IMG-LOGO
Fragmen

Komitmen Kebangsaan KH Hasyim Asy’ari di Multazam Lahirkan Kemerdekaan

Jumat 17 Agustus 2018 10:50 WIB
Bagikan:
Komitmen Kebangsaan KH Hasyim Asy’ari di Multazam Lahirkan Kemerdekaan
Hadlratussyekh Hasyim Asy'ari
Menempa diri dalam pencarian ilmu di Makkah tidak lantas membuat Hadlratussyekh Muhammad Hasyim Asy’ari (1871-1947) alpa terhadap keadaan dan kondisi bangsanya. KH Hasyim Asy’ari merupakan pemegang sanad ke-14 dari Kitab Shahih Bukhori Muslim. Keilamuan agama ia perdalam di tanah hijaz dan banyak berguru dari ulama kelahiran Nusantara di Makkah seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfudz Termas, Syekh Yasin Al-Fadani, dan ulama-ulama lainnya.

Sebutan hadlratussyekh sendiri menggambarkan bahwa ayah KH Wahid Hasyim tersebut merupakan mahaguru, mahakiai. Bahkan, Muhammad Asad Syihab (1994) menyebut Kiai Hasyim dengan sebutan al-‘Allamah. Dalam tradisi Timur Tengah, istilah tersebut diberikan kepada orang yang mempunyai pangkat keulamaan dan keilmuan yang tinggi.

Namun, seperti disebutkan di awal, meskipun Kiai Hasyim Asy’ari mumpuni dalam ilmu agama, tetapi ia tidak menutup mata terhadap bangsa Indonesia yang masih dalam kondisi terjajah. Kegelisahaannya itu dituangkan dalam sebuah pertemuan di Multazam bersama para sahabat seangkatannya dari Afrika, Asia, dan juga negara-negara Arab sebelum Kiai Hasyim kembali ke Indonesia.

Pertemuan tersebut terjadi pada suatu di bulan Ramadhan, di Masjidil Haram, Makkah. Singkat cerita, dari pertemuan tersebut lahir kesepakatan di antara mereka untuk mengangkat sumpah di hadapan “Multazam”, dekat pintu ka’bah untuk menyikapi kondisi di negara masing-masing yang dalam keadaan terjajah.

Isi kesepakatan tersebut antara lain ialah sebuah janji yang harus ditepati apabila mereka sudah sampai dan berada di negara masing-masing. Sedangkan janji tersebut berupa tekad untuk berjuang di jalan Allah SWT demi tegaknya agama Islam, berusaha mempersatukan umat Islam dalam kegiatan penyebaran ilmu pengetahuan serta pendalaman ilmu agama Islam.

Bagi mereka, tekad tersebut harus dicetuskan dan dibawa bersama dengan mengangkat sumpah. Karena pada saat itu, kondisi dan situasi sosial politik di negara-negara Timur hampir bernasib sama, yakni berada di bawah kekuasaan penjajahan bangsa Barat. (Choirul Anam, 1985)

Sesampainya di tanah air, KH menepati janji dan sumpahnya saat di Multazam. Pada tahun 1899 M, beliau mendirikan Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, Jawa Timur. Dari pesantren ini kemudian dihimpun dan dilahirkan calon-calon pejuang Muslima yang tangguh, yang mampu memelihara, melestarikan, mengamalkan, dan mengembangkan ajaran Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Kiai Hasyim merupakan ulama abad 20 yang telah berhasil melahirkan ribuan kiai.

Bukan hanya untuk tujuan memperkuat ilmu agama, tetapi pendirian wadah pesantren itu juga untuk melawan ketidakperikemanusiaan penjajah Belanda dan juga Nippon (Jepang). Sejarah mencatat, hanya kalangan pesantren yang tidak mudah tunduk begitu saja di tangan penjajah. Dengan perlawanan kulturalnya, Kiai Hasyim dan pesantrennya tidak pernah luput dari spionase Belanda.

Langkah awal perlawanan kultural yang dilakukan oleh pesantren menunjukkan bahwa pondok pesantren tidak hanya menjadi tempat menempa ilmu agama, tetapi juga menjadi wadah pergerakan nasional hingga akhirnya bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan hakiki secara lahir dan batin. Kemerdekaan ini tentu hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Tetapi tentu saja peran ulama pesantren sebagai motor, motivator, sekaligus negosiator tidak bisa dielakkan begitu saja.

Sebab, di masa Agresi Militer Belanda II, KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Fatwa ini mampu menggerakkan rakyat Indonesia untuk melawan dan mengusir penjajahan kembali oleh Belanda. Fatwa Mbah Hasyim tersebut menggambarkan bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan kewajiban agama.

Multazam, titik tolak perjuangan KH Hasyim Asy’ari atas kondisi bangsanya kala itu. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa kakek Gus Dur ini mempunyai komitmen kebangsaan yang tinggi. Ejawantah tersebut termaktub dalam prinsip yang Kiai Hasyim cetuskan, hubbul wathani minal iman (cinta tanah air merupakan bagian dari iman). Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kaum beragama untuk tidak mencintai bangsa dan negaranya. Wallahu’alam bisshawab. (Fathoni)
Tags:
Bagikan:
Jumat 17 Agustus 2018 16:45 WIB
Kisah Adik KH Wahab Chasbullah Putuskan Hukum Hormat Bendera
Kisah Adik KH Wahab Chasbullah Putuskan Hukum Hormat Bendera
KH Abdul Hamid bin KH Hasbullah, adik kandung KH Abdul Wahab Chasbullah adalah tokoh di balik layar yang ahli di bidang fiqih. Popularitasnya memang tidak setenar kakandanya, Kiai Wahab, namun kedalaman ilmunya tidak diragukan lagi. Bahkan, sering kali Kiai Wahab bertanya ta’bir (referensi) pelbagai masalah waqi’iyyah kepada beliau. Kiai Abdul Hamid Hasbullah adalah macannya bahtsul masail yang kaya akan referensi.

Suatu ketika dalam sebuah forum bahtsul masail, dibahas tentang hukum hormat bendera merah putih. Berjam-jam, bermenit-menit pembahasan tidak kunjung menemukan titik terang. Peserta bahtsul masail masih saling "gegeran", berbeda pendapat antara satu dengan yang lain. Karena masing-masing tidak menemukan referensi yang mencerahkan, pembahasan menjadi buntu tidak ada ujungnya.

Kiai Hamid yang bertidak sebagai mushahih (pemeriksa hasil akhir, red) dalam forum itu baru angkat bicara di detik-detik akhir, setelah semua peserta menyerah, tidak dapat menyelesaikan masalah yang dibahas. Kiai Hamid selama pembahasan justru sare (tidur) di barisan depan, tempat yang biasanya diisi oleh perumus dan mushahih dalam setiap kegiatan bahtsul masail.

Para peserta bahtsul masail harap-harap cemas, menunggu seperti apa pendapat dari sang pakar fiqih dari Tambakberas Jombang itu. Setelah kiai Hamid terbangun dari tidurnya, beliau tanpa pikir panjang menyampaikan pendapatnya mengenai hukum hormat bendera disertai dengan referensinya.

Dalam penyampaiannya, beliau menegaskan bahwa hormat bendera hukumnya boleh, bukan tergolong perbuatan syirik atau haram. Hormat bendera tidak dapat dipahami sebagai penghormatan kepada fisik bendera semata. Namun sebagai ekspresi rasa cinta dan hormat kepada apa yang terkandung di dalamnya. Para pejuang kemerdekaan, bumi pertiwi, kekayaan alam dan segenap lapisan masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang hendaknya dicintai oleh warga negara, sebagai bentuk dari pengamalan dari ajaran Nabi untuk mencintai tanah air, hubbul wathan minal iman, mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Ekspresi kecintaan kepada mereka di antaranya ditunjukan melalui hormat bendera.

Kiai Hamid selanjutnya menyampaikan sebuah sya’ir yang menjadi referensi dari pendapatnya itu. Beliau mengutip syair Arab kuno yang sangat melegenda berikut ini:

أمر على الديار ديار ليلى * أقبل ذا الجدار وذا الجدار

“Kususuri rumah-rumah Laila, kuciumi tembok ini dan tembok ini.”

وما حب الجدار شغفن قلبي * ولكن حب من سكن الديار

“Bukan suka kepada rumah yang menyenangkan hatiku, namun kecintaan kepada penghuninya (yang membuat hatiku meluap-luapkan cinta).”

Setelah mendengar penjelasan dari Kiai Hamid, para peserta terdiam, matanya berkaca-kaca, takjub dan angkat topi untuk kiai Hamid. Bagaimana tidak takjub, mereka yang berjam-jam membahas tidak dapat menyelesaikan masalah, namun Kiai Hamid yang hanya tidur, bangun-bangun sudah dapat menjawabnya dengan tuntas dan sempurna. Pembahasan dianggap clear, semua taslim, menerima pendapat beliau.

Itulah Kiai Hamid, sang pakar bahtsul masail yang menjadi salah satu rujukan utama Kiai Wahab Hasbullah di bidang referensi keislaman. Untuk beliau berdua, KH Abdul Hamid Hasbullah dan KH Abdul Wahhab Hasbullah, al-fatihah. (M. Mubasysyarum Bih)


* Sumber cerita didapatkan penulis dari cucu KH Abdul Hamid Hasbullah, KH Abdurrozzaq Sholeh

Jumat 10 Agustus 2018 0:5 WIB
NU Cabang Indramayu Dikunjungi HBNO Tahun 1937
NU Cabang Indramayu Dikunjungi HBNO Tahun 1937
Dalam rangkaian perjalanan ke Jawa Barat, salah satu yang dikunjungi HBNO, setelah Cabang NU Cirebon adalah Indramayu. Ketua HBNO tiba pada pagi hari di Indramayu pada 23 September 1937. Lalu, pada pukul 16.00, ia mengadakan pertemuan dengan leden (anggota) NU Indramayu untuk melakukan ledencursus (kursus keanggotaan) agar mereka benar-benar paham kedudukannya menjadi anggota dan mengerti tentang maksud dan tujuan NU.

Pada malam harinya Ketua HBNO menghadiri openbaar vergadering di sebuah hotel di kota Indramayu yang dihadiri 6-7 ribu orang laki-laki dan perempuan. Karena banyaknya orang yang hadir sampai meluap ke straat besar, rapat itu hampir terganggu karena pihak kepolisian keberatan karena kegiatan itu seperti openlucht. Acara semacam itu seharusnya dilakukan setelah jam 9.30. 

Akan tetapi, karena taufiq Allah dan kemurahan Asisten Wedana PID Cirebon urusan itu bisa ditangani. Di sisi lain, hadiri juga puas dengan penjelasan-penjelasan HBNO yang menerangkan hal-hal yang menyangkut organisasi NU.

Pembicara di dalam rapat Ciledug adalah utusan HBNO, Konsul HBNO Kiai Abdulhalim, Sayid Abu Bakar ‘Aidid vice Presiden NU Cabang Cirebon. Ia adalah seoran pemuda dari bangsawan Islam yang penuh dengan minat, suka berkorban untuk umat dan agama Allah. Ia adalah seorang pemuda yang terpelajar sopan dan tangkas. Karena itulah utusan HBNO menaruh harapan besar kepadanya untuk kemajuan NU Cirebon. 

KH Zain Muballigh NU Cabang Cirebon adalah seorang yang bewust, mengerti kedudukannya di dalam masyarakat, tangkas dan bersemangat. Dari tangan beliaulah dapat diharapkan perubahan umat yang memilukan menjadi umat yang berharga. (dia berasal dari Buntet). (Abdullah Alawi)

Rabu 8 Agustus 2018 7:0 WIB
Pedoman Berpolitik Warga NU
Pedoman Berpolitik Warga NU
Nahdlatul Ulama sejak awal berdirinya merupakan organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan (jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah), bukan organisasi politik dengan orientasi kekuasaan. Namun demikian, kiprah para kiai NU dalam percaturan politik dari dulu hingga sekarang dibutuhkan masyarakat dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan, meneguhkan NKRI, menjaga stabilitas negara, dan mewujudkan kesejahteraan.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam praktik politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika politik. Praktik politik ini digagas oleh KH MA Sahal Mahfudh dengan nama politik tingkat tinggi (siyasah ‘aliyah samiyah) Nahdlatul Ulama. Praktik politik ini demi menjaga Khittah NU 1926 yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam Munas NU 1983 di Situbondo, Jawa Timur.

Menurut Kiai Sahal Mahfudh, politik kekuasaan yang lazim disebut politik tingkat rendah (siayasah safilah) adalah porsi  partai politik bagi warga negara, termasuk warga NU secara perseorangan. Sedangkan NU sebagai lembaga atau organisasi, harus steril dari politik semacam itu. Kepedulian NU terhadap politik diwujudkan dalam peran politik tingkat tinggi (siyasah ‘aliyah samiyah), yakni politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika berpolitik.

Sejarah mencatat, NU memang pernah memutuskan menjadi partai politik pada 1952. Kemudian tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang diikuti oleh NU sebagai partai. Berjalannya waktu, keputusan NU menjadi partai politik pada tahun 1952 turut mendegradasi peran dan perjuangan luhur organsasi karena lebih banyak berfokus ke percaturan politik praktis sehingga pengabdian kepada umat seolah terlupakan.

Berangkat dari kegelisahan tersebut, para kiai mengusulkan agar NU secara organisasi harus segera kembali Khittah 1926. Usulan tersebut sempat terhenti. Namun, seruan kembali ke Khittah 1926 muncul kembali pada tahun 1971. Kala itu Ketua Umum PBNU KH Muhammad Dahlan memandang langkah tersebut sebagai sebuah kemunduran secara historis.

Pendapat Kiai Muhammad Dahlan itu coba ditengahi oleh Rais Aam KH Abdul Wahab Chasbullah bahwa kembali ke khittah berarti kembali pada semangat perjuangan 1926, saat awal NU didirikan, bukan kembali secara harfiah.

Setelah seruan kembali ke khittah sempat terhenti kala itu, gema tersebut muncul lagi pada tahun 1979 ketika diselenggarakan Muktamar  ke-26 NU di Semarang, Jawa Tengah. Seperti seruan sebelumnya, usulan untuk kembali menjadi jami’iyah diniyyah ijtima’iyah dalam Muktamar tersebut juga mentah.

Apalagi NU sedang giat-giatnya memperjuangkan aspirasi rakyat dari represi Orde Baru lewat PPP. Namun pada praktiknya, kelompok kritis dari kalangan NU mengalami penggusuran sehingga menurunkan kadar perjuangan dari partai tersebut.

Misi kembali ke khittah kembali nyaring ketika para ulama berkeliling mengonsolidasikan NU. Bersamaan dengan langkah para kiai tersebut, KH Achmad Siddiq menyusun tulisan komprehensif yang berisi tentang pokok-pokok pikiran tentang pemulihan Khittah NU 1926. Tulisan ini dirembug secara terbatas dengan para ulama sepuh di kediaman KH Masykur di Jakarta.

Secara garis besar, pedomana berpolitik warga NU tertuang dalam naskah Khittah 1926 yang dimulai dari Mukaddimah hingga Khotimah yang terdiri dari sembilan penjelasan. Namun, untuk mengoperasionalkan naskah khittah hasil Muktamar ke-27 NU 1984 tersebut, Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta menyusun sembilan pedoman berpolitik bagi warga NU.

Berikut sembilan pedoman berpolitik warga NU hasil Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta:

Ketika NU Kembali ke Khittah 1926 di mana NU tidak lagi menjadi partai politik atau bagian dari partai politik dan tidak terikat oleh partai politik manapun, dengan sendirinya masyarakat yang selama ini cara berpolitiknya ditentukan oleh pimpinan pusat organisasi mengalami banyak kebingungan.

Mengingat adanya perubahan politik dari stelsel kelompok atau organisasi menjadi stelsel individual ini, NU merasa perlu memberi petunjuk agar warganya tetap menggunakan hak politik mereka secara benar dan bertangung jawab. Karena itulah, lima tahun setelah keputusan Muktamar Situbondo 1984, Muktamar NU tahun 1989 merumuskan pedoman berpolitik bagi warga Nahdliyin dengan menekankan akhlaqul karimah, baik berupa etika sosial maupun norma politik.

Dengan demikian keterlibatan warga NU dengan partai politik yang ada bersifat individual, tidak atas nama organisasi, karena NU telah kembali menjadi organisiasi sosial keagamaan yang mengurusi masalah sosial, pendidikan dan dakwah. Namun demikian NU mengimbau pada warganya agar melakukan politik secara benar dan bertanggung jawab dan dengan citacita menegakkan akhlaqul karimah dan dijalankan dengan proses yang selalu berpegang pada prinsi pakhlaqul karimah.

Mengingat pentingnya politik sebagai sebuah sarana perjuangan, di samping sarana sosial dan pendiikan, maka warga Nahdliyin diberikan tuntunan yang mudah dipahami dan sekaligus mudah dilaksanakan. Melalui sembilan pedoman berpolitik warga NU ini diharapkan kaum Nahdliyin bisa menjadi teladan dalam menjalankan politik, di mana norma dan etika selalu dikedepankan.

Walaupun untuk mencapai cita-cita itu penuh halangan, terutama dengan tumbuhnya pragmatisme dewasa ini. Namun demikian prinsip perlu ditegakkan walaupun mungkin dianggap tidak relevan, tetapi ini merupakan misi abadi yang harus ditegakkan bersama dengan menegakkan agama, karena warga Nahdliyin telah berikrar untuk mengintegrasikan perjuangannya dalam perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan politik yang dicanangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagai usaha untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan Demokrasi Pancasila, Muktamar merasa perlu memberikan pedoman kepada warga Nahdlatul Ulama yang menggunakan hak-hak politiknya, agar ikut mengembangkan budaya politik yang sehat dan bertanggung jawab agar dapat ikut serta menumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional serta membangun mekanisme musyawarah mufakat dalam memecahkan setiap masalah yang dihadapi bersama, sebagai berikut ini:

1. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD1945.

2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya mamsyarakat adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.

3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembanagan nilai-nilai kemerdekaaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.

4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakasanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama. 

6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah.

7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecahbelah persatuan.

8. Perbedan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu’ dan saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisiasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.

(Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG