IMG-LOGO
Internasional

Uni Eropa Sebut Yaman Alami Krisis Kemanusiaan Terburuk

Ahad 5 Agustus 2018 23:45 WIB
Bagikan:
Uni Eropa Sebut Yaman Alami Krisis Kemanusiaan Terburuk
Foto: rsi.ch
Sana’a, NU Online
Uni Eropa (EU) menyebut Yaman sedang mengalami krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Ia menuntut perlindungan warga sipil ditingkatkan, mengingat dalam tiga tahun terakhir banyak dari mereka yang meninggal.

Pernyataan Uni Eropa ini dikeluarkan usai terjadi peristiwa berdarah di kota pelabuhan Laut Merah Hudaibah. Dimana sedikitnya 55 orang tewas dalam sebuah serangan udara yang dilancarkan koalisi Saudi-Uni Emirat Arab. Seorang juru bicara koalisi membantah bertanggung jawab atas pembunuhan itu.

“Serangan udara berturut-turut di kota Hudaidah sekali lagi telah menelan lusinan korban jiwa dengan banyak orang terluka,” kata Uni Eropa, diberitakan Aljazeera, Ahad (5/8). 

Uni Eropa sangat menyayangkan apa yang terjadi di Yaman. Banyak hukum humaniter internasional, termasuk melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil pada masa perang, yang dilanggar selama konflik Yaman. 

Uni Eropa mengutuk pemboman daerah padat penduduk, penghancuran sekolah, fasilitas medis, daerah pemukiman, pasar, sistem air, pelabuhan, dan bandara.

Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari 121 ribu orang telah meninggalkan kota Hudaibah sejak dimulainya serangan. Sejak meletus pada 2014, konflik Yaman  telah menyebabkan sedikitnya 10 ribu orang meninggal dan 22 juta orang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. 

Untuk meredakan konflik yang berlarut-larut itu, PBB melalui utusan khususnya untuk Yaman Martin Griffiths berusaha untuk menengahi dua kelompok yang saling berperang, yaitu pihak pemerintah yang didukung koalisi negara-negara Arab yang pimpinan Arab Saudi dan pihak oposisi Houthi yang didukung Iran.

Dia berencana untuk mengundang faksi-faksi yang berperang di negara itu untuk duduk bersama dan membahas solusi di Jenewa pada 6 September mendatang. (Red: Muchlishon)
Bagikan:
Ahad 5 Agustus 2018 22:30 WIB
Tolak UU Kontroversial, Puluhan Ribuan Warga Israel Demo di Tel Aviv
Tolak UU Kontroversial, Puluhan Ribuan Warga Israel Demo di Tel Aviv
Foto: The Times of Israel
Tel Aviv, NU Online
Setidaknya 50 ribu orang  melakukan aksi demonstrasi di Tel Aviv’s Rabin Square, Sabtu (4/8) waktu setempat. Sambil melambai-lambaikan bendera Israel dan Druze, mereka berkumpul untuk memprotes Undang-Undang (UU) kontroversial Negara Bangsa Yahudi yang disahkan beberapa waktu lalu.  

Sebagaimana warga Israel keturunan Arab dan Bedoiun, Druze merupakan warga minoritas Israel. Mereka menolak UU rasis itu karena membuat warga Israel Non-Yahudi menjadi warga negara kelas dua. 

Seorang pemimpin spiritual Druze Israel, Syekh Muafak Tarif, mengatakan bahwa warga Druze Israel sangat setia kepada negara. Namun dengan lahirnya UU itu, Tarif menganggap bahwa negara tidak mengakui kesetaraan mereka.

“Meskipun kesetiaan tanpa batas kami kepada negara, negara tidak menganggap kami setara,” kata Tarif, dikutip The Times of Israel.

Banyak tokoh yang hadir dalam aksi demonstrasi ini diantaranya Jenderal Amal As’ad, pembawa acara televisi Lucy Aharis, dan Walikota Tel Aviv Ron Huldai.

Dalam pidatonya, Huldai menganggap kalau UU Negara Bangsa Israel merupakan ‘noda jelek’ dalam negara demokrasi Israel. Ia bahkan menyerukan agar UU itu dibatalkan atau diubah.

“Atas nama cinta untuk bangsa, saya berdiri di hadapan kalian hari ini, dan meminta kami untuk menghapus atau mengubah hukum dasar yang meninggalkan orang lain di pinggiran, dan menghilangkan noda kotor ini dari wajah negara Israel kami,” terang Huldai.

Merespons aksi protes itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membela keputusan disahkannya UU tersebut. Menurutnya, UU itu penting disahkan untuk memastikan bahwa Israel akan tetap menjadi negara bangsa Yahudi untuk generasi yang akan datang.

Netanyahu juga menolak anggapan bahwa UU tersebut membuat warga Israel Non-Yahudi menjadi warga negara kelas dua. 

“Hak-hak individu (warga Israel) terjamin di banyak UU, termasuk Hukum Dasar: Martabat Manusia dan Kebebasan. Tidak ada yang merugikan atau bermaksud mencelakakan hak-hak individu ini,” jelasnya.

“Tetapi tanpa UU tersebut kita tidak bisa menjanjikan bahwa Israel akan tetap menjadi negara bangsa Yahudi untuk generasi yang akan datang,” tambahnya.

Diantara isi dari UU ini adalah menurunkan status bahasa Arab hanya menjadi ‘status khusus’ dan bahasa Ibrani sebagai bahasa resmi negara, orang-orang Yahudi sebagai mayoritas memiliki hak eksklusif dalam menentukan nasib Israel, dan Yerusalem diakui sebagai ibu kota Israel yang “utuh dan bersatu.” (Red: Muchlishon)
Sabtu 4 Agustus 2018 20:0 WIB
Krisis Rohingya Bukan Konflk Agama
Krisis Rohingya Bukan Konflk Agama
Jakarta, NU Online
Krisis Rohingya menjadi sorotan internasional. Meskipun isunya sudah tak lagi terdengar, tetapi belum berarti krisis di sana berhenti. Hal ini menarik Zezen Zainal Muttaqin untuk berbagi pengetahuannya tentang konflik tersebut pada diskusi rutin Islam Nusantara Center di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten pada Sabtu (4/8).

Zezen melihat konflik tersebut bukan sebagai konflik agama. Menurutnya, tragedi di sana merupakan warisan penjajahan yang membuat garis pemisah. Padahal, dulunya mereka menyatu seperti biasa.

"Post Collonial Legacy Conflict (konflik warisan pascakolonialisme)," ujarnya dalam diskusi yang bertajuk Belajar dari Krisis Pengungsi Rohingya dan HAM di Asia Tenggara itu.

Hal itu, lanjutnya, serupa dengan konflik yang terjadi di Mindanao, Filipina, dan Pattani, Thailan. Namun, agama ini dimunculkan sebagai bumbu konflik tersebut. "Menurut saya, agama itu belakangan munculnya," ujar kandidat doktor Universitas California Los Angeles, Amerika Serikat itu.

Ia menerangkan bahwa di sana ada orang-orang minoritas lain, seperti orang Kristen yang berdekatan dengan Tiongkok, orang Hindu yang berdekatan dengan India, dan orang Islam yang dekat dengan Bangladesh. "Awalnya bukan isu agama. Ini isu minoritas etnis saja," katanya.

Kebetulan, lanjutnya, orang Rohingya merupakan Muslim. Kemunculan isunya berbarengan dengan isu global tentang Islam, baik radikalisme maupun islamofobia. "Ini menjadi tambahan-tambahan trigger buat ekskalasi konflik," terangnya, "Ini underline isunya bukan isu agama, tapi isu ethnicity and land," lanjut pria asal Kabupaten Kuningan tersebut.

Mulanya, kata pria yang pernah mengenyam studi di Pondok Pesantren Darul Ulum, Kuningan, Jawa Barat itu, mereka dipinggirkan pada tahun 1962. Kemudian, 20 tahun setelahnya, Myanmar mulai tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu etnis negaranya. Di tahun itulah, mereka mulai bereksodus.

Parahnya, beberapa tahun belakangan, para pengungsi itu menjadi korban perdagangan manusia. Buruh bangunan di Malaysia dan buruh kapal di laut lepas adalah dua di antara sekian pekerjaan yang harus mereka lakukan dengan tanpa dibayar sebagaimana budak.

Sementara itu, di Rohingyanya, para penduduk mengalami genosida, pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Hal itu sebenarnya, katanya, bisa terjadi dalam konflik ataupun di luarnya. Tetapi, intensinya guna menghapuskan satu etnis tertentu atau melakukan kejahatan besar-besaran tanpa bermaksud menghapus etnisnya. (Syakir NF/Kendi Setiawan)

Sabtu 4 Agustus 2018 14:30 WIB
Akhirnya, Kuwait Berikan Hak Politik Penuh untuk Perempuan
Akhirnya, Kuwait Berikan Hak Politik Penuh untuk Perempuan
Foto:middleeastmonitor
Kota Kuwait, NU Online
Kuwait menjadi salah satu negara pertama di Timur Tengah yang memberikan hak politik penuh kepada perempuan. Negara kaya minyak itu telah memberikan hak pilih penuh setelah beberapa dekade para aktivis hak-hak perempuan melakukan kampanye pemenuhan hak politik. Demikian dilaporkan laman middleeastmonitor, Jumat (3/8).

Langkah Kuwait ini mendapatkan sambutan hangat dari berbagai pihak. Keputusan ini dianggap mampu mendorong perkembangan negara di semua sektor, termasuk pekerjaan umum, layanan sosial, ekonomi, dan politik. 

Perjuangan perempuan Kuwait untuk mendapatkan hak politiknya telah berlangsung lama. Namun perjuangan perempuan Kuwait tersebut mulai dianggap pada 1990-an, dimana mereka dikatakan telah memainkan peran utama dalam mengoordinasikan perlawanan terhadap invasi Saddam Hussain ke negara Teluk tersebut.

Sejak saat itu, perempuan Kuwait menghadapi tantangan demi tantangan untuk memperoleh kesetaraan. Ini merupakan hal yang langka mengingat di wilayah itu yang mendominasi adalah laki-laki. 

Rasha al-Sabah menjadi salah satu perintis perjuangan perempuan Kuwait. Dia memegang posisi pertama di bawah sekretaris Departemen Pendidikan Tinggi pada 1993. Selain Rasha, ada Nabila al-Mullah. Pada tahun yang sama, dia ditunjuk menjadi duta besar Kuwait pertama untuk Zimbabwe dan Afrika Selatan. Kemudian pada 2003, Mulla diangkat menjadi perwakilan permanen Kuwait di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menjadi duta besar Muslim Arab pertama ke organisasi global.

Di Kuwait, perempuan telah melawan tren. Mereka mengambil peran penting di beberapa posisi baik tingkat kota, nasional dan internasional yang biasanya hanya untuk laki-laki. Mereka telah mencapai keberhasilan di berbagai bidang. Hal ini membuktikan bahwa mereka mewakili setengah dari masyarakat dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Perkembangan kesetaraan perempuan Kuwait semakin baik. Pada 2017, Menteri Urusan Perumahan Kuwait dipegang oleh seorang perempuan, Jenan Bushahri. Begitu pun Menteri Sosial dan Tenaga Kerja serta Menteri Perencanaan dan Pengembangan juga diduduki perempuan. (Red: Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG