IMG-LOGO
Opini

Pandangan Gus Dur soal Pengeras Suara di Masjid

Kamis 23 Agustus 2018 13:15 WIB
Bagikan:
Pandangan Gus Dur soal Pengeras Suara di Masjid
Islam Kaset dan Kebisingannya

Oleh KH Abdurrahman Wahid

SUARA bising yang keluar dari kaset biasanya dihubungkan dengan musik kaum remaja. Rock ataupun soul, iringan musiknya dianggap tidak bonafide kalau tidak ramai.

Kalaupun ada unsur keagamaan dalam kaset, biasanya justru dalam bentuk yang lembut. Sekian buah baladanya Trio Bimbo, atau lagu-lagu rohani dari kalangan gereja. Sudah tentu tidak ada yang mau membeli kalau ada kaset berisikan musik agama yang berdentang-dentang, dengan teriakan yang tidak mudah dimengerti apa maksudnya.
 
Tetapi ternyata ada “persembahan” berirama yang menampilkan suara lantang. Bukan musik keagamaan, tetapi justru bagian integral dari upacara keagamaan: berjenis-jenis seruan untuk beribadah, dilontarkan dari menara-menara masjid dan atap surau.

Apalagi malam hari, lepas tengah malam di saat orang sedang tidur lelap. Dari tarhim (anjuran bangun malam untuk menyongsong saat shalat subuh) hingga bacaan Qur'an dalam volume yang diatur setinggi mungkin. Barangkali saja agar lebih “terasa” akibatnya: kalau sudah tidak dapat terus tidur karena hiruk-pikuk itu, bukankah memang lebih baik bangun, mengambil air sembahyang dan langsung ke masjid?

Bacaan Al-Qur'an, tarhim, dan sederet pengumuman, muncul dari keinginan menginsafkan kaum Muslimin agar berperilaku keagamaan lebih baik. Bukankah shalat subuh adalah kewajiban? Bukankah kalau dibiarkan tidur orang lalu meninggalkan kewajiban? Bukankah meninggalkan kewajiban termasuk dosa? Bukankah membiarkan dosa berlangsung tanpa koreksi adalah dosa juga? Kalau memang suara lantang yang mengganggu tidur itu tidak dapat diterima sebagai seruan kebajikan (amar ma’ruf), bukankah minimal ia berfungsi mencegah kesalahan (nahi munkar)?

Sepintas lalu memang dapat diterima argumentasi skolastik seperti itu. Ia bertolak dari beberapa dasar yang sudah diterima sebagai kebenaran: kewajiban bersembahyang, kewajiban menegur kesalahan dan menyerukan kebaikan. Kalau ada yang berkeberatan, tentu orang itu tidak mengerti kebenaran agama.

Atau justru mungkin meragukan kebenaran Islam? Undang-undang negara tidak melarang. Perintah agama justru menjadi motifnya. Apa lagi yang harus dipersoalkan? Kebutuhan manusiawi bagaimanapun harus mengalah kepada kebenaran Ilahi. Padahal, mempersoalkan hal itu se benarnya juga menyangkut masalah agama sendiri.

Mengapa diganggu?

Nabi Muhammad mengatakan, kewajiban (agama) terhapus dari tiga macam manusia: mereka yang gila (hingga sembuh), mereka yang mabuk (hingga sadar), dan mereka yan tidur (hingga bangun). Selama ia masih tidur, seseorang tidak terbebani kewajiban apa pun. Allah sendiri telah menyedia kan “mekanisme” pengaturan bangun dan tidurnya manusia. dalam bentuk metabolisme badan kita sendiri.

Jadi tidak ada alasan untuk membangunkan orang yang sedang tidur agar bersembahyang – keculai ada sebab yang sah menurut agama, dikenal dengan nama ‘illat. Ada kiai yang menotok pintu tiap kamar di pesantrennya untuk membangunkan para santri. ‘Illat-nya: menumbuhkan keiasaan baik bangun pagi, selama mereka masih di bawah tanggung jawabnya. Istri membangunkan suaminya untuk hal yang sama, karena memang ada ‘illat: bukankah sang suami harus menjadi teladan anak-anak dan istrinya di lingkungan rumah tangganya sendiri?

Tetapi ‘illat tidak dapat dipukul rata. Harus ada penjagaan untuk mereka yang tidak terkena kewajiban: orang jompo yang memerlukan kepulasan tidur, jangan sampai tersentak. Wanita yang haid jelas tidak terkena wajib sembahyang. Tetapi mengapa mereka harus diganggu? Juga anak-anak yang belum akil baligh (atau tamyiz, sekitar umur tujuh delapan tahunan, menurut sebagian ahli fiqih mazhab Syafi’i).

Tidak bergunalah rasanya memperpanjang illustrasi seperti itu: akal sehat cukup sebagai landasan peninjauan kembali “kebijaksanaan” suara lantang di tengah malam — apalagi kalau didahului tarhim dan bacaan Al-Qur'an yang berkepanjangan. Apalagi, kalau teknologi seruan bersuara lantang di alam buta itu hanya menggunakan kaset! Sedang pengurus masjidnya sendiri tenteram tidur di rumah.


*) Tulisan ini pernah dimuat di TEMPO, 20 Februari 1982
Tags:
Bagikan:
Kamis 23 Agustus 2018 13:0 WIB
Ormas Islam, Ideologi dan Negara
Ormas Islam, Ideologi dan Negara
Oleh Warsa Suwarsa

Negara yang baru diproklamasikan Bangsa Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta sesuai dengan kesepakatan para founding father adalah negara kesatuan yang berdiri di atas landasan kebangsaan. 

Sembilan belas tahun sebelum Indonesia merdeka, Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari menggunakan istilah “wathaniyyah” untuk sebuah negara yang berdiri di atas landasan kebangsaan ini. Ungkapan “hubbul wathan minal iman” –beberapa waktu lalu, terutama di era Orde Baru, disangka sebagai sebuah hadits- merupakan produk asli Hadratussyaikh. 

Menurut Buya Syafi’i Maarif,  penempatan landasan kebangsaan terhadap negara baru bernama Indonesia merupakan hal yang tepat karena sesuai dengan akar sejarah bangsa Indonesia sendiri.

Memang harus diakui, selama kurun waktu hampir satu abad ini telah terjadi diskursus panjang antara tiga kelompok atau golongan; golongan agama, nasionalis, dan komunis terhadap ideologi dan landasan berpijak negara Indonesia. Golongan ketiga dapat dikatakan telah tersingkirkan secara permanen di negara ini meskipun secara laten dapat saja sedang membangun kekuatan baru (baca: Neo Komunisme). Namun tetap saja, diskursus panjang tersebut sama sekali tidak pernah mengubah arah pikiran utama tentang ideologi negara kebangsaan kita. 

Kelompok agama dan nasional di negara ini begitu berbeda dengan apa yang terjadi di wilayah jajahan lain; misalnya Timur Tengah, dua kelompok antara agama dengan nasionalis ini selalu berseberangan karena memiliki perbedaan pandangan ideologi.

Kelompok agama baik dalam Islam atau agama lainnya di negara ini juga dapat dikatakan terbagi ke dalam dua aliran: kelompok fundamentalis dan moderat. Para pendiri organisasi-organisasi besar Islam seperti Nahdlatul Ulama dan  Muhammadiyah merupakan perwakilan dari organisasi Islam moderat. Mengapa dikatakan demikian? 

Pertama, pendirian kedua organisasi tersebut tidak dilatarbelakangi oleh motivasi pendirian negara agama. Kedua, Muhammadiyah dan NU didirikan atas dasar kondisi sosial-kultural yang berkembang di jamannya. Oleh sebab itu, sebagai  adik dan kakak “seperguruan” antara KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari tidak saling kejar-mengejar di dalam memajukan kedua oranisasi ini.

KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan target utama masyarakat urban perkotaan. Sudah tentu, strategi dakwah dan ajakannya melalui pendidikan dan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan masyarakat perkotaan. Harus diakui, memang ada beberapa anggota yang kurang tepat dalam memahami pernyataan-pernyataan KH Ahmad Dahlan, misalnya pandangan terhadap perayaan Maulid Nabi. 

KH Hasyim Asy’ari mengirimkan risalah kepada KH Ahmad Dahlan, perayaan Maulid Nabi memang tidak dibenarkan ketika diisi oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai seorang kakak, KH Ahmad Dahlan mengacungkan jempol atau membenarkan terhadap pandangan Hadratussyaikh ini.

Sementara itu, Hadratusyaikh mendirikan NU pada tahun 1926 lebih menitikberatkan pada pembanguna karakter di masyarakat rural-perdesaan. Dakwah dan strategi yang dikembangkan oleh beliau sudah tentu lebih dititikberatkan pada persoalan “kaifiyat” atau hal-hal praktis tidak sekadar teori. 

Sebagai seorang ahli hadits, beliau telah membangun sebuah masyarakat baru, pranata baru, masyarakat yang tidak perlu ruwet dalam memperdebatkan hadits dan dalil, teori dan pandangan-pandangan yang justru lebih membingungkan masyarakat perdesaan. Hadratussyaikh tidak sekadar menerapkan strategi praktis, juga telah membentuk pemikiran yang gradual terhadap pentingnya bangsa ini dalam mencitai tanah airnya sendiri.

Maka, pendirian dua pranata sosial dan kultural di atas sebenarnya telah dapat dijadikan alasan yang kuat bahwa negara ini tidak dipaksakan oleh para pendiri bangsa untuk menjadi negara agama atau negara federal yang dapat saja menimbulkan sektarianisme. Ada beberapa pandangan dari kelompok fundamentalis-legalis yang menyebutkan: pembentukan negara kebangsaan atau nasionalisme merupakan pengkhiatan terbesar terhadap amanat perjuangan para ulama dan santri. Dihapusnya tujuh kata dalam sila pertama hasil Piagam Jakarta merupakan pengebirian terhadap aspirasi mayoritas yang telah berjuang penuh dalam memerdekaan negara ini. Sebagian besar dari mereka mengira ulama-ulama yang menyokong Sila Ketuhahan Yang Maha Esa merupakan para ulama yang mengebiri ulama-ulama yang telah melahirkan Jakarta Charter.

Padahal tidak demikian, tidak dapat dipungkiri para ulama dan tokoh-tokoh nasionalis di negara ini merupakan orang-orang yang lebih mementingkan keutuhan dan kesatuan persatuan bangsa. Jika kita merujuk kepada kaidah dalam ushul fiqh, justru para ulama di negara ini telah benar-benar mengaplikasikan nilai Islam daripada sekadar syariatnya. Akhlaq atau tasawuf sebagai bagian paling krusial dalam ajaran Islam telah benar-benar diterapkan oleh para ulama pendiri negara ini. Dengan dihilangkannya kalimat: Kewajiban dengan Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya menjadi Ketuhahan Yang Maha Esa justru telah mengangkat nilai luhur umat Islam di Indonesia ke derajat di atas manusia. Harus dikatakan, para ulama pendiri negara ini telah menempatkan akhlak terpuji dari sekadar teori yang hanya berkembang dalam wacana kehidupan.

Selama dua dekade terakhir, kekuatan kanan dari kelompok fundamentalis agama lahir di kampus-kampus dan Sekolah Menengah Atas. Pemantik yang dijargonkan oleh para makelar ideologi agama ini antara lain: negara perang, hukum thogut, dan jahiliyah. Mereka membenamkan ke dalam diri para korban,  pemikiran semangat dan kerinduan mereka terhadap penerapan hukum jinayat. Alasan yang disampaikan kepada sasaran “cuci otak” adalah masa kejayaan Islam yang dikisahkan secara serampangan tanpa membeberkan sejarah Islam secara komprehensif dan adil. Puncaknya terjadi pada tahun 2017, negara dengan sungguh-sungguh telah membubarkan kelompok fundamentalis agama yang telah nyata-nyata memiliki keinginan mengganti bentuk negara kebangsaan dengan sistem khilafah, sebuah sistem yang sangat asing dengan kultur dan kehidupan masyarakat kita.

Tetapi tetap saja, meskipun telah dirongrong baik oleh pemikiran dari luar dan dalam, negara kebangsaan, NKRI tetap ajeg bendiri dalam kurun waktu hampir delapan dekade. Komunisme yang telah mengakar di wilayah-wilayah Indocina dari China hingga Vietnam pada media abad ke-20  hanya dapat menyebrangkan ide-ide dan pemikirannya tanpa berhasil mendirikan negara komunis di negara ini. Yang berkembang akhir-akhir ini justru sebuah kalimat sederhana namun dipenuhi oleh nilai heroisme: NKRI harga mati!


Penulis adalah guru MTs Riyadul Jannah, Sukabumi

Kamis 23 Agustus 2018 5:29 WIB
Kurban dan Kejahatan Terorisme
Kurban dan Kejahatan Terorisme
Oleh Aris Adi Leksono

Tentu kehadiran Idul Adha bukan sekadar seremonial kebahagiaan syiar Islam, tetapi mesti diambil hikmahnya karena segala sesuatu yang disyariatkan Allah SWT tidak akan sia-sia. Dengan kata lain, pasti mengandung berjuta makna dan pesan bagi kehidupan umat seluruh alam, "rabbana maa khalakta haadza baatila".

Makna mendalam dari Idul Adha atau Idul Qurban bisa digali dari dua aspek. Pertama, aspek ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah SWT. Makna dari aspek ini adalah disyariatkannya haji dan umrah yang tidak akan terjadi di bulan lainnya. Tentu ibadah ini memiliki nilai yang istimewa dan hadapan Allah SWT. 

Sebagaimana keterangan dalam sebuah hadits: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda: "Barangsiapa berhaji ke Baitullah tanpa berkata keji, tanpa bersetubuh dan tanpa berbuat kefasikan (selama ihram), maka dia pulang (tanpa dosa) bagaikan bayi yang baru lahir." [HR. Al-Bukhari).

Kedua, aspek ibadah yang terkait dengan dimensi sosial dan kemanusiaan. Aspek ini dibuktikan dengan perintah berkurban, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 2; "maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah". 

Berkurban bernilai ibadah yang berkaitan erat dengan dimensi sosial dan kemanusiaan. Berbagai daging binatang ternak kepada sesama dan kepala orang kurang mampu yang lebih membutuhkan.

Perintah kurban sesungguhnya telah disyariatkan sejak Nabi Adam dan diperkuat kembali melalui perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Ismail. 

Habil yang diriwayatkan sebagai peternak. Ia melakukan kurban kepada Allah dari hasil ternak terbaiknya, sebuah domba besar. Sementara Qabil diriwayatkan sebagai petani, ia melakukan kurban kepada Allah dari hasil panennya yang buruk. Maka Allah pun hanya menerima kurban dari Habil. Wal hasil domba yang dikurbankan oleh Habil diangkat ke surga. 

Pada masa yang jauh sesudahnya, di masa Nabi Ibrahim, ia diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya, Nabi Ismail. Setelah keduanya berpasrah kepada Allah untuk melakukan perintah itu, maka Allah berfirman: "Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. (Q.S. Ash-Shaffat: 107). Artinya Allah SWT mengganti Islmail dengan kambing gibas.

Sebagaimana keterangan yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir, juz 7, Hal 31; "Sembelihan yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah domba kurban Habil yang telah diterima". 

Apa mungkin ini terjadi? sangat mungkin, karena Allah maha tahu dan maha bijaksana. Allah SWT buktikan itu, dengan pasti membalas keikhlasan dan totalitas hambanya dalam beribadah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Keikhlasan dan totalitas ibadah Ibrahim dan Ismail, dibalas dengan menghindarkan kemudaratan kepada keduanya. 

Lantas apa benang merah antara hakikat kurban dan kejahatan terorisme? 

Sekilas sama-sama berkurban. Menurut oknum teror, mereka juga berkurban. Mereka juga semata-mata menunjukkan totalitas dalam beribadah. Awalnya juga hampir sama, yaitu berkurban nyawa, seperti Nabi Ibrahim akan mengorbankan Ismail. 

Tetapi yang patut menjadi catatan adalah terorisme berkurban dan totalitas penghambaannya dengan tetap menyakiti orang lain, membunuh orang lain, bahkan membunuh dirinya sendiri. Sedangkan Ismail yang akan disembelih ayahnya totalitas penghambaannya tetap memperhatikan nilai kemanusiaan, dalam bentuk Allah SWT mengganti Ismail dengan domba gibas.

Dalam kalimat sederhana, dapat dikatakan "Allah SWT saja sangat memuliakan manusia, meskipun pengorbanan manusia untuk ibadah kepada-Nya, Allah SWT tetap menjunjung nilai kemanusiaan dalam bentuk menyelamatkan Ismail". 

Mafhum muwafaqah dari kalimat sederhana tersebut, mestinya manusia lebih bisa memanusiakan manusia; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sehingga tidak akan terjadi kekerasan, pembunuhan, menyakitkan, atau bentuk teror lainnya atas nama agama atau manifestasi ideologi lainnya. 

Dalam kisah Habil dan Ibrahim, di satu sisi diingatkan untuk melaksanakan  sesuatu dengan ikhlas dan penuh totalitas bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain juga diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia—sebagaimana yang terjadi dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dulu—adalah hal yang diharamkan. 

Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia secara keseluruhan.

Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Bukan kemudian, dengan atas nama dakwah, atas nama menegakkan ajaran Islam, nyawa manusia tidak dihargai, semisal bom bunuh diri, teror, penganiayaan dan bahkan pembunuhan.

Walhasil, pengorbanan para jihadis yang dalam lingkup terorisme adalah perbuatan yang menentang ajaran Al-Qur'an. Karena Islam dan Al-Qur'an menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 

Maka dengan momentum Idul Adha, hendaknya para jihadis mampu bermuhasaban dengan "menyembelih" nafsu hayawaniyyah pada diri mereka untuk tidak mengorbankan diri dan orang lain. Kembali memilih jalur dakwah Islam rahmatan lil alamin seperti teladan yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.


Penulis guru MTsN 34 Jakarta, Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama
 
 

Rabu 22 Agustus 2018 7:30 WIB
Ketimpangan Penerimaan Hewan Kurban
Ketimpangan Penerimaan Hewan Kurban
Ilustrasi (ist)
Oleh Fathoni Ahmad

Pernah mendengar di suatu daerah hampir tak ada daging kurban sedangkan di daerah lain sangat melimpah? Atau kalau pun ada, jumlahnya tidak seberapa. Hal ini berbanding terbalik dengan di kondisi di kota. Bahkan, masjid-masjid bisa menyalurkan ribuan kantong plastik daging kurban. Di Masjid Istiqlal Jakarta misalnya, tahun 2016 mencapai 6.000 kantong plastik daging kurban dan tahun 2017 mencapai 4.000 kantong daging kurban. Jumlah ini belum ditambah dengan hewan kurban di masjid lainnya yang ada di Jakarta.

Dalam tulisan ini, penulis ingin menyampaikan beberapa ironi ibadah kurban secara demografi yang selama bertahun-tahun mengalami ketimpangan. Maksud ketimpangan di sini ialah, satu daerah sangat melimpah daging kurban sebagai akibat banyaknya hewan kurban dari orang-orang menengah ke atas yang memang jumlahnya tidak sedikit. Sebaliknya, di suatu desa di satu kabupaten banyak ditemukan masyarakat yang tidak dapat menikmati berkah Idul Adha dengan menerima daging kurban. 

Jika dibandingkan, satu rukun warga (RW) di Jakarta dalam sebuah musholla dapat terkumpul hewan kurban melimpah ruah berupa belasan sapi dan kambing. Sebaliknya, satu RW di sebuah desa kerap hanya ditemukan satu ekor hewan kurban saja. Kondisi ini miris, karena ketika masyarakat desa juga membutuhkan keberkahan daging kurban, kuantitas daging kurban di kota justru melimpah sehingga yang terjadi banyak distribusi daging kurban yang tidak tepat sasaran. 

Memang terlihat mustahil ketika daging kurban harus didistribusikan ke masyarakat desa dari kota. Namun, para pejabat dan pegawai pemerintah, orang terkenal/artis, serta orang kaya hendaknya dapat memberikan hewan kurbannya ke tempat kelahiran di daerahnya. Selama ini, yang kerap terjadi justru mereka ramai-ramai berkurban di kota bukan di tempat kelahirannya sehingga semangat berkurban menjadi kontraproduktif dengan ruh kepedulian sosial sebab tidak menyentuh dan tepat sasaran.

Apalagi di era perkembangan teknologi seperti saat ini, distribusi ke desa dalam bentuk material hewan kurban tentu tidak akan bisa. Paling mungkin melakukan proses transfer uang kepada panitia pelaksana, keluarga, atau orang yang dipercaya di desa agar dikonversi atau dibelikan hewan kurban. Proses ini mudah dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam hal penerimaan hewan kurban yang hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Apakah perlu kebijakan negara? Tidak perlu, hanya butuh kesadaran dan keteladanan dari para pemimpin bangsa atas realitas sosial masyarakat di akar rumput.

Perlu diperhatikan bahwa ibadah kurban mempunyai beberapa pelajaran utama yang dapat dipetik. Dalam artikel khotbah berjudul Khutbah Idul Adha: Tiga Pelajaran Utama Hari Raya Kurban dijelaskan bahwa:

Pertama, tentang penghambaan total Nabi Ibrahim dan keluarganya ketika harus mengorbankan anak tercintanya atas perintah Allah SWT. Sebab itu, ibadah haji dan kurban jangan hanya dimaknai sebagai ritual belaka, tetapi sebuah totalitas penghambaan kepada Allah.

Kedua, tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah pengorbanan Ismail oleh Nabi Ibrahim, di satu sisi manusia diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan, namun di sisi lain kita juga diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia--sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dulu--adalah hal yang diharamkan.

Ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna kurban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Hal ini sama seperti ibadah haji yang harus dimaknai sebagai sebuah totalitas pengahambaan manusia kepada Allah, tidak dijalankan sebagai ritual tanpa makna sehingga predikat haji mabrur dapat diperoleh, yaitu keshalehan sosial seseorang meningkat drastis ketika kembali ke tengah masyarakat.

Kurban dalam dimensi vertikal adalah bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya mendapatkan keridhaan-Nya. Sedangkan dalam dimensi sosial, kurban bertujuan untuk menggembirakan kaum fakir pada Hari Raya Adha, sebagaimana pada Hari Raya Fitri mereka digembirakan dengan zakat fitrah. Karena itu, daging kurban hendaklah diberikan kepada mereka yang membutuhkan, boleh menyisakan secukupnya untuk dikonsumsi keluarga yang berkurban, dengan tetap mengutamakan kaum fakir dan miskin.

Allah berfirman dalam Qur’an Surat Al-Hajj [22]:28, “Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir”. Dengan demikian kurban merupakan salah satu ibadah yang dapat menjalin hubungan vertikal (Allah) horisontal (manusia). Hubungan horisontal ini dalam prinsip kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU) harus memenuhi unsur tawazun (seimbang). Dalam konteks ini, artinya merata sehingga distribusi hewan kurban bisa mewujudkan maslahah al-‘ammah (kemaslahatan umum). Wallahu’alam bisshowab.


Penulis adalah warga NU kelahiran Brebes, Jawa Tengah
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG