IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Memulihkan Lombok, Memulihkan Kemanusiaan

Jumat 24 Agustus 2018 9:0 WIB
Bagikan:
Memulihkan Lombok, Memulihkan Kemanusiaan
Ilustrasi: Tim Medis NU Peduli Kemanusiaan
Gempa besar terjadi berturut-turut sampai tiga kali dalam beberapa waktu terakhir di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Upaya pemulihan yang dilakukan setelah gempa besar pertama dan kedua, kembali runtuh dengan terjadinya gempa besar selanjutnya. Biasanya bencana gempa besar yang terjadi di Indonesia adalah, satu kali gempa besar tetapi tidak diikuti dengan gempa susulan yang sama atau lebih besar. Tak ada kepastian apakah ini gempa besar terakhir pada 19 Agustus lalu akan terulang, namun kejadian ini telah menyebabkan penderitaan yang dialami para korban semakin besar. Apa pun yang terjadi, upaya-upaya pemulihan harus terus dilakukan. 

Indonesia merupakan negara yang rawan gempa karena terletak dalam daerah cincin api, yaitu wilayah di cekungan Samudra Pasifik yang sering mengalami gempa dan letusan gunung berapi. Bahkan Indonesia berada dalam jalur paling aktif dari cincin api tersebut. Tak heran, sejak dahulu wilayah Nusantara sering mengalami gempa. Bencana gempa dalam skala besar setelah tahun 2000 saja telah terjadi di sejumlah daerah antara lain Aceh, Nias, Padang, Bengkulu, Yogyakarta, Ciamis, dan lainnya. Gempa yang kemudian disertai tsunami di Aceh menimbulkan korban paling besar. Lebih dari 230 ribu korban meninggal atau hilang. Triliunan aset rusak berat. Butuh upaya bersama dari semua pihak untuk melakukan rekonstruksi sehingga korban keadaan pulih. 

Desain pemulihan pascabencana yang terjadi di Lombok awalnya mengikuti pola penanganan yang terjadi di tempat lain sebelumnya, yaitu satu gempa besar yang segera selesai, kemudian diiringi gempa-tempa kecil yang besarannya tak terlalu signifikan. Dan demi alasan mempertahankan sektor pariwisata yang kini proporsinya semakin besar dalam perekonomian NTB, status bencana tersebut ditetapkan sebagai bencana lokal. Tiga kali bencana besar membuktikan skenario penanganan awal tidak sesuai dengan keadaan. Rencana baru harus segera disusun agar para korban segera pulih. Status bencana nasional baru diputuskan pada Kamis (23/8).

Pemerintah, lembaga-lembaga kemanusiaan, dan masyarakat yang tidak terdampak bencana bahu-membahu menyingsingkan lengan baju agar mereka yang menjadi korban segera mendapatkan pertolongan sebaik-baiknya. Tanpa dikomando, begitu gempa besar terjadi, masyarakat dengan segera mengumpulkan bantuan untuk korban bencana. Media yang melaporkan secara terus-menerus dari lokasi kejadian membuat empati meningkat sehingga mendorong mereka untuk memberikan sumbangan. 

Perayaan Idul Kurban dengan semangat untuk berbagi menjadi saat yang tepat ketika ada saudara kita di Lombok membutuhkan dukungan untuk memulihkan diri dari bencana yang terus-menerus datang. Saatnya bertindak. Seberapa pun jumlah sumbangan yang bisa kita berikan, jika diakumulasikan dengan jutaan orang lainnya di Indonesia atau belahan dunia lainnya, akan memberi dampak yang signifikan dalam upaya pemulihan tersebut.

Nahdlatul Ulama melalui NU Care-LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI NU) dan didukung oleh perangkat organisasi NU lainnya seperti GP Ansor, Fatayat NU, IPNU-IPPNU, Ma’arif NU dan lainnya telah terjun secara langsung ke lokasi-lokasi bencana, berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan bekerja sama dengan kepengurusan NU di sana. Mereka terus memberikan bantuan dan dukungan dalam berbagai bentuk. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab NU untuk membantu mereka yang mengalami bencana. 

Sementara itu, tim relawan dari lembaga-lembaga kemanusiaan yang sudah terlatih diterjunkan ke lokasi-lokasi paling parah yang diakibatkan gempa. Munculnya lembaga-lembaga kemanusiaan profesional ini merupakan berkah dari era keterbukaan di Indonesia. Mereka dikelola dengan baik sebagai sebuah organisasi yang sifatnya permanen, bukan lembaga sementara yang dibentuk saat terjadi bencana, lalu dibubarkan ketika kondisi sudah pulih. Mereka memiliki tim yang benar-benar tahu bagaimana menangani bencana yang memang kerap terjadi di Indonesia. Standar prosedur operasi dalam penanganan bencana sudah dipahami dan jalankan dengan baik. 

Sayangnya, di tengah bencana yang membutuhkan pertolongan ini, masih saja ada yang sibuk dengan perseteruan politik. Media sosial tetap saja bising dengan unggahan bernada menyerang pihak lawan. Ujaran-ujaran seperti ini menunjukkan kurangnya simpati kepada mereka yang sedang menjadi korban. Jika ada kerabat atau kawan mereka yang turun menjadi korban, para penggembira politik di media sosial tentu akan berpikir ulang untuk membuat kebisingan. Sayangnya, kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain kurang sekali. 

Jangan pula, mengaitkan bencana dengan urusan pilihan politik yang kini mulai menghangat seiring dengan semakin dekatnya pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Menuduh pilihan politik seseorang kemudian menimbulkan bencana adalah fitnah dan kekejian kepada orang-orang yang saat ini sudah menderita. Masing-masing pilihan memiliki alasannya masing-masing. Yang penting adalah saling menghormati pilihan. Mengabaikan bencana demi perdebatan-perdebatan politik adalah tindakan yang tidak bermoral, menuduh bencana timbul karena perbedaan pilihan adalah kenistaan.

Yang lebih memprihatinkan lagi adalah beredarnya informasi hoaks tentang bencana tersebut seperti gempa akan terjadi pada tanggal 26 atau pada hari minggu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan hingga kini belum ada teknologi yang mampu meramalkan kejadian gempa dengan akurat. Masyarakat diharapkan mencari informasi resmi melalui situs bmkg.go.id. Aparat sudah semestinya bertindak pada hal-hal yang meresahkan ini. 

Bantuan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memulihkan keadaan. Namun, hal ini juga tergantung pada sikap masyarakat dalam memulihkan dirinya sendiri. Betapapun kecilnya sumberdaya yang tersisa, tetapi jika lengan baju segera disingsingkan, mengerjakan apa saja yang bisa dilakukan, melupakan kesedihan dan menatap masa depan secara bersama-sama, maka pemulihan akan berjalan dengan cepat. 

Bencana juga membutuhkan manajemen pengelolaan yang terkoordinasi dengan baik. Dalam penanganan yang kurang baik, distribusi bantuan tidak berjalan secara merata. Ada satu lokasi yang menerima bantuan secara berlebihan tetapi di lokasi lainnya mengalami kekurangan. Ego bahwa bantuan kepada korban bisa dilakukan terserah pada lembaga masing-masing akan membuat penanganan kurang efektif.   

Sesungguhnya, manajemen bencana yang ada saat ini sudah jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Undang-undang kebencanaan yaitu. UU Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Kebencanaan menjadi panduan dalam pengelolaan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dibentuk untuk menangani bencana. Lembaga serupa di tingkat provinsi dan kabupaten juga sudah ada. Namun, mengingat tingginya risiko bencana, perbaikan-perbaikan dalam beragam aspek mendesak untuk terus dilakukan.

Selanjutnya, kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana yang seharusnya mendapat perhatian lebih. Sebagai negeri yang berada dalam posisi cincin api, bencana alam dapat terjadi kapan saja. Ilmu pengetahuan terus berkembang, tetapi kita belum mampu memprediksi kapan sebuah gempa besar akan terjadi. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah mempersiapkan diri dengan upaya terbaik saat situasi tak terduga tersebut datang.

Sejumlah upaya pencegahan akan mengurangi dampak jika bencana terjadi. Standar bangunan tahan gempa akan mengurangi tingkat kerusakan atau korban nyawa. Mengenalkan prosedur evakuasi saat gempa atau tsunami akan mengurangi kepanikan. Kearifan lokal yang banyak terdapat di berbagai daerah dalam menangani bencana layak dipertahankan, seperti sikap masyarakat di Pulau Simeuleu Aceh yang naik ke dataran tinggi ketika ada gempa disertai air laut yang surut sehingga menyelamatkan banyak nyawa. Kita juga bisa belajar dari negara-negara dalam posisi cincin api yang memiliki manajemen bencana yang baik. Jangan sampai bencana alam yang terjadi menimbulkan bencana kemanusiaan karena kita tidak mampu menanganinya dengan tepat. (Achmad Mukafi Niam)

Bagikan:
Sabtu 18 Agustus 2018 18:45 WIB
Memaknai Kemerdekaan di Era Revolusi Digital
Memaknai Kemerdekaan di Era Revolusi Digital
Ilustrasi (via vilans.nl)
Perayaan kemerdekaan ke-73 Indonesia yang berlangsung 17 Agustus 2018 meriah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Upacara bendera berlangsung dengan khidmat. Beragam lomba menambah keceriaan masyarakat dari segala umur dan lapisannya. Di balik rutinitas yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun ini, sesungguhnya dunia telah mengalami perubahan sedemikian cepatnya karena revolusi teknologi digital. Apa yang terjadi ketika kemerdekaan dideklarasikan pada tahun 1945 dan pada 2018 ini sudah sangat berbeda. Teknologi telah mempengaruhi identitas bangsa d seluruh dunia secara keseluruhan. 

Identitas kebangsaan bagi anak-anak generasi milenial dan generasi sesudahnya memiliki makna yang sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Bagi generasi baru yang tumbuh dengan teknologi digital ini, yang bisa mengakses segala informasi dari seluruh penjuru dunia, apa yang mereka maknai sebagai sebuah bangsa, tempat dirinya bernaung, tumbuh, dan mengaktualisasikan dirinya berbeda dengan generasi sebelumnya. 

Anak-anak muda kini, dan yang akan terlahir kemudian adalah masyarakat global akibat terpaan teknologi canggih.  Apa yang mereka kagumi, banggakan, layak untuk diperjuangkan, dan identitas yang mereka kenakan tak selamanya berasal dari sekitar lingkungan mereka yang dibatasi oleh wilayah geografis berupa negara. mereka mengidentifikasi diri dengan ikon-ikon global. Mereka bisa lebih mengagumi pesohor dari Hollywood daripada tokoh-tokoh setempat, menggilai makanan dari Jepang, menjadi penggemar berat olahraga sepak bola dari Amerika Latin, atau identitas-identitas khas dengan keunggulan spesifik yang membanggakan. Mereka ingin jadi bagian dari para pemenang dalam bidang-bidang tertentu, dari manapun asalnya. Masih ada nasioalisme yang menggelora seperti pembelaan mereka terhadap kejuaraan-kejuaraan antarnegara pada tim nasional mereka, tetapi hal tersebut tidak menghalanginya untuk mengidentifikasi diri dengan klub internasional pada saat yang berbeda. 

Ada pula sekelompok kecil, yang jumlahnya kini terus membesar, orang-orang yang sudah benar-benar menjadi masyarakat global. Mereka bekerja dari satu negara ke negara lainnya dengan gampang mengingat kompetensi unik yang dibutuhkan di banyak tempat. Sejumlah WNI termasuk kelompok ini. Mereka berkelana ke berbagai belahan dunia di mana keahlian mereka diakui dan dihargai dengan baik. Identitas kebangsaan bisa saja hanyalah sekedar paspor yang kapan saja bisa diganti jika dirasa sudah tidak memenuhi harapannya.

Berbagai negara berebut menjadi tempat bernaung orang-orang terbaik untuk menjadi bagian dari barisan pasukannya untuk bisa berkompetisi dalam beragam ranah. Orang-orang terbaik direkrut sejak dini. Sejumlah siswa potensial, para juara olimpiade dunia asal Indonesia, diberi beasiswa oleh negara lain dan selanjutnya berkarir di sana lain karena negara asal kurang memberi akses mereka untuk berkembang. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat memiliki kebijakan untuk menarik sumber daya manusia terbaik untuk berkarir di negara tersebut dengan mekanisme green card untuk membangun impian di negeri tersebut. 

Bagi korporasi, yang selalu berpikir rasional dengan tujuan utama untuk meraih keuntungan, mereka menanamkan uangnya di seluruh dunia yang memberikan potensi keuntungan terbaik. Pemilik perusahaan berkewarganegaraan tertentu tak selalu menempatkan investasinya di negara asalnya selama negara tersebut terlalu banyak birokrasi dan hambatan yang menyebabkan bisnis susah berkembang. Korporasi memilih negara yang mampu memberikan penawaran terbaik, perlindungan hukum atau kesempatan berkembang. 

Toh, korporasi atau orang-orang super kaya juga beru “mengakali” pembayaran pajak dengan cara yang legal, yang tidak melanggar hukum. Mereka beroperasi di banyak wilayah, membedakan kedudukan hukum perusahaan dan tempat operasinya, dan sejumlah langkah yang memungkinkan pembayaran kepada negara dilakukan seminimal mungkin. Pajak merupakan sumber pendapatan utama sebuah negara. Kini,  negara, dengan aturan yang diciptakannya sendiri, akhirnya harus melawan korporasi yang dimiliki oleh individu-individu yang memiliki pengaruh besar.

Kepentingan negara bahkan bisa kalah dengan korporasi dalam perjanjian-perjanjian tertentu. Indonesia memiliki pengalaman panjang terkait Freeport yang hingga kini perundingannya masih belum selesai. Ada rasa ketidakadilan di mana kontribusi yang diberikan kepada negara sangat sedikit. Korporasi raksasa bahkan memiliki jumlah karyawan dan pendapatan tahunan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara kecil. Pengaruh yang mereka ciptakan lebih besar dari negara.

Tingkat pengaruh sebuah negara tidak ditentukan oleh seberapa luas wilayah yang dimiliki atau seberapa banyak penduduknya. Potensi berupa luas wilayah atau penduduk hanya akan menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Mereka hanya jadi pasar bagi produk-produk perusahaan dari negara lain. Singapura dan Hong Kong, dengan wilayah dan penduduk kecil, mampu menjadi pusat keuangan dunia. Korea Selatan, dengan jumlah penduduk yang tidak begitu besar, mampu prestasi olahraganya di olimpiade lebih baik dari negara-negara dengan jumlah penduduk besar. Masing-masing negara membangun kekhasan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jangan sampai kita, negara dengan penduduk besar dengan potensi besar, orang-orang terbaiknya tidak tergarap, atau mereka bahkan lari ke negara lain yang lebih menjanjikan. 

Kedaulatan negara kini tidak lagi sebagaimana sebelumnya dengan semakin kuatnya lembaga-lembaga internasional seperti WTO yang berhak menghukum negara-negara yang dinilai menghalangi perdagangan bebas. Negara secara sengaja menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada organisasi regional seperti Uni Eropa (UE) untuk kepentingan besama komunitas Eropa. Inisiatif yang sama juga dilakukan dengan membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang kemungkinan di masa yang akan datang tampaknya akan semakin mengintegrasikan diri. 
 
Di tengah dunia yang semakin terintegrasi ini, yang mana identitas-identitas lokal semakin terserap dalam warna global. Upaya-upaya untuk memisahkan diri dari negara masih saja ada. Ada yang dilakukan dengan cara-cara yang damai melalui referendum seperti di Catalonia dan Skotlandia. Suku Kurdi tak henti-hentinya berusaha menciptakan sebuah negara tersendiri melalui cara-cara militer. Konflik untuk mempejuangkan kemerdekaan masih terjadi di mana-mana. 

Para penyelenggara negara kini tak lagi bisa menanamkan jargon-jargon kosong mengatasnamakan nasionalisme sementara mereka tidak mampu memperbaiki layanannya kepada masyarakat karena kini banyak pilihan. Orang-orang terbaik yang sebenarnya dibutuhkan untuk membangun negara ini, dengan gampang bisa pindah ke negara lain jika negara tidak menghargai dan memberi ruang mereka untuk berkembang. Korporasi, dengan kekuatan modal yang mereka miliki, bisa memilih tempat-tempat terbaik untuk investasi. 

Negara juga harus beradu cerdik dalam menentukan membuat aturan dan melakukan perjanjian dengan korporasi atau mereka hanya akan mendapatkan pepesan kosong. Politisi di negara-negara korup bersedia menukar kepentingan nasional hanya demi keuntungan pribadi saat melakukan perjanjian dengan korporasi internasional. Yang lalu menimbulkan perasaan tidak adil pada masyarakat. 

Negara masih berdaulat atas banyak hal, tetapi kedaulatan kini telah terbagi kepada banyak kekuatan baru seperti lembaga-lembaga internasional, korporasi, organisasi regional, bahkan rakyat kini semakin berdaya. Inilah situasi baru yang harus dihadapi. Era kolonialisme dalam bentuk pendudukan fisik sudah berakhir, tetapi bukan berarti eksploitasi telah berakhir, melainkan berubah dalam bentuk baru yang tampaknya lebih halus, tetapi sesungguhnya sama-sama eksploitatif. Diperlukan cara berpikir baru, strategi baru dan kapasitas baru untuk menanganinya. Selamat HUT ke-73 Republik Indonesia. (Achmad Mukafi Niam)

Rabu 8 Agustus 2018 19:15 WIB
Menjaga Khittah NU dalam Pusaran Pemilihan Presiden-Wakil Presiden
Menjaga Khittah NU dalam Pusaran Pemilihan Presiden-Wakil Presiden
Sejumlah tokoh NU dikabarkan menjadi kandidat utama bakal calon wakil presiden yang digadang-gadang akan mendampingi Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019 mendatang. Tanggal 10 Agustus merupakan akhir penetapan dan pendaftaran calon pasangan presiden-wakil presiden menjadi saat-saat yang sibuk para politisi yang bertarung untuk memperebutkan jabatan paling strategis di Indonesia ini. Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi sosial keagamaan dengan kekuatan massa sangat besar turut bersinggungan dengan momen politik lima tahunan ini.

Posisi strategis NU bahkan bukan hanya terkait dengan kader NU yang dinominasikan sebagai calon wakil presiden. Salah satu kandidat bakal calon presiden juga menyatakan bahwa jika dirinya mengambil pasangan calon wapresnya, maka yang akan diambil adalah cawapres yang bisa diterima oleh warga NU.

NU telah memiliki pengalaman panjang terkait dengan politik praktis. Pada era Orde Lama, NU merupakan partai politik berpengaruh, selanjutnya, pada era Orde Baru, partai NU dengan partai-partai Islam lainnya berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dinamika dalam berpartai tersebut selanjutnya melahirkan khittah NU 1926, yaitu kembalinya NU menjadi jamiyah diniyah ijtimaiyah. Yaitu menjadi organisasi keagamaan. Situasi keterbukaan pada era Reformasi membuat peluang politik terbuka lebar. Banyak kader NU mengisi ruang-ruang politik tersebut. 

Kembali ke khittah sudah disepakati secara bersama-sama. Yang menjadi persoalan sampai saat ini adalah definisi khittah ketika terjadi momen-momen politik. Banyak sekali kekuatan politik yang ingin mendapatkan dukungan NU dengan kekuatan massanya yang luar biasa ini untuk meraih kemenangan politik. Tak sedikit pengurus NU yang dalam masa jabatannya kemudian mencalonkan diri dalam jabatan-jabatan publik seperti gubernur, bupati, atau walikota. 

Secara organisasi, tak ada satu pun pernyataan resmi yang mengatasnamakan bahwa NU mendukung calon atau partai tertentu. Wilayah abu-abu adalah ketika para pengurus NU ramai-ramai mengatasnamakan dirinya sebagai pribadi, sebagai warga negara yang berhak menyatakan dirinya untuk menyampaikan aspirasi politik ketika terlibat dalam kontestasi politik praktis. 

Sebagai pemimpin organisasi dengan keterikatan kultural yang kuat, sesungguhnya sangat susah untuk membedakan ranah individu dan ranah sebagai pemimpin organisasi. Kredibilitas yang dimiliki naik secara drastis ketika ia menduduki jabatan strategis dalam organisasi tertentu yang dipercaya masyarakat. Modal sosial dimiliki dapat digunakan untuk akses untuk akselerasi vertikal yang lebih tinggi.  

NU memiliki pengalaman yang dapat menjadi pelajaran terkait dengan politik praktis. Pada pemilihan presiden tahun 2004 ketika para tokoh penting NU menjadi calon wakil presiden Warga NU, termasuk para ulama terbelah dalam memberikan dukungan di antara dua kandidat yang mengusung cawapres berlatar belakang NU. Tak ada pernyataan organisasi secara resmi yang menyatakan dukungan pada calon tertentu, tetapi masing-masing kandidat jaringan NU yang dimilikinya. Tak ada dukungan resmi dari Ansor atau Muslimat NU, tetapi sejumlah ketua dan pengurusnya, tentu saja atas nama pribadi, menjadi tim sukses pemenangan salah satu calon. Warga NU terfragmentasi dalam berbagai pilihan yang saling meniadakan. Antara tokoh satu dengan yang lainnya berkontestasi untuk memenangkan kandidat yang didukungnya. Efek pilpres 2004 masih terasa dalam pelaksanaan muktamar 31 NU pada 2005 yang berlangsung di Asrama Haji Donohudan Solo.

Hal yang sama terjadi pula pada proses pemilihan gubernur Jawa Timur yang baru saja berlalu dengan kemenangan Khofifah Indar Parawansa atas Syaifullah Yusuf. Dua-duanya merupakan tokoh NU, yaitu Khofifah sebagai ketua umum Muslimat NU sedangkan Syaifullah Yusuf merupakan salah satu ketua PBNU. Sebelumnya ia merupakan ketua umum GP Ansor. Tak ada sikap resmi dari Muslimat NU atau PWNU Jawa Timur yang menyatakan dukungan kepada salah satu kandidat, namun para aktivis di Muslimat NU secara kasat mata memberi dukungan Khofifah. Demikian pula, sejumlah pengurus NU Jatim dengan jelas terlibat dalam sejumlah kampanye pemenangan Syaifullah Yusuf. 

Yang cukup berbeda dari keterlibatan tokoh struktural NU dalam penentuan capres-cawapres tahun 2004 dan era-era sesudahnya adalah sikap para aktivis NU. Pada masa tersebut, pengurus NU yang terlibat dalam politik praktis  mendapat kritikan keras dari para aktivis sebagai orang-orang yang melanggar khittah. Kini, suara-suara untuk menjaga khittah NU tak sekencang dahulu. Bahkan di saat ruang untuk mengekspresikan pendapat di media sosial semakin terbuka lebar. Sejumlah aktivis NU bahkan jauh terlibat dalam arus kekuasaan. 

Pendirian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sesungguhnya diniatkan sebagai saluran aspirasi politik warga NU. Sementara NU tetap mengurusi politik tingkat tinggi, menjadi penjaga bangsa, menjadi organisasi massa Islam. Tetapi ternyata tak mudah mengelola hubungan ini. Hubungan NU-PKB sejak pendirian partai tersebut didirikan penuh dinamika. Ada suatu masa ketika hubungan tersebut bak bapak dan anak yang masing-masing jalan sendiri. Saat lainnya, menjadi satu keluarga yang sudah sama-sama dewasa, yang saling mendukung satu sama lain dengan tetap menghormati posisinya.  

Ranah kerja-kerja sosial kemasyarakatan kini menunggu sentuhan tangan-tangan para pengurus dan aktivis NU untuk mengelolanya. Ada puluhan universitas NU yang baru didirikan dalam tahun-tahun belakangan ini yang membutuhkan kerja keras untuk membesarkannya sebagai ruang untuk memberikan pelayanan pendidikan. Sejumlah pusat layanan kesehatan sedang dalam proses pengerjaan agar warga NU memiliki kesehatan yang baik. Inisiatif pengembangan ekonomi masyarakat yang diinisiasi di lingkungan NU juga bergairah untuk warga yang sejahtera. Berbagai kelompok masyarakat tak henti-hentinya menyampaikan keluhan atas nasib mereka di sejumlah daerah juga membutuhkan advokasi. 

Nahdlatul Ulama juga memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap isu-isu perdamaian baik di tingkat nasional maupun internasional yang belakangan ini mengalami banyak tantangan. Upaya-upaya perdamaian dan rekonsiliasi dan domestik dan internasional terus digalang. Konservatisme beragama yang belakangan menguat menjadi tantangan yang harus dihadapi. NU dengan nilai-nilai Islam moderatnya memiliki peluang untuk membuat Islam di Indonesia tetap sebagai Islam yang moderat dan cinta damai. Pada ruang-ruang inilah kita mencurahkan energi.

Ruang abu-abu yang saat ini masih luas, khususnya terkait dengan posisi para pengurus NU sebagai pribadi dan mewakili organisasi sudah saatnya diperjelas. Hal ini untuk menghindari pemanfaatan organisasi untuk kepentingan individu mengingat sangat susah untuk memisahkan dengan tegas antara keduanya. Aturan yang baik dan disertai dengan mekanisme agar aturan tersebut bisa berlaku dengan baik akan membuat organisasi bisa berjalan dengan tertib. (Achmad Mukafi Niam)
Sabtu 4 Agustus 2018 8:45 WIB
Menuju Organisasi Berbasis Data
Menuju Organisasi Berbasis Data
Konferensi Wilayah NU Jawa Timur yang diselenggarakan pada 28-29 Juli 2018 di Pesantren Lirboyo Kediri berlangsung sukses. Jawa Timur merupakan pusat NU sementara Lirboyo adalah salah satu pesantren salaf terbesar yang menjadi rujukan untuk belajar. Apa yang terjadi di Jawa Timur menjadi perhatian bagi seluruh warga NU di Indonesia karena wilayah ini paling dinamis dalam banyak hal. Kegiatan NU yang terjadi di sana bisa dikatakan paling maju serta paling inovatif yang layak untuk dicontoh oleh daerah-daerah NU lainnya dalam mengembangkan khidmah untuk umat dan bangsa.

Tentu saja, apa yang sudah dilakukan oleh para pengurus dan warga yang dengan sungguh-sungguh telah mencurahkan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk organisasi patut diapresiasi dan dibanggakan. NU merupakan organisasi kemasyarakatan yang aktivitas organisasi dan pengelolaannya mengandalkan kerelawanan dari para pengurus dan pengikutnya. Para pengurus mengalokasikan sebagian waktunya untuk mengelola organisasi setelah kewajibannya kepada keluarga dan lembaga tempatnya mengabdi terpenuhi. 

Untuk bisa melayani umat dan masyarakat dengan baik, tata kelola dan layanan keorganisasian sudah selayaknya terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan teknologi. Salah satu hal yang penting untuk mulai diperhatikan adalah pemanfaatan data kuantitatif untuk pengelolaan organisasi, mulai dari perencanaan program sampai dengan evaluasi dan tentu saja aset organisasi. Teknologi telah memberi kemudahan luar biasa dalam pengelolaan data kuantitatif sehingga terdapat standar bersama untuk menilai kinerja, baik yang sifatnya individual atau organisasi.

Pemanfaatan data untuk memprediksi perilaku dan minat, lalu kemudian memprediksi apa yang terjadi di masa mendatang terlihat dalam pemanfaatan big data. Kumpulan data dalam berjumlah besar yang lalu dianalisis untuk mencari pola-polanya kini semakin diminati, baik kalangan bisnis, pemerintahan maupun organisasi masyarakat. Dari situ, maka dapat diketahui karakteristik pengguna. Jika kita membuka web atau media sosial, maka iklan yang muncul di halaman yang kita buka adalah hal-hal yang menjadi minat kita. Google map memberitahu jalanan yang macet dengan warna merah. Ini adalah contoh penggunaan big data yang telah dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Bagi Nahdlatul Ulama, jika kita dapat memanfaatkan big data untuk mengetahui profil, karakteristik, dan pilihan-pilihan warga NU dalam banyak hal, tentu kita akan memiliki informasi yang sangat bermanfaat. Untuk saat ini, tahapan awal adalah bagaimana bagaimana informasi-informasi dasar tentang aktivitas organisasi dan sumber daya yang dimiliki dapat dikumpulkan dengan akurat dan terus diperbaharui.

Selama ini, selalu ada mimpi untuk bisa mengumpulkan data jumlah dan profil warga NU di seluruh Indonesia. Beragam upaya telah dicoba untuk dilakukan seperti survei atau pendataan warga melalui data yang diperoleh dari pendaftaran kartu anggota NU (Kartanu). Sayangnya, hasil yang diperoleh kurang maksimal. 

Sesungguhnya yang lebih mendesak adalah bagaimana kita mengetahui aset dan perkembangan organisasi. Misalnya, berapa banyak jumlah sekolah yang dikelola sebuah PWNU, berapa banyak muridnya, bagaimana hasil ujian akhirnya, berapa banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Potensi masing-masing siswa, profil guru, kondisi sekolah beserta sarana dan prasarananya, kemampuan keuangannya dan banyak hal-hal lainnya.

Jika data tersebut dikumpulkan secara konsisten dari tahun ke tahun, informasi tersebut bisa dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya untuk mengetahui apakah ada tren peningkatan atau penurunan. Kita juga dapat memproyeksikan perkembangannya serta mengantisipasi kebutuhannya yang harus disiapkan di masa mendatang.

Dari situ, kita dapat menilai kinerja ketua Ma’arif NU secara lebih obyektif. Kumpulan data bidang lainnya secara keseluruhan berguna untuk menilai kinerja kepengurusan PWNU. Evaluasi berkala yang terukur memungkinkan mereka yang kinerjanya kurang maksimal segera mendapat penanganan. Hal ini akan membuat organisasi akan terus berjalan dengan baik. 

Pengukuran kinerja organisasi yang terstandarisasi di seluruh Indonesia akan memudahkan penilaian secara lebih obyektif. Selama ini, laporan-laporan pertanggungjawaban sifatnya deskriptif. Capaian dari satu periode ke periode selanjutnya tidak dapat dilakukan. Upaya membandingkan kinerja secara horisontal, misalnya dari satu PWNU ke PWNU lainnya juga susah. Dengan demikian, susah untuk menilai apakah seorang ketua wilayah sudah menjalankan amanah yang diberikan kepadanya dengan baik atau belum atau membandingkan kinerja satu ketua wilayah dengan yang lainnya. 

Jika ada alat ukur yang baik dalam menilai kinerja organisasi, maka seluruh jajaran kepengurusan NU dan perangkat organisasinya akan menjadikan hal tersebut sebagai panduan. Masing-masing bagian akan memiiki key performance indicator (KIP) atau indikator kinerja utama untuk membantu menilai mengukur kemajuan sasaran organisasi. Sistem yang baik akan membuat semua orang berkinerja baik. Sistem buruk akan membuat orang-orang berbakat tidak bisa menjalankan perannya dengan baik. 

Secara teknologi, perangkat lunak pengolah data sudah banyak tersedia dengan biaya terjangkau. NU juga memiliki kader yang siap merancang sistem dalam standarisasi. Yang perlu disiapkan adalah perubahan budaya organisasi. Mereka yang memanfaatkan NU untuk kepentingan pribadi dengan hanya aktif pada saat-saat tertentu saja akan segera ketahuan. Pengurus yang tidak aktif dengan hanya menempel nama saja juga akan segera terdeteksi. Standar evaluasi yang obyektif akan membuat mereka yang dinilai lebih mungkin menerima hasilnya. 

Tahapan pelaksanaan bisa dimulai pengukuran-pengukuran yang sederhana, lalu seiring dengan waktu, dibuat secara lebih detail. Bisa juga dengan memulai dari satu aspek yang sudah siap, misalnya bidang pendidikan dengan berbagai detailnya kemudian dikembangkan ke bidang-bidang lainnya untuk selanjutnya diintegrasikan dalam sebuah sistem besar. Tentu saja, yang diperlukan adalah tim pengolah data yang kuat. Jika ini berhasil dilakukan, maka kita akan memiliki gambaran akurat tentang organisasi dan mampu membuat kebijakan yang tepat serta bisa memproyeksikan perkembangan organisasi di masa mendatang dengan lebih baik. (Achmad Mukafi Niam)


IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG