IMG-LOGO
Opini

Mengisi Kemerdekaan Tanpa Menghujat


Sabtu 18 Agustus 2018 23:45 WIB
Bagikan:
Mengisi Kemerdekaan Tanpa Menghujat
Anggota Banser turut meriahkan peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan RI. (Foto: Rito)
Oleh Nanang Qosim

Lewat peluh dan darah para pendahulu yang membasahi bumi, kemerdekaan Indonesia tidak sebatas janji dan utopia. Ia memberi nyawa pada perang penindasan dan kebatilan sekaligus mengerahkan alamat permusuhan terhadap roh kolonialisme lewat nasionalisme. “Nasionalisme Indonesia adalah roh yang menginsyafi bahwa kita bagian dari masa depan dunia" ujar Soekarno. Karenanya nilai kemerdekaan pada momentumnya menjadi dasar teleologis untuk melahirkan otoritas yang menegasi sejarah perbudakan atas kaum yang beridentitas dan berkehendak bebas demi
terwujudnya masa depan yang penuh kepastian dan beradab. 

Selama 73 tahun kita meneruskan pencarian identitas bernama Indonesia. Usia yang tidak singkat dalam mewariskan utopia keadilan dan kesejahteraan seperti yang dimandatkan konstitusi. Pengorbanan merupakan kata kunci yang menyemangati pencarian bersama itu. Berbagai capaian reformasi dan perubahan politik terus ditempuh. 
Stabilitas politik memungkinkan daur ulang genetika politik secara struktur maupun sistem dari Pemilu ke Pemilu. Masyarakat sipil kian tertata bersama reformasi militer yang terkawal. Kebebasan pers tidak lagi mengundang kecaman karena dikoridorkan dalam kesetiaan sivilitas untuk mengontrol pemerintah sebagai landasan kokoh menggerakkan mesin pembangunan. 

Prestasi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada tahun ini serta inflasi yang terkendali di tengah kondisi ekonomi global yang melemah, berkurangnya angka kemiskinan dan tingginya harapan hidup masyarakat merupakan capaian yang melegakan. Tidak berlebihan untuk mengulang kata Filsuf Perancis Joseph Marie de Maistre (1753-1821): Every nation has the government it deserved (setiap bangsa pantas memiliki pemerintahan yang dipilihnya). Setiap kita layak mendukung perubahan yang diinisiasi oleh jalan-jalan demokrasi yang terus diperbarui. 

Memang untuk mendefinisikan keberhasilan, kita diperhadapkan dengan kalkulasi subyektif-parsial. Menumbuhkan obyektifitas di tengah ruang deliberasi demokrasi bukan pekerjaan gampang untuk sebuah bangsa yang terus berupaya mengonfirmasi efektifitas agenda politik transisionalnya. Namun, dalam semangat ke sanalah kita secara gradual didisiplinkan untuk melembagakan tradisi optimisme, yang 'dibiayai‘ oleh mahalnya nilai soliditas dan memberi. 

Kesetiaaan terhadap praktek demokrasi yang dijalankan sampai saat ini sejatinya bagian dari pendisiplinan karakter kebangsaan untuk menghargai karya dan kerja keras pemerintahan yang dibidani oleh doa dan kekuatan bersama. Memang sukses sebagai negara demokrasi terbesar ke-tiga bukan jaminan kompatibilitas terhadap realitas pembangunan secara keseluruhan. Namun ini akan menjadi alat konfirmasi yang penting untuk meneguhkan kebenaran dan martabat sebagai bangsa untuk keberlangsungan demokrasi ke depannya. 

Kita patut bersyukur di tengah tekanan korupsi yang kian intens, bangsa ini juga terus melipatgandakan fondasi imunitasnya lewat kerja-kerja independen lintas profesi para tokoh militan yang mengakar di masyarakat mulai dari mahasiswa, guru, perawat, dokter, polisi, pengusaha kecil, petani, para politisi dan aktivis jujur. Mereka menjadi garda terdepan dari perjuangan yang tidak hanya berhenti pada kegelisahan dan umpatan, namun menerobos ke ruang-ruang skeptisisme dengan gelora pengabdian, ketabahan, kejujuran tanpa pamrih seperti sosok Bima dalam tokoh pewayangan. 

Mereka itu adalah Bhimasena (panglima perang) bagi diri sendiri karena lebih memilih memberi (dari kekurangannya) daripada menuntut dan bagi keterbatasan serta kebatilan sosial di sekelilingnya. Inilah yang dilakukan Vaclav Havel, pemimpin politik Cekoslowakia penakluk rezim komunis di Uni Soviet yang mengajak seluruh rakyat bertanggung jawab atas krisis di bangsanya ketimbang sibuk menyalahkan pemimpin. 

Itulah langkah integritas yang membuat kita senantiasa didekatkan dengan berkat dan kemajuan. Ekstensifikasi korupsi memang terjadi, tetapi perlawanan terhadapnya bukannya tak ada dan terus digelorakan. Di Thailand korupsi yang masif sejak tahun 1974 membuka ruang bagi kekuatan militer masuk dalam ranah politik yang dampaknya terasa sampai sekarang. Kita bersyukur Indonesia tetap mampu memainkan ritme perlawanan korupsi lewat koridor sipil yang senantiasa terjaga dari jebakan militerisme. 

Mawas Diri 

Namun, kegalauan terhadap korupsi dalam kerangka move on alias segera bangkit dari keresahan perlu terus dipelihara sebagai ranah mawas diri kekuasaan. Keprihatinan Presiden terhadap penyimpangan anggaran yang melibatkan kongkalikong pejabat eksekutif dan oknum DPR yang marak terjadi saat ini tentu harus dipandang sebagai kemarahan Kepala Negara terhadap sistem yang terganggu sebagaimana terjadi di beberapa Kementerian di negeri ini. 

Bahwa korupsi tidak hanya terjadi pada partai kekuasaan tetapi juga terjadi di partai lain. Namun, tidak berarti kredibilitas terhadap fungsi partai harus didegradasi dari kepentingan kebangsaan. Kelemahan fungsi partai selama ini perlu direkonstruksi dan diperjuangkan perubahannya atas dasar nilai-nilai demokrasi termasuk bagaimana menata sistem pemilu yang efisien namun tetap berkualitas. Jangan sampai hanya demi efisiensi, kualitas pemilu dinafikan. Bagaimanapun efek price berg (yang berlaku dalam teori perdagangan) di mana harga membeli produk yang murah dengan kualitas rendah pada akhirnya lebih mahal dibandingkan dengan membeli produk berkualitas dengan performa yang baik, akan berlaku pula dalam teori politik-demokrasi. 

Semoga spirit kemerdekaan di bulan Agustus ini menjadi titik pencerahan bagi bangsa ini untuk mengisi kemerdekaan dengan tidak sebatas menghujat apa yang salah, tetapi dengan hati yang terbeban bersama-sama mau mengkontribusikan karya kemanusiaan dalam diri kita demi kemenangan dan Indonesia yang lebih baik.

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Kader Muda NU 

Tags:
Bagikan:
IMG
IMG