IMG-LOGO
Opini

Beradab sebelum Berilmu

Sabtu 1 September 2018 21:45 WIB
Bagikan:
Beradab sebelum Berilmu
Ilustrasi: Gus Dur saat sowan ke Abah Anom
Oleh Rio F. Rachman

Fenomena lidah dai yang terpeleset saat berikhtiar menafsirkan Surat Adh-Dhuha ayat tujuh, tidak melulu soal kekurangan ilmu pengetahuan agama. Sebab, beberapa waktu silam, ada juga pendakwah yang pernah mengenyam pendidikan tinggi di sebuah kampus di Timur Tengah, yang masuk pusaran kontroversi tatkala membahas keberadaan orang tua Nabi Muhammad di akhirat. 

Apalagi, kalau ditelaah lebih lanjut, dai yang terpeleset lidah saat berbicara surah adh dhuha itu, dalam satu rangkaian ceramah yang sama, memertanyakan tentang urgensi peringatan maulid Nabi Muhammad yang dilakukan oleh umat muslim Indonesia. Padahal, peringatan maulid tadi, tujuannya tidak lain adalah untuk memuliakan dan mengingat kemuliaan Nabi Muhammad.

Sementara dai yang membahas keberadaan orang tua Nabi Muhammad di akhirat, setali dua uang, kerap mengritisi perayaan maulid nabi. 

Jadi, fenomena dua dai di atas, selain dapat ditelusuri dari aspek kepadatan referensi atau wawasan yang bersangkutan, bisa pula dikupas dari bagaimana adab atau etika atau sopan santun yang mereka miliki. Khususnya, tatkala membahas Nabi Muhammad yang mulia, beserta keluarganya. 

Termasuk, bagaimana perlakuan mereka sewaktu berdakwah dengan topik-topik tersebut. Juga, bagaimana menempatkan kehati-hatian dan penghormatan pada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad itu. 

Apakah mereka tidak beradab? Bukan itu yang akan didiskusikan kali ini. 

Pangkalnya, bisa jadi, definisi adab yang mereka pahami, tidak menyentuh definisi adab Muslimin yang lain. Dakwah mereka, kurang berbahasa sama (ada perbedaan definisi adab) dengan kaum Muslimin kebanyakan. Namun, entah mengapa, mereka memilih bersuara lebih nyaring.

Adab adalah bagian terpenting dari kehidupan beragama. Sebab, aspek ini berkaitan dengan akhlak. Kalangan santri di Nusantara, misalnya, selalu berupaya mencium tangan ustadz atau para kiai. Salah satu alasannya, mereka ingin keberkahan dari Allahu ta’ala, melalui jalur melakukan akhlak baik: bersopan santun pada orang yang lebih tua atau lebih berilmu. Yang dilakukan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kultus individu, seperti banyak ditudingkan oleh orang-orang yang tidak suka mencium tangan guru. 

Nah, kalau guru dan kiai saja mereka muliakan sedemikian rupa, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Tak ada adab yang akan mereka suguhkan semulia dan seterbaik tatkala mereka membicarakan rasul penutup ini.

Para ulama terdahulu, yang taraf keilmuannya jauh lebih tinggi dari semua ulama kekinian, memiliki adab yang atau etika yang luar biasa pada para sahabat. Bahkan, banyak dari mereka yang tidak sudi membicarakan tentang perang shiffin dan perang jamal, karena tidak ingin mengungkit luka di masa itu. Dalih mereka kira-kira begini: apa yang sudah dijauhkan Allahu ta’ala dari tangan kita (kesalahpahaman di antara generasi terbaik Islam), janganlah kita dekatkan dengan lisan sendiri. 

Nah, kalau para shabat saja mereka muliakan sedemikian rupa, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Tak ada adab yang akan mereka tampilkan  semulia dan seterbaik tatkala mereka membahas tentang rasul yang welas asih ini.

Dalam sejumlah riwayat, Abu Bakar Ash-Shiddiq radliyallahu ‘anh, pernah hampir menjadi imam shalat yang dalam barisan makmunya ada Nabi Muhammad. Bahkan, itu dikerjakannya atas isyarat dan arahan Rasulullah sendiri. Tapi apa yang dilakukan Abu Bakar? Ia memilih mundur karena sedemikian tinggi adab dan etikanya pada Nabi Muhammad.

Lantas, siapakah yang lebih berilmu dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radlialluhu ‘anhu dan ulama-ulama salaf terdahulu yang enggan membahas perang saudara antarkaum Muslimin? Tapi toh, mereka mendahulukan adab dan etika mereka daripada pengetahuan yang memenuhi isi kepala mereka yang mulia.

Mungkin, dua dai yang pernah tergelincir itu juga memiliki adab yang tinggi. Namun, bisa jadi, ada perbedaan perspektif soal adab atau etika yang ada di kepala mereka, dengan kaum Muslimin yang lain. Yang bisa jadi, sebagian dari kaum Muslimin tadi, memiliki adab yang lebih luas dan ilmu yang lebih dalam dari mereka.       


Penulis adalah Dosen Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Koordinator Divkominfo Mata Garuda Jawa Timur


Tags:
Bagikan:
Sabtu 1 September 2018 12:0 WIB
NU Menuju Satu Abad dan Menyongsong Abad Kedua
NU Menuju Satu Abad dan Menyongsong Abad Kedua
Oleh Fathoni Ahmad

Sebagai bagian dari civil society yang sedari awal pendiriannya terus konsisten memperkuat bangsa dan negara, Nahdlatul Ulama tidak menutup mata dengan tantangan dan segala perubahan cepat yang saat ini terpampang di depan mata. Sebab itu, komitmen kebangsaan dan konsolidasi organisasi juga harus terus dijaga agar sesuai dengan cita-cita para pendiri NU. Karena mereka juga berandil besar dalam mendirikan negara beserta dasar-dasarnya.

Bentuk konsolidasi yang baru saja dilaksanakan ialah Silaturahim Nasional yang diinisasi oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan menghadirkan para pengurus NU dari 34 provinsi. Pertemuan dilakukan di Jakarta pada Kamis (30/8/2018) malam atau malam Jumat. Berbagai problem bangsa dibahas, terutama tantangan organisasi yang pada 2026 menginjak satu abad sekaligus rencana strategis untuk menghadapi abad kedua.

Agenda silaturahim tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. Menurutnya, konsolidasi dengan para pengurus NU di tingkat wilayah (PWNU) penting dilakukan. Terutama dalam rangka mempersiapkan peringatan 100 tahun NU pada 2026. Namun disebutkan Kiai Said, memperingati satu abad tidak hanya sekadar menjadi sebuah seremoni dan romantisme, tetapi juga harus dijadikan momentum untuk memperkuat peran NU di segala bidang untuk meneguhkan perjalanan bangsa dan negara.

Pada tahun 2026 mendatang, NU mencapai usia satu abad atau 100 tahun sejak dideklarasikan pada 1926 di Surabaya oleh para kiai yang dinakhodai Hadlratussyekh KH Hasyim Asy’ari. Banyak hal telah dilalui oleh jamaah dan jam’iyah NU, baik rintangan, tantangan, sejarah, program, pengabdian untuk umat, bangsa, dan negara hingga saat ini Indonesia masih menjadi satu kesatuan di tengah kemajemukan bangsa.

Bahkan, peran global yang sedari awal telah dibangun oleh KH Abdul Wahab Chasbullah melalui pengiriman delegasi bernama Komite Hijaz di Makkah turut memberikan inspirasi bagi Nahdliyin agar tidak melepaskan diri dari problem umat Islam dunia dan umat manusia pada umumnya. Setidaknya, peran NU yang mendunia itu tetap akan menjadi rel dan pondasi kokoh seperti terlihat dalam gambaran bola dunia di logo NU.

Saat ini, perubahan sosial semakin cepat. Hal ini berakibat problem yang ditimbulkan juga semakin kompleks sehingga dengan sendirinya, tantangan NU sebagai organisasi sosial keagamaan (jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah) terbesar di dunia juga mempunyai pekerjaan rumah yang tidak mudah. Apalagi perubahan tersebut disertai kemajuan pesat teknologi informasi dan digital. Dunia dalam genggaman. Seluruh individu, komunitas, kelompok, organisasi, bangsa, dan negara di semua belahan dunia dapat mengakses informasi secara realtime. 

Dahulu tradisi, budaya, pemikiran, dan ilmu harus didapat dengan mendatangi langsung seorang guru sesuai prinsip al-‘ilmu yu’ta wala ya’ti (ilmu itu didatangi, bukan mendatangi). Saat ini, dengan gadget di tangan, siapa pun bisa belajar lewat transformasi era digital berwujud media sosial, baik tulisan, video, gambar kartun, maupun gambar kutipan (meme).

Bedanya, tradisi lama membentuk sekaligus mampu merawat jalinan masyarakat yang kuat dan kokoh secara keilmuan sehingga bisa membentuk budaya baru. Sedangkan tradisi baru atau digital membentuk masyarakat virtual yang cenderung kurang humanis, meskipun harus diakui tidak sedikit peran-peran kemanusiaan yang terajut kuat karena jalinan (engagement) para warganet (netizen) di media sosial. 

Namun, melihat realitas sosial saat ini, NU tidak terlalu takjub apalagi kaget. Sebab sedari awal, NU mempunyai prinsip al-muhafadzatu ‘alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah (menjaga nilai-nilai tradisi yang berguna buat umat dan mengambil secara selektif terhadap nilai-nilai baru yang lebih berguna untuk umat).

Melihat fenomena perubahan sosial yang sangat cepat ini (bahkan menurut penelitian kecepatan perubahannya mencapai 3.000 kali lipat lebih cepat dibanding era sebelumnya), warga NU (nahdliyyin) dituntut mempunyai jiwa inovatif di segala lini kehidupan, tak terkecuali bidang sosial dan agama yang selama ini menjadi concern NU. Langkah inovatif ini harus berjalan terus menerus agar NU tetap menjadi subjek (fa’il) atau produsen, bukan objek (maf’ul) atau konsumen di tengah perubahan.

Langkah itulah yang disebut Rais ‘Aam PBNU KH Ma’ruf Amin (Peta Jalan NU Abad Kedua, 2018) dengan prinsip al-ashlah ilaa mahuwal ashlah tsummal ashlah fal ashlah (innovative and continous improvement). Jadi, menjaga tradisi merupakan hal penting, mengadopsi dan selektif terhadap tradisi baru juga langkah yang tidak kalah penting, tetapi tetap berinovasi merupakan langkah yang sangat penting sehingga peran NU sebagai subjek akan konsisten atau istiqomah dalam keaktifan memberi manfaat (maslahah) untuk umat di seluruh dunia.

Konsep Islam Nusantara sebagai sebuah karakter dan tipologi Islam khas di Indonesia juga perlu terus digaungkan. Sebab, nilai-nilai Islam yang dikembangkan oleh para ulama Nusantara dengan jutaan khazanahnya selama ini mampu menginspirasi warga Muslim dunia untuk bisa adaptif dengan tradisi dan budaya lokal, di mana pun Muslim itu berada.

Dengan prinsip kemasyarakatan yang dikembangkan oleh NU seperti tawasuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang), i’tidal (tegak lurus/adil), dan amar ma’ruf nahi munkar menjadikan Islam dapat diterima siapa saja. Alasan fundamental itulah yang mejadikan Islam dapat mudah diterima oleh masyarakat lokal Nusantara hingga saat ini Indonesia menjadi negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Sebagai organisasi yang terus mentradisikan kitab-kitab ulama klasik (thurats) dalam setiap pengambilan hukum, NU juga perlu istiqomah dengan tradisi Bahtsul Masail-nya. Pembahasan problem-problem aktual keagamaan dalam realitas sosial masyarakat itu selama ini mampu memberikan solusi konkret dalam menjawab perubahan zaman. Artinya, tradisi Bahtsul Masail merupakan salah satu pondasi penting dan kebutuhan pokok dalam menjawab perubahan.

Dalam hal ini, semangat hasil Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992 perlu menjadi rujukan, yakni prinsip istinbath jama’iy untuk menghadapi berbagai dinamika masyarakat yang berubah secara cepat. Jika di abad pertama NU telah membuktikan kecerdasan ijtihadnya untuk mempertemukan paham keagamaan dengan paham kebangsaan yang kemudian melahirkan ideologi Pancasila dan NKRI sebagai sebuah konsep kenegaraan yang sudah final secara hukum agama, maka tantangan NU di abad kedua akan menghadapi hiruk-pikuk perubahan sehingga istinbath jama’iy perlu terus dialakukan.

Istinbath jama’iy ini metode pengambilan hukum secara kolektif dengan menyandarkan diri kepada berbagai pendapat para ulama madzhab. Salah satu poin penting dari keputusan Munas Lampung tersebut ialah pengembangan pengambilan hukum dari secara qauliy (pendapat ulama) ke manhajiy (metodologis).

Metode qauliy mengharuskan pengambilan hukum jika ada pendapat ulama yang menjelaskan. Konsekuensinya, jika pendapat ulama tersebut tidak ada dalam kitab mana pun, maka sebuah hukum tidak bisa diputuskan alias mauquf. Dampak dari metode ini, NU tidak bisa merespon perubahan zaman secara cepat.

Maka dari itu, diambillah metode manhajiy yang dititikberatkan kepada metodologi pengambilan hukum. Manhajiy ini yang paling relevan, sebab meskipun pendapat ulama secara sharih tidak ada, namun hukum tetap bisa diputuskan secara metodologis sehingga NU bisa terus merespon perubahan secara cepat pula.

Alakullihal, NU tidak mungkin mampu berjalan sendiri dalam menghadapi berbagai macam problem dan tantangan agama serta kebangsaan. Sebab itu, peran aktif masyarakat untuk memajukan negara dan mewujudkan kehidupan yang baik antar-sesama perlu terus digaungkan dan dikerjakan secara nyata. Semua demi Indonesia!


Penulis adalah warga NU kelahiran Brebes, Jawa Tengah; Pengajar di Fakultas Agama Islam UNU Indonesia (UNUSIA) Jakarta
Sabtu 1 September 2018 6:0 WIB
Menemukan Desa di Tengah Riuhnya Pilpres
Menemukan Desa di Tengah Riuhnya Pilpres
Ilustrasi (Linggau Pos)
Oleh Achmad Faiz MN Abdalla

Setiap datang ke warung kopi atau manapun, orang-orang banyak membahas pilpres. Bahkan pengajian di masjid sekalipun, tak luput dari pilpres. Terutama di jagat media sosial. Setiap membuka, entah facebook, whatsapp, atau lainnya, langsung disuguhi narasi pilpres.

Ironisnya, tak saja secara kuantitatif. Percakapan itu secara kualitatif bahkan sampai pada perdebatan sengit. Tak cukup berdebat, mereka lalu terlibat saling memaki, menghujat satu sama lain. Parahnya, itu juga sampai terjadi di antara yang sudah saling mengenal, berteman, bahkan yang masih terikat keluarga.

Itu tentu sulit masuk di akal. Pilpres yang sejatinya bagian dari prosedur demokrasi, justru menjadi lumbung perhujatan. Pilpres yang seharusnya menjadi lalu lintas literasi politik, justru berpotensi memicu perpecahan.

Perdebatan itu cenderung kusir. Banyak berita bohong atau yang belum terverifikasi, justru diperguna sebagai dalil berdebat. Sudah tak terhitung berita bohong itu terproduksi. Hal itu tentu berbanding lurus dengan banyaknya perdebatan kontra-produktif.

Namun di lain pihak, masyarakat justru acuh terhadap persoalan terdekatnya. Persoalan bermasyarakat yang konkret sejatinya ada di hadapan kita, tapi justru tak menjadi perhatian. Masyarakat terlalu tergiring isu di media, terutama yang berhembus di media sosial.

Tentu tak salah membahas pilpres. Justru sangat baik. Karena memilih pemimpin merupakan proses penting dalam bermasyarakat. Tapi bila itu justru destruktif, maka terbukti, bukan saja kualitas kontestasi pilpres yang jauh dari narasi subtantif-konstruktif, melainkan juga terabainya banyak isu konkret-strategis lainnya. 

Pentingnya Pembangunan Desa

Satu dari isu konkret-strategis itu, yaitu pembangunan desa. Pemerintahan desa merupakan struktur-kultur pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat. Kebijakannya langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.

Desa adalah sebuah entitas sosial yang memiliki identitas, tradisi atau pranata sosial dan kelengkapan budaya asli. Ia sebuah sistem sosial yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis dan memiliki otonomi yang asli dalam mengatur kehidupannya sendiri.

Namun dalam perjalanan pengaturannya, sejak merdeka hingga kini, desa telah mengalami pasang surut mengikuti arus perubahan dan dinamika politik. Hal itu mengakibat eksistensi desa tak menentu, bahkan semakin hari semakin tergerus dan terpinggirkan.

Di masa Orde Baru, desa diatur dalam UU 5/1979 tentang Pemerintahan Desa yang menganut paham penyeragaman seperti struktur desa di Jawa. Akibatnya, lambat laun eksistensi masyarakat hukum adat di luar Jawa yang sudah eksis jauh sebelum negara ini berdiri, mengalami reduksi yang luar biasa.

Pun saat reformasi. Eksistensi desa dan kesatuan masyarakat hukum adat memang kembali mendapat pengakuan. Akan tetapi, eksistensinya direduksi menjadi bagian dari wilayah atau daerah kabupaten/kota yang pengaturannya disatukan dalam UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Barulah empat tahun lalu, lahirlah UU 6/2014 tentang Desa. UU tersebut mengakomodir eksistensi desa dan desa adat. Meskipun dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi negara tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Itulah keinginan ideal tentang perwujudan kemandirian desa atau otonomi desa. UU Desa terbaru telah mengusung semangat membangkitkan prakarsa dan potensi lokal yang dimiliki masyarakat desa. Karenanya, dipertegas Presiden Jokowi melalui nawacitanya, yakni membangun Indonesia dari pinggiran.

Di antara bunga dalam pembangunan desa itu, ialah dana desa. Bagaimana otonomi itu telah dikonkretkan pemerintah tidak saja melalui penguatan desa secara yuridis-normatif, namun juga secara anggaran. Setiap tahun dana tersebut mengalami kenaikan. Hal itu diharapkan mampu memberdayakan masyarakat seraya meningkatkan perekonomian desa.

Pertanyaannya, apakah pemanfaatan dana itu sudah tepat guna dan hasil guna? Inilah yang menjadi tugas bersama. Secara umum, bagaimana cita-cita normatif UU Desa mewujud secara empiris. Tentu itu membutuhkan peran serta masyarakat. Bukan saja sebagai penonton, melainkan sebagai subyek bersama pemerintah desa memastikan adanya pembangunan partisipatif.

Karena masih banyak ditemukan, masih jauhnya jarak kebijakan dengan aspirasi masyarakat. Di lapangan, penulis kerap menemukan, bagaimana prioritas pembangunan yang dilakukan pemeritah desa kurang memiliki urgensitas bagi masyarakat. 

Karenanya, bilapun dana itu telah digunakan secara riil, apakah telah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Berhasil tidaknya dana desa tak cukup dilihat seberapa tinggi terserapnya dana tersebut. Melainkan juga perlu diperhatikan, seberapa lancar saluran politik di internal desa untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat. 

Menemukan Desa

Desa semacam menjadi penyangga dari struktur pemerintahan makro di Indonesia. Ia merupakan ujung tombak apakah kebijakan pemerintah benar-benar terterap di masyarakat. Karenanya, sekali lagi, desa memiliki peran yang penting bagi demokrasi dan sistem pemerintahan di Indonesia. 

Riuhnya isu pilpres akhir-akhir ini perlu dilihat sebagai peluang. Bagaimana masyarakat begitu antusias terhadap isu pemerintahan. Lantas yang menjadi pekerjaan bersama kemudian, bagaimana perhatian besar itu diarahkan ke arah yang konkret-strategis tentang desa.

Bukan berarti pilpres selalu abstrak dan kontra-produktif. Sebagai proses penting berdemokrasi, pilpres harus tetap diperhatikan untuk menjauhi narasi destruktif. Namun selain itu, bagaimana masyarakat juga diarahkan untuk memperhati isu konkret-strategis seperti desa.

Maka di sini, peran media sangat berarti. Kesuksesan pembangunan desa perlu banyak dikampanyekan. Bagaimana di desa-desa telah banyak tumbuh gerakan memajukan desa. Mereka mampu mengangkat potensi lokal, terutama produk-produk usaha kreatif.

Di sinilah kemampuan bermedia diperlukan. Setiap desa seyogyanya gencar berlalu lalang di media sosial. Tidak saja untuk mempromosikan produk-produk usaha mereka, atau menarasikan kegiatan pembangunan desa mereka, tapi juga sebagai bagian kampanye pentingnya pembangunan desa.

Apabila itu terwujud, niscaya riuhnya pilpres tak sekedar menjadi lumbung percacian atau saling klaim siapa paling kuat untuk memenangi pilpres. Melainkan telah menjadi arena untuk bersama-sama membangun Indonesia. Siapapun presidennya, bila desa tak kunjung mampu memanfaatkan berkah UU Desa, maka sulit terwujud Indonesia yang dicitakan. Karena desa merupakan pondasi penting bernegara di Indonesia.


Penulis adalah Mahasiswa PKPA Fakultas Hukum UGM Yogyakarta 2018
Kamis 30 Agustus 2018 18:30 WIB
Politik Hoaks dan Pentingnya Membangun Narasi Kebangsaan
Politik Hoaks dan Pentingnya Membangun Narasi Kebangsaan
Oleh Mushafi Miftah

Di era teknologi ini, dalam setiap momentum politik seringkali diwarnai dengan berita-berita hoaks. Baik melalui Facebook, WhtasApp, Twitter, Instagram dan lain. Kontennya pun beragam, ada yang berbau SARA, dan ada pula yang berbentuk provokasi, pembunuhan karakter dan lain-lain. Tentu saja, berita hoaks ini ditujukan kepada lawan-lawan politiknya agar tidak mendapatkan simpati dari masyarakat. Penggunaan berita-berita hoaks ini, mulai mencuat sejak pemilihan Presiden dan Wakil Prensiden (Pilpres) 2014 yang dikenal dengan Majalah Obor dan lain sebagainya.

Sejak itu hingga sekarang, hoaks kemudian menjadi trend dalam perpolitikan Indonesia dewasa ini. Berbagai berita tanpa data dan sumber berseliweran di media sosial (Medsos) dalam setiap event politik seperti; Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Selain berbentuk narasi berita, juga ada yang menggunakan meme foto dan video yang sudah diedit sedemikian rupa seringkali digunakan untuk menyerang lawan-lawan politik. Sehingga meme foto dan video itu bisa merugikan secara politik bagi orang yang dituju. Padahal secara yuridis, penyebar hoaks bisa dipidana melalui pasal 28 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. 

Namun karena syahwat berkuasanya lebih besar, maka hoaks masih dijadikan senjata ampuh untuk meraih kekusaan. Tidak hanya sampai disitu, cara-cara politik yang kurang elegan juga seringkali dipertontonkan oleh para elit untuk meraih kekuasaan. Tingginya syahwat berkuasa membuat para elit ini, seringkali abai terhadap aspek maslahah dan mafsadah dalam setiap mengambil langkah politik. Yang terbaru adalah gerakan politik bertajuk deklarasi #2019GantiPresiden. Gerakan politik semacam ini dilakukan di beberapa daerah menjelang Pilpres 2019. 

Belakangan, gerakan tersebut menuai penolakan dari beberapa daerah seperti Surabaya (26/8/2018) dan Pekan Baru Riau (25/8/2018). Penolakan ini dilakukan karena gerakan tersebut dianggap menyebar kebencian dan provokasi kepada masyarakat, sehingga dikhawatirkan terjadi perpecahan antar anak bangsa. Akibatnya, berbagai macam berita hoakspun muncul berseliweran, mulai isu persekusi, pengusiran paksa, intimidasi oleh BIN dan aparat kepolisian dan isu-isu yang lain. Hal tentu saja tidak bisa disebut sebagai cara berpolitik yang mencerdaskan, karena masyarakat selalu disuguhi berita-berita hoaks.

Miskin Gagasan Politik
Mewabahnya hoaks dalam setiap event politik, menunjukkan bahwa elit politik bangsa ini miskin gagasan politik. Gagasan politik yang bertumpu pada pembangunan nasional seringkali terlewatkan dalam moment politik dewasa ini.  Bahkan, beberapa elit politik bangsa ini terkesan tidak lagi percaya diri untuk bertarung secara kesatria, sehingga ia mengandalkan berita hoaks untuk mencari simpati masyarakat. Pertarungan politik yang bertumpu pada gagasan dan idealisme dalam membangun bangsa terus direduksi oleh syahwah politik yang berlebihan. Sehingga kepentingan bangsa menjadi terabaikan, ketimpangan sosial, politik dan ketidakadilan bukan menjadi topik utama dalam akrobasi politiknya. 

Atas dasar itu, kesan yang muncul kemudian adalah bahwa, pemaknaan politik bagi elit politik negeri ini hanyalah sebuah kekuasaan yang mesti diperebutkan dengan cara apa saja, baik yang halal maupun yang haram. Padahal, kalau mau kembali pada teori politik, kekuasaan dalam struktur-struktur kelembagaan hanyalah sarana untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas, yaitu bagaimana rakyat secara wajar dan adil dapat hidup dalam kebersamaan yang penuh keharmonisan diatas ragam perbedaan.

Hal itu terjadi, meminjam istilah KH Mustofa Bisri dikarena elit politik bangsa ini banyak tak paham politik tapi maju ke panggung politik. Sehingga cara-cara berpolitik para elit politik bangsa ini terkadang keluar dari nalar politik dan miskin gagasan politik. Dengan begitu, sebagai publik figur para elit politik bangsa ini kurang bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat terutama generasi bangsa ini. Karena yang dikedepankan adalah syahwat kekuasaan daripada gagasan kebangsaan, terutama pada aspek pembangunan nasional baik yang menyangkut sumber daya manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), kesejahteraan sosial (pendidikan, ekonomi dan kesehatan).

Narasi Politik Kebangsaan

Berpolitik, sejatinya tidak semata-mata untuk meraih kekuasaan, akan tetapi juga terdapat proses transformasi nilai yakni tentang bagaimana membangun iklim politik yang sehat, demokratis dan penuh gagasan. Adalah politik nilai yang perlu dikedepankan dalam praktik-praktik politik. Sehingga, gesekan sosial tidak akan terjadi akibat perbedaan-perbedaan kepentingan yang ditimbulkan politik. Sebab, kalau yang dibangun adalah politik kekuasaan, maka berbagai macam carapun akan dilakukan untuk memenuhi tujuan politiknya. 

Karena itu, di tengah maraknya hoaks dalam setiap event politik pada era teknologi ini, transformasi politik melalui gagasan dan narasi kebangsaan adalah hal yang mutlak untuk dilakukan. Sehingga mindset masyarakat tidak hanya memaknai politik sebagai alat untuk meraih kekuasaan tapi sarana untuk membangun sistem dan peradaban politik yang beroreintasi pada kepentingan rakyat dan bangsa. Pemahaman politik semacam ini penting untuk ditransformasikan pada masyarakat melelui pendidikan politik baik oleh pemangku kebijakan, steakholder, dan partai politik. Karena sistem politik di Indonesia sejatinya adalah sarana untuk melahirkan kepemimpinan nasional yang kompeten dan handal bukan kekuasaan yang handal. 

Untuk mentransformasikan dan menanamkan politik semacam itu, diperlukan pemahaman yang utuh terhadap sistem politik Indonesia. Misalnya, salah satu sarana yang bisa digunakan adalah membangun kesadaran rakyat tentang pemimpin ideal sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang diharapkan mampu mengantarkan bangsa ini agar berkehidupan kebangsaan yang bebas, yaitu yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur melalui media sosial. Karena basis informasi saat ini adalah media sosial.  

Dengan begitu, pemahaman politik sebagai sebuah sarana aspirasi rakyat yang paling luhur patut tetus dikumandangkan melalui media sosial dan penguatan budaya literasi. Penting ditanamkan pada mereka, bahwa kekuasaan yang lahir dengan sistem perwakilan tidak diperuntukkan untuk sekelompok orang, melainkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia secara nasional. Karena, kepemimpinan nasional adalah milik setiap rakyat yang merasa sebagai warga bangsa, dan bukan lahir dari semak belukar nasionalisme lokal. Wallahu A’lam


Penulis adalah dosen dan Ketua Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid dan Direktur BEDUG Institute Jawa Timur


IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG