IMG-LOGO
Opini

Idul Fitri dan Tafsir Kemanusiaan

Kamis 21 Juni 2018 11:0 WIB
Bagikan:
Idul Fitri dan Tafsir Kemanusiaan
Oleh: Moh Wasik 

Muslim Indonesia serentak menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 H pada hari Jumat (15/6). Pengakuan Hari Raya Idul Fitri ini tidak hanya secara de facto dari masyarakat yang melihat bulan secara langsung. Hari Raya Idul Fitri ini mendapat legitimasi secara de jure setelah diputuskan dan ditetapkan oleh Kementerian Agama RI melalui kesepakatan sidang isbat yang dibuat berdasarkan dua hal meliputi perhitungan hisab dan metode rukyat berdasarkan tim yang melakukan pengamatan.

Dari seluruh pelosok negeri baik perkotaan sampai di kampung halaman di lereng gunung yang berselendang awan,  semuanya memberikan apresiasitif yang tinggi. Dengan berbagi macam kegiatan: takbir keliling,  konvoi obor dan kegiatan lainya, semata-mata sebagai manifestasi ungkapan rasa senang, bahagia menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri.  Sebagian ada yang menyebutnya hari kemenangan karena telah menang melawan nafsu selama bulan Ramadhan, hari maaf-maafan kerena pada hari ini satu sama lain saling berjabat tangan memaafkan segala khilaf dan salah. Dalam bahasa Jawa disebut lebaran, dan saya sendiri menyebutnya dengan hari lahir kemanusiaan (brithday of humanity).

Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu dari hari-hari besar Islam yang setiap tahun menjadi ritual keagamaan. Hari raya ini adalah kulminasi dan klimaks dari pelaksanaan ibadah puasa (Ramadhan). Idul Fitri memiliki makna yang berbanding lurus dengan orientasi terwujudnya kewajiban berpuasa itu sendiri yaitu manusia yang bertakwa. Yakni pribadi  yang bertauhid baik tauhid pribadi terlebih bertauhid sosial.

Dalam literatur Al-Qur'an, puncak kemenangan ini hanya milik orang-orang yang bertakwa. Yakni orang-orang yang mencintai Tuhan, mencintai dirinya, mencintai manusia dan kemanusiaan, mencintai tanah airnya, budaya, suku, ras dan perbedaan dengan tulus dan sepenuh hati serta menebar rahmat bagi seluruh manusia dan alam. 

Sebuah kewajiban dan menjadi salah satu pilar islam serte esensi beragama adalah zakat. Zakat merupakan instrumen untuk membantu perekonomian rakyat miskin. Dan ritual spritual keagamaan zakat ini tentu bergandengan dengan shalat Hari Raya Idul Fitri ini. Kita lihat dalam Al-Qur'an perintah kewajiban shalat rata-rata bersamaa satu ayat dengan perintah menunaikan zakat. Artinya tauhid untuk memperbagus pribadi seperti shalat harus sebanding dengan tauhid sosial--peduli dengan keadaan perekonomian masyarakat sekitar kita.

Zakat adalah sumber dana non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi. Tentu pengelolaan zakat umat Islam dapat membantu tugas negara untuk menyejahterakan kehidupan rakyat sesuai amanat konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kemiskinan masih menjadi problem klasik yang belum terselesaikan di Indonesia saat ini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik  (BPS) pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen).

(Baca: Meneguhkan Kebinekaan di Masa Penuh Hujatan)

Abu Hanifah, Asy-Syafi’i dan Ahmad menyunahkan untuk diakhirkan waktu shalat Idul Fitri dan disegerakan waktu Idul Adha. Hikmahnya, dengan melambatkan shalat Idul Fitri maka semakin meluas waktu yang disunahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan dengan menyegerakan shalat Idul Adha maka semakin luas waktu untuk menyembelih dan tidak memberatkan manusia untuk menahan dari makan sehingga memakan hasil kurban mereka.

Sikap beragama yang baik adalah manakala seorang  manusia memanusiakan manusia. Pada level yang tinggi membuat orang lain bahagia sebagai puncak kebaikan beragama itu sendiri. Maka kemudian timbul pertanyaan apabila ada orang yang beragama justeru menyusahkan orang lain. Padahal sejatinya teks agama tercipta untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia. 

Di sinilah nilai transendensi universalitas zakat-Idul Fitri. Di tengah menikmati kebahagiaan Hari Raya Idul Fitri ini tidak hanya golongan konglomerat, kaum borjuis, para penguasa dan orang-orang kaya saja; melainkan kebahagiaan itu juga sama-sama dinikmati kalangan pupolis, duafa dan fakir-miskin.

Di hari kemanusiaan ini kita disunahkan memperbanyak membaca kalimat takbir.  Bahkan dalam shalat Idul Fitri selain takbiratul ihram disunahkan takbir pada rakaat pertama sebanyak tujuh kali dan rakaat kedua lima kali takbir. Tidak berhenti di sini, khutbah shalat idul Fitri disunahkan dimuali dengan kalimat takbir, pada khutbah pertama sebanyak sembilan kali kalimat takbir dan khutbah kedua tujuh kali. 

(Baca: Ketupat Idul Fitri, Ketupat Kebangsaan)
Apa makna yang terkandung dalam ibadaha ini sehingga kalimat takbir harus diulang-ulang seperti itu? Bukankah kita satu bulan Ramadhan pada shalat terawih sudah mengulang-ulang kalimat takbir pada setiap rakaatnya? Seperti yang kita pahami takbir yakni mengagungkan kebesaran Allah bahwa Allah Maha Besar, sedangkan selain Allah adalah kecil (tidak berdaya, penuh dengan kekurangan).

Muslim yang secara hakikat memahami makna takbir, akan menjadi Muslim tawadlu dan santun. Ketika seseorang mengucapkan takbir maka ia harus ‘mengubur dalam-dalam’ dirinya yang merasa hebat, paling benar dan suci, serta merasa kebenaran ada pada pihaknya. Jangan sampai lisan mengucapkan, takbir tapi masih mempertuhankan dan metakbirkan egonya.  Ego semestinya sudah terbakar oleh pembakar spritual Ramadhan selama satu bulan total.

Maka Muslim yang mengucap takbir, sejatinya dia akan merunduk dan merendahkan dirinya, mengakui kelemahan dirinya di depan kemahabesaran Allah. Muslim mengucapkan takbir muncul dalam dirinya sifat merangkul semua makhluk ciptaan Allah. Muslim yang bertakbir sadar bukan manusia yang menentukan nasib sesama manusia, tapi hanya Allah dan kita sesama manusia sama tidak ada atribusi miskin-kaya, penindas-tertindas, borjuis-proletar, elitis-populis. Dengan demikian kalimat takbir ini akan menghapus sifat dominasi manusia dengan manusia.

Harus kita akui pandangan Karl Marx bahwa sejarah manusia merupakan sejarah pertarungan antarkelas. Kalimat kebesaran takbir ini akan menguburkan sifat eksploitasi manusia atas manusia,  karena sampai kapan pun tidak bisa dibenarkan eksploitasi manusia oleh manusia atas alasan apa pun, baik kapitalisme, fasisme, kolonialisme, imperialisme, radikalisme, terorisme dan autentikasi sakralitas agama. 

Di dalam konteks ini, Islam lebih dipahami sebagai sebuah pandangan dunia komprehensif. Sebuah rencana untuk merealisasikan potensi manusia sepenuhnya, baik secara perorangan maupun secara kolektif, dan untuk tujuan mahluk manusia keseluruhan. Dengan pemahaman luas dalam arti memaknai sebagai hari lahir mewujudkan kemanusiaan, maka dapat dipastikan akan memancarkan bertambahnya kekuatan iman.

Melalui instrumen Idul Fitri ada usaha untuk senantiasa meng-up grad ketakwaannya, bukan memperbaharui pakaian dan aksesoris semata. Dalam dunia pesantren dijumpai dengan ungkapan Laysa al- 'id liman labisal jadid. Wa lakinnal ‘id liman tha'athuhu tazid. Wa lays al- 'id liman tajmal al-libas wa al-markub. Innamal 'id liman gufirat lahu al-dzunub. Idul Fitri bukan milik mereka yang berpakaian baru. Namun, milik mereka yang ketaatannya meningkat. Bukan juga milik mereka yang membaguskan busana dan kendaraan,tetapi ia milik orang yang dosa-dosanya diampuni.

(Baca: Diperlukan Banyak Sosok yang Mampu Implementasikan Gagasan Gus Dur)
Idul Fitri bukanlah panggung memamerkan baju, perhiasan dan atribusi jabatan pribadi. Idul Fitri adalah media dan momentum semakin berkualitasnya iman dan ketakwaan kepada Allah. Lewat Idul Fitri mampu menebarkan cahaya Cinta pada manusia, tidak mencaci,  tidak membunuh kemanusiaan dan mengganggu stabilitas nasional seperti tindakan terorisme akhir-akhir ini.

Lewat Idul Fitri juga  tidak memutus pendidikan anak bangsa, atau masyarakat menderita akibat tindakan korupsi yang tidak kunjung selasai bahkan beberapa kasus sengaja dihilangkan. Idul Fitri artinya lahir kembali sebagai manusia menuju kemenangan melawan sifat-sifat prikemanusian. Inilah indikator keberhasilan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Fenomena yang ada mall, toko-toko baju dan gerai-gerai fashion menjelang Lebaran, semuanya akan penuh sesak dengan manusia yang hendak membeli atau memborong pakaian baru. Ironis, jika hari raya ini hanya sebatas berhenti pada level ini, maka Idul Fitri berubah menjadi ladang emas para kapitalis dan korporasi. Alih-alih mewujudkan kemenangan,  yang ada akan menjadi budak dan penyumbang pendapatan bagi kaum kapitalis. Fakta mengatakan Momen Hari Raya Idul Fitri dianggap sangat berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga, baik dalam hal belanja bahan-bahan pokok hingga jenis barang kebutuhan yang lainnya.

Sebagai sebuah solusi kebangsaan dan mewujudkan  nilai-nilai kemanusiaan Idul Fitri harus dipraktikkan sebagai perekat meneguhkan persaudaraan. Dalam konteks kebangsaan, Idul Fitri bermakna untuk memperkooh persatuan nasional, menumbuhkan bangsa berjiwa keindonesiaan, keislaman dan kemanusiaan sekaligus. Idul Fitri melahirkan sifat toleransi dan inklusif dengan perbedaan. Idul Fitri juga untuk menebar keadilan pada setiap lapisan masyarakat. Muslim yang bersemayam dalam dirinya kemauan, semangat, dan etos untuk terus memperbaiki kehidupan pribadi, keluarga, dan sosial-kemasyarakatan, sosial-politik, berbangsa dan bernegara dengan landasan keagamaan yang otentik.

Wallahu a'lam bish shawab.

Penulis adalah Ketua BEM I IAIN Jember dan Koordinator Keilmuan PMII Komisariat IAIN Jember.
Bagikan:
Kamis 21 Juni 2018 20:45 WIB
Jadi NU Lahir Batin hingga dalam Politik
Jadi NU Lahir Batin hingga dalam Politik
Oleh M. Fahmi Basya 

Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah-laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap pengambilan keputusan.

Definisi di atas tertuang dalam Naskah Khittah NU poin kedua yang disusun Abdul Mun’im DZ dalam bukunya Piagam Perjuangan Kebangsaan (2011). Naskah Khittah yang dirumuskan oleh KH Achmad Siddiq dibantu oleh beberapa kiai lain menjadi tonggak kembalinya NU dalam rel perjuangan seperti cita-cita organisasi pada awal didirikan.

KH Achmad Siddiq menegaskan bahwa Khittah NU tidak dirumuskan berdasarkan teori yang ada, tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah berjalan di NU selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Tujuan kembali ke khittah juga selain mengembalikan organisasi pada rel awal pendirian organisasi, kepentingan bangsa dalam setiap keputusan organisasi juga dijunjung tinggi karena pokok pikiran dalam rumusan khittah memuat unsur keagamaan, sosial-kemasyarakatan, kebangsaan, kepemimpinan ulama, dan keindonesiaan.

Bagi NU yang sudah kembali menjadi organisasi sosial keagamaam dan kemasyarakatan ini, politik hanya instrumen mencapai tujuan kemaslahatan bangsa dan negara. Sebab itu, politik yang dipraktikkan NU secara struktural adalah politik kebangsaan, politik keumatan, politik kerakyatakan, dan politik yang penuh dengan etika, bukan politik praktis yang berorientasi kekuasaan semata dengan menghalalkan semua cara. 

Warga NU harus menyadari betul bahwa NU juga tidak melarang warganya yang tidak masuk dalam struktur pengurus jam'iyah baik dari tingkat Ranting sampai PBNU untuk masuk pada salah satu partai politik yang ada di indonesia sesuai ijtihadnya dalam rangka ingin berkontribusi dalam berdakwah memperjuanagkan kemaslahatan bagi bangsa dan negara.

Namun, untuk mewujudkan itu warga NU juga harus selektif dalam menentukan pilihan mau masuk parta politik mana, tidak boleh hanya berijtihad berdasar pada keinginan nafsu pribadinya, melainkan harus meletakkan pilihan itu yang sesuai tujuan organisasi NU. Sebab semua partai politik itu dalam pandangan NU hanya sebuah instrumen atau salah satu dari wasilah wasilah untuk sampai pada maqashid jam'iyah.

Maka bila tujuan itu diyakani benar dan baik maka wasilahnya juga harus benar dan baik, tidak bisa kita memperjuangkan hal yang kita yakini benar dan baik, tapi dengan wasilah atau cara yang tidak benar dan tidak baik atau menghalalkan segala cara karena sesuai qoidah fiqh :

الوسائل في حكم المقاصد 

Oleh karenanya, kalau dalam satu partai ada sebuah pemikiran, tujuan atau tindakan yang jelas menyimpang dari garis perjuangan ulama NU, maka wajib hukumnya bagi warga NU untuk tidak masuk dalam partai tersebut, seperti parta politik yang pimpinan atau kadernya selalu menfitnah para ulama atau pimpinan ormas NU, nyinyir dengan amaliah-amaliah NU, dan parpol yang mendengungkan khilafah sebagai ganti Pancasila, UUD 45 dan bentuk negara yang telah disepakati oleh para muasis NU dan para pendiri bangsa ini.

Akhirnya dengan kita bisa memilih dan memilah dengan baik, kita akan benar benar menjadi warga NU dzohiron wa bathinan yang bisa berharap masuk dalam doa salah satu pendiri NU, beliau Hadratussyekh KH Hasyim As'ari :

"Siapa yang mengurusi NU, saya anggap santriku, siapa yang jadi santriku aku doakan husnul khotimah".


Penulis adalah Katib Syuriyah PCNU Sleman, Yogyakarta
Kamis 21 Juni 2018 19:0 WIB
Pancasila, Soekarno, dan Keteladanan
Pancasila, Soekarno, dan Keteladanan
ilustrasi: detiknews
Oleh: Ali Usman

Setiap kali memasuki bulan Juni, kita diingatkan oleh sejarah penting tentang kelahiran Pancasila. Soekarno, ketika menyampaikan amanat di depan Kongres Rakyat Jawa timur pada 24 September 1955 di Surabaya mengemukakan kesan keterlibatannya dalam perumusan Pancasila secara reflektif dan medalam membuat para hadirin terharu.

Saudara-saudara, jikalau aku meninggal dunia nanti, ini hanya Tuhan yang mengetahui, dan tidak bisa dielakkan semua orang, jikalau ditanya oleh malaikat: “Hai Soekarno, tatkala engkau hidup di dunia, engkau telah mengerjakan beberapa pekerjaan. Pekerjaan yang paling engkau cintai? Pekerjaan apa yang paling engkau kagumi? Pekerjaan apa yang paling engkau ucapkan syukur kepada Allah SWT?” Moga-moga, saudara-saudara, aku bisa menjawab… “Tatkala aku hidup di dunia ini, aku telah ikut membentuk Negara Republik Indonesia. Aku telah ikut membentuk satu wadah bagi masyarakat Indonesia”.

Soekarno, yang menurut pengakuannya telah terlibat dalam gelanggang perjuangan kemerdekaan sejak usia 18 tahun mampu mencerap pengetahuan di luar pengetahuan mainstream, seperti yang terlihat dalam sidang BPUPKI, ketika tokoh-tokoh lain mengajukan konsep ideologi negara yang bercorak modern—negara Islam dan atau negara integralistik (Soepomo)—Soekarno justru mengajukan konsep Pancasila sebagai ideologi negara pada sidang BPUPKI I tanggal 1 Juni 1945. Pancasila, menurut Soekarno, bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia, tetapi sudah menyejarah ratusan tahun silam.

Itulah sebabnya, Soekarno menolak predikat yang diberikan oleh Prof Mr Notonagoro saat pengukuhan Doctor Honoris Causa di UGM sebagai 'pencipta Pancasila', tetapi ia lebih setuju sebagai 'penggali Pancasila'. “Aku bukan pencipta Pancasila. Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Aku hanya menggali Pancasila daripada buminya bangsa Indonesia. Pancasila terbenam di dalam bumi bangsa Indonesia 350 tahun lamanya. Aku gali kembali dan aku persembahkan Pancasila ini di atas persada bangsa Indonesia kembali”.

De-soekarnoisasi 

Tanggal 21 Juni 1970 Soekarno berpulang ke Haribaan Sang Pencipta. Tidak hanya rakyat Indonesia, tetapi masyarakat internasional pun kala itu ikut berkabung. Soekarno merupakan seorang pemimpin yang kharismatik dan berpengaruh, namun era kekuasaan politik setelah masanya mencoba mengikis habis kecintaan rakyat yang masih membekas melalui kebijakan de-soekarnoisasi.
 
Merebak tuduhan waktu itu bahwa Bung Karno telah mengkerdilkan makna agama dengan menempatkan Ketuhanan pada sila urutan ke lima dalam pidato 1 Juni 1945. Lima Asas Dasar Negara usulan Bung Karno adalah: 1) Kebangsaan; 2) Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan;  3) Mufakat atau Demokrasi; 4) Kesejahteraan Sosial; dan 5) Ketuhanan. 

Tahun 1959, M Yamin menerbitkan buku Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 3 jilid.  Presiden RI Soekarno memberikan kata pengantar pada buku tersebut. Buku itu memuat pidato M Yamin pada hari pertama sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 yang mengusulkan Lima Asas Dasar Negara: 1) Peri Kebangsaan; 2) Peri Kemanusiaan; 3) Peri Ketuhanan; 4) Peri Kerakyatan; dan 5) Kesejahteraan Rakyat.

Lalu muncul pertanyaan, siapakah sebenarnya penggali Pancasila, yang jika mencermati usulan M Yamin, lima sila sebagaimana kita tahu sekarang sangat berdekatan dan mirip dengan ide M Yamin? Sempat terdengar isu bahwa Soekarno 'memplagiasi' ide M Yamin, sebab Soekarno tampil di hari terakhir setelah M Yamin berpidato.

Pringgodigdo AK  dalam bukunya Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia (1967) menyebutkan bahwa M Yamin bersama kawan-kawannya mendirikan Partai Persatuan Indonesia (Perpindo) pada tahun 1939, setelah dipecat dari Gerindo.  Perpindo berasaskan 'Sosial Nasionalisme dan Sosial Demokrasi'.  Apabila kita bandingkan dengan 5 Asas Dasar Negara usulannya di BPUPKI, kedua asas tersebut diurai menjadi 4 asas, yaitu: Peri Kebangsaan dan Peri Kemanusiaan (untuk Sosial Nasionalisme), Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat (untuk Sosial Demokrasi).   M. Yamin menambahkan Peri Ketuhanan sehingga menjadi lima asas. Bagaimana dengan Soekarno? 
 
Konferensi Partai Indonesia (Partindo) pimpinan Soekarno di Mataram pada bulan Juli 1933 memutuskan di dalam ayat 1 bahwa “Marhaenisme adalah Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi”. Adapun Sosio Nasionalisme terdiri dari: (1) Nasionalisme/Kebangsaan; dan (2) Internasionalisme/Peri Kemanusiaan.  Sedangkan Sosio Demokrasi terdiri dari: (3) Demokrasi/Mufakat; dan (4) Keadilan Sosial/Kesejahteraan Sosial. Lalu Bung Karno juga menambahkan Ketuhanan sehingga menjadi lima asas pada sidang BPUPKI tahun 1945.

Karena itu, ditinjau dari sisi ini, Soekarno mendahului enam tahun daripada M Yamin dalam merumuskan gagasan asas yang sama maknanya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat M Yamin lebih muda usianya dan menjadi pengagum Soekarno meskipun memilih berada dalam partai politik yang beda. Adapun Nugroho Notosusanto dan mereka yang sepaham dengannya hanya meninjau dari saat sidang BPUPKI saja, tidak pada rentang waktu yang jauh sebelum sidang, maka tuduhan 'plagiator' terhadap Bung Karno tidak tepat.

Dari Soekarno, kita bisa belajar bagaimana membangun impian lewat ide-ide besar yang dipikirkannya untuk bangsa Indonesia. Kontribusi Soekarno ini sejatinya terus dijaga dan diinternalisisasi untuk kemajuan negeri, bukan justeru ada usaha untuk menghancurkan, dengan misalnya menolak Pancasila, dan mengkampanyekan ideolagi lain yang lahir dari sentimen agama tertentu. Soekarno telah memberi teladan, dan inspirasi bagi generasi bangsa. 

Penulis adalah guru pesantren di Yogyakarta.
Kamis 21 Juni 2018 8:0 WIB
Pemikiran Islam Progresif Ala Bung Karno
Pemikiran Islam Progresif Ala Bung Karno
Oleh Rohmatul Izad

Soekarno, yang lebih akrab disapa Bung Karno, bukanlah seorang yang lahir dalam tradisi Islam yang kuat. Ayahnya, Soekemi Sosrodiharjo, adalah seorang Muslim, sementara sang ibu, Ida Ayu Nyoman Rai, penganut agama Hindu-Bali. Perjumpaan Bung Karno dengan Islam, dalam konteks ajaran yang ketat, diawali dengan perkenalannya dengan H.O.S Tjokroaminoto yang menjadi gurunya saat Soekarno kecil, mulai tumbuh sebagai remaja.

Melalui H.O.S Tjokroaminoto inilah Bung Karno mulai mengalami Islam secara mendalam beserta ajaran-ajarannya yang begitu luas. Tak hanya itu, ia juga terus belajar secara mandiri dengan membaca berbagai karya pemikir Islam dunia dan Nusantara, yang kemudian menjadi satu paket pemahaman ajaran Islam yang begitu lengkap dan mumpuni.

Bagi Bung Karno, menjadi seorang Muslim haruslah mengamalkan Islam dengan orientasi kemajuan, progresif, dan menurutnya, sistem khilafah Islamiyah adalah sebuah kemunduran zaman. Bung Karno telah menyadari jauh-jauh hari bahwa menjadi Muslim yang maju tidak harus menjalankan prinsip syariat dalam ketatanegaraan. Justru ajaran-ajaran Islam menjadi maju dengan cara bersinergi dengan alam pikiran modern yang berkembang.

Progresifitas pemikiran Islam Bung Karno yang berorientasi kemajuan ini, harus dilihat dari bagaimana ia dapat mempertemukan antara ajaran Islam berupa ritual keagamaan sekaligus memproduksi keilmuan modern. Artinya, seorang Muslim harusnya memiliki daya saing yang tinggi dan juga terlibat dalam menciptakan ilmu pengetahuan modern.

Menjadi Muslim tak boleh hanya sekedar mengamalkan ritual-ritual keagamaan semata. Lebih daripada itu, ia harus mensinergikan dengan perkembangan zaman dan menyadari betapa pentingnya kedua hal itu dapat menyatu, khususnya dalam membangun kemajuan peradaban umat manusia.

Bung Karno sangat antipati dengan ide khilafah. Baginya, pemerintahan berbasis khilafah tak lebih dari suatu pemikiran yang mundur disebabkan terlalu berilusi dalam mengembalikan kejayaan Islam masa lalu untuk dihadirkan lagi saat ini. Padahal, masa lalu memiliki alam pikirannya sendiri dan tak selalu cocok dengan era kekinian. Justru yang dibutuhkan adalah selalu mengikuti arus zaman dengan segala konsekuensi perubahannya.

Di era modern ini, tampak bahwa umat Islam mengalami ketertinggalan yang amat jauh dengan tradisi pemikiran Barat. Sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menyongsong ketertinggalannya dan membangun masa depan yang lebih menjanjikan.

Bung Karno pernah berkata, “Islam harus berani mengejar zaman, bukan seratus tahun, tetapi seribu tahun Islam ketinggalan zaman. Kalau Islam tidak cukup kemampuannya buat mengejar seribu tahun itu, niscaya ia akan tetap hina dan mesum. Bukan kembali pada Islam glory yang dulu, bukan kembali pada ‘zaman khalifah’, tetapi lari ke muka, lari mengejar zaman. Itulah satu-satunya jalan buat menjadi gilang gemilang kembali. Kenapa toh kita selamanya dapat ajaran, bahwa harus mengkopi ‘zaman khalifah’ yang dulu-dulu? Sekarang toh tahun 1936 dan bukan 700 atau 800 atau 900?”.

Itulah sedikit cuplikan dari bagaimana cara pandang Islam ala Bung Karno yang begitu progresif. Sebagai seorang pemimpin revolusioner, Bung Karno memang mampu menjembatani berbagai pemikiran menjadi satu paket kesatuan yang utuh. Ide Marxisme ia gabungkan dengan Islamisme, lalu Nasionalisme dan melahirkan apa yang kita kenal sekarang sebagai ideologi Pancasila.

Dalam konteks Islam progresif, Bung Karno memang tidak memiliki pemikiran yang utuh dan sistematis, tetapi dengan melihat beberapa faktor utama mengapa umat Islam mengalami kemunduran, maka akan sedikit menghantarkan kita pada pemikiran Islam progresif ala Bung Karno. Faktor itu antara lain:

Pertama, adanya upaya umat Muslim untuk melakukan formalisasi terhadap ajaran Islam. Seperti adanya ide membangun khilafah dalam sebuah sistem kenegaraan. Corak umat Islam semacam ini tidak melihat Islam secara substantif, tetapi lebih mengacu dan mengutamakan fikih. Di sisi lain, tidak merujuk pada Al-Qur’an dan Sunnah yang merupakan sumber paling otoritatif dalam ajaran Islam.

Bung Karno menilai fikih dan hukum Islam sangatlah penting, tetapi ia bukanlah satu-satunya pondasi ajaran Islam. Banyak umat Islam hanya melihat agamanya sebatas label, bungkus atau atribut semata, bukan melihat isi atau substansinya. Pandangan ini hingga hari ini, masih saja berkembang di sebagian kalangan umat Islam.

Kedua, adanya kecenderungan taklid buta atau logika ikut-ikutan. Menurut Bung Karno, sikap taklid ini akan menjadi berbahaya jika mematikan kreatifitas dan akal budi manusia, yang merupakan prasyarat utama bagi manusia dalam melakukan daya cipta. Ini dapat dilihat misalnya, kemajuan suatu bangsa dapat dilihat bagaimana daya pikir ini dapat dimaksimalkan.

Taklid buta, dalam banyak hal, akan mengakibatkan pemikiran menjadi mandul dan menghambat kemajuan umat Islam. Meski taklid adalah sesuatu yang diperbolehkan dan memang harus dalam bermadzhab, tetapi taklid tak boleh hanya sekedar ikut-ikutan. Taklid buta justru akan merusak umat Islam dari dalam akibat kebodohan yang berkepanjangan.

Ketiga, mengutip dan mempercayai hadits-hadits lemah sebagai rujukan dalam beragama. Menurut Bung Karno, umat Islam harus benar-benar selektif dalam mengambil sumber rujukan hukum Islam. Tak boleh bersikap serampangan dan suka-suka. Sebab, banyak hadits-hadits palsu yang bertebaran, maka sudah sepatutnya umat Islam dapat memilah secara cerdas dan mencari rujukan sumber hukum yang otoritatis serta relevan bagi zamannya.

Dan juga, banyak umat Islam mengalami ketertinggalan, menurut Bung Karno disebabkan kurangnya ulama yang mempelajari sejarah. Dengan mempelajari sejarah, pastilah kita dapat memahami kekuatan-kekuatan masyarakat berserta kemajuan dan kemundurannya.

beberapa poin penting yang menjadi faktor utama kemunduran umat Islam ini, menunjukkan bahwa betapa Bung Karno memiliki pemikiran Islam yang sangat progresif. Bung Karno mengharuskan umat Islam untuk lebih terbuka agar wawasan keagamaannya dapat berkembang dan mampu mengintegrasikannya dengan keilmuan modern. Pemikiran yang ekslusif dan tertutup, justru akan menjadikan umat Islam mandul dan tidak berkembang.

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Filsafat UGM.
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG