IMG-LOGO
Nasional

Empat Hal untuk Mewujudkan Keadilan dan Kemakmuran Bangsa

Rabu 4 Juli 2018 13:4 WIB
Bagikan:
Empat Hal untuk Mewujudkan Keadilan dan Kemakmuran Bangsa
KH Asep Saifuddin Chalim (Istimewa)
Jakarta, NU Online
Adil dan makmur merupakan salah satu tujuan berbangsa dan bernegara yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan dan kemakmuran ini sangat terkait dengan sistem pendidikan untuk mencetak generasi yang unggul dan utuh.

Hal itu mengemuka ketika Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) KH Asep Saifuddin Chalim memberikan taushiyah dalam acara halal bi halal Pergunu, Selasa (3/7) sore di Gedung PBNU Jakarta.

Lebih lanjut, Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet, Mojokerto ini menjelaskan empat penting untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran sebuah bangsa.

Pertama, dijadikannya ulama dan ilmuwan sebagai referensi oleh para birokratnya. Hal ini hendaknya menjadi perhatian para politisi dan pengambil kebijakan untuk tetap mengedepankan akal sehat dengan menjadikan ulama dan ilmuwan sebagai tempat bertanya dan meminta masukan.

Kedua, lanjut Kiai Asep, para birokratnya berkomitmen menegakkan keadilan dan mewujudkan kemakmuran. Ketiga, para konglomeratnya harus ikut serta memikirkan kesejahteraan masyarakat.

“Dan keempat, orang-orang miskinnya, guru-gurunya, dan warga negara secara umum merasa bahagia karena mendapat perhatian dari para birkorat dan konglomerat sehingg mendoakan yang terbaik,” jelasnya.

Karena, menurut Kiai Asep, selama 73 tahun Indonesia merdeka, peran birokrat tidak mampu mengoperasionalkan dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Kondisi ini yang menjadikan Indonesia belum bisa bersaing dengan kemajuan zaman.

“Jadi mari kita atasi dengan perbaikan-perbaikan lembaga pendidikan yang maju dan berkualitas,” tuturnya. (Fathoni)
Tags:
Bagikan:
Rabu 4 Juli 2018 21:15 WIB
Gus Sholah: Mencari Ilmu Jangan Ingin Terkenal
Gus Sholah: Mencari Ilmu Jangan Ingin Terkenal
Jombang, NU Online
KH Salahudin Wahid menyoroti karakter manusia modern yang kurang cocok dengan ajaran Islam dan anjuran para ulama terdahulu. Hal ini menjadi masalah serius yang perlu diperhatikan semua kalangan.

Gus Sholah sapaan akrabnya mengambil contoh kerusakan perilaku pada generasi terbaru terletak pada cara mereka mencari ilmu. Mencari ilmu di zaman now lebih pada harapan untuk mencari uang, kedudukan dan ingin menjadi tersohor.

"Menjadi masalah kita saat ini adalah akhlak. Saya ingat pesan KH Hasyim Asy'ari, akhlak dalam mencari ilmu tidak boleh niat cari uang, jabatan dan ingin terkenal," jelas Gus Sholah pada pengajian kitab KH Hasyim Asy'ari berjudul Bahjatul Mahafil dan Adabul Alim Wal Muta'allim bersama Habib Umar bin Hafidz dari Tarim, Rabu (4/7).

Putera KH Wahid Hasyim ini menjelaskan niat yang bagus bagi pencari ilmu adalah mencari ridla Allah SWT dan bermanfaat bagi diri sendiri serta orang lain. Niat tersebut tidak hanya untuk mencari ilmu agama, tapi berlaku pada semua ilmu yang dipelajari.

"Santri yang baik adalah santri yang bisa mengamalkan ilmunya ketika keluar dari pesantren. Dan hal utama dari Islam dan pesantren adalah akhlak," katanya.

Gus Sholah menjelaskan, Kiai Hasyim adalah seorang panutan yang produktif dan memiliki banyak karya. Kitab Adabul Alim Wal Muta'allim salah satu kitab Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari yang hingga kini dikaji di pesantren Tanah Air bahkan hingga luar negeri.

"Dulu ngaji kitab ini dengan model yang sama dilaksanakan di PBNU pusat. Ke depan, kitab ini akan dibacakan dari pesantren ke pesantren dan kantor NU. Salah satu yang sudah siap yaitu PCNU Surabaya," pungkas Gus Sholah. (Syarif Abdurrahman/Ibnu Nawawi)

Rabu 4 Juli 2018 20:15 WIB
Pemerintah Perlu Pastikan KUM untuk Kejayaan Koperasi
Pemerintah Perlu Pastikan KUM untuk Kejayaan Koperasi
Ketua Umum Inkopsim, HM Al Khaqqoh Istifa
Bandung, NU Online 
Pemerintah harus konsisten dengan niat awal untuk membantu pelaku usaha kecil melalui skema penyaluran Kredit Ultra Mikro (KUM). Sebab jika tidak, maka program  tersebut tidak akan berhasil guna dan berdaya guna bagi peningkatan ekonomi masyarakat. 

Demikian diungkapkan oleh Ketua Bidang Ekonomi PBNU, H Eman Suryaman saat menjadi nara sumber dalam  Silaturrahim & Economics Focus, Sosialisasi dan Bimbingan Tehnis Penyaluran Kredit Ultra Mikro Bagi Calon Koperasi Penyalur  se-Jawa Barat di gedung  Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat di Jalan Soekaerno-Hatta Bandung, Senin (2/7).

Menurutnya, kendati sudah lebih setahun Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menanda tangani  MoU dengan PBNU terkait penyaluran KUM, namun eksekusinya tergolong lambat. Salah satu penyebanya adalah suku bunga yang awalnya ditetapkan hanya 6 persen tapi ternyata berubah menjadi 12 persen. 

“Hal itu jelas tidak sesuai dengan regulasi dari pemerintah yang menyatakan bahwa bantuan kredit itu bersifat lunak, tapi kenyataannya ‘keras’. Seharusnya tidak dinaikkan agar dapat menolong ekonomi ultra mikro dan mikro,” tukasnya sebagaimana rilis yang dikrim ke NU Online.

Sementara itu, di tempat yang sama Ketua Umum Inkopsim (Induk Koperasi syirkah Muawanah), HM Al Khaqqoh Istifa menegaskan bahwa filosofi progam KUM adalah untuk membantu permodalan pelaku usaha kecil melalui koperasi. 

Jadi program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dimunculkan untuk menampung pelaku usaha yang tidak tercover dalam permolan komersial yang bunganya tinggi. Demikian juga, KUM dibuat untuk memodali pelaku usaha yang tidak tertampung dalam KUR.

“Karena itu, logikanya suku bunga KUM lebih kecil daripada KUR. Jadi pemerintah perlu memastikan bahwa KUM benar-benar untuk stimulus kejayaan koperasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, sesuai dengan amanah Undang-Undang Koperasi Nomor 25/1992, point c bahwa penanggungjawab koperasi adalah pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. 

"Itu artinya pemerintah dan rakyat mempunyai tanggungjawab terhadap maju tidaknya koperasi Indonesia. Kita berharap kita semua dan segenap pemangku kepentingan menyadari itu,” ucapnya. (Aryudi Abdul Razaq/Muiz
Rabu 4 Juli 2018 19:45 WIB
Rais 'Aam PBNU: Umat Islam Harus Tingkatkan Persatuan
Rais 'Aam PBNU: Umat Islam Harus Tingkatkan Persatuan
Rais 'Aam PBNU, KH Ma'ruf Amin di Blitar Jatim
Blitar, Online
Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma’ruf Amin menjelaskan sebaik-baik orang itu orang yang meminta maaf kepada sesamanya, baik sebenarnya dia punya kesalahan atau tidak, kepada masyarakat yang lain.

“Momen usai idul fitri melalui halal bi halal seperti ini  yang pas minta maaf," ujar Kiai Ma'ruf saat memberi tausiayah dalam acara halal bi halal kebangsaan yang digelar Pemerintah Kabupaten Blitar bersama PCNU di Pendapa Kabupaten Blitar, Rabu, (4/7).

Dikatakan, sejelek-jelek orang adalah mereka yang punya salah, tapi mereka tidak mau meminta maaf pada yang lain. 

“Dosa kepada hak adam ini yang harus dimintakan maaf, kalau dosa kepada Allah SWT Insyaallah sudah suci dengan kita berpuasa dan melaksanakan seluruh amal sunahnya yang lalu, karena kita sudah kembali ke fitri, atau bersih seperti baru dilahirkan kembali," terang Kiai yang juga menjabat Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Acara bertajuk Halal bi Halal Ulama Umara Kabupaten Blitar untuk menuju Blitar Baldatun Thoyibatun Warobbun Ghofur dihadiri sekitar 2000 undangan. Terdiri dari ormas keluarga besar NU, Muhammadiyah, LDII dan lainnya. Tidak ketinggalan perwakilan dari agama lain juga tampak hadir. 

Menurut Kiai Ma’ruf Amin, umat Islam di Indonesia umumnya dan Blitar khususnya harus terus selalu memupuk persatuan dan kesatuan diantaranya dengan meninggalkan perbedaan yang tidak prinsipil. 

“Kita harus terus tingkatkan persatuan dan kesatuan kita umat Islam. Jangan karena ada perbedaan kita pecah. Soal beda jumlah rekaat terawih aja kita tingkar, Sholat terawih dengan 20 rokaat monggo. Mau 10 yo monggo. Semua baik, yang tidak baik mereka yang tidak terawih," tambahnya.

Menurutnya, saat ini bangsa Indonesia sedang terganggu oleh munculnya kelompok radikal. Ia menyebut dua jenis radikalis, yakni radikalis agama dan radikalis sekuler. Dua-duanya tidak cocok untuk Indonesia karena negara ini bukan negara agama juga bukan negara sekuler. 

“Untuk itu kita harus bersama-sama membendungnya," katanya.

Kiai Ma’ruf mengaku bangga dengan Pemkab Blitar yang telah menggelar halal bi halal kebangsaan. Menurutnya momennya sangat tepat. Selain, usai lebaran idul fitri. Acara dilaksanakan usai gawe Pilgub Jawa Timur. 

“Ini menjadikan mereka bersatu lagi setelah beda pilihan dalam pilgub dan hari ini saling bermaaf-maafan," terang Kiai.

Sebelum Kiai Ma’ruf ikut memberikan arahan, Bupati Blitar, H Riyanto, Ketua PCNU Kabupaten Blitar, KH Masdain Rifai Ahyat dan Kapolres Blitar, AKBP Anissullah M Ridha. (Imam Kusnin Ahmad/Muiz)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG