IMG-LOGO
Opini

Menguatkan Kembali Semangat Nahdlatut Tujjar

Sabtu 30 Juni 2018 5:0 WIB
Menguatkan Kembali Semangat Nahdlatut Tujjar
Oleh Muslimin 

“Wahai pemuda putra bangsa yang cerdik pandai dan para ustadz yang mulia, mengapa kalian tidak mendirikan saja suatu badan usaha ekonomi yang beroperasi di mana setiap kota terdapat satu badan usaha yang otonom untuk menghidupi para pendidik dan penyerap laju kemaksiatan.” (Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari – Deklarasi Nahdlatut Tujjar 1918). 

Nahdlatut Tujjar (NT) atau kebangkitan pedagang merupakan gerakan kebangkitan ekonomi rakyat yang tidak dapat dipisahkan dengan Nahdlatu Ulama (NU). Fatoni (2017) menyebutkan kelahiran NT sangat dipengaruhi oleh Syarikat Islam (SI), dimana kemudian sekelompok santri di Makkah mendirikan SI Cabang Makkah (1913). Para santri tersebut tertarik karena SI dilihat sebagai gerakan ekonomi masyarakat. Keberadaan SI Cabang Makkah tidak berlangsung lama mengingat pecah Perang Dunia I pada 1914 dan anggota-anggotanya pulang ke tanah air. 

Sekembalinya ke tanah air, para santri yang kemudian dipimpin langsung oleh Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, melanjutkan gerakan ekonomi masyarakat tersebut dengan mendirikan NT, yang secara implementatif kemudian mendirikan Syirkatul ‘Inan atau koperasi sebagai alat gerakan konsolidasi ekonomi masyarakat. Syirkatul ‘Inan dikelola secara profesional oleh para santri dan mampu mengimbangi bank-bank mainstream yang dimiliki oleh pemerintah kolonial, bahkan mampu bersaing dengan bank-bank asing lainnya seperti Taiwan Bank yang membuka cabang di Surabaya. Masa kejayaan NT mulai menurun pada saat Pemerintah Kolonial melalui regulasi-regulasi mempersulit perkembangan koperasi seperti melalui pembebanan biaya yang mahal melalui notaris, penggunaan bahasa Belanda dan lain sebagainya, yang membatasi dan mematikan gerakan NT. 

Batasan-batasan yang mematikan gerakan NT tersebut terlihat dampaknya hingga saat ini. Hal ini dapat diindikasikan dengan minimnya catatan gerakan NU yang bersifat keekonomian dibandingkan dengan catatan pendidikan keagamaan dan sosial politiknya. Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU menjadi daya tarik politik berbagai pihak, dan tarikan-tarikan ini menyebabkan energi NU lebih banyak terdominasi oleh aktivitas politiknya. Dan tanpa basis ekonomi yang kuat, aspek pendidikan keagamaan pun menjadi relatif tertinggal dibandingkan dengan organisasi keagamaan lainnya. Dari kondisi tersebut, ada baiknya kita sebagai sesama jamiyah, menengok kembali wasiat-wasiat pendiri NU, yang jika ditelusuri, sangat visioner. Hal ini setidaknya terlihat dari deklarasi pendirian NT.

Visioneritas Deklarasi Nahdlatut Tujjar
Jika kita membaca kembali wasiat Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari pada deklarasi pendirian NT, beberapa catatan yang dapat kita ambil dari visioneritasnya antara lain; Pertama, KH Hasyim Asy’ari menyeru kepada para cerdik pandai dan ustadz. Hal ini mengindikasikan pentingnya kolaborasi kalangan profesional dan agamawan sebagai pondasi badan usaha. Seruan ini terkait dengan tujuan akhir yang diinginkan oleh KH Hasyim As’ary, yaitu sebagai sumber pendanaan kesejahteraan para pendidik agama dan pencegahan kemaksiatan melalui pengentasan kemiskinan.

Tujuan ini tidak dapat dicapai sendiri oleh kalangan agamawan, namun harus ditopang oleh para profesional yang bervisi pada dua tujuan tersebut. Jika kita lihat masa saat ini, apa yang diserukan KH Hasyim Asy’ari, terlihat sekarang ini dengan adanya sejumlah badan usaha yang berjalan melalui prinsip syariah, yang memadukan para profesional dan kalangan agamawan. Bahkan secara sistem, dalam sektor keuangan perbankan, menganut dual system yang mengadopsi perbankan syariah selain perbankan konvensional. 

Kedua, KH Hasyim Asy’ari menyeru lokasi badan usaha tersebut merujuk pada kota. Mengapa kota? Apakah beliau tidak memahami bahwa basis umatnya berada di wilayah perdesaan yang hidup dalam perekonomian subsisten? Perekonomian yang hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri dan hasilnya tidak diperdagangkan. Kembali di sini pembuktian visi besar pendiri NU yang disampaikan pada awal-awal abad ke-19 menemukan momentumnya. Jauh-jauh hari, KH Hasyim Asy’ari telah menyerukan apa yang saat ini dikenal sebagai linkage, supply chain dan holdings, suatu keterkaitan ekonomi yang merangkai potensi desa-kota dalam satu mata rantai bisnis, yang banyak diaplikasikan oleh perusahaan-perusahaan raksasa dan multinasional saat ini. Pola inilah yang dapat menghantam kekuatan ekonomi kolonial dan asing pada saat itu, dan pola ini juga yang menghantam kita secara nasional, khususnya jamiyah NU, dengan tidak adanya kekuatan ekonomi yang membentengi kalangan agamawan sebagai penyemai akhlak generasi muda. 

Ketiga, KH Hasyim Asy’ari menyeru badan usaha yang beroperasi bersifat otonom. Hal ini mengisyaratkan bahwa pengelolaan badan usaha tersebut harus profesional dengan tata kelola yang baik (good corporate governance: GCG). Dengan tata kelola yang baik, yang juga saat ini menjadi tren dalam dunia bisnis, KH Hasyim Asy’ari sudah memberi contoh kepada para santrinya untuk mengikuti prinsip-prinsip GCG, yang saat ini sudah banyak dirumuskan secara teknis dan diberlakukan pada dunia usaha. Dengan demikian, materi-materi terkait dengan ini setidaknya mulai dikembangkan pada instrumen yang dimiliki NU saat ini, seperti pesantren dan kalangan pengurus hingga tingkat ranting.

Prinsip-prinsip GCG salah satunya adalah mendorong pengelolaan usaha secara modern dengan memisahkan kepemilikan usaha dan manajer perusahaan, dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan atau para pemilik perusahaan. Melalui tata kelola badan usaha yang modern tersebut, yang pada prinsipnya mengacu pada sifat otonom yang disampaikan oleh KH Hasyim Asy’ari, setiap pihak dapat fokus menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan keahlian yang dimiliki. 

Keempat, KH Hasyim Asy’ari menyeru badan usaha yang beroperasi bertujuan menghidupi para pendidik dan pencegah laju kemaksiatan. Seruan yang sangat visioner dimana apa yang disampaikannya tersebut saat ini menjadi salah isu sentral dalam bidang manajemen perusahaan, yaitu Corporate Social Responsibility (CSR).

Sejak awal, NT yang dideklarasikan tidak bertujuan pencapaian kesejahteraan ekonomi semata, namun terutama bersifat sosial. Kalangan NU sebenarnya tinggal menggali dan menghidupkan kembali prinsip-prinsip ini, pada saat kalangan lainnya, seperti akademik, masih merumuskan bentuk sintesis dari bisnis dan sosial. Dunia bisnis internasional saat ini bersaing dalam reputasi sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial melalui ukuran-ukuran kinerja sosial perusahaan, atau bahkan harus bersifat mandatory untuk mengumumkan laporan aktivitas sosialnya dalam laporan kinerja perusahaannya. Dengan melakukan revitalisasi NT, badan usaha yang dijalankan tidak terlalu pusing memikirkan capaian kinerja sosialnya, oleh karena ukuran capaian kinerja sosialnya sudah inheren dalam aktivitas operasional dan tujuan didirikannya. 

Terakhir adalah soal bentuk implementasi badan usaha. Setelah pendeklarasian, Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari langsung bergerak membentuk koperasi sebagai badan usaha yang menggerakan ekonomi rakyat, jauh sebelum koperasi menjadi salah satu bentuk badan usaha yang termaktub dalam UUD 1945. Dengan demikian, koperasi yang menjadi sokoguru perekonomian nasional yang ada dalam UUD1945, bukanlah hanya cita-cita yang ahistoris, namun secara empirik pernah dilakukan oleh para santri sebelumnya, yang dikomandani langsung oleh KH Hasyim Asy’ari. Apa yang telah dicontohkan inilah yang saat ini sulit menemukannya.

Sebagai catatan, dari total jumlah koperasi aktif sebanyak 148.220 buah yang tercatat pada BPS Tahun 2016, seberapa banyak yang dikelola oleh para santri? Selain koperasi itu, terdapat koperasi yang berbasis pada pondok pesantren atau kopontren, yang berbasis pada lembaga pendidikan warisan KH Hasyim Asy'ari. Seberapa banyak yang mampu bersaing dengan badan usaha atau bank mainstream di Indonesia? Dengan gerakan koperasinya, KH Hasyim Asy'ari mampu membuat pemerintah kolonial dan bank asing kewalahan menghadapinya, sehingga dibabat dengan cara persaingan yang tidak sehat. Saat ini, berapa koperasi yang digawangi para santri, yang mampu berbuat hal yang sama? Jawabannya hanya satu, kembali pada wasiat spirit NT, atau digilas kapitalisasi ekonomi eksternal. 

Penulis adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
Jumat 29 Juni 2018 14:30 WIB
Memahami dan Mempraktikkan Politik secara Kaffah
Memahami dan Mempraktikkan Politik secara Kaffah
Ilustrasi (Peter Schrank)
Oleh Fathoni Ahmad

Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 di 171 daerah telah selesai dilaksanakan Rabu (17/6/2018). Sebagian masyarakat di 171 daerah tersebut larut dalam hiruk-pikuk kampanye para pasangan calon. Tak jarang kampanye yang dilakukan menyinggung sentimen SARA sehingga pesta demokrasi ini kerap memunculkan konflik horisontal.

Nahdlatul Ulama yang terus berkomitmen menjaga keutuhan bangsa senantiasa berperan aktif dalam percaturan politik nasional, baik pemilu maupun pemilukada. Namun demikian, politik yang diperankan NU bukan ranah politik praktis atau politik kekuasaan, tetapi politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika berpoiltik.

Ketiga peran politik yang diambil NU tersebut dirumuskan oleh Rais Aam PBNU periode 1999-2014 KH Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh pada 2013. Penggagas konsep Fiqih Sosial itu menamakan rumusannya dengan politik tingkat tinggi atau siyasah ‘aliyah samiyah atau high politic Nahdlatul Ulama.

Konseptualisasi politik tingkat tinggi NU oleh Kiai Sahal tersebut merupakan kegelisahannya setiap perhelatan politik tiba. Kiai Sahal mengkhawatirkan karena tidak sedikit pengurus NU di berbagai tingkatan yang memperlakukan NU seakan-akan sebagai sebuah partai politik (hizbus siyasi) yang bergerak pada tataran politik praktis alias politik kekuasaan.

Menurut Kiai Sahal, politik kekuasaan yang lazim disebut politik tingkat rendah (low politics/siyasah safilah) adalah porsi  partai politik dan warga negara, termasuk warga NU secara perseorangan, bukan atas nama organisasi. Sedangkan NU sebagai lembaga, harus steril dari politik semacam itu. Kepedulian NU terhadap politik diwujudkan dalam peran politik tingkat tinggi, yakni politik kebangsaan, kerakyatan dan etika berpolitik.

Pertama, politik kebangsaan berarti NU harus istiqomah dan proaktif mempertahankan NKRI sebagai wujud final negara bagi bangsa Indonesia. Kedua, politik kerakyatan antara lain bermakna NU harus aktif memberikan penyadaran tentang hak-hak dan kewajiban rakyat, melindungi dan membela mereka dari perlakuan sewenang-wenang dari pihak manapun.

Ketiga, etika berpolitik harus selalu ditanamkan NU kepada kader dan warganya pada khususnya, dan masyarakat serta bangsa pada umumnya, agar berlangsung kehidupan politik yang santun dan bermoral yang tidak menghalalkan segala cara. Hal ini terkait nilai-nilai luhur yang harus ditegakkan dalam praktik politik dan kenegaraan.

Dengan menjaga NU untuk bergerak pada tataran politik tingkat tinggi inilah, jalinan persaudaraan di lingkungan warga NU (ukhuwah Nahdliyyah) dapat terpelihara. Sebaliknya, manakala NU secara kelembagaan telah diseret ke pusaran politik praktis, maka ukhuwah Nahdliyyah akan tercabik-cabik. Sebab tidak bisa dipungkiri, warna dan pilihan politik secara individu tidak selalu sama.

Perihal Makna Politik

Kata politik pada mulanya terambil dari bahasa Yunani dan atau Latin politicos atau politõcus yang  berarti relating to citizen. Keduanya berasal dari kata polis yang berarti kota. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata politik sebagai "segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat,  dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain." Juga dalam arti "kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani satu masalah)."

Dalam kamus-kamus bahasa Arab modern, kata politik biasanya diterjemahkan dengan kata siyasah. Kata ini terambil dari akar kata sasa-yasusu yang biasa diartikan mengemudi, mengendalikan, mengatur, dan sebagainya. Dari akar kata yang sama ditemukan kata sus yang berarti penuh kuman, kutu, atau rusak.

Dalam Al-Qur’an tidak ditemukan kata yang terbentuk dari akar kata sasa-yasusu, namun ini bukan berarti bahwa Al-Qur’an tidak menguraikan soal politik. Sekian banyak ulama Al-Qur’an yang menyusun karya ilmiah dalam bidang politik dengan menggunakan Al-Qur’an dan  sunnah Nabi sebagai rujukan. Sebagai informasi, Ibnu Taimiyah (1263-1328) menamai salah satu karya ilmiahnya dengan as-siyasah asy-syar'iyah (politik keagamaan).

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam karyanya Wawasan Al-Qur’an (2000), uraian Al-Qur’an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata hukm. Kata ini pada mulanya berarti "menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan". Dari akar kata yang sama terbentuk kata hikmah yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal makna kata sasa-yasusu-sais siyasat, yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali, dan cara pengendalian.

Hukm dalam bahasa Arab tidak selalu sama artinya dengan kata "hukum" dalam bahasa Indonesia yang oleh kamus  dinyatakan antara lain berarti "putusan".  Dalam bahasa Arab kata ini berbentuk kata jadian, yang bisa mengandung berbagai makna, bukan hanya bisa digunakan dalam arti "pelaku hukum" atau diperlakukan atasnya hukum, tetapi juga ia dapat berarti perbuatan dan sifat.

Sebagai "perbuatan" kata hukm berarti membuat atau menjalankan putusan, dan sebagai sifat yang menunjuk kepada sesuatu yang diputuskan. Kata tersebut jika dipahami sebagai "membuat atau menjalankan keputusan", maka tentu pembuatan dan upaya menjalankan itu, baru dapat tergambar jika ada sekelompok yang terhadapnya berlaku hukum tersebut. Ini menghasilkan upaya politik.

Kata siyasah sebagaimana dikemukakan di atas diartikan dengan politik dan juga sebagaimana terbaca, sama dengan kata hikmat. Di sisi lain terdapat persamaan makna antara pengertian kata hikmat dan politik.

Sementara ulama mengartikan hikmat sebagai kebijaksanaan, atau kemampuan menangani satu masalah sehingga mendatangkan manfaat atau menghindarkan mudharat. Pengertian ini sejalan dengan makna kedua yang dikemukakan Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang arti politik, sebagaimana dikutip di atas.

Dalam Al-Qur’an ditemukan dua puluh kali kata hikmah, kesemuanya dalam konteks pujian. Salah satu di antaranya adalah surat Al-Baqarah (2): 269: Siapa yang dianugerahi hikmat, maka dia telah dianugerahi kebajikan yang banyak.

Melihat perpolitikan tanah air saat ini, hendaknya partai politik dan para kadernya memahami kembali makna dan tujuan berpolitik yang bermuara pada kebijaksanaan atau hikmat untuk mewujudkan kebermanfaatan masyarakat banyak.

Akhlak dan respon negatif yang banyak bertebaran di media sosial juga hadir dari para simpatisan politik. Hal ini tidak lepas dari cara berpolitik para elitnya. Etika berpolitik yang dikonseptualisasikan Kiai Sahal Mauhfudh dalam politik tingkat tingginya merupakan rambu-rambu penting membangun masa depan bangsa.

Karena partai politik dan para kadernya juga punya kewajiban dan tanggung jawab melakukan edukasi politik kepada warga negara secara umum. Dengan demikian, para insan politik dapat memahami sekaligus mempraktikkan politik secara kaffah (menyeluruh, mendalam). Wallahu’alam bisshowab.

Penulis adalah warga NU, bukan kader partai politik
Jumat 29 Juni 2018 9:0 WIB
Esensi Dakwah Islam Wasathiyah
Esensi Dakwah Islam Wasathiyah
Ilustrasi (ist.)
Oleh Khairuddin Tahmid

Dewasa ini kita dihadapkan pada munculnya kelompok Islam yang intoleran, eksklusif, mudah mengkafirkan orang, kaku, dan kelompok lain yang gampang menyatakan permusuhan dan melakukan konflik, bahkan kalau perlu melakukan kekerasan terhadap sesama muslim yang tidak sepaham dengan kelompoknya. Selain itu kita juga dihadapkan pada munculnya komunitas Islam yang cenderung liberal dan permisif .

Kedua kelompok tersebut tergolong kelompok ekstrem kanan (tatharruf  yamini) dan ekstrem kiri (yasari), yang bertentangan dengan wujud ideal dalam mengimplementasikan  ajaran Islam di Indonesia bahkan dunia.  Bagi kita bangsa Indonesia khususnya  menolak pemikiran atau paham keagamaan dan ideologi  serta gerakan kedua kelompok tersebut,  karena tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut dan dibangun bangsa Indonesia.

Islam wasathiyah sejatinya merupakan ajaran ulama nusantara yang selama ini dianut dan diamalkan oleh umat Islam di nusantara. Namun setelah terjadinya revolusi teknologi informasi, di mana semua paham keagamaan bisa diakses dengan mudah dan bebas oleh masyarakat, maka mulailah ajaran keagamaan yang awalnya tidak dikenal di Indonesia dan berkembang di negara lain, mulai masuk dan diajarkan di Indonesia. Termasuk ajaran keagamaan yang radikal yang bisa membimbing pemeluknya melakukan tindakan teror. Karena itu merupakan hal yang sangat penting untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran ulama nusantara. Antara lain dengan mengembalikan pemahaman Islam wasathiyah.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah : 143 yang artinya : “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (ummat Islam); umat pertengahan (yang adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.

Praktik amaliyah keagamaan Islam Wasathiyah meliputi: (1) Tawassuth (mengambil jalan tengah) yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrath (berlebih-lebihan dalam beragama) dan tafrith (mengurangi ajaran agama), (2) Tawazun (berkeseimbangan) yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhiraf (penyimpangan) dan ikhtilaf (perbedaan), (3) I’tidal (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional, (4) Tasamuh (toleransi) yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya, (5) Musawah (egaliter) yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan atau agama, tradisi dan asal usul seseorang, (6) Syura (musyawarah) yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya, (7) Ishlah (reformasi) yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (mashlahah ‘amah) dengan tetap berpegang pada prinsip al-muhafazhah ‘ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah (merawat tradisi merespon moderenisasi), (8) Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas) yaitu kemampuan mengidentifikasi hal-ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah, (9) Tathawwur wa Ibtikar (dinamis dan inovatif) yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahamatan dan kemajuan umat manusia, (10) Tahadhdhur (berkeadaban) yaitu menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban.

Praktik amaliyah keagamaan Islam Wasathiyah ini perlu didakwahkan sebagai implementasi Islam Rahmatan Lil Alamin. Dakwah adalah tugas kenabian dan kerasulan yang harus diteruskan oleh umat Islam sebagai bagian dari tanggung jawab teologis (mas’uliyah diniyah). Sebab dengan dakwah, Islam diharapkan akan dapat berkembang dengan pesat dan baik. Dengan dakwah pula, tatanan masyarakat muslim dapat tertata dengan baik. Dakwah harus memerankan fungsi tauhidul ummah (mempersatukan ummat), tansiqul ummah (mensinkronkan gerakan dakwah), taswiyatul manhaj (menyamakan persepsi pola keagamaan Ahlussunnah wal Jama’ah), dan himayatul ummah (melindungi ummat dari akidah dan pemikiran sesat, muamalat yang haram, dan konsumsi yang haram, termasuk membentengi ummat Islam menghadapi rongrongan dari luar seperti upaya pemurtadan, dan sebagainya).

Esensi dakwah adalah mengingatkan, membimbing dan mengajak manusia untuk: (1) berbuat baik dalam segala hal sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya; (2) meninggalkan segala hal yang dilarang dan bertentangan dengan tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya; dan (3) mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhai Allah SWT.

Memahami esensi dari dakwah sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan solusi Islam terhadap berbagai masalah dalam kehidupan. Masalah kehidupan tersebut mencakup seluruh aspek, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik, sains, teknologi, dan sebagainya. Untuk itu dakwah haruslah dikemas dengan cara, metode dan konten yang tepat dan pas.

Dakwah harus tampil secara aktual, faktual dan kontekstual. Aktual dalam arti mampu memecahkan masalah kekinian dan hangat di tengah masyarakat. Faktual dalam arti kongkrit dan nyata, sedangkan kontekstual dalam arti relevan dan menyangkut problema yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Agar tercapai sasarannya, dakwah harus dilaksanakan dengan memperhatikan da’i, maddah, wasilah dan manhaj.  Fenomena yang terjadi saat ini, kebanyakan dakwah dilaksanakan secara kurang terencana dan gencar dilaksanakan hanya berkaitan dengan perayaan hari-hari besar Islam atau bahkan di momen-momen politik. Hal ini pun masih menyisakan masalah seperti kompetensi da’i, kurangnya atensi (perhatian) mad’u  pada materi-materi dakwah yang membuka wawasan umat, materi yang tidak mendalam dan tidak komprehensif, bahkan tidak jarang menonjolkan pencitraan diri atau kelompoknya, pemahaman radikal dan menyerang kelompok lain yang berbeda pemahaman, atau sebaliknya dengan pemahaman liberal yang cenderung permisif serba membolehkan dan menggampangkan. 

Untuk itu diperlukan sekelompok orang yang secara terus menerus mengkaji, meneliti dan meningkatkan aktivitas dakwah secara profesional. Dengan menggunakan pemahaman dakwah secara luas ini, maka pengelolaan dakwah tidak lagi cukup dengan dakwah yang dilakukan oleh orang per-orang, tetapi juga dilakukan oleh institusi atau lembaga dakwah. Sekalipun demikian, tetap masih disadari bahwa aktivitas institusi atau lembaga dakwah tidak akan mampu menggarap semua bidang, saluran dan segi-segi dakwah itu keseluruhannya. Setiap institusi atau lembaga dakwah mesti memilih beberapa bidang dan saluran yang dijadikan sebagai program permanen dan garapan rutinnya.

Seorang da’i dalam melaksanakan dakwahnya harus senantiasa mengedepankan karakter lemah lembut (layyinan), sukarela tanpa paksaan (tathawwu’iyyan), toleran terhadap perbedaan (tasamuhiyyan) dan menyayangi objek dan sesama pelaku dakwah (tawaddudiyan wa tarahumiyan). 

Penulis adalah Wakil Rais Syuriyah PWNU Lampung dan Ketua Umum MUI Provinsi Lampung
Kamis 28 Juni 2018 10:7 WIB
Guyub Rukun Warga NU Berpilkada
Guyub Rukun Warga NU Berpilkada
Oleh M. Rikza Chamami

Pada Rabu, 27 Juni 2018 pagi saya serasa lebih bergairah karena Tim Nasional Argentina secara dramatis lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2018 di Rusia. Bahkan siaran ulang masih saya nikmati kembali gol indah menit 14 oleh Lionel Messi dan Marcos Rojo di penghujung menit 86.

Hati mulai terusik ketika seorang pengangat politik dari UIN Syarif Hidayatullah menyebutkan warga Nahdlatul Ulama (NU) pecah di Pilihan Gubernur. Nampaknya dia belum memahami makna NU dan warga NU.

Saya jadi teringat pesan salah satu guru saya tiga minggu yang lalu. Lewat pesan whatsapp beliau mengingatkan: "Jangan persempit NU hanya dengan partai dan pilkada".

Semula pesan itu saya anggap biasa saja. Tapi menjelang masuk hari tenang, pesan itu menjadi bermakna. Sebab dari group WA yang saya ikuti dan pantauan medsos, rasa-rasanya bersaudaraan puluhan tahun menjadi rusak karena ketidakdewasaan dalam berpilkada. Apakah benar? Ya ada benarnya, tapi juga ada salahnya. 

Saya justru melihat bahwa Pilkada Serentak 2018 ini menjadi momentum penilaian gairah politik warga NU apakah meningkat atau menurun? Sudahkah kader-kader NU yang berjuang di Partai Politik sudah memiliki strategi gol cantik dalam memenangkan jagonya? 

Dan masih ada satu pertanyaan, apakah fungsionaris NU (struktural) bisa menjaga marwah khittah NU? Tiga pertanyaan itu yang menjadi menarik untuk didiskusikan bersama. Dan tentunya NU tetap menjadi NU yang laris manis menjadi organisasi keagamaan yang dipinang siapapun.

Itulah keberhasilan NU dan kader NU yang selama ini menjadi buah hasil perjuangan para pendiri NU. Kita kader zaman now hanya menikmati buah perjuangan para ulama pendahulu kita. Jika semangat berpolitik warga NU nampak gagap gempita seperti ini, artinya gairah politik itu meningkat. Dan tentunya gairah berdemokrasi itu tidak harus seragam. 

Jargon NU tidak kemana-mana tapi ada dimana-mana itu nampaknya kembali laku dijual. Nyatanya Pilkada di Indonesia ini sangat dinamis dalam membentuk koalisi yang tidak seragam dan sama sekali tidak permanen.

Di situlah warga NU berkreasi dan berekspresi. Yang oleh pengamat salah diamati menjadi NU terpecah. Yang terpecah itu bukan NU-nya tapi aspirasi politik warga NU.

Pada titik inilah boleh dikatakan bahwa warga NU yang kerja dan berjuang di lintas partai sudah mulai kreatif berdiskusi kedewasaan politik. Sebab hampir semua partai (kecuali partai tertentu) diisi oleh aktivis muda NU.

Nah problem yang masih berat diperdebatkan adalah soal marwah khittah NU. Maka semua tetap harus dimaknai secara dewasa. Sebab kunci dari khittah adalah menjaga nama besar NU, bukan hanya sekedar hajatan lima tahunan.

Namun tidak ada salahnya jika ada ijma' kesepakatan mayoritas warga NU yang mengusung calonnya menggandeng kekuatan lain--dengan tanpa membawa-bawa bendera organisasi. Dan orang pun akan tahu bahwa gerakan itu adalah gerakan nahdliyyin.

Merujuk pada prinsip nahdlatologi KH A. Muchith Muzadi bahwa: "Bagaimanapun semua lembaga, lajnah dan badan otonom adalah bagian dari NU, alat kegiatan NU yang harus makmum kepada NU dan  menjadikan NU imam".

Ini jangan dibalik-balik karena bisa kualat jika oleh warga NU, justru NU yang diminta jadi makmum. Maka Pilkada Serentak ini menjadi pelajaran berharga bagi warga NU. KH Hasyim Asy'ari sudah memberikan peringatan dalam Kitab Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah tentang bahayanya anak muda yang menganggap ulama sepuh itu lemah.

Dikutip dari Kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani menyeburatkan: "Bahwa Allah mewafatkan ulama dan akan mengangkat ilmu dari muka bumi ini berbarengan dengan wafatnya ulama. Maka akan muncul tokoh-tokoh muda yang satu dengan lainnya saling tumpang tindih. Dan dimana pada hari itu, tokoh tua dianggap tokoh yang lemah".

Dalam koteks membangun gairah politik, semua ulama sepuh NU dari lintas partai perlu sekali duduk bersama mementori generasi muda agar semakin cerdas dan dewasa. Jika ini dapat berjalan dengan baik, maka mimpi besar menjadikan Pilkada sebagai tempat mulia guyub rukunnya warga NU.

Guyub rukun dengan memahami perbedaan dalam memilih calon masing-masing. Dan tentunya perjuangannya dengan semangat menancapkan akidah ahlussunnah wal jama'ah dan NKRI harga mati.

Kalau sudah matang berahlussunnah wal jama'ah tentu sadar betul akan perbedaan. Berikut pula kalau sudah matang berNU, tidak akan kaget dengan perbedaan. Pada titik inilah perjuangan politik kebangsaan NU akan terwujud dengan baik. Selamat berpilkada dan semoga barokah.

Penulis adalah Wakil Sekretaris PW GP Ansor Jawa Tengah dan Dosen UIN Walisongo Semarang
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG