IMG-LOGO
Nasional

Saran KH Sahal Mahfudh agar NU Selamat dari Godaan Politik Praktis

Senin 6 Agustus 2018 16:30 WIB
Bagikan:
Saran KH Sahal Mahfudh agar NU Selamat dari Godaan Politik Praktis
Jakarta, NU Online
Tahun depan Indonesia akan menggelar pesta demokrasi besar, yakni pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilres). Namun, suasana atau atmosfir pesta demokrasi itu sudah terasa hari ini. Semuanya membincang dan ingin terlibat dalam pesta rakyat itu. Bahkan organisasi non-politik juga kerap kali nimbrung dan ikut politik praktis dalam pesta demokrasi itu. 

Lalu, bagaimana agar Nahdlatul Ulama (NU), yang notabenenya merupakan sebuah organisasi Islam, selamat dari praktik-praktik politik praktis?

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 1999-2014, KH Sahal Mahfudh, mengatakan, NU berpolitik praktis atau tidak itu tergantung pada para pengurusnya. Jika para pengurus tidak bisa lepas dari praktik-praktik politik praktis, maka mereka akan selalu mempolitisasi NU.

(Baca: Rais Aam NU Laksanakan Politik Tingkat Tinggi)

“Apabila pengurus NU-nya telah melepaskan politik praktis, tidak akan ada upaya mempolitisir NU,” kata Kiai Sahal dalam sebuah rubrik wawancara di Jurnal Taswirul Afkar Edisi Nomor 25 Tahun 2008. 

Dalam beberapa kesempatan, terutama dalam acara Rapat Pleno PBNU di Wonosobo pada 2013, Kiai Sahal menyerukan agar NU melaksanakan politik tingkat tinggi, bukan politik praktis atau dukung-mendukung. 

Bagi Kiai Sahal, praktik politik tingkat tinggi diantara adalah melakukan penyadaran hak-hak rakyat, melindungi mereka dari kesewenang-wenangan pihak manapun, dan memperjuangkan nilai kebangsaan. 

Selain itu, Kiai Sahal juga menyebutkan kalau NU harus terus mendorong pengembangan etika berpolitik untuk mewujudkan kehidupan politik yang santun, damai, dan tidak menghalalkan beragam cara.

Pesantren dan politik praktis

Kiai Sahal mengatakan, kunci agar sebuah pesantren selamat dari politik praktis adalah pengasuhnya. Jika pengasuh pesantren cuek dan tidak memiliki idealisme, maka pesantrennya akan terseret dalam gelombang politik praktis.

“Tapi kalau pengasuhnya masih punya pengaruh dan punya idealisme, masih memberikan arahan-arahan pada santrinya, itu bisa terselamatkan,” jelas Kiai Sahal.

“Jadi itu tergantung pada pengasuhnya,” tambahnya. (Muchlishon)
Bagikan:
Senin 6 Agustus 2018 23:0 WIB
KPAI: Pemerintah Harus Perhatikan Pendidikan Anak Korban Gempa
KPAI: Pemerintah Harus Perhatikan Pendidikan Anak Korban Gempa
Susianah Affandy (kanan) dan Margaret Margaret Aliyatul M dari KPAI di NTB.
Jakarta, NU Online
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah pusat dan daerah agar memberikan perhatian terhadapan pendidikan anak-anak korban gempa di Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan  menyelenggarakan sekolah darurat yang meliputi tiga hal.

"Anak-anak korban gempa harus terpenuhi haknya atas pendidikan," kata Komisioner KPAI Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat Susianah Affandy melalui rilis yang diterima NU Online, Ahad (5/8).

Pertama, adanya pengadaan, distribusi, dan pemasangan tenda kelas darurat di semua sekolah terdampak. Mengingat proses pembangunan sekolah membutuhkan waktu lama, maka penyelenggaraan sekolah darurat harus melibatkan banyak sektor termasuk partisipasi masyarakat. 

"Kebutuhan tenda untuk kelas darurat sebanyak 60 buah. KPAI meminta agar BNPB menyediakan atau mengadakan tenda. Tenda yang  yang selama ini dipakai pengungsi juga dapat digunakan untuk kelas darurat," katanya.

Kedua, melakukan distribusi school kit, recreasional kit, sarana dan prasarana belajar secara merata yang telah disediakan oleh banyak pihak, seperti Kemendikbud, Plan Indonesia , dan UNICEF.

Ketiga, pemerintah harus melibatkan Guru Garis Depan (GGD) dalam penyelenggaraan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) bagi siswa dan sekolah terdampak. Guru-guru yang tergabung dalam GGD harus diberikan pelatihan layanan psikososial yang nantinya dapat diterapkan di sekolah-sekolah terdampak dan diharapkan aktif dalam mengkampanye anak-anak kembali ke sekolah.

Di samping itu, pemerintah perlu menilai kelayakan bangunan sekolah karena orang tua dan anak-anak sekolah takut keluar dari pengungsian serta mendekati bangunan yang terkena dampak gempa. Nantinya, penilaian kelayakan bangunan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan rehabilitasi dan rekonstruksi paska gempa.

"Penilaian kelayakan bangunan sekolah sangat penting bagi penyelenggaraan pendidikan darurat bagi anak-anak korban gempa," ucapnya. (Husni Sahal/Ibnu Nawawi)

Senin 6 Agustus 2018 22:34 WIB
Lulusan Polteknaker Diharapkan Langsung Diterima Bekerja
Lulusan Polteknaker Diharapkan Langsung Diterima Bekerja
Bekasi, NU Online
Kementerian Ketenegakerjaan berharap lulusan Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) dapat diterima langsung bekerja baik di instansi pemerintahan maupun swasta. Dengan diterima langsung bekerja setelah mengikuti pendidikan maka tidak ada missmatch yang berkelanjutan.
 
"Saya berharap lulusan dari sini lamgsung dapat bekerja, tidak lagi menunggu karena (Polteknaker) diciptakan agar begitu lulus langsung dapat bekerja. Sebab kondisi saat ini di luar, begitu lulus langsung tidak dapat bekerja, masih kursus lagi. Di BLK-BLK itu banyak dari SMK maupun Poltek lain, " kata Sekjen Kemnaker Hery Sudharmanto memberikan arahan dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Politeknik Ketenagakerjaan di Kampus Polteknaker Bekasi, Jawa Barat, Senin (6/8).
 
Kegiatan PKKMB Tahun Akademik 2018/2019, Polteknaker bertema "Menerapkan Karakter Mahasiswa yang Mendukung Skill, Knowledge dan Attitude sebagai Kunci Utama untuk Berdaya Saing dalam Menghadapi Digitalisasi Dunia Industri”.
 
Turut hadir Kepala Pusdiklat pegawai Elsie Armaita, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Polteknaker Retna Pertiwi, Karo Umum Kemnaker Sumarno, Karo Organisasi dan Kepegawaian Tri Retno Isnaningsig dan 90 mahasiswa baru Polteknaker.
 
Selama 6-10 Agustus,  materi PKKMB disesuaikan dengan SE Menristekdikti No.235/B/VII/2016 yakni berisi materi tentang pengenalan kehidupan kampus yang bersifat akademik dan non akademik.
 
Ke-90 mahasiwa baru Polteknaker itu akan memperoleh sesi kuliah  "Wawasan Kebangsaan" dari Danramil 01/Kranji Mayor Inf, kuliah "Kesadaran Bela Negara" dari Laksamana Muda I Nyoman Nesa (Polhukam), kuliah "Penyalahgunaan Narkoba" dari Peter Bunjani (BNN Jakarta Utara) dan "Mencegah Radikalisme" dari Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, masing-masing selama 120 menit.
 
Dalam sambutannya, Sekjen Hery juga berharap mahasiswa Polteknaker angkatan II, harus ikut dan memiliki rasa ingin tahu perkembangan dan inovasi bangsa ke depan secara positif.
 
"Mahasiswa Polteknaker harus kepo, punya rasa ingin tahu dan bagaimana sih ke depan yang positif. Bukan kepo yang negatif, " katanya.
 
Di era industri 4.0 yang berbasis digitalisasi, Sekjen Kemnaker juga berharap agar dalam metode pembelajaran menggunan sistem digitalisasi. Karena itu Sekjen mengaku telah memperitahkan Direktur Polteknaker agar jaringan di seluruh ruangan diperkuat jaringannya agar saat memberikan materi, mahasiswa tidak memperoleh kesulitan saat membuka akses internetnya.
 
"Kalau hanya berbasis buku saja tidak akan ketemu nanti missmatch tak nyambung lagi. Tujuan dibentuknya Polteknaker agar lulusan Polteknaker nyambung dengan dunia kerja, " ujarnya.
 
Sekjen Hery menambahkan ke depan, Apindo diharapkan bisa memberikan materi di Polteknaker agar mahasiswa Polteknaker juga bisa mengikuti dinamika dunia usaha. "Ini penting tantangan ke depan segera dimengerti oleh mahasiswa yang pada akhirnya setelah lulus bisa diterima bekerja," katanya.
 
Sementara Direktur Retna Pertiwi dalam laporannya  90 mahasiwa baru Polteknaker angkatan II ini terpilih dari 1360  peserta yang mengikuti ujian Tes Potensi Akademik (TPA) Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Polteknaker tahun ajaran 2018-2019.
 
Retna menambahkan ke-90 mahasiswa baru (33 orang laki-laki dan 57 orang perempuan) ini akan mengisi tiga program studi yakni relasi industri (RI), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan manajemen sumber daya manusia (MSDM).
 
"Mahasiswa baru Polteknaker juga akan diberi materi tentang Pendidikan Baris Berbaris (PBB) untuk meningkatkan kedisiplinan dan kekompakan, " katanya. (Red-Zunus)
Senin 6 Agustus 2018 22:30 WIB
PBNU Sebaiknya Jaga Jarak dari Politik Praktis
PBNU Sebaiknya Jaga Jarak dari Politik Praktis
Mohammad AS Hikam, Sumber: Istimewa
Jakarta, NU Online
Menristek RI era Gus Dur, Mohammad AS Hikam menilai bahwa peran politik moral NU jauh lebih penting dari pada peran politik praktis. Dengan memerankan itu, NU dapat menjadi rujukan banyak kalangan, tidak hanya kalangan politik namun juga kalangan lain untuk membangun negara yang demokratis. 

"PBNU semestinya tetap berada di tataran high moral ground, bukan terlibat dalam politik pragmatis. Saya kira hanya dengan cara itu, NU akan berbeda dengan golongan 212 yang sampai mengatasnamakan agama untuk mengklaim kepentingan politik,” ujar AS Hikam pada NU Online, Senin (6/8).

Dia menyebut NU sebagai satu-satunya lembaga yang bisa menyatukan warga yang terpisah oleh kepentingan pasca pemilihan presiden 2019 kelak. “Sekarang coba katakan siapa yang berada dalam political wisdom? Cuma NU," ujarnya.

Ia mengaku senang atas klarifikasi Pengurus PBNU tentang keterlibatan PBNU dalam politik praktis, terutama dalam isu empat nama Cawapres yang direkomendasi PBNU. Klarifikasi PBNU atas yang disampaikan Ketua PBNU Robikin Emhas itu sangat penting karena menunjukkan posisi NU yang tetap berdiri sebagai organisasi yang mengedepankan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan politik praktis.

“Saya senang (dengan klarifikasi PBNU) karena desas desus tentang rekomendasi cawapres dari PBNU sudah dibantah. Klarifikasi formal ini sangat penting. Jangan membiarkan desas-desus terus berkembang,” ujarnya.

Baca juga: PBNU Bantah Sodorkan Nama Cawapres ke Jokowi
Intelektual muda NU Zuhairi Misrawi menilai bahwa momentum politik pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan sebuah ujian tersendiri bagi semangat khittoh PBNU. Dalam ujian ini PBNU dihadapkan pada godaan politik yang cukup besar. 

“Saat inilah PBNU sedang diuji. Apakah akan tetap berpegang teguh untuk tetap pada tataran politik moral atau terjun pada politik praktis,” ujar Zuhairi. Momentum politik pemilihan presiden dan wakil presiden, oleh Zuhairi disebut sebagai ‘jebakan’ yang dapat menjerumuskan pengurus NU ke dalam perpolitikan praktis. 

Ia juga mengingatkan bahwa warga dan pengurus PBNU semestinya berpegang teguh pada sembilan nilai politik warga NU yang pernah dicetuskan dalam Muktamar NU XVIII di Krapayak Yogyakarta tahun 1989. “Saya justeru melihat ini saatnya NU memberikan arahan, misalnya dengan menyodorkan poin apa saja yang perlu diperjuangkan oleh pemerintah ke depan,” pungkasnya.  (Ahmad Rozali)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG