IMG-LOGO
Warta

Benih Hibrida Membuat Indonesia Terjerat Lagi Pada Revolusi Hijau

Kamis 26 Juli 2007 16:15 WIB
Bagikan:
Benih Hibrida Membuat Indonesia Terjerat Lagi Pada Revolusi Hijau

Yogyakarta, NU Online
Penggunaan padi hibrida membuat Indonesia terjerat lagi pada revolusi hijau yang menimbulkan dampak negatif pada ekologi.

"Indonesia pernah terjerat oleh revolusi hijau yang berimplikasi pada terciptanya ketergantungan input yang bukan main dan timbulnya kerusakan ekologi," kata pakar pertanian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Mochamad Maksum M.Sc. di Yogyakarta, Kamis.

<<>font face="Verdana">Menurut Pengurus PWNU DI Jogjakarta ini,, secara ekologis benih padi hibrida memiliki tuntutan kesesuaian pada kondisi tertentu dan menimbulkan dampak secara ekologis. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh revolusi hijau akan terulang lagi dengan adanya pengembangan benih padi hibrida.

Pada sisi biologis, benih hibrida dikembangkan berdasarkan basis teknologi impor dengan segala syarat kesesuaian teknologi untuk bisa berkembang. Pengembangannya tidak sekedar menanam benih saja namun membutuhkan penekanan pada penggunaan obat, pupuk, dan sebagainya.

"Secara ekonomis revolusi hijau telah menghasilkan pangan murah, namun tidak berpihak sama sekali pada kesejahteraan petani dan menyebabkan rusaknya ekologi," kata dia.

Menurut dia, secara politis adopsi hibrida akan meningkatkan ketergantungan pangan nasional terhadap impor benih sehingga menimbulkan pula ketergantungan ketahanan pangan dan ketahanan nasional kepada luar negeri.

"Ini urusan kedaulatan, kalau bicara komoditas lain, implikasi ekspor impor hanya sampai pasar saja, namun tidak demikian halnya dengan komoditas pangan strategis," katanya.

Menurut dia, masalah ini perlu diperhatikan, apalagi menyangkut benih padi yang merupakan komoditas pangan strategis dengan implikasiyang multidimensi mulai dari aspek biologis hingga aspek politis.

"Daripada menggadaikan kedaulatan Republik Indonesia, lebih baik mengembangkan benih dan teknologi lokal yang akrab lingkungan," kata Maksum. (ant/nun)

Bagikan:
Kamis 26 Juli 2007 20:4 WIB
PBNU: Khilafah Islamiyah Celakakan Muslim Minoritas di Negara Lain
PBNU: Khilafah Islamiyah Celakakan Muslim Minoritas di Negara Lain
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai, konsep atas kewajiban pendirian Pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah) bagi setiap Muslim, merupakan gagasan yang tidak rasional. Menurutnya, hal itu jelas akan mencelakakan kaum Muslim minoritas yang berada di negara lain.

“Ambil contoh saja Jepang. Di sana itu, orang Islam, untuk salat Jumat saja tidak memenuhi quorum (syarat minimal). Lantas, bagaimana kalau mereka diwajibkan mendirikan Khilafah Islamiyah? Pasti tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti dosa dan masuk neraka,” ujarnya pada Dialog Islam dan Negara di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis (26/7).<>

Presiden World Conference on Religions for Peace itu mengatakan, terdapat kesalahan penafsiran atas pemahaman istilah Islam kaffah (menyeluruh) yang kemudian diterjemahkan lagi dalam bentuk kewajiban pendirian Pemerintahan Islam. Menurutnya, syariat atau hukum Islam memang harus ditegakkan, tapi tak perlu melalui pemerintahan Islam.

Kaum Muslim di sebuah negara, lanjutnya, berkewajiban menjalankan setiap ajaran Islam. Namun demikian, kewajiban itu tak berlaku bagi upaya pendirian pemerintahan Islam. “Ber-Islam dengan sungguh-sungguh tak harus dengan Khilafah Islamiyah. Mengakui dan taat pada pemerintahan yang sah dan berdaulat adalah wajib,” pungkasnya.

Menurutnya, dua kekuatan Islam moderat terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, hingga saat ini tak pernah menghendaki negeri ini dibangun dengan dasar sebuah agama tertentu, termasuk agama Islam.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur, itu, menilai bahwa saat ini mulai bermunculan tanda-tanda potensi disintegrasi bangsa sebagai akibat dari upaya penerapan hukum agama yang cenderung dipaksakan. Kasus paling mutakhir adalah munculnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Injil di Manokwari, Papua.

“Kalau di Tangerang ada Perda Syariat, di Manokwari ada Raperda Kota Injil. Ini merupakan bentuk balas membalas,” jelas Hasyim yang juga mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur.

Dialog dengan tema “Spirit Keagamaan dalam Politik Kebangsaan” tersebut dihadiri Rais Syuriah KH Ma’ruf Amin, Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As’ad Said Ali, pimpinan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Pdt Andreas A Yewangoe (Ketua Umum) dan Pdt Richard M Daulay Sekretaris Umum) dan Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Rm Benny Susetyo. (rif)
Kamis 26 Juli 2007 20:2 WIB
GP Ansor-Walhi Desak Pemerintah Keluarkan Pernyataan Darurat Hutan
GP Ansor-Walhi Desak Pemerintah Keluarkan Pernyataan Darurat Hutan
Jakarta, NU Online
Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak kepada pemerintah agar segera mengeluarkan pernyataan darurat atas kondisi hutan Indonesia. Hal itu sangat penting dilakukan sebagai upaya penyelamatan hutan yang sudah mencapai tahap sangat mengkhawatirkan.

“Bahkan perlu moratorium untuk mencegah semakin tak terkendalinya illegal logging (pembalakan liar, Red). Harus ada kemauan politik dari pemerintah untuk segera menghentikan penebangan hutan, baik legal maupun ilegal,” terang Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad pada diskusi di Kantor Pimpinan Pusat GPAnsor, Jakarta, Kamis (26/7).<>

Hadir dalam diskusi bertajuk “Hutan Rusak, Siapa Bertanggung Jawab” tersebut, sejumlah petinggi PP GP Ansor, antara lain, Saifullah Yusuf (Ketua Umum), A Malik Haramain (Sekretaris Jenderal) dan Idham Chalid (Wakil Sekretaris Jenderal). Tampak pula Ketua Pemuda Muhammadiyah Izzul Muslimin dan Ketua Pemuda Katholik Natalis Situmorang.

Chalid mengingatkan, kerusakan hutan yang semakin tak terkendali jelas akan sangat berdampak buruk pada kehidupan, tidak saja Indonesia, tetapi juga dunia. Jika kondisi tersebut tidak segera dicegah, maka, hutan di negeri ini akan habis dalam waktu setidaknya 15 tahun mendatang.

Hitung-hitungan yang juga cukup mengerikan, katanya, hutan di pulau Sumatera yang bakal lenyap dalam waktu 5 tahun mendatang. Sementara, hutan di pulau Kalimantan akan lenyap sama sekali hanya dalam waktu 10 tahun ke depan.

Karena itu, tambahnya, tawaran paling jelas dan rasional adalah penghentian sementara penebangan hutan untuk kepentingan apapun, baik yang memiliki izin maupun tidak. Pasalnya, penebangan hutan yang dilakukan selama ini bukanlah untuk kebutuhan dalam negeri, melainkan sebagian besar untuk kebutuhan pasar negara lain.

Chalid mengakui, pasti akan muncul kekagetan dari rakyat jika kebijakan itu diberlakukan. Namun demikian, hal itu menjadi tugas bagi pemerintah untuk mencari jalan keluarnya.

“Untuk memenuhi kebutuhan kayu dalam negeri, pemerintah bisa impor ke negara lain, bisa juga memanfaatkan industri hutan rakyat. Tapi, menurut saya, penghentian sementara penebangan hutan itu adalah pilihan, dan harus dipilih. Jika tidak, maka dalam 15 tahun ke depan kita tidak akan punya hutan lagi,” paparnya.

Walhi, kata Chalid, mengaku heran dengan Malaysia yang tercatat sebagai salah satu negara pengekspor kayu terbesar di dunia. Padahal, negara tersebut tidak memiliki hutan seperti Indonesia. “Illegal logging dari Indonesia kebanyakan ditampung di Malaysia dan kemudian didistribusikan ke 50 negara di dunia,” imbuhnya. (rif)
Kamis 26 Juli 2007 18:29 WIB
PBNU: Gerakan Politik Transnasional Ganggu Hubungan Antar-Negara
PBNU: Gerakan Politik Transnasional Ganggu Hubungan Antar-Negara
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi meminta kepada semua komponen bangsa untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap munculnya gerakan politik berbasis agama yang berhaluan transnasional. Pasalnya, bahaya gerakan tersebut akan berakibat pada banyak hal, termasuk terganggunya hubungan antar-negara.

“Gerakan transnasional ini akan menjadi eksesif (berdampak buruk pada banyak hal, Red), tidak hanya pada gerakan transnasional itu sendiri, tetapi juga ekonomi, budaya, sosial, dan sebagainya, termasuk politik internasional, yakni terganggunya hubungan antar-negara,” terangnya pada Dialog Islam dan Negara di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis (26/7).<>

Dialog bertajuk “Spirit Keagamaan dalam Politik Kebangsaan” tersebut dihadiri Rais Syuriah KH Ma’ruf Amin, Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As’ad Said Ali, pimpinan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Pdt Andreas A Yewangoe (Ketua Umum) dan Pdt Richard M Daulay Sekretaris Umum) dan Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Rm Benny Susetyo.

Hasyim menjelaskan, potensi gerakan transnasional yang dapat mengganggu hubungan antar-negara itu terjadi karena mereka kerap kali berupaya ‘mengganggu’ kedaulatan negara bersangkutan. Mereka berupaya mengganti bentuk negara yang sah dan disepakati rakyatnya dengan konsep Pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah).

Jika sebuah negara tak dapat mencegah semakin meluasnya gerakan tersebut, tegas Presiden World Conference on Religions for Peace itu, keutuhan negara yang bersangkutan dalam keadaan terancam. Dengan demikian, hubungan dengan negara lain pun akan terganggu.

Menurut Hasyim, seharusnya visi keagamaan dapat disinergikan dengan kepentingan politik nasional, bukan dipertentangkan. Dengan demikian, agama dapat hidup dengan baik di dalam sebuah negara, pun kepentingan negara tidak terganggu.

“Belakangan, kemunculan gerakan politik transnasional itu justru berperan menjadikan agama potensi konflik, bukannya agama menjadi potensi untuk membangun politik kebangsaan, politik keumatan,” terang Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars itu.

Senada dengan Hasyim, Yunahar mengatakan, Muhammadiyah merupakan salah satu kekuatan yang hingga saat ini masih setia dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti halnya NU, katanya, Muhammadiyah tak ingin Indonesia terpecah-belah.

Menurutnya, Muhammadiyah sejak awal tak lagi menganggap ada masalah dengan NKRI, dasar negara Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. “Muhammadiyah tidak melihat ada masalah dengan NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Dan tidak perlu dipermasalahkan lagi,”

Ia menjelaskan, pada Sidang Tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta 26 April 2007 lalu kembali ditegaskan bahwa Muhammadiyah wajib menjaga keutuhan NKRI. “Juga menjaga aset-aset negara dari pihak asing, dan lain-lain,” pungkasnya. (rif)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG