IMG-LOGO
Trending Now:
Internasional

Mengenal Muslim Uighur yang Ditahan China ‘Sewenang-wenang’

Kamis 13 September 2018 20:0 WIB
Bagikan:
Mengenal Muslim Uighur yang Ditahan China ‘Sewenang-wenang’
Foto: dw.com
Xinjiang, NU Online
Pada Agustus lalu, Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis data kalau sekitar satu juta Muslim Uighur ‘ditahan’ di sebuah kamp interniran di Xinjiang. Mereka ditahan sewenang-wenang tanpa proses formal dan dipaksa menjalani ‘pendidikan politik’ atau ‘indoktrinasi politik.’

Sementara sebuah lembaga hak asasi manusia yang bermarkas di New York, Human Right Watch, menyebutkan Muslim Uighur dan lainnya dilarang mengucapkan salam selama berada di kamp rahasia itu. Mereka harus mempelajari bahasa Mandarin dan menyanyikan lagu-lagu propaganda. Jika menolak, mereka akan dihukum. Tidak mendapat jatah makanan, berdiri selama 24 jam, atau ditempatkan di ruang isolasi.

Tidak hanya sampai di situ, diberitakan Muslim Uighur juga dilarang mengenakan jilbab, memelihara jenggot, dan melakukan ritual-ritual keagamaan di depan umum. Bahkan, rumah-rumah mereka di wilayah Xinjiang dipasangi kode QR sebagai upaya untuk mengontrol populasi dan aktifitas Muslim Uighur. 

China diketahui memang sangat ketat terhadap Muslim Uighur. Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk ‘membatasi kebebasan beragama’ Muslim Uighur. China berdalih, langkah-langkah itu ditempuh untuk mengantisipasi kelompok-kelompok Islam militan dan separatis yang menyasar Muslim Uighur. Selain itu, ‘penahanan’ Muslim Uighur di kamp itu dimaksudkan untuk menempa mereka dalam ‘pendidikan politik’ dan melatih kejuruan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

Namun yang menjadi pertanyaan, siapa sebetulnya Muslim Uighur ini? Mengapa mereka begitu dikekang oleh China?

Dikutip Deutsche Welle Indonesian, Muslim Uighur adalah etnis minoritas yang ada di China. Mereka menganggap dirinya lebih dekat dengan bangsa Turki di Asia Tengah dalam hal budaya, dari pada dengan bangsa Han, etnis mayoritas di China. 

Muslim Uighur terpusat di Xinjiang, sebuah provinsi terbesar di China. Secara administrastif, Xinjiang merupakan sebuah wilayah yang otonom. Namun Beijing tetap mengontrol wilayah tersebut. Yakni dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang memberatkan Muslim Uighur dalam menjalankan ajaran agamanya.

Sebetulnya, Muslim Uighur sudah berabad-abad mendiami wilayah yang dilewati jalur sutra itu. Bahkan pada awal abad ke-20, Muslim Uighur mendeklarasikan kemerdekannya dengan nama Turkestan Timur. Akan tetapi, Mao Zedong berhasil menarik kembali Xinjiang ke dalam wilayah kedaulatan China pada 1949.

Jumlah Muslim Uighur di Xinjiang terus ‘tergerus’, sementara populasi etnis Han semakin meningkat. Dilaporkan, populasi etnis Han di Xinjiang pada 1949 hanya berkisar 6 persen. Sementara pada 2010,  jumlah tersebut naik menjadi 40 persen. Bahkan di utara Xinjiang sebagai pusat ekonomi, Muslim Uighur menjadi minoritas di tanah sendiri.

Salah satu isu yang menyebabkan China keras terhadap Muslim Uighur adalah soal separatisme. Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM) dinilai sebagai kelompok Islam yang getol memperjuangkan kemerdekaan Xinjiang. Selain ETIM, ada Partai Islam Turkestan yang diduga memiliki hubungan dengan Al-Qaeda.

Merujuk BBC, ekonomi dan kultural adalah akar dasar perselisihan atau ketegangan antara Muslim Uighur dan etnis Han. Memang, Xinjiang dikenal sebagai sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Maka tidak heran jika Beijing ‘tidak rela’ kalau Xinjiang lepas. Ratusan triliuan telah digelontorkan untuk investasi di Xinjiang. Ini membuat penduduk China yang berpendidikan tinggi, utamanya etnis Han, berbondong-bondong ke Xinjiang. Di satu sisi, kondisi ini membuat makmur etnis Han. Tapi di sisi lain, menyebabkan Muslim Uighur yang tidak mendapatkan bantuan dan akses pendidikan yang baik semakin tersisihkan.

Di China, ada etnis Hui yang mayoritas memeluk agama Islam, selain etnis Uighur. Meski sama-sama Muslim, tapi keduanya memiliki nasib yang berbeda. Jika Muslim Uighur ditekan dan ditindas, maka Muslim Hui begitu ‘dimanja.’ Muslim Hui, yang secara budaya dan bahasa dekat dengan etnis Han, banyak menikmati kebebasan sipil seperti membangun masjid, sekolah, dan lainnya.

Selain di Xinjiang, populasi etnis Uighur juga tersebar di beberapa negara lain seperti Kazakhstan, Kirgiztan dan Uzbekistan. (Red: Muchlishon)
Bagikan:
Kamis 13 September 2018 23:0 WIB
Perang Sebabkan 1,8 Juta Anak Yaman Kekurangan Gizi
Perang Sebabkan 1,8 Juta Anak Yaman Kekurangan Gizi
Foto: Ahmad Al Basha/AFP
Sana’a, NU Online
Perwakilan UNICEF di Yaman Meritxell Relano mengatakan, perang yang terus menerus terjadi di Yaman membuat anak-anak di negara tersebut seperti ‘hidup di neraka.’ Saat ini, lebih dari 11 juta atau 80 persen dari populasi Yaman berusia di bawah 18 tahun. 

Naasnya, mereka menghadapi banyak ancaman akibat perang seperti kekurangan pangan, penyakit, pemindahan dari kampung halamannya, dan kurangnya akses ke layanan sosial dasar.

“Diperkirakan 1,8 juta anak-anak Yaman kekurangan gizi. Hampir 400 ribu dari mereka mengalami kekurangan gizi akut dan mereka berjuang untuk bertahan hidup setiap harinya,” kata Relano, dilansir Reuters, Kamis (12/9). 

Ditambah, lanjut Relano, keluarga atau orang tua anak-anak tersebut tidak memiliki pemasukan karena konflik masih terus berlangsung. Perang Yaman tercatat sebagai salah satu bencana besar yang menyebabkan krisis kemanusiaan akut. Dari total populasi Yaman yang mencapai 28 juta jiwa, 22 juta orang tergantung dengan bantuan luar. Sementara 8,4 juta orang diyakini tengah berada di ambang kelaparan.

Relano menuturkan, sejak awal 2018 UNICEF memberikan pengobatan terapeutik bagi 244 ribu anak kekurangan gizi di bawah lima tahun, di samping memberikan perawatan mikronutrien kepada lebih dari 317 ribu anak balita. 

Yaman didera perang saudara sejak 2014 silam, saat kelompok Houthi yang disokong Iran merebut beberapa wilayah Yaman dan menguasainya. Pada 2015, koalisi negara-negara Arab pimpinan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab ikut terlibat dalam memerangi kelompok Houthi. Hingga hari ini, perang masih terus berkecamuk di Yaman. Belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir. (Red: Muchlishon)
Kamis 13 September 2018 21:0 WIB
Jurnalis Peliput Rohingya Divonis 7 Tahun Penjara, Ini Respons Suu Kyi
Jurnalis Peliput Rohingya Divonis 7 Tahun Penjara, Ini Respons Suu Kyi
Foto: Istimewa
Yangon, NU Online
Pengadilan Myanmar menjatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun kepada dua wartawan Reuters, Senin (3/9). Kedua wartawan tersebut dinilai bersalah karena melanggar hukum tentang rahasia negara ketika meliput kasus Rohingya di wilayah Myanmar.

Menanggapi hal itu, Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan, dua jurnalis yang dijatuhi hukuman tujuh tahun bui tersebut bisa mengajukan banding. Lebih dari itu, Suu Kyi menegaskan kalau pemenjaraan mereka tidak ada hubungannya dengan kebebasan berekspresi. 

“Mereka tidak ditahan karena mereka sebagai jurnalis, tetapi mereka ditahan karena pengadilan telah memutuskan kalau mereka telah melanggar Undang-Undang Rahasia Negara,” kata Suu Kyi, diberitakan Reuters, Kamis (12/9).

Penerima Nobel Perdamaian itu juga menyangkal tuduhan yang menyebutkan kalau putusan terhadap dua jurnalis tersebut tidak adil. Menurutnya, kasus dua jurnalis itu ditangani sesuai prosedur hukum (rule of law).

“Kasus itu disidangkan secara terbuka. Saya kira tidak ada larangan bagi siapa pun untuk membaca keputusan hakim,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Asia Human Right Watch Phil Robertson mengatakan, Suu Kyi tidak tepat dalam memahami ‘rule of law’. 

“Makna ‘rule of law’ yang sebenarnya adalah bagaimana menghormati bukti yang diajukan di pengadilan, tindakan yang didasarkan undang-undang yang proporsional dan dijabarkan secara jelas, serta independensi sistem hukum dari pengaruh pemerintah atau pasukan keamanan,” paparnya.

Wa Lone (32) dan Kyaw Soe Oo (28), kedua jurnalis yang divonis tujuh tahun penjara itu, ditangkap tahun lalu setelah kedapatan mengumpulkan dan memperoleh dokumen rahasia yang didapat dari polisi. 

Namun demikian, mereka menyangkal telah melanggar hukum Myanmar. Mereka merasa dijebak atas tuduhan itu. Karena pada saat bertugas mengumpulkan bukti-bukti kekerasan yang dilakukan tentara Myanmar terhadap warga Rohingya di desa Inn Din di negara bagian Rakhine, mereka ditawari dokumen oleh polisi Myanmar. Segera setelah itu, mereka ditangkap dengan tuduhan melanggar hukum rahasia negara. (Red: Muchlishon)
Kamis 13 September 2018 16:30 WIB
Akhir Tahun, Kedubes Ceko Dipindah ke Yerusalem
Akhir Tahun, Kedubes Ceko Dipindah ke Yerusalem
Foto: tresbohemes.com
Praha, NU Online
Para petinggi pemerintahan Ceko mendukung rencana pemindahan kedutaan besar mereka untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Rencananya, pada November tahun ini akan dibuka kantor perwakilan pemerintahan Ceko atau disebut dengan ‘Rumah Ceko’ di Yerusalem.

“Rumah Ceko di Yerusalem akan dibuka secara resmi oleh Presiden Milos Zeman selama kunjungannya ke Israel pada November mendatang,” kata juru bicara Presiden Ceko Milos Zeman, Jiri Ovcacek, dikutip dari laman AFP.

Ovcacek menambahkan, Rumah Ceko akan memiliki banyak fungsi seperti kantor lembaga pemerintahan, lembaga dagang hingga agen pariwisata Ceko di Israel. Di samping itu, Rumah Ceko disebut sebagai langkah awal untuk memindahkan kedutaan besar (kedubes) Ceko secara penuh.


Presiden Ceko Milos Zeman (73) dikenal sebagai seorang yang anti-Muslim. Ia telah mendorong agar kedubes Ceko dipindah ke Yerusalem jauh sebelum Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedubesnya ke sana.

Selain AS, Guatemala dan Paraguay juga turut memindahkan kedubesnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem usai pengakuan Trump akhir tahun lalu. Namun demikian, baru-baru ini Presiden baru Paraguay Mario Abdi Benitez berencana akan memindahkan kembali kedubesnya dari Yerusalem ke Tel Aviv. Menurutnya, langkah ini pantas ditempuh sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian abadi di Timur Tengah. 

Kedutaan besar Ceko untuk Israel sudah ada di Tel Aviv sejak 1949. Akan tetapi, pada akhir tahun 60an hingga 90an, Ceko sempat menutup kedubesnya untuk Israel karena instabilitas politik di Praha, ibu kota Ceko. (Red: Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG