit.  "Ini terjadi karena dari sisi pendidikan angkatan kerja kita sekitar enam puluh persen masih lulusan SD-SMP. Oleh karena itu saya minta tolong kepada teman-teman Apindo untuk bersama-sama pemerintah menggenjot peningkatan skill," tutur Menaker Hanif. 

Pemerintah pusat saat ini sudah memiliki Komite Vokasi Nasional yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah (Kemnaker), pengusaha (Kadin dan Apindo), dan perguruan tinggi. Menaker Hanif berharap konsep pemagangan yang ada di pusat bisa diadopsi di daerah.

"Jika ini bisa dikembangkan di daerah, kita juga bisa buat skema-skema pemagangan di sini. Sektor industrinya apa saja. Mungkin pariwisata, perhotelan, atau perkebunan tapi pola dan sistemnya harus jelas. Kalau kita tidak melakukan ini akan sulit mendapatkan tenaga kerja skill di masa depan," papar Menaker Hanif. 

Menaker Hanif mengambil contoh kasus di Morowali. Untuk mencari pekerja yang memiliki skill mengendarai mobil truk saja sangat sulit.  "Seribu lima ratus lowongan untuk supir dam truk dibuka di Morowali. Syaratnya hanya satu, memiliki SIM B2. Yang daftar berapa? Hanya delapan orang. Akhirnya diturunkan dari B2 ke B1. Tetap saja tidak nambah. Akhirnya diturunkan lagi menjadi SIM A. Hasilnya nambah-nya tidak banyak. Sampai akhirnya tidak perlu syarat SIM. Tapi setelah dites gak bisa juga. Ini gimana?" ujar Menaker Hanif. 

Untuk itu Menaker Hanif sekali lagi meminta bantuan kepada Apindo untuk bersama dengan Pemerintah menggenjot pemagangan.  "Presiden Jokowi sudah memberikan tambahan anggaran ke Kemanker sebanyak 3,1 triliun khusus untuk program pelatihan. Jadi ini untuk membantu penyediaan tenaga kerja skill. Investasi pemerintah ditambah magang tentu akan baik," ungkap Menaker Hanif. 

Kemnaker bersama Kementerian Perindustrian juga sedang mengusulkan pemberian insentif kepada dunia usaha yang ikut investasi SDM. "Ini dilakukan dalam rangka mendorong perusahaan untuk semakin berminat investasi SDM," kata Menaker Hanif. (Red: Kendi Setiawan)
Sabtu 19 Mei 2018 19:15 WIB
Kemnaker Tingkatkan Daya Saing Santri
Kemnaker Tingkatkan Daya Saing Santri
Riau, NU Online
Pemerintah terus memberikan bantuan kepada pesantren-pesantren agar para santri dan alumninya bisa diterima pasar kerja atau bisa mengembangkan wirausaha. Salah satu yang disediakan adalah kemudahan akses untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan vokasi bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK).

Pemerintah menyiapkan program-program pelatihan berbasis kejuruan. Ada delapan puluh kejuruan yang juga bisa diakses oleh alumni-alumni pesantren maupun para santri. "Termasuk kita juga bantu dengan fasilitas pelatihan di dalam pesantren sehingga santri-santri sebelum lulus bisa dilatih mengembangkan skill tertentu seperti IT, otomotif atau keterampilan yang lain," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri saat meninjau Pondok Pesantren Kunto Darussalam di Kabupaten Kampar Kiri, Riau, Sabtu (19/5).

Menaker Hanif mengatakan, sesungguhnya jika bicara komitmen pemerintah melalui politik anggaran sudah cukup besar anggaran-anggaran yang dialokasikan kepada pesantren.  "Bahkan sekarang LPDP (Lembaga Pengembangan Dana Pendidikan) itu juga diberikan porsi untuk santri-santri apabila mau belajar di dalam maupun di luar negeri. Mulai S1 hingga S3," ujarnya.

Akses kewirausahaan-kewirausahaan santri juga sudah dibuka di berbagai kementerian. Hanya saja Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi terhadap program-program itu. "Sehingga masyarakat dan pesantren tahu ada program pemerintah yang bisa diakses untuk meningkatkan kualitas dan daya saing santri," tutur Menaker Hanif. 

Kementerian Ketenagakerjaan bisa membantu melalui penyediaan fasilitas-fasilitas pelatihan untuk para santri seperti alat-alat IT. "Kita juga akan dorong kementerian yang lain agar mereka bisa melihat keadaan pesantren dan bisa membantu pesantren mengembangkan sarana maupun prasarana agar santri santri dapat belajar secara lebih baik," ungkap Menaker Hanif. (Red: Kendi Setiawan)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG