IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Belajar dari Pilkada: Menuju Demokrasi yang Matang

Rabu 4 Juli 2018 23:45 WIB
Bagikan:
Belajar dari Pilkada: Menuju Demokrasi yang Matang
Salah satu calon gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus dan calon bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang keduanya ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan suara terbanyak dalam pilkada serentak 2018 yang berlangsung akhir Juni lalu. Sejumah mantan terpidana korupsi yang juga mencalonkan diri dalam pilkada tersebut juga mendapat dukungan suara yang luamayan banyak sekalipun tidak terpilih. Kini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan terpidana korupsi juga ditentang oleh banyak pihak.

Apa sebenarnya yang terjadi dalam pikiran masyarakat, ketika suara pemberantasan korupsi begitu kencang disampaikan, tetapi ketika mendapatkan kesempatan memilih pemimpin, mereka yang sedang menghadapi masalah hukum tetap dipilih. Apakah masyarakat sudah demikian permisif terhadap korupsi? Saat jalan-jalan di kampungnya rusak dan tidak dibenahi, mereka mengumpat pemimpinnya. Saat layanan birokrasi kurang memuaskan, mereka mengeluh buruknya pemerintahan, tetapi saat-saat menentukan dalam pemilihan umum, mereka kembali memilih pemimpin-pemimpin yang kurang kompeten, baik secara moral maupun manajerial.

Para calon yang bertarung dalam pilkada menggunakan beragam cara untuk bisa meraih simpati masyarakat. Cara-cara yang formal seperti kampanye terbuka, dukungan mesin partai atau tokoh masyarakat maupun cara-cara bawah tanah yang dalam bentuk politik uang dengan beragam variannya. Bauran dari beragam faktor ini ikut menentukan kemenangan mereka dalam pilkada.

Tahapan pertama yang harus dilalui seorang calon pemimpin daerah adalah mendapat dukungan partai. Ini bukan hal yang mudah karena banyak sekali orang yang berminat untuk melamar. Ketua atau elit partai di daerah tentu ingin ikut pertarungan tetapi belum tentu populer. Belum lagi jaringan oligarki politik di daerah tersebut. Ada pula politisi di tingkat pusat yang melobi ketua umum partai agar bisa terpilih. Besarnya biaya politik juga mendorong para pengusaha lokal yang sudah merasa sukses untuk mencoba peruntungan dalam politik. Di sini, orang-orang yang pernah bermasalah dengan hukum atau sedang bermasalah ikut bertarung. Beberapa orang akhirnya mendapat tiket untuk bertarung.

Pemenang akhir dari pertarungan internal ini sesungguhnya belum tentu calon-calon terbaik yang dikehendaki rakyat. Sejumlah partai yang memiliki basis kuat di daerah tertentu calon-calon yang diusung kalah. Jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu legislatif tidak secara otomatis merupakan dukungan dalam pilkada. Beberapa orang bermasalah yang memiliki jejak kurang baik atau sedang bermasalah akhirnya ada juga yang menang. Kesadaran bahwa calon yang diusung harus orang-orang terbaik sudah meningkat, tetapi hasil yang menunjukkan bahwa orang tertentu, sekalipun memiliki catatan merah, tetap dipilih oleh rakyat mendorong elit partai untuk berspekulasi mengusung calon-calon yang tidak sepenuhnya didukung oleh rakyat, tetapi lebih pada pertimbangan elit politik yang menentukan siapa yang akan diusung.

Demokrasi liberal dengan mekanisme satu orang satu suara mensyaratkan kampanye yang luas. Hal ini tentu saja memakan ongkos politik yang mahal. Mesin partai untuk meraih dukungan juga hanya bisa digerakkan jika ada uang operasional bagi mereka. Tak ada yang gratis dengan memperjuangkan mengedepankan ideologi partai sebagaimana masa lalu. Politisi dengan gampang loncat dari satu partai ke partai lain sejauh mereka memiliki sumber daya yang dimanfaatkan partai. Pragmatisme dari partai menyebabkan kader partai di jajaran bawah enggan untuk melakukan kerja-kerja politik tanpa dukungan dana operasional. 

Lembaga penyelenggara pemilu juga belum sepenuhnya dipercaya oleh masyarakat. Masing-masing calon harus menyiapkan saksinya sendiri-sendiri untuk mengawal suara di tiap tempat pemungutan suara. Ini tentu saja biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh politisi yang sedang berkontestasi. Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Jika berhasil, maka akan cukup menekan biaya pemilihan bagi masing-masing calon.

Cara yang paling kasar digunakan dalam kontestasi pilkada adalah politik uang. Sesungguhnya ini sudah berakar lama dalam tradisi politik lokal pada pemilihan kepala desa. Rakyat yang tidak mendapat uang saku tidak mau datang untuk memilih karena lebih mengutamakan bekerja di ladang. Hal ini juga dilakukan untuk memastikan dukungan. Tradisi ini kemudian dgunakan dalam kontestasi politik yang lebih luas. Dulu dikenal istilah serangan fajar, yaitu pada malam sebelum pemilihan, para pemilih mendapatkan uang dari calon tertentu untuk memilihnya. 

Akumulasi dari berbagai biaya politik ini menyebabkan calon-calon yang ingin berkontestasi harus memiliki modal besar. Hal ini hanya dimiliki oleh para penguasa, politisi yang menggunakan kekuasaannya untuk mengakumulasi orang melalui korupsi, atau politisi yang memiliki jaringan pengusaha yang bersedia memberi modal dengan konsekuensi pembagian kue-kue proyek jika menang dalam pemilu. 

Mengubah segala tradisi politik tidak sehat yang sudah mengakar kuat di masyarakat bukanlah hal yang mudah. Jika ditengok ke belakang, beberapa permasalahan seperti konflik antarmasyarakat saat pilkada sudah jauh berkurang. Mendidik masyarakat untuk memilih calon yang baik akan memastikan daerah mereka akan lebih baik dalam periode lima tahun ke depan. Menyejahterakan masyarakat akan memastikan bahwa mereka tidak akan tergiur dengan pilihan-pilihan jangka pendek berupa politik uang. Perbaikan sistem pemilu penting terus dilakukan untuk mendorong pemilu yang efektif dan efisien serta terpercaya oleh masyarakat. 

Kepada mereka yang terpilih, kini saatnya untuk mulai memikirkan rancangan secara lebih detail bagaimana janji-janji kampanye dalam segera dilaksanakan begitu mereka dilantik. Bukan lagi waktu untuk terus mengumbar wacana dan janji karena tugas pemimpin untuk melaksanakan kerja-kerja nyata. Inilah jalan panjang menuju demokrasi yang lebih matang di Indonesia. (Achmad Mukafi Niam)


Bagikan:
Rabu 27 Juni 2018 5:0 WIB
Saatnya Warga NU Jatim Memilih Pemimpin Terbaik
Saatnya Warga NU Jatim Memilih Pemimpin Terbaik
Pada Rabu, 27 Juni penduduk di 171 provinsi, kabupaten, dan kota akan melakukan pemilihan pemimpinnya dalam pilkada serentak. Ini merupakan tahapan penting demokrasi lokal yang akan menentukan kondisi masyarakat selama lima tahun mendatang. Pencoblosan hanya berlangsung dalam hitungan detik, tetapi mempengaruhi kehidupan rakyat dalam jangka panjang. 

Bagi NU, wilayah yang mendapat perhatian khusus adalah pemilihan gubernur Jawa Timur mengingat provinsi tersebut merupakan basis utama warga NU. Perkembangan Jawa Timur lima tahun ke depan dan jangka panjangnya sangat penting bagi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi untuk memastikan bahwa pemimpin terpilih mampu memimpin dengan baik. Di Jatim, ribuan pesantren, sekolah, dan lembaga amal usaha NU berdiri untuk membantu mendidik dan memberdayakan masyarakat . Sinergi yang baik antara NU dan pemerintah sangat menentukan keberhasilan program-program NU.

Dua calon gubernur yang berkompetisi merupakan kader terbaik NU, yaitu Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dengan nomor urut satu sedangkan nomor urut dua, Saifullah Yusuf-Puti Guntur. Siapa pun yang terpilih, merupakan kader terbaik NU. Khofifah Indar Parawansa adalah ketua umum Pimpinan Pusat Muslimat NU yang sukses menggerakkan para ibu di lingkungan NU dengan beragam program pemberdayaan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai menteri sosial RI. Karier politiknya cemerlang sejak usia muda dengan menjadi anggota DPR RI. Pada era kepresidenan Gus Dur, ia dipercaya menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Sementara Saifullah Yusuf adalah ketua umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor dari tahun 1999 sampai 2010. Ia juga matang dalam berpolitik dengan menduduki sejumlah jabatan publik. Pelajaran politiknya di bawah bimbingan langsung Gus Dur. Ia menjabat sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan selanjutnya sebagai wakil gubernur Jawa Timur selama dua periode. Ia paham kondisi Jawa Timur, apa yang sudah dicapai dan apa yang masih harus dilaksanakan.

Sekalipun mereka merupakan tokoh terbaik NU, tetapi Nahdlatul Ulama secara organisasi bersikap netral karena NU sejak tahun 1984 telah menegaskan kembali ke khittah 1926 sebagai organisasi sosial keagamaan. Klaim institusi bahwa NU atau badan otonom di bawahnya untuk menyatakan dukungan kepada salah satu calon tidak diperkenankan. 

Dengan pengalaman beberapa kali penyelenggaraan pemilihan gubernur, warga NU di Jatim sudah cukup matang bagaimana mensikapi hajatan politik ini. Selama proses kampanye dan menjelang pencoblosan, semuanya berjalan relatif tenang. Perbedaan pilihan yang terjadi dalam lingkup keluarga pun kini lebih dihargai. Bisa saja sang suami memilih Saifullah Yusuf sedangkan sang istri lebih mengidolakan Khofifah Indar Parawansa. Diskusi tentang pasangan cagub-cawagub dari program yang ditawarkan bisa dilakukan dengan intens, tetapi keputusan akhirnya tergantung pada hak masing-masing individu.

Ada suatu masa dalam pemilu di Indonesia yang mana perbedaan pilihan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga, bahkan sampai menimbulkan perceraian antara suami istri. Seiring dengan kedewasaan dan kematangan dalam berpolitik hal tersebut sudah tidak terjadi lagi. Jangan sampai perbedaan pilihan menimbulkan perpecahan, sementara para kandidat yang bersaing bahkan sudah saling legowo atas hasil yang ditetapkan. 

Debat kandidat juga diselenggarakan dengan baik sehingga masyarakat sudah mengetahui visi dan misi masing-masing kandidat jika mereka memimpin Jawa Timur selama periode lima tahun ke depan. Tapi memilih pemimpin juga ada unsur emosional dan aspek-aspek kedekatan lain yang menjadi perhatian para pemilih. Berbagai survei yang diselenggarakan oleh pihak independen menunjukkan adanya persaingan ketat. Beragam strategi akan dilakukan untuk bisa memenangkan kompetisi ini.

Kandidat yang terpilih memiliki tugas berat untuk melaksanakan janji-janji kampanyenya.  Semasa kampanye, berbagai permintaan dari beragam komunitas diiyakan oleh kandidat demi meraih suara. Menjanjikan sesuatu merupakan hal yang gampang sedangkan untuk melaksanakannya merupakan persoalan berat. 

Di Jawa Timur, sebanyak 4.4 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan  dari 38 juta jiwa. Kesehatan dan pendidikan juga persoalan yang harus mendapat perhatian serius. Masalah-masalah ini sebenarnya merupakan persoalan umum yang terjadi di Indonesia. Siapapun pemimpinnya, akan menghadapi persoalan sama. 

Berbagai indeks yang dirilis lembaga internasional seperti Indek Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan, Indonesia masih dalam posisi tengah-tengah. Tidak buruk-buruk amat, tetapi juga tidak dalam kondisi terbaik. Upaya perbaikan yang dilakukan di masing-masing provinsi akan membantu memperbaiki kondisi yang ada. Jika kualitas penduduk Jawa Timur meningkat, otomatis kualitas warga NU juga meningkat. Dan kualitas pengelolaan organisasi NU juga semakin baik. Semuanya akan berkorelasi secara positif dalam ruang lingkup yang lebih besar. 

Di tempat lainnya yang mana warga NU memilih pemimpinnya, prinsip yang sama berlaku, bahwa kita harus mencari pemimpin terbaik, yaitu yang memiliki akhlak terbaik dan mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Ini merupakan dua sisi mata uang tak tak dapat dipisahkan.  Tidak karena politik uang yang memberikan kesenangan sesaat, tetapi sebenarnya menghancurkan demokrasi. Selamat memilih, semoga menghasilkan pemimpin terbaik.  (Achmad Mukafi Niam)

Sabtu 23 Juni 2018 10:30 WIB
Lebaran dalam Hiruk Pikuk Tahun Politik
Lebaran dalam Hiruk Pikuk Tahun Politik
Ilustrasi (via politiktoday)

Suasana Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini merupakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 sekaligus pemanasan kontestasi politik nasional berupa pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang akan berlangsung pada 2019. Momen rutin lima tahunan ini menguras banyak energi masyarakat dan memunculkan kerawanan sosial akibat perbedaan dukungan.

 

Suasana saling serang mulai tampak dan masing-masing pihak mulai menampilkan jargon-jargon untuk mengunggulkan calon yang diusungnya dan di sisi lain, berusaha menjatuhkan calon lawan. Kampanye #2019GantiPresiden termasuk yang cukup masif digalang oleh pendukung partai oposisi yang ingin merebut kuasa. Sementara itu pendukung pemerintahan membanggakan capaian pembangunan infrastruktur yang berjalan di seluruh Indonesia berupa jalan tol, pelabuhan, bandar udara, dan sejumlah sarana dan prasarana dasar lainnya. Dengan sukses seperti ini, harapannya rakyat akan memilih kembali kandidat yang diusung partai berkuasa dalam pemilu mendatang.

 

Para politisi tahu benar bagaimana mereka memanfaatkan Ramadhan dan Idul Fitri ini untuk melakukan konsolidasi politik guna memantapkan kekuatannya. Setelah selama Ramadhan disibukkan dengan jadwal padat untuk buka puasa bersama, kini pada Lebaran Idul Fitri, halal bihalal menjadi kesibukan baru untuk memastikan dukungan, terutama oleh peserta pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 Juni ini.

 

Dalam sebuah kontestasi, wajar-wajar saja kita mengunggulkan calon yang kita dukung. Tak ada kecap nomor dua, semuanya mengaku nomor satu sekalipun publik belum tentu menganggapnya sebagai kecap yang bermutu. Dalam kode etik periklanan di Indonesia, kita boleh-boleh saja mengunggulkan produk kita setinggi langit, tetapi kita tidak boleh menjelek-jelekkan produk lawan, apalagi memfitnahnya. Prinsip ini seharusnya juga berlaku dalam etika persaingan politik. Sayangnya, dalam realitas, hal tersebut jauh panggang daripada api. Pengungkapan rekam jejak calon-calon pemimpin juga sangat penting, tetapi harus disampaikan dengan cara yang baik.

 

Para politisi merupakan orang-orang yang gemar berorasi. Mereka menggunakan panggung untuk menyampaikan ide atau gagasannya. Dalam momen tertentu mereka kesleo lidah yang kemudian secara sengaja menjadi bahan bullying oleh pihak lawan dengan mengerahkan pasukan buzzer media sosialnya. Suasana inilah yang menimbulkan kegaduhan publik yang mengganggu pikiran masyarakat yang terpaksa terpapar oleh hal-hal perdebatan yang tak mereka inginkan. Sebagian besar masyarakat ingin agar aktivitas mereka tidak terganggu oleh hiruk pikuk politik.

 

Hampir seluruh ruang publik kini telah “terkontaminasi” politik. Pohon-pohon dipasangi banner yang mengampanyekan dukungan terhadap salah satu calon. Ketika kita membuka media sosial untuk berinteraksi dengan teman, paparan terhadap tema-tema politik menghampiri tanpa diundang, yang seringkali membuat kita menjadi emosional atas perdebatan tidak penting atau perilaku yang tidak pantas.

 

Politik sesungguhnya merupakan seni untuk mengakomodasi kepentingan banyak pihak. Pada masyarakat yang plural, peran seperti ini sangat penting mengingat prioritas dan kepentingan masing-masing pihak berbeda. Para politisi menghubungkan dan berusaha mencari solusi terbaik bagi semua kelompok. Dalam konteks seperti itu politik berperan mencari titik temu kepentingan banyak pihak. Tetapi tak jarang, di balik jargon-jargon kepentingan publik ini, sesungguhnya terdapat agenda kepentingan pribadi yang kental.

 

Menjadi pertanyaan, mengapa profesi politik yang seharusnya sesuatu yang terhormat menjauh dari sisi idealnya? Bahkan politisi-politisi berbasis agama yang memiliki panduan moral berperilaku tak beda jauh dengan teman-teman mereka yang sekuler?

 

Jika kita mampu mengurai akar permasalahan ini dan mencari jawaban untuk memperbaiki persoalan, kondisinya akan lebih baik. Dengan membangun sebuah mekanisme bernegara yang baik, orang-orang baik tidak terseret menjadi orang buruk, dan orang yang berpotensi buruk bisa menjadi baik karena sistem memaksanya untuk mengikuti aturan yang baik. Sudah berapa banyak orang baik tertangkap menjadi koruptor karena sistem memaksa mereka untuk berbuat demikian.

 

Sudah menjadi kebenaran umum bahwa korupsi, kecurangan, atau penyebaran hoaks merupakan hal yang tidak baik. Sayangnya, sekalipun hal tersebut sudah menjadi kesadaran umum, tidak gampang untuk melakukan perubahan. Ada kelompok atau orang-orang tertentu yang mendapatkan keuntungan dari situasi seperti ini. Mereka ingin kondisi ini tetap bertahan agar posisi mereka tetap aman.

 

Orang-orang baik, tak bisa diam saja karena dengan kediamannya, maka mereka sama saja dengan melanggengkan situasi seperti ini. Kita tidak kekurangan orang baik yang memiliki dedikasi. Yang perlu kita lakukan adalah menciptakan kolaborasi di antara orang-orang baik ini untuk membentuk sebuah kekuatan bersama guna menghasilkan dunia yang lebih baik. 

 

Kini saatnya dalam momen Idul Fitri ini kita tak sekadar bersilaturrahim, bersalam-salaman untuk meminta maaf kepada keluarga, kerabat, dan kolega. Kita harus bergerak memperjuangkan berlakunya nilai-nilai kebaikan untuk mewujudkan situasi yang lebih baik sehingga pada Idul Fitri tahun depan, kondisi lebih baik, dan begitu seterusnya. Kita percepat proses menuju tatanan masyarakat ideal sebagaimana kita cita-citakan bersama. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin baik perencanaan yang kita lakukan, insyaallah apa yang kita idealkan akan lebih cepat tercapai. (Achmad Mukafi Niam)

Kamis 14 Juni 2018 19:45 WIB
Belajar dari Hoaks yang Menyerang Gus Yahya
Belajar dari Hoaks yang Menyerang Gus Yahya
Sebuah meme yang dengan kata-kata NU kerja sama dengan Israel dengan ilustrasi wajah KH Yahya Staquf beredar luas sebagai respons atas kunjungan kunjungan Gus Yahya ke Yerusalem. Itulah penyesatan informasi pertama yang menyertai kontroversi kunjungan tersebut. Tak cukup satu meme itu, produksi haoaks terus dilakukan secara berseri selama keberadaannya di sana. Akun dengan nama-nama yang mengidentifikasi diri sebagai kelompok Muslim menyebarluaskannya dengan masif.  Segala hal tentang kunjungan Gus Yahya terus “digoreng” untuk membangun opini yang mendiskreditkannya.

Upaya penyesatan informasi ini menunjukkan adanya upaya sistematis yang dengan sengaja ingin mendiskreditkan NU dengan memanfaatkan isu Palestina, terlepas dari diskusi soal apakah diplomasi tersebut tepat atau tidak dalam memperjuangkan Palestina. Bukan kali ini saja kejadiannya dan yang melakukannya juga akun-akun media sosial yang tak jauh berbeda. Ideologi gerakan agama dan politiknya dengan gampang bisa ditebak. Umumnya mereka merasa dirinya paling Islam, paling memperjuangkan Islam. Yang di luar dirinya dianggap tidak layak mengatasnamakan pembela Islam atau hanya boleh jadi pengikutnya. 

Segala hal yang dianggapnya kelemahan kelompok lain, dengan segera diolah untuk menjatuhkan sesama Muslim.  Kalau perlu dibuat penyesatan informasi agar tujuannya tercapai. Pasukan buzzer-nya dengan sigap, cukup dengan ujung jarinya, menyebarluaskan informasi sesat tersebut ke berbagai platform media sosial. 

Publik awam yang tidak tahu menahu dan kemudian terprovokasi ikut menyebarkan informasi tersebut. Bahkan merasa mendapat pahala karena menyebarluaskan sebuah “kebenaran”.  Isunya sengaja dikemas secara menarik dan menyentuh dengan mengatasnamakan membela Islam. Pendekatannya hitam putih sehingga dengan gampang mempengaruhi banyak orang. Yang tidak ikut bersimpati, dianggapnya anti-Islam.

Dalam konteks tersebut, agama sesungguhnya hanya topeng untuk meraih simpati publik. Tujuan sebenarnya yang menjadi target bisa saja berbeda. Mungkin saja tujuannya adalah kemenangan politik pada kontestasi politik 2019. Bisa saja tujuan sekadar meraih keuntungan finansial berupa pengikut akun yang semakin bertambah atau kunjungan di web yang semakin banyak yang ujung akhirnya adalah masuknya pendapatan iklan. Atau bahkan sekadar ketidaksukaan kepada kelompok lain. 

Mereka pula yang suka sekali menyampaikan bahwa Islam harus bersaudara atau bersatu saat mereka dalam kondisi terdesak. Saat dalam posisi unggul, mereka meminta pihak lain untuk menjadi pengikutnya dan tidak memberi peran yang signifikan kepada orang-orang yang di luar kelompoknya. 
Itulah realitas sesungguhnya hubungan antara kelompok-kelompok Muslim di Indonesia yang memang sangat beragam dan memiliki spektrum yang sangat luas. NU sejak didirikan sudah terbiasa distigmakan dengan beragam stereotip jelek seperti pelaku bid’ah atau bahkan disesatkan dalam beragama. Toh, hingga kini, NU tetap berdiri kokoh dan terus memperjuangkan Islam Ahlusunnah wal Jamaah dan menjaga persatuan bangsa. 

Sesungguhnya tidak ada ajaran Islam yang menyuruh melakukan menyesatan informasi atau membuat hoaks. Bahkan, informasi benar pun, jika dikhawatirkan menimbulkan mudarat bagi masyarakat, tidak boleh disebarluaskan. Tapi banyak orang yang lupa dengan ajaran ini, nafsu telah mengalahkan nilai-nilai baik yang disebarkan oleh Islam demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. 

Kemunculan media sosial dengan kecepatan berbagi informasi yang luar biasa menuntut pendekatan baru dalam upaya mengatasi penyesatan-penyesatan informasi dan menyebaran hoaks. Dahulu, forum tabayyun dengan bertemu kepada para kiai yang otoritatif menjadi sarana untuk mencari informasi yang jelas. Kini, informasi menyebar dengan jumlah dan kekuatan luar biasa. Isu lama belum selesai diklarifikasi, sudah muncul isu baru yang juga tidak jelas.

Media sosial memiliki kekuatan dalam pelibatan publik pada isu-isu kemasyarakatan. Dulu hanya media massa yang mampu menyebarkan informasi secara luas. Dari beragam isu yang muncul, redaksi media memilih isu yang layak untuk disampaikan ke publik. Kini media sosial menjadi bagian penting dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Info dari media sosial seringkali mendahului media massa. Siapa saja bisa mengunggah informasi atau menyampaikan opini. Hal-hal yang dinilai menarik akan dibagi oleh publik sehingga menjadi viral.

Dengan maraknya hoaks yang disebarkan melalui media massa, maka media massa kembali memiliki relevansinya kepada publik. Kerja-kerja media massa didasari atas kode etik dan proses peninjauan secara berjenjang, dari pewarta di lapangan, redaktur, sampai  dengan pemimpin redaksi. Hal ini untuk memastikan informasi yang sudah keluar dari dapur redaksi sudah melalui proses verifikasi sehingga layak untuk konsumsi publik. Untuk informasi ke-NU-an dan keislaman, NU Online berusaha menjadi sumber rujukan bagi warga NU, masyarakat yang menginginkan informasi yang akurat tentang NU. 

Soal kunjungan Gus Yahya di Yerusalem, apa yang dilakukan adalah bagian dari perjuangan diplomasi yang dengan tulus ia lakukan demi kemerdekaan Palestina. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa keberadaannya di sana adalah untuk Palestina. Apa yang dilakukannya merupakan bagian langkah-langkah yang juga dilakukan oleh para pihak lainnya yang peduli dengan Palestina. Mungkin saja hasilnya tidak dapat dilihat dengan segera, tapi itu bagian dari proses panjang yang harus terus dilakukan. Komitmen NU terhadap Palestina tidak perlu diragukan lagi sejak dulu, kini dan di masa yang akan datang. (Achmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG