IMG-LOGO
Internasional

Argentina Batalkan Laga Uji Coba dengan Israel

Rabu 6 Juni 2018 19:0 WIB
Bagikan:
Argentina Batalkan Laga Uji Coba dengan Israel
Foto: Twitter @TimesofIsrael
Yerusalem, NU Online
Tim nasional sepak bola Argentina resmi membatalkan laga persahabatan dengan timnas Israel. Rencananya, laga uji coba Argentina dan Israel akan digelar di Stadion Teddy Yerusalem pada Sabtu (9/6) nanti.

Stadion tersebut dulunya adalah wilayah perkampungan Palestina. Israel lalu merampas dan menghancurkan pemukiman Palestina itu pada 1948, sebelum akhirnya membangun stadion Teddy di atasnya. 

Dilaporkan salah satu situs Argentina, Minutouno, Selasa (5/6), Pembatalan ini dilakukan menyusul banyak kritik dan protes dari banyak pihak, terutama dari persatuan sepak bola Palestina (PFA). Bahkan, pimpinan PFA Jibril Rajoub menyeru kepada fans untuk membakar foto dan jersey Lionel Messi jika Argentina tetap bermain melawan Israel. 

Salah seorang pemain timnas Argentina Gonzalo Higuain mengatakan, langkah yang diambil persatuan sepak bola Argentina (AFA), yaitu membatalkan laga uji coba dengan Israel, adalah sebuah langkah yang tepat.

“Kami anggap tidak pergi ke sana merupakan langkah tepat,” kata penyerang Juventus itu kepada ESPN.

Ketua persatuan sepak bola Palestina (PFA) Jibril Rajoub menyebut, laga persahabatan tersebut digelar untuk merayakan berdirinya negara Israel. Oleh karenanya, dia sangat menentang keras laga uji tersebut karena bernuansa politis.

“Seperti yang banyak diliput di media Argentina, pertandingan itu sekarang dimainkan untuk merayakan 70 tahun berdirinya Israel,” kata Rajoub. 

Tercatat, timnas Argentina telah melakukan empat kunjungan pra-Piala Dunia sebelumnya ke Israel sejak 1986. (Red: Muchlishon)
Bagikan:
Rabu 6 Juni 2018 4:30 WIB
Indonesia Perjuangkan Jaminan Hak Pelaut Korban Bajak
Indonesia Perjuangkan Jaminan Hak Pelaut Korban Bajak
Jenewa, NU Online
Indonesia secara tegas mendukung pengesahan amandemen Konvensi Pekerja Maritim (Maritime Labour Convention/MLC) yang mengatur jaminan hak-hak keuangan bagi pelaut yang menjadi korban sandera bajak laut, atau perampokan di laut. 

Hal tersebut disampaikan oleh Menaker RI, Hanif Dhakiri, usai proses pemungutan suara pengesahan amandemen MLC yang berlangsung di sela-sela sesi International Labour Conference (ILC) di Jenewa, Swiss (5/6).

“Melalui amandemen MLC ini maka perjanjian kerja antara pelaut dan pemilik kapal tidak berhenti atau tidak dapat dihentikan pada saat pelaut mengalami penyanderaan oleh bajak laut. Dengan demikian, upah dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam perjanjian kerja tetap dibayarkan,” kata Menteri Hanif.

Dijelaskan Menaker, amandemen juga memuat jaminan repatrisasi bagi pelaut yang menjadi korban penyanderaan bajak laut atau perampokan di laut. Namun demikian, hak repatriasi tersebut akan hilang apabila pelaut tidak mengajukan klaim dalam durasi waktu tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan nasional atau Perjanjian Kerja Bersama.
 
Meskipun sejauh ini jumlah pelaut Indonesia yang menjadi korban penyanderaan bajak laut relatif kecil, namun amandemen MLC sangat penting, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penyedia terbesar pelaut di dunia. Apalagi panjut Menteri Hanif, selama ini, mekanisme repatriasi MLC hanya sebatas pada repatriasi normal, bukan dalam situasi pelaut menjadi korban penyanderaan bajak laut.

Duta Besar Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, Hasan Kleib menjelaskan, amandemen MLC merupakan usulan kelompok pelaut dan hasil negosiasi wakil pemerintah negara-negara yang telah meratifikasi MLC, termasuk Indonesia, dengan wakil kelompok pelaut dan pemilik kapal yang tergabung dalam Special Tripartite Committee (STC) MLC yang berlangsung di Kantor ILO Jenewa, Swiss, pada tanggal 23-27 April 2018.

Elemen-elemen dalam amandemen merupakan hasil kompromi ketiga pihak guna memastikan amandemen tersebut tidak memberikan beban tambahan baik bagi pemilik kapal, maupun pemerintah” jelas Duta Besar Hasan Kleib, Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa.
 
Sejauh ini MLC telah mengalami dua kali amandemen. Amandemen MLC pada tahun 2014 mengatur mengenai jaminan keuangan  bagi pelaut yang mengalami penelantaran serta kompensasi bagi pelaut yang meninggal dan mengalami cacat jangka panjang karena sakit, cedera, dan kecelakaan. Sementara amandemen MLC pada tahun 2016 mengatur mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan serta pencegahan kecelakaan guna menghapuskan pelecehan dan perundungan (bullying) di kapal.  
 
Indonesia telah meratifikasi MLC melalui UU no.15 tahun 2016 yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Oktober 2016. Menaker RI kemudian secara resmi menyampaikan instrument ratifikasi MLC kepada Direktur Jenderal ILO pada tanggal 12 Juni 2017. (Red: Kendi Setiawan)


Biro Humas Kemnaker

Selasa 5 Juni 2018 20:27 WIB
Brunei-Indonesia Perbaiki Kerja Sama Penempatan Pekerja Migran
Brunei-Indonesia Perbaiki Kerja Sama Penempatan Pekerja Migran
TKI di Brunei (foto: okezone)
Swiss, NU Online
Brunei Darussalam dan Indonesia sepakat memperbaharui nota kerja sama (MoU) terkait penempatan pekerja migran Indonesia di Brunei. Kesepakatan kedua negara disampaikan dalam pertemuan bilateral kedua negara di sela-sela forum sidang ILO di Jenewa, Swiss, Selasa (5/6).

Pertemuan merupakan tindak lanjut pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah tersebut diwakili oleh Menteri Tenaga Kerja RI M Hanif Dhakiri dengan Minister of Home Affairs Brunei Darussalam, Haji Awang Abu Bakar Bin Haji Apong.

“Kami segera memperbarui nota kerjasama dengan Indonesia terkait pelerja migran Indonesia di Brunei,” kata Haji Awang. 

Menurutnya keberadaan ribuan pekerja migran Indonesia di Brunei sangat membantu keberlangsungan ekonomi Brunei. “Segera setelah lebaran, kami berharap nota kesepakat sudah ditandatangani”.

Menteri Hanif menyambut baik komitmen Brunei. Karena Indonesia mempunyai Undang-Undang baru terkait pekerja migran yang menyebutkan bahwa penempatan pekerja migran Indonesia di suatu negara harus didasari MoU.

Dalam kesempatan tersebut, Menaker juga mengapresiasi pemerintah Brunei terkait relasi ketenegakaerjaan dengan pekerja migran Indonesia yang relatif kondusif. Menaker juga meminta Brunei terus meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, khususnya terkait jaminan sosial. Penghuna pekerja migran Indonesia harus memberikan jaminan sosial.

Atas permintaan tersebut, Haji Awang juga menyatakan bahwa Brunei memiliki regulasi baru terkait jaminan sosial baginpekerja migran. “Pengguna pekerja migran yang tak melengkapi dengan jaminan sosial, makantak akan mendapatkan izin dari imigrasi,” jelasnya.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto yang turut dalam pertemuan tersebut meminta kerja sama dengan Brunei terkait jaminan sosial bagi pekerja migran di kedua negara.  “Kerja sama dimaksud akan mempermudah pekerja migran dalam mengiur maupun menggunakan manfaat di kedua negara, baik untuk pekerja migran Indonesia maupun Brunei." (Red: Kendi Setiawan)
Selasa 5 Juni 2018 18:0 WIB
Hari Bersejarah, Saudi Terbitkan SIM untuk Perempuan
Hari Bersejarah, Saudi Terbitkan SIM untuk Perempuan
Foto: AP
Riyadh, NU Online
Kerajaan Arab Saudi merupakan satu-satunya negara yang melarang perempuan untuk mengemudi mobil. Larangan ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Hingga akhirnya, Senin (4/6), Otoritas Arab Saudi mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM)  bagi perempuan. 

Sepuluh perempuan itu mendapatkan SIM Saudi setelah menukarkan SIM internasionalnya di Departemen Lalu Lintas Umum di beberapa kota di Saudi. Meski demikian, mereka yang sudah memiliki SIM internasional harus melewati ujian mengemudi untuk mendapatkan SIM Saudi.  

Pada pekan selanjutnya, ada sekitar dua ribu perempuan Saudi yang akan mendapatkan SIM, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Kerajaan Saudi, SPA.

Hal ini menyusul kebijakan Kerajaan yang ditandatangani Raja Salman pada September 2017 yang menyatakan bahwa perempuan Saudi akan diizinkan mengemudi “sesuai dengan hukum Islam” per 24 Juni 2018. 

Sekolah mengemudi

Kebijakan perempuan boleh mengemudi diiringi dengan menjamurnya sekolah mengemudi bagi perempuan. Setidaknya ada lima universitas Saudi yang meluncurkan sekolah mengemudi bagi perempuan, yaitu Universitas Princess Nourah Bint Abdulrahman di Riyadh, Universitas King Abdul Aziz di Jeddah, Universitas Tabuk, Universitas Taif dan Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud.

Sekolah mengemudi di Universitas Princess Nourah Bint Abdulrahman merupakan sekolah mengemudi pertama di ibu kota. Sekolah mengemudi ini berdiri atas kerjasa Kerajaan Saudi dengan Emirates Driving Institute di Dubai.

Putra Mahkota Mouhammed bin Salman (32) dipandang sebagai “aktor” di balik pencabutan larangan itu. Semua itu tidak lepas dari Visi 2030 Saudi yang dicanangkannya. Ia berusaha untuk meningkatkan ekonomi kerajaan di luar sektor minyak. Salah satunya dengan meningkatkan peran perempuan dalam dunia kerja, termasuk mengeluarkan SIM bagi mereka. (Red: Muchlishon) 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG