IMG-LOGO
Fragmen

Pedoman Berpolitik Warga NU

Rabu 8 Agustus 2018 7:0 WIB
Bagikan:
Pedoman Berpolitik Warga NU
Nahdlatul Ulama sejak awal berdirinya merupakan organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan (jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah), bukan organisasi politik dengan orientasi kekuasaan. Namun demikian, kiprah para kiai NU dalam percaturan politik dari dulu hingga sekarang dibutuhkan masyarakat dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan, meneguhkan NKRI, menjaga stabilitas negara, dan mewujudkan kesejahteraan.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam praktik politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika politik. Praktik politik ini digagas oleh KH MA Sahal Mahfudh dengan nama politik tingkat tinggi (siyasah ‘aliyah samiyah) Nahdlatul Ulama. Praktik politik ini demi menjaga Khittah NU 1926 yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam Munas NU 1983 di Situbondo, Jawa Timur.

Menurut Kiai Sahal Mahfudh, politik kekuasaan yang lazim disebut politik tingkat rendah (siayasah safilah) adalah porsi  partai politik bagi warga negara, termasuk warga NU secara perseorangan. Sedangkan NU sebagai lembaga atau organisasi, harus steril dari politik semacam itu. Kepedulian NU terhadap politik diwujudkan dalam peran politik tingkat tinggi (siyasah ‘aliyah samiyah), yakni politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika berpolitik.

Sejarah mencatat, NU memang pernah memutuskan menjadi partai politik pada 1952. Kemudian tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang diikuti oleh NU sebagai partai. Berjalannya waktu, keputusan NU menjadi partai politik pada tahun 1952 turut mendegradasi peran dan perjuangan luhur organsasi karena lebih banyak berfokus ke percaturan politik praktis sehingga pengabdian kepada umat seolah terlupakan.

Berangkat dari kegelisahan tersebut, para kiai mengusulkan agar NU secara organisasi harus segera kembali Khittah 1926. Usulan tersebut sempat terhenti. Namun, seruan kembali ke Khittah 1926 muncul kembali pada tahun 1971. Kala itu Ketua Umum PBNU KH Muhammad Dahlan memandang langkah tersebut sebagai sebuah kemunduran secara historis.

Pendapat Kiai Muhammad Dahlan itu coba ditengahi oleh Rais Aam KH Abdul Wahab Chasbullah bahwa kembali ke khittah berarti kembali pada semangat perjuangan 1926, saat awal NU didirikan, bukan kembali secara harfiah.

Setelah seruan kembali ke khittah sempat terhenti kala itu, gema tersebut muncul lagi pada tahun 1979 ketika diselenggarakan Muktamar  ke-26 NU di Semarang, Jawa Tengah. Seperti seruan sebelumnya, usulan untuk kembali menjadi jami’iyah diniyyah ijtima’iyah dalam Muktamar tersebut juga mentah.

Apalagi NU sedang giat-giatnya memperjuangkan aspirasi rakyat dari represi Orde Baru lewat PPP. Namun pada praktiknya, kelompok kritis dari kalangan NU mengalami penggusuran sehingga menurunkan kadar perjuangan dari partai tersebut.

Misi kembali ke khittah kembali nyaring ketika para ulama berkeliling mengonsolidasikan NU. Bersamaan dengan langkah para kiai tersebut, KH Achmad Siddiq menyusun tulisan komprehensif yang berisi tentang pokok-pokok pikiran tentang pemulihan Khittah NU 1926. Tulisan ini dirembug secara terbatas dengan para ulama sepuh di kediaman KH Masykur di Jakarta.

Secara garis besar, pedomana berpolitik warga NU tertuang dalam naskah Khittah 1926 yang dimulai dari Mukaddimah hingga Khotimah yang terdiri dari sembilan penjelasan. Namun, untuk mengoperasionalkan naskah khittah hasil Muktamar ke-27 NU 1984 tersebut, Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta menyusun sembilan pedoman berpolitik bagi warga NU.

Berikut sembilan pedoman berpolitik warga NU hasil Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta:

Ketika NU Kembali ke Khittah 1926 di mana NU tidak lagi menjadi partai politik atau bagian dari partai politik dan tidak terikat oleh partai politik manapun, dengan sendirinya masyarakat yang selama ini cara berpolitiknya ditentukan oleh pimpinan pusat organisasi mengalami banyak kebingungan.

Mengingat adanya perubahan politik dari stelsel kelompok atau organisasi menjadi stelsel individual ini, NU merasa perlu memberi petunjuk agar warganya tetap menggunakan hak politik mereka secara benar dan bertangung jawab. Karena itulah, lima tahun setelah keputusan Muktamar Situbondo 1984, Muktamar NU tahun 1989 merumuskan pedoman berpolitik bagi warga Nahdliyin dengan menekankan akhlaqul karimah, baik berupa etika sosial maupun norma politik.

Dengan demikian keterlibatan warga NU dengan partai politik yang ada bersifat individual, tidak atas nama organisasi, karena NU telah kembali menjadi organisiasi sosial keagamaan yang mengurusi masalah sosial, pendidikan dan dakwah. Namun demikian NU mengimbau pada warganya agar melakukan politik secara benar dan bertanggung jawab dan dengan citacita menegakkan akhlaqul karimah dan dijalankan dengan proses yang selalu berpegang pada prinsi pakhlaqul karimah.

Mengingat pentingnya politik sebagai sebuah sarana perjuangan, di samping sarana sosial dan pendiikan, maka warga Nahdliyin diberikan tuntunan yang mudah dipahami dan sekaligus mudah dilaksanakan. Melalui sembilan pedoman berpolitik warga NU ini diharapkan kaum Nahdliyin bisa menjadi teladan dalam menjalankan politik, di mana norma dan etika selalu dikedepankan.

Walaupun untuk mencapai cita-cita itu penuh halangan, terutama dengan tumbuhnya pragmatisme dewasa ini. Namun demikian prinsip perlu ditegakkan walaupun mungkin dianggap tidak relevan, tetapi ini merupakan misi abadi yang harus ditegakkan bersama dengan menegakkan agama, karena warga Nahdliyin telah berikrar untuk mengintegrasikan perjuangannya dalam perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan politik yang dicanangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagai usaha untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan Demokrasi Pancasila, Muktamar merasa perlu memberikan pedoman kepada warga Nahdlatul Ulama yang menggunakan hak-hak politiknya, agar ikut mengembangkan budaya politik yang sehat dan bertanggung jawab agar dapat ikut serta menumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional serta membangun mekanisme musyawarah mufakat dalam memecahkan setiap masalah yang dihadapi bersama, sebagai berikut ini:

1. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD1945.

2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya mamsyarakat adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.

3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembanagan nilai-nilai kemerdekaaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.

4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakasanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama. 

6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah.

7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecahbelah persatuan.

8. Perbedan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu’ dan saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisiasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.

(Fathoni)
Tags:
Bagikan:
Rabu 8 Agustus 2018 0:42 WIB
NU Tasikmalaya Peringatkan Hati-hati dengan Berita Hoaks Tahun 1934
NU Tasikmalaya Peringatkan Hati-hati dengan Berita Hoaks Tahun 1934
Pengisi openbaar ini adalah Ketua PCNU Tasikmalaya dan Sekretarisnya Kiai Kuntet, serta Ajengan Ruhiat dari Cipasung dan Ajengan Dahlan dari Cicarulang. Pada kesempatan itu, ia mengatakan, orang yang menghukumi orang lain dari kabar orang lain itu adalah salah sebab kebanyakan kabar dari orang lain itu tidak persis sebagaimana adanya. Bisa jadi mendapat informasi hitam padahal aslinya putih. Merah disebut kuning. Menentukan hukum dari informasi yang salah itu akan jatuh pada kadorakaan dan percekcokan. 

“Ku noe teu loma ka Nahdlatoel Oelama, ieu disebut paguyuban bengal, paguyuban dugal. Tur padahal maksudna teu kurang teu leuwih ngajak rapih rempug jukung sauyunan ngalayeutkeun duduluran.” 

Tentu saja ada perbedaan dengan organisasi lain, tapi jangan sampai menjadi benci. Jika kita bisa akur dengan bangsa lain dan dengan yang berbeda agama, kenapa dengan yang segama tidak bisa? Padahal rukun iman dan islamnya sama. (Abdullah Alawi)

Selasa 7 Agustus 2018 11:30 WIB
Jejak NU Tinggalkan Politik Praktis dan Perkuat Khittah 1926
Jejak NU Tinggalkan Politik Praktis dan Perkuat Khittah 1926
Keputusan NU menjadi partai politik pada tahun 1952 turut mendegradasi peran dan perjuangan luhur organsasi karena fokus lebih ke arah politik praktis. Dalam prosesnya, keputusan menjadi partai juga memicu silang pendapat karena setelah menjadi partai pada 1952 juga banyak dari kalangan kiai yang mengusulkan kembali ke Khittah NU 1926.

Seruan kembali ke Khittah 1926 muncul kembali pada tahun 1971. Kala itu Ketua Umum PBNU KH Muhammad Dahlan memandang langkah tersebut sebagai sebuah kemunduran secara historis. Pendapat Kiai Muhammad Dahlan itu coba ditengahi oleh Rais Aam KH Abdul Wahab Chasbullah bahwa kembali ke khittah berarti kembali pada semangat perjuangan 1926, saat awal NU didirikan, bukan kembali secara harfiah.

Setelah seruan kembali ke khittah sempat terhenti kala itu, gema tersebut muncul lagi pada tahun 1979 ketika diselenggarakan Muktamar  ke-26 NU di Semarang, Jawa Tengah. Seperti seruan sebelumnya, usulan untuk kembali menjadi jami’iyah diniyyah ijtima’iyah dalam Muktamar tersebut juga mentah.

Apalagi NU sedang giat-giatnya memperjuangkan aspirasi rakyat dari represi Orde Baru lewat PPP. Namun pada praktiknya, kelompok kritis dari kalangan NU mengalami penggusuran sehingga menurunkan kadar perjuangan dari partai tersebut.

Misi kembali ke khittah kembali nyaring ketika para ulama berkeliling mengonsolidasikan NU. Bersamaan dengan langkah para kiai tersebut, KH Achmad Siddiq menyusun tulisan komprehensif yang berisi tentang pokok-pokok pikiran tentang pemulihan Khittah NU 1926. Tulisan ini dirembug secara terbatas dengan para ulama sepuh di kediaman KH Masykur di Jakarta.

Naskah yang ditulis oleh KH Achmad Siddiq itu mendapat sambutan dan penghargaan luar biasa karena menjadi konsep dasar kembali ke khittah saat diselenggarakannya Munas NU tahun 1983 di Situbondo, Jawa Timur. Setahun sebelum digelarnya Muktamar ke-27 NU di tempat yang sama, Pesantren Salafiyah Sayafi’iyah Situbondo. Kemudian naskah ini menjadi dokumen resmi Munas sebagai dasar merumuskan Khittah Nahdliyah.

KH Achmad Siddiq menegaskan bahwa Khittah NU tidak dirumuskan berdasarkan teori yang ada, tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah berjalan di NU selama berpuluh-puluh tahun lamanya.

Tujuan kembali ke khittah juga selain mengembalikan organisasi pada rel awal pendirian organisasi, kepentingan bangsa dalam setiap keputusan organisasi juga dijunjung tinggi karena pokok pikiran dalam rumusan khittah memuat unsur keagamaan, sosial-kemasyarakatan, kebangsaan, kepemimpinan ulama, dan keindonesiaan.

Naskah Khittah Nahdliyah KH Achmad Siddiq kemudian dioperasionalkan dan merumuskan perangkat kelembagaan yang dilakukan oleh para aktivis NU di antaranya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus).

Bersama para aktivis lain macam H Mahbub Djunaidi, Fahmi D. Saifuddin, dan lain-lain, Gus Dur dan Gus Mus juga merumuskan naskah hubungan Islam dengan Pancasila pada momen Munas NU 1983 di Situbondo, Jawa Timur itu yang bersumber dari pemikiran dan pandangan KH Achmad Siddiq dan para kiai sepuh lain.

Khittah NU adalah landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdlatul Ulama (Nahdliyin) yang harus dicerminkan dalam tingkah-laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap pengambilan keputusan. Definisi di atas tertuang dalam Naskah Khittah NU poin kedua yang disusun Abdul Mun’im DZ dalam bukunya Piagam Perjuangan Kebangsaan (2011).

Naskah Khittah yang dirumuskan oleh KH Achmad Siddiq dibantu oleh beberapa kiai lain menjadi tonggak kembalinya NU dalam rel perjuangan seperti cita-cita organisasi pada awal didirikan, yakni dakwah keagamaan dan sosial-kemasyarakatan (jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah), bukan melanggengkan politik praktis. Apalagi memanfaatkan organisasi untuk tujuan politik tersebut.

Menurut kesaksian Gus Mus, gagasan kembali ke Khittah NU 1926 baru bisa diputuskan berkat pikiran-pikiran brilian sekaligus pribadi-pribadi bersih penuh kharisma dari kedua tokoh besar, KH Achmad Siddiq dan Gus Dur. (KH Husein Muhammad, Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus, 2015)

Pandangan kebangsaan kedua tokoh tersebut dan didukung oleh para kiai lain mampu membawa NU ke rel yang sesungguhnya. Bagi NU yang sudah kembali menjadi organisasi sosial keagamaam dan kemasyarakatan ini, politik hanya instrumen atau alat mencapai tujuan kemaslahatan bangsa dan negara.
 
Sebab itu, politik yang dipraktikkan NU secara organisasi adalah politik kebangsaan, politik keumatan, politik kerakyatakan, dan politik yang penuh dengan etika. Bukan politik praktis yang berorientasi kekuasaan semata dengan menghalalkan semua cara.

Praktik politik seperti itulah yang digagas oleh KH MA Sahal Mahfudh (2013) sebagai siyasah ‘aliyah samiyah (politik tingkat tinggi), bukan politik tingkat rendah (siyasah safilah). 

Menurut Kiai Sahal Mahfudh, politik kekuasaan yang lazim disebut politik tingkat rendah adalah porsi  partai politik bagi warga negara, termasuk warga NU secara perseorangan. Sedangkan NU sebagai lembaga atau organisasi, harus steril dari politik semacam itu. Kepedulian NU terhadap politik diwujudkan dalam peran politik tingkat tinggi, yakni politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika berpolitik. (Fathoni)
Kamis 2 Agustus 2018 14:0 WIB
Kisah Keikhlasan Gus Dur
Kisah Keikhlasan Gus Dur
KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Dikisahkan oleh Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar, tentang keikhlasan sosok KH AbdurrahmanWahid (Gus Dur). Suatu hari KH Maimoen Zubair (Mbah Moen) menggelar acara pernikahan putra beliau. Saat itu, untuk membantu kelancaran acara, Gus Dur memberikan bantuan banyak sekali  sehingga acara pernikahan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya Gus Dur pun berkata kepada Mbah Moen bahwa kewajibannya untuk membantu acara Mbah Moen sudah dilaksanakan. Sekarang saatnya Mbah Moen membantunya dengan menutupi semua amal kebaikan yang sudah dilakukannya dan tidak menceritakan kebaikannya tersebut kepada orang lain dengan berbagai cara. Salah satunya, Gus Dur meminta kepada Mbah Moen untuk pura-pura saling bermusuhan agar segala amal kebaikannya tidak diketahui oleh orang lain. Cukup Allah SWT yang tahu. Oleh karena itu ketika semasa hidup Gus Dur, Mbah Moen dan Gus Dur terlihat sangat bermusuhan karena memang sudah direncanakan untuk bersandiwara.

Namun ketika Gus Dur meninggal dunia, sandiwara pun usai. Mbah Moen lah yang memimpin prosesi pemakaman Gus Dur. Tidak hanya itu, prosesi selanjutnya, Mbah Moen lah yang mengimami tahlil takziyah hari ketujuh. Mbah Moen lah yang mengisi mauidzah hasanah peringatan 1000 hari wafat dan haulnya Gus Dur. Jadi sebenarnya Gus Dur dan Mbah Moen tidaklah bermusuhan namun hanya bersandiwara atau pura-pura permusuhan untuk menutupi amal baik Gus Dur. “Gus Dur benar-benar wali,” kata Kiai Marzuki Mustamar.

Kisah kedua tentang keikhlasan Gus Dur terjadi saat Gus Dur membawa tiga buah koper ke rumah seseorang yang bernama Agus di  Kelurahan Jatikerto Malang. Gus Dur berkata kepada Agus untuk tidak membuka koper tersebut sebelum  Gus Dur meninggal dunia.

Sesuai amanah, setelah Gus Dur meninggal dunia, dibukalah koper tersebut dan ternyata didalamnya berisi uang sebanyak 3 miliar rupiah. Saat dibuka, uang dalam koper tersebut sudah dimasukkan ke dalam amplop yang nantinya, Agus lah yang bertugas untuk membagikannya kepada para anak yatim piatu dan para janda di Kabupaten Malang.

Dan luar biasanya lagi, di dalam amplop tersebut sudah tertulis nama dan alamat yatim piatu dan para janda yang akan menerimanya. Inilah karomah Gus Dur bisa tahu nama dan alamat anak yatim dan para janda sebegitu banyak di Malang. Padahal kala itu, Gus Dur berada di Jakarta sedangkan para penerima uang dalam koper berada di Kabupaten Malang.

Kiai Marzuki pun pernah merasakan sendiri keikhlasan dari Gus Dur saat dirinya mendapatkan sarung merk BHS yang diberikan Gus Dur melalui seorang Habib di Sidoarjo. Habib tersebut berkata bahwa sarung itu adalah titipan dari Gus Dur yang harus diberikan kepada para kiai setelah Gus Dur meninggal Dunia. Karena ketika dibagi sebelum Gus Dur meninggal, maka para kiai akan mengucapkan terima kasih kepada Gus Dur. Maka itu, sampai sekarang sarung itu pun sangat disayang oleh Kiai Marzuki. Ia menyebut sarung tersebut sebagai piagam dari Gus Dur.

Kisah lain keikhlasan sosok Gus Dur adalah ketika ditanya oleh seseorang tentang apa yang paling penting di dalam hidupnya. Gus Dur pun menjawab baginya yang terpenting nomor satu adalah bangsa, nomor dua adalah NU dan nomor 3 adalah keluarga.

Ini pun bukan omongan belaka. Prinsip ini benar-benar dibuktikan oleh Gus Dur saat suatu hari baru kembali dari Italia membawa uang yang cukup banyak. Ia tidak langsung pulang ke rumahnya namun mampir mampir terlebih dahulu di Kantor NU.

Uang yang dibawa tersebut langsung habis dibagikannya kepada seluruh pegawai di kantor NU. Tidak ada yang tersisa untuk keluarga di rumah. Ketika Ibu Shinta Nuriyah (Istri Gus Dur) menanyakan uang tersebut untuk mengirim biaya putrinya yang sedang kuliah di Universitas Gajah Mada, Gus Dur pun menjawab bahwa uang tersebut sudah dibagikannya ke pegawai di Kantor NU.

Ibu Shinta pun jengkel dan menanyakan alasan kenapa uang tersebut dihabiskan di Kantor NU. Ditengah Ibu Shinta meluapkan kejengkelannya, Gus Dur malah bisa tertidur pulas, tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh istrinya. Ternyata prinsip “Emang Gue Pikirin, Gitu Aja Kok Repot” benar-benar tertanam dalam diri Gus Dur. Ia tetap sabar dan ikhlas walaupun dimarah dan diomong apapun oleh orang lain.

Gus Dur tidak punya hasrat agar amal baiknya dipuji oleh orang lain. Yang terpenting menurutnya Allah lah yang akan mencatatnya. Itulah mengapa saat Gus Dur wafat, orang yang semasa hidupnya mengkafir-kafirkan dan mengatakan Gus Dur sesat dan sebagainya merasa kehilangan dan semua orang pun menangis. Gus Dur memiliki magnet yang sangat kuat karena keikhlasan yang dicontohkannya semasa hidup di dunia. (Muhammad Faizin)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG