IMG-LOGO
Wawancara

PBNU Nilai Lembaga dan Banom NU Berkhidmah dengan Baik

Senin 24 September 2018 18:0 WIB
Bagikan:
PBNU Nilai Lembaga dan Banom NU Berkhidmah dengan Baik
PBNU menggelar Rapat PLeno di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu (22/9). Rapat yang dipimpin Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj ini dimulai dengan pengunduran diri Rais Aam KH Ma’ruf Amin yang kemudian ditetapkan menjadi muastasyar serta penetapan Wakil Rais KH MIftachul Akhyar menjadi Penjabat Rais Aam. 

Selepas itu, PBNU menerima laporan seluruh lembaga dan badan otonom di lingkungan NU di tingkat pusat. Laporan itu berisi khidmah selama ini. Bagaiamana penilaian PBNU terhadap laporan lembaga dan banom NU belakangan ini? Abdullah Alawi dari NU Online berhasil mewawancarai Sekretaris Jenderal PBNU H Helmy Faishal Zaini. Berikut petikannya: 

Secara umum, bagaimana laporan kinerja lembaga dan banom sejak 2015? 

Sejak 2015, alhamdulillah mengalami peningkatan-peningkatan, terutama kita kan menggunakan KPI, Key Performance Indicators ya. Jadi, KPI-nya kita bagi di dalam tiga, dengan indikator tiga. Pertama, dalam konteks konsolidasi organisasi, yaitu apakah mereka  mengorganisasi lembaga ini secara baik atau tidak. Kemudian yang kedua, berbasis kepad output dan outcome-nya. Jadi, satu kegiatan ini misalnya menghasilkan apa, kemudian memberikan dampak apa. Misalnya kerja sama mendapatkan mitra kerja untuk pemberdayaan ekonomi, itu outputnya, outcome-nya itu adalah terbentuknya adanya sekian ratus ribu warga NU yang mendapatkan manfaat dari program ini sehingga mereka, dari yang miskin, kemudian sekarang menjadi lebih sejahtera. 

Jadi, pertama dari konsolidasi organisasi. Kedua, dari output dan outcome. Kemudian yang ketiga, diukur berdasarkan juga kesesuaian. Kesesuaian itu harus tepat dengan tupoksinya; tugas pokok dan fungsinya. Jadi, enggak bisa operlap (tumpang-tindih), misalnya kayak LAZISNU, ya sifatnya fundraising (penggalangan dana), kalau sudah pengelolaan tanggap darurat, kemudian pasca bencana, kemudian, ya itu kita serahkan ke LPBINU. Kemudian madrasah darurat, kita serahkan ke Ma’arif. Kalau asal kerja, bisa aja kan LAZISNU mengerjakan semuanya. Itu kan tidak tepat sasaran. 

Sebetulnya ada lima ya, yang keempat itu pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan. Yang kelima itu peningkatan kerja. Jadi, harus terukur. Kalau kemarin misalnya dapat seratus program, sekarang harus nambah programnya. Ada akselerasi, ada capaian-capaian. 

Berdasarakan KPI itulah kita memberikan penilaian kinerja lembaga dan banom. Ya ada juga lembaga yang kalau diukur dengan lima itu, tapi secara keseluruhan, saya dapat katakan bahwa lembaga-lembaga di lingkungan ini dapat berkhidmah di organisasi dengan baik.

Capaian itu kan menggembirkan, faktor apa bisa berjalan seperti itu? 

Koordinasi. Korrdinasi. Misalnya kalau ada tuntutan membantu Lombok, itu harus rapat koordinasi. Itu kan sampai 9 miliar kan. Koordinasi. Lembaga dan banom yang bisa terkait dengan satu hal, dikoordinasikan. Semua bekerja berdasarkan tupoksinya, tapi begitu keluar semua melakukan gerakan menjadi satu, NU Peduli. Kemudian, lembaga dan banom, egosektoralnya harus dihilangkan. 

Nah, Rapat Pleno tadi juga menegaskan ulang soal apa yang menjadi mandat dalam muktamar NU, yaitu tiga hal, menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunah wal Jamaah an-nahdliyah. Yang kedua adalah komitmen kita untuk mengawal Pancasila dan NKRI. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup warga NU, terutama dalam tiga bidang, pendidikan, kesehatan dan perekonomian. 

Nah, yang pertama, tadi sudah saya sampaikan risetnya kan, hasil Alvarra, 90 persen Maulid Nabi, sekian persen ziarah kubur. Itu kan berarti salah satu mengukur bagaimana pelaksanaan ajaran amaliah NU di Indonesia itu seperti apa. Kalau sampai seluruh ajaran amaliah NU itu di bawah 50 persen, atau tinggal 10 persen, itu sudah darurat. 

Dengan data seperti itu NU akan mempertahankan seperti itu bagaimana? 

Jangan berbangga, itu sebagai acuan saja. itu kan amaliah, tapi belum berafiliasi dalam jamiyah, tugas kita melakukan transformasi bagaimana seluruh yang melaksanakan amaliah itu berjamiyah NU, gitu lho. Kalau warga NU 36, 3 ya berarti ada potensi memperbesar yang maulid nabi itu. 

Apa lagi yang dibahas? 

Kita bahas sinergi program sekaligus membaca tantangan-tantangan NU di luar seperti apa, dan seperti apa pula kita mengantisipasinya. Tadi kan saya katakan, di era milenial ini berarti kan dakwah melalui sosmed, di era milenial ini kan berarti ekonomi digital. Itu sudah harus mulai. 

Bagi lembaga agak kendor, akan dilakukan seperti apa? 

Terus kita lakukan pendampingan, melakukan revitalisasi program, penyegaran pengurus. 

Dari amanat muktamar ke-33 di Jombang, yang belum dikerjakan, atau yang muskil dikerjakan itu apa atau yang masih kurang diperkuat? 

Ya, kesehatan dan ekonomi. Yang paling lumayan itu ya pendidikan. 

Upaya PBNU? 

Ya, terus melakukan upaya pendampingan, menggandeng pihak lain karena kita juga tidak bisa bekerja sendirian. 

Apa imbauan PBNU kepada lembaga dan banom mdengan capaian saat ini? 

Imbauan kita ya, untuk segeralah melaksanakan program. Kita mendapatkan amanah ini tidak main-main, harus dikerjakan sebaik mungkinlah. Jangan mengecewakan amanah yang diberikan kepada kita.
Tags:
Bagikan:
Jumat 21 September 2018 6:0 WIB
RUU Pesantren, Upaya untuk Memperkuat Kelembagaan Pesantren
RUU Pesantren, Upaya untuk Memperkuat Kelembagaan Pesantren
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Baleg DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai RUU inisiatif DPR pada Kamis (13/9) lalu. Dalam waktu dekat, RUU tersebut akan dibawa ke sidang paripurna untuk dimintakan persetujuan.

Disahkannya RUU Pesantren tersebut mendapat sambutan hangat dari insan pesantren. Mulai dari santri, praktisi, hingga kiai pengasuh pesantren. Secara umum, mereka mengapresiasi pengesahan RUU Pesantren tersebut. Ketua Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama, KH Abdul Ghaffar Rozin misalnya. Ia menilai, RUU tersebut merupakan pengakuan dari berbagai kalangan, terutama pemerintah dan parlemen, terhadap eksistensi pondok pesantren yang notabennya menjadi lembaga pendidikan tertua di Indonesia. 

Tidak hanya itu, RUU Pesantren ini juga dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pesantren. Disadari atau tidak tidak, ada ketimpangan atau ketidakadilan di dunia pendidikan di Indonesia. Selama ini pemerintah dinilai kurang begitu memberikan perhatian terhadap lembaga pendidikan madrasah dan pesantren, terutama dalam hal finansial dan pemberdayaan yang bersifat kelembagaan.

Untuk melihat lebih jauh tentang urgensi RUU Pesantren, Jurnalis NU Online A Muchlishon Rochmat berhasil mewawancarai Founder Pusat Studi Pesantren Achmad Ubaidillah pada Kamis, (20/9). Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana respons Anda terhadap disahkannya RUU Pesantren?

Saya menyambut baik adanya Rancangan Undang-Undang Madrasah dan Pesantren yang belum lama ini disahkan oleh Badan Legislasi sebagai RUU inisiatif DPR RI. Artinya, ini membuktikan bahwa DPR sebagai institusi negara yang memiliki hak legislasi terbukti memiliki keberpihakan terhadap madrasah dan pesantren. 

Tapi, ini kan baru disahkan sebagai RUU inisiatif, belum disahkan sebagai UU yang sah.

Iya, perjuangan ini belum selesai karena menunggu persetujuan dari rapat paripurna. Itu mekanisme yang ada di lembaga DPR. 

Menurut Anda, apakah RUU ini merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh pihak pesantren sebagai sebuah lembaga tertua di Indonesia namun selama ini kurang diperhatikan?

Saya kira ini memang produk hukum yang ditunggu oleh masyarakat, khususnya kalangan pesantren. Karena bagaimanapun, tidak bisa dimungkiri peran dan posisi strategis pesantren di dalam konteks pendidikan nasional. Madrasah dan pesantren secara eksistensi telah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Artinya, madrasah dan pesantren memiliki kontribusi yang jelas dalam bidang pendidikan masyarakat Indonesia. 

Selain sebagai bentuk keberpihakan, jika RUU Pesantren disahkan menjadi UU maka akan menjadi payung hukum yang bisa menaungi segala bentuk inisiatif atau usulan. Selama ini, pesantren lebih banyak dibiayai oleh kiai pendiri atau pengelola meski negara juga memiliki peran yang tidak bisa diabadikan dalam keberlangsungan eksistensi madrasah dan pesantren.   

Jadi secara konkrit, misalnya apa dampak RUU ini terhadap madrasah dan pesantren?

Dengan adanya UU Pesantren, saya kira ini akan menjadi tegas bahwa program pemerintah dalam beberapa tahun ke belakang, yakni anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. APBN kita tahun 2018 mencapai 2.220 triliun. Artinya, total anggaran yang diplot untuk anggaran pendidikan itu sekitar 440 triliun. 

Ini menjadi catatan penting agar program madrasah dan pesantren bisa diperhatikan di dalam postur APBN tersebut. Artinya, ada penyerapan atau penganggaran untuk kegiatan-kegiatan di madrasah dan pesantren. 

Bagaimana saran Anda terkait RUU Pesantren tersebut?

Pesantren harus mulai dilibatkan di dalam banyak aktivitas lintas sektoral. Dalam dunia pesantren, kita mengkaji banyak hal yang bisa dieksplorasi untuk kepentingan nasional. Misalnya isu lingkungan. Pesantren berbicara banyak tentang fiqih lingkungan. Pesantren juga berbicara soal fiqih sosial, pesantren juga memiliki kajian-kajian terkait isu pemberdayaan perempuan, dan lainnya.

Pesantren dan madrasah tidak semestinya hanya dilihat dalam konteks lembaga pendidikan dan pengajaran, tapi juga dalam konteks kajian-kajian. Oleh itu, saran yang ingin saya sampaikan bahwa ini terkait dengan aktivitas riset. Banyak negara yang menganggap riset sebagai aktivitas penting dalam skema pembangunan nasional. Ini mungkin bukan saran yang mainstream, tapi saya melihat riset merupakan aktivitas yang sangat penting dan kontributif.

Untuk menyambut RUU Pesantren tersebut, apa yang seharusnya dipersiapkan?

Ada lembaga-lembaga tersendiri di kita, baik di pesantren atau pun di PBNU, untuk kembali mendata ulang jumlah pesantren yang riil di seluruh Indonesia, termasuk juga jumlah santri dengan data terbaru. 

Jika RUU tersebut disahkan menjadi UU dan ada klausul yang menyebutkan tentang keberpihakan negara terhadap pesantren dalam konteks program bantuan, maka prioritas yang dimunculkan adalah program bantuan infrastruktur untuk madrasah dan pesantren. Terutama madrasah dan pesantren yang memiliki sarana dan infrastruktur yang kurang layak. 

Harus ada penjelasan lebih lanjut tentang upaya mengklasifikasi pesantren mana yang betul-betul perlu dibantu negara. Fakta di lapangan, banyak pesantren yang sudah berdaya dan memiliki infrastruktur yang baik. Saya kira, infrastruktur yang baik dan memadahi merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas belajar mengajar di pesantren. Namun kalau berbicara sejarah hal itu berbeda. Dimana banyak pesantren salaf yang infrastrukturnya biasa-biasa saja, tapi tidak mempengaruhi kualitas para santri yang dihasilkannya. Tapi saya kira, hari ini berbeda dan kebutuhan zaman juga berbeda.

Kalau seandainya RUU itu disahkan, ada kekhawatiran tidak kalau negara ikut 'cawe-cawe' dalam penyelenggaraan pesantren. Dan membuat pesantren tidak 'independen' lagi misalnya?

Saya kira kita tetap bersangka baik bahwa RUU ini justru akan memperkuat institusi dan kelembagaan madrasah dan pesantren meskipun sejak berabad-abad lalu pesantren sudah membuktikan kemandiriannya.

Apa harapan Anda terhadap RUU Pesantren tersebut?

Sebagai warga negara Indonesia dan orang yang lahir di lingkungan pesantren berharap, seluruh fraksi-fraksi di DPR RI mempertimbangkan RUU ini dengan matang. Mudah-mudahan RUU ini benar-benar disahkan di rapat paripurna menjadi UU, tidak hanya ditetapkan di badan legislasi sebagai RUU inisiatif DPR saja.  

Kalau seandainya RUU Pesantren ini betul-betul disahkan menjadi UU, apa yang selanjutnya mesti dilakukan?

Setelah RUU ini disahkan DPR RI menjadi UU, saya berharap DPR daerah, baik tingkat provinsi atau kabupaten kota, bisa menindaklanjutinya. Mereka bisa melahirkan rancangan peraturan daerah yang berpihak pada madrasah dan pesantren. Ini bukan sesuatu yang tidak mungkin karena banyak Perda yang lahir itu mengadopsi atau mengadaptasi UU yang ada di tingkat nasional. 

Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif supaya aktivitas madrasah dan pesantren direncanakan di dalam postur APBD di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi peraturannya tidak hanya dalam bentuk UU, tapi juga dalam bentuk peraturan daerah.

Saat ini sudah ada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Apakah nantinya RUU Pesantren tersebut tidak berbenturan dengan UU pendidikan yang sudah ada?

Adanya UU Madrasah dan Pesantren ini akan memperkuat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Di UU itu tidak disebutkan secara detail bagaimana keberpihakan negara terhadap pesantren dan pendidikan pesantren tidak menjadi isu utama. Menurut saya, lahirnya UU ini tidak akan berbenturan dengan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tersebut. Justru UU ini nanti akan memperkuat dan mempertajam keinginan atau good will negara terhadap madrasah dan pesantren.
Kamis 20 September 2018 18:0 WIB
Korupsi Anggota DPR Diawali Dana Kampanye Mahal
Korupsi Anggota DPR Diawali Dana Kampanye Mahal
Tindak kriminal korupsi tidak hanya merugikan pihak negara, namun masyarakat juga ikut merasakan kerugian tersebut. Bahkan, masyarakatlah yang paling banyak merasakannya, meski mungkin tidak secara langsung. Akibtanya bisa kualitas hidup menjadi turun drastis, akses bagi masyarakat akan menjadi terbatas. 

Sementara bagi negara di antaranya adalah wibawa menurun di mata dunia dan masyarakatnya. Tentu jika diurutkan satu per satu, masih banyak akibat materil dan imateril dari korupsi. Yang jelas, merugikan!

Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka tindak kriminal korupsi cukup tinggi. Dari tahun ke tahun selalu saja ada berita tertangkapnya pejabat yang melakukannya. Yang terbaru dan menghebohkan adalah korupsi yang terjadi di Kota Malang beberapa minggu lalu. Bagaimana bisa hampir seluruh anggotanya massal melakukan tindakan haram tersebut. 

Memang, menurut Lembaga pemantau tingkat korupsi dunia (Amnesty International) tindak korupsi Indonesia pada 2018 menurun dibandingkan tahun 2017. Saat ini berada di urutan 96 atau turun delapan peringkat dari tahun sebelumnya. Namun, siapa pun berharap negara Muslim terbesar ini bersih dari korupsi. 

Apa penyebabnya tindak kriminal korupsi di Indonesia, khususnya menyangkut anggota DPR? Abdullah Alawi dari NU Online berhasil mewawancarai pakar politik Islam, Masykuri ABdillah di PBNU. Berikut petikannya: 

Bagaimana bisa korupsi dilakukan secara massal seperti yang terjadi di Kota Malang itu?

Pertama, ingin saya nyatakan korupsi bertentangan dengan hukum agama dan hukum bernegara. Itu harus dilihat juga penyebabnya. Mestinya kalau manajemennya rapi, tidak terjadi peristiwa yang ada di Malang itu ya. Itu saya kira harus memperbaiki mentalitas korupsi itu harus bersamaan perbaikan berbagai hal. Tentu yang pertama pendekatan hukum. Kedua, perbaikan manajemen. Ketiga, sumber daya manusianya juga termasuk mentalitas dalam arti kompetensi maupun kualita moralitas. Itu saya kira yang harus dilakukan negara Indonesia yang mayoritas Muslim ini. 

Bagaimana perbaikan mentalitas dan hukum? 

Hukum saya kira sudah cukup bagus ya. Mentalitas yang saya kira perlu mendapatkan itu karena di beberapa kasus kadang-kadang didukung oleh keinginan untuk cepat. Jadi beberapa kasus misalnya Zumi Zola itu kan ingin menyelesaikan sebuah program atau menyetujui sebuah anggaran, tapi kadang-kadang dilama-lamakan oleh DPR atau DPRD, oknumlah, tapi kemudian kenapa dilama-lamain padahal sebenarnya bisa dicepatkan, maka kemudian ada ide dari pihak eksekutif untuk memberikan pelicin agar mudah untuk dicepatkan. 

Nah, itu yang kadang-kadang sampai sekarang masih terjadi. Dan sebenarnya kalau pihak eksekutif tidak mau, itu akan bagus. Katakanlah, DPRD atau oknum DPRD meminta imbalan agar bisa ketok palu, tapi kalau dari pihak eksekutif tidak mau kan akhirnya akan ketahuan juga. Ini kedua-keduanya yang harus baik, dari pihak mekanisme pengambilan keputusan perlu kesabaran, dan seandainya tidak ditetapkan kan bisa saja, kanapa terjadi deadlock, tidak diputuskan, bisa yang menyampaikan, yang malu kan dari pihak anggota DPRD juga. 

Jadi, maksud saya kalaupun itu kesalahan dari DPRD misalnya, tetapi dari pihak eksekutif itu juga punya andil juga dalam beberapa hal ya. Tidak semuanya. 

Bagaimana caranya supaya kualitas DPRD menghasilkan wakil yang bagus?

Itu memang pada individu-individu memang perlu ya persolan akhlak, persoalan moral, tapi juga sistem itu harus sederhana mungkin, karena kalau anggota DPR dan anggota DPRD itu mendapatkan tambahan dari yang tidak halal, itu terkait dengan adanya biaya politik yang tinggi. Kalau kita melihat berapa yang harus habis untuk mencalonkan diri sebagai seorang DPRD provinsi, kabupaten atau pusat, itu kan sebenarnya sangat besar. Jadi, mungkin perlu ada penyederhanaan peraturan lagi terkait dengan biaya yang harus dipakai. Misalnya begini untuk sosialisasi itu dipatok dibatasi, tidak boleh banyak, begitu juga dari besarnya umbul-umbul. Itu dibatasi.

Demikian pula politik uang, karena politik uang dari bisik-bisik itu masih terjadi sampai sekarang, kadang-kadang sulit untuk ditindak. Dan saya sendiri pernah menanyakan ke beberapa orang yang katanya pernah mendapatkan uang sampai seratus sampai dua ratus, itu meraka mengaku ya, tapi ternyata agak sulit untuk dijerat peraturan itu. Nah, ini saya kira kalau penegakkkan hukum itu adalah penegakkan dari politik uang agar bisa terhindar. Jadi, orang yang mau mencalonkan diri itu tidak harus banyak mengeluarkan uang. Mungkin dengan cara sederhana, apakah melalui media sosial, atau kalau misalnya spanduk, tidak berlebihan. Tapi yang jelas, haram untuk mengeluarkan politik uang atau membayar pemilih itu saya kira yang terjadi saat ini. 

Harusnya ada pembatasan tadi. Jadi pembayaran, banyak kan cerita-cerita ada yang dibayar seratus dua ratus, itu yang harus diawasi betul-betul secara ketat. Penegakkan hukum itu masih kurang orang, itu harus ditambah lagi tenaga-tenaga untuk itu. Itu saya kira yang belum terselesaikan saat ini. Kemudian dari sisi penggunaan sosialisasi itu. Itu juga sulit. Tapi yang paling terkait dengan itu adalah pembayaran tadi sebenarnya. Kalau hanya persoalan sosialisasi itu tidak banyak berpengaruh, tetapi kalau persoalan memberikan uang itu seratus, dua ratus, kadang-kadang pemilih itu memilih yang banyak.

Nah, di situ sebenarnya yang perlu mendapat tekanan. Kalau masalah kualitas saya kira memang, di negara demokrasi ya seperti itu ya, bukan berdasarkan kualitas, tapi berdasarkan pilihan rakyat. Tapi tadi kalau tidak ada politik uang saya kira otomatis rakyat itu akan memilih yang terbaik, yang sudah dikenal selama ini kebaikannya. Nah, ini yang masih menjadi tantangan bagi kita semua. Jadi, kalau masalah korupsi, saya yakin bisa terselesaikan secara hukum, tetapi yang belum itu tadi, yang menyebabkan korupsi itu adalah biaya politik itu tadi, yakni politik uang. Sementara penegakkan hukum untuk menghilangkan politik uang itu yang belum maksimal. 

Kenapa penegakkan hukum masih belum menimbulkan efek jera, tidak membuat enggan korupsi? 

Ini persoalan juga. Jadi, sanksi itu masih sanksi penjara, tidak sanksi sosial. Ini sekarang sudah maju, ada sanksi penjara, ada sanksi politis. Sanksi politis itu yang ramai dibicarakan saat ini, yakni orang yang mantan koruptor itu tidak boleh menjadi calon legislatif dan eksekutif. Nah, itu sudah bagus. Kemajuan. Itu hukum fisik dan politis. Sekarang, sanksi sosial, yang sekarang belum efektif menurut saya karena kadang-kadang, orang yang sudah jelas-jelas sekian tahun di penjara, kemudian pulang, dia masih mempunyai uang banyak, orang itu dermawan, disumbangkan untuk kegiatan sosial, untuk masjid, karang taruna, olah raga di daerahnya itu, orang udah lupa bahwa orang itu bekas narapidana, malah diunggul-unggulkan begitu. Nah, ini sanksi sosial ini yang masih belum menurut saya. 

Posisi agama atau pendidikan ternyata tidak menghambat orang korupsi itu bagaimana penjelasannya? 

Ini tantangan juga. Saya kira semua lembaga pendidikan, semua materi pengajaran agama, itu semua mengatakan politik uang haram. Tapi ada beberapa hal faktor internal bagi pihak masing-masing. Tapi faktor eksternalnya yang sangat tinggi. Dengan demikian, tidak cukup hanya dengan pendidikan moral, pendidikan akhlak, tapi juga membuat sebuah sistem untuk melakukan penegakkan hukum yang tinggi. Penegakkan hukum untuk politik uang masih lemah, tapi penegakkan hukum untuk pelaku korupsi sudah sangat bagus. 

Di dalam sistem demokrasi seseorang bisa mencalonkan wakil dari daerah yang tidak dikenalnya. Namun karena dia orang terkenal, misalnya artis, jadi menang. Bagaimana ceritanya bisa begitu?

Sebenarnya itu bisa dibuat aturan. Dulu memang pernah dimunculkan orang daerah. Tapi kemudian sekarnag tidak. Ini saya kira merupakan salah satu bahan yang perlu dibahas karena betapa pun juga orang yang daerahnya akan lebih mengetahui dari orang lain, dari daerahnya atau masih ada hubungan famili dengan daerahnya, tetapi itu tergantung dari masyarakatnya juga. Kalaupun tidak dipergunakan, tidak ada aturan keharusan itu, tetapi kan tadi, hanya orang-orang yang mencalonkan diri atau menjadi calon itu tidak boleh membayar politik uang, itu saya kira tidak bisa. Orang di jakarta misalnya tiba-tiba mencalonkan diri untuk di solo. Kalau tidak ada politik uang, tidak akan dikenal di Solo atau tidak akan dipilih di Solo karena orang melihat juga, karena masyarakat juga ada sedikit kemajuan juga, pinter, dia tidak akan dipilih di Solo karena melihat apa sih kontribusi ke kita. Memilih orang demikian itu karena tadi ada uang pelicin, politik uang tadi, hingga konstituen memilih karena bayaran tadi. 


Jumat 31 Agustus 2018 21:30 WIB
NU Jawa Timur Ingin Perkuat Umat daripada Politik
NU Jawa Timur Ingin Perkuat Umat daripada Politik
Di Jawa Timur NU lahir, di Jawa Timur pula NU besar, tersebar ke seluruh penjuru; dan kemudian menjadi basis utamanya. Jawa Timur menjadi tolok ukur kemajuan NU.  Dalam kadar tertentu bisa dikatakan, maju mundurnya NU bisa diukur melalui daerah ini. 

Daerah yang seperti itu, tentunya tantangannya tidak kecil. Baik dari dalam maupun dari luar. Tantangan tanpa dikelola dengan baik bisa berakibat fatal. Nakhoda NU harus terampil menanganinya. 

Beberapa bulan lalu, Jawa Timur telah berganti kepemimpinan. Setelah KH Hasan Mutawakkil Alallah paripurna, dilanjutkan KH Marzuki Mustamar di tanfidziyah dan KH Anwar Manshur di Syuriyah. 

Kiai Marzuki bukan orang baru di NU, ia pernah jadi Ketua PCNU dan kini menjadi salah seorang pengurus PWNU. Sedikit banyak mengetahui peluang dan tantangan PWNU Jawa Timur, serta bagaimana cara menanganinya.  

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal itu, Abdullah Alawi dari NU Online berhasil mewawancarai KH Marzuki Mustamar di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (6/8). Berikut petikannya:
 
Bagaimana cara Pak Kiai supaya PWNU Jawa Timur bisa mempertahankan program baik periode sebelumnya dan menjadi lebih baik periode saat ini?

Kami ingin mengupayakan sebisa-bisanya, supaya NU, warga NU itu kalau bisa mereka ulama karena namanya juga Nahdlatul Ulama. Kalaupun mereka bukan ulama, setidak-tidaknya mereka orang-orang yang punya etika manut para ulama. Kita harus jangan sampai kemasukan orang-orang kelihatan NU, tapi tidak manut ulama. Apalagi benar-benar orang yang bukan NU. Bukan ahlussunah wal Jamaah atau sebetulnya yang memimpin itu NU, tapi dikendalikan orang di luar NU. Jadi kita harus jaga, ingin benar-benar NU. 

Jadi, dulu itu Wali Songo punya murid-murid yang mendirikan pesantren. Kiai-kiai pesantren mendirikan NU. Pesantren itu anaknya Wali Songo. NU itu anaknya pesantren. Jangan sampai lepas dari ini. Nah, yang lain-lain ini, mau pengusaha, mau apa, ya monggo asal mereka manut sama ulama-ulama pesantren. Kalau tetap bisa diupayakan seperti ini, maka NU benar-benar on the track. Pesantrenlah kelompok elemen bangsa yang mati-matian berjuang untuk NKRI, menyumbangkan kiainya sekian puluh kiai yang mati syahid untuk memerdekakan bangsa tanpa minta upah apa pun, atau jabatan. Full NKRI harga mati. Pesantren tidak pernah berontak. Pesantren tidak pernah berkhianat pada bangsa. Pesantren pula yang terus istiqamah, terus berdakwah, ngajar Al-Qur’an, ngajar TPQ, ngajar kitab kuning, mendirikan masjid, majelis-majelis. Ide besarnya seperti itu.
 
Apakah umat masih manut pada ulama sementara ulama itu sendiri menjadi perebutan makna? Artinya kalangan lain  juga selalu mengatasnamakan ulama dengan agenda yang berbeda dengan Nahdlatul Ulama?  

Kita tidak usah berdebat pada kriteria ulama. Bahwa, Kiai Anwar Manshur dari Lirboyo ulama, semua sepakat. Bahwa Kiai Dimyati Rois ulama, semua sepakat. Bahwa Kiai Maimoen Zubair ulama, semua sepakat. Bahwa Kiai Nawawi Abdul Jalil Sidogiri itu ulama, semua sepakat. Bahwa Tuan Guru Turmudzi ulama, semua sepakat. Tuan Guru Zaini Kalsel, itu ulama, semua sepakat. Kita enggak usah neko-neko, manut ulama yang sudah jelas. Bisa jadi mereka bukan alumni yang kami sebut itu. Tapi mereka mungkin manut kepada alumni Lirboyo, alumni Sidogiri, Ploso, yang sudah nyebar ke Papua kemana-mana. Nah, mereka itu kita katakan pengikut para ulama, manut ulama. Gitu lho. Jelas kok. 

Bagaimana dengan kelompok sebelah yang mengklaim ulama? 

Ya silakan saja ada kelompok yang mengklaim ulama. Yang jelas ulama itu harus paham Al-Qur’an dan sunnah. Punya apa enggak alat atau piranti untuk bisa memahami Al-Quran sunah itu. Mereka hafal apa enggak? Berapa ribu dalil yang mereka kuasai? Sudahkah mereka khatam Bukhari Muslim dan Kutubus SIttah? Sudahkah mereka tahu asbabun nuzul-asbabl wurud? Sudahkah mereka tahu nasikh dan mansukh? Ya kan. Am, makhsus? Mutlaq muqayyad? Mujmal mubayyan? Itu semua piranti untuk memhami, menyimpulkan hukum dari Al-Qur'an sunnah. Ulama itu mereka harus khasiyah, takut  kepada Allah. Setiap malam bangun, banyak berzikir agar hati selalu sambung dengan Allah. Sudahkah itu mereka miliki? Kalau ulama itu harus kasih sayang, lebih dekat kepada umat daripada kepada pejabat. Sudahkah itu dimiliki? Ulama itu menjaga kemaslahatan, menjaga keutuhan. Sudahkah orang-orang itu dakwah, tapi tetap aman? Jihad, tapi tetap aman.  Amar ma’ruf, tapi tetap aman atau malah berkedok itu malah mengkacaukan situasi? 

Bagaimana dengan mereka yang ulama di televisi? 

Monggo saja mereka menyebut ulama. Ulama adalah kriteria seperti itu tadi. Ulama tempat bertanya. Harus alim. Harus bening. Alim dan pinter, menguasai dalil, tapi tidak bening, kuatir curang. Dia bening, tapi enggak menguasai dalil, kuatir goblok. Tempat ulama itu: fas’alu ahlad dzikri in kuntum la ta’lamun. Siapa mereka yang dijadikan tempat bertanya? 

Ada di media sosial, sering menyebutkan ulama su’ bagi mereka yang dekat dengan pemerintahan. Bagi kalangan yang menyebut ulama su’ ini juga ingin merebut kekuasaan. Sebetulnya bagaimana? 

Itu politik, seperti mereka yang mengharam-haramkan bunga bank, tapi ternyata semua masjid dan mushala di bank mereka yang menguasai. Mereka mengharamkan bunga bank, tapi mereka masuk bank. Itu politik kan. Mereka haram-haramkan negara, tapi semua lembaga negara mereka yang menguasai. Jumatan di lembaga mereka ala mereka. Tarawih di lembaga-lembaga negara ala mereka. Tapi negara mereka thagut-thgutkan. Apa-apan ini? Jangan gampang percaya pada cangkeme wong-wong seperti itu.

Mempolitisir agama itu bagaimana? 

Memperalat agama untuk kepentingannya. 

Cara membedakannya bagaimana memperalat agama untuk kepentingannya dengan agama untuk agama? 

Ada orang nyalon. Dia tidak pernah pakaia dalil agama. bahkan mungkin partai yang dilewati pun bukan partai agama. full dia pakai usaha pribadi dana pribadi. Setelah jadi anggota dewan, dia full memperjuangkan agama. guru TPQ dia perhatikan. Mumpung dia ada di dewan, masjid-masjid butuh IMB dia perjuangkan, dibantu. Masjid butuh surat tanah wakafnya dibantu. Itu namanya politik untuk agama. Kalau politisasi agama ya sebaliknya. Nyalon membawa-bawa agama, tapi untuuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. 

Terkait warga NU, penduduk jatim yang besar untuk memperkuat pendidikan, ekonomi, dan kesehatan di Jawa Timur bagaiman? 

Itu NU tidak sendirian. Mana-mana yang bisa kita komunikasikan yang berwenang mengurusi itu, dengan diknas, dengan disperindag, dengan pemerintah ya kita komunikasikan. Mungkin NU membantu dengan memberikan data. Itu sudah penguatan. Kalau misalnya harga tebu dipermainkan, NU mencoba mempelajari ini troublenya dimana? Tidak harus NU menjadi petani tebu. NU ikut memproteksi, melindungi petani tebu yang rata-rata warga NU. Bahkan misalnya suatu saat, NU tidak mendirikan koperasi, mending orang-orang itu dibolehkan menggunakan label NU. Toko-toko disertifikasi oleh NU sehingga orang-orang di situ tidak waswas belanja di situ. Dan kalau karena label NU itu menjadi laris, silakan, setiap seribunya sepuluh rupiah diberikan kepada NU. Itu bakul-bakul bakso kita diklat, kita beri pendidikan. Ini lho, Mas, mencuci piring yang suci. Ini lho, Mas, menggiling daging yang suci. Tukang sembelih ayam kita panggil. Nah, setelah semuanya sah (secara fiqih), ya kita beri sertifikat, bahwa warung ini sudah dalam binaan NU. Yang membeli tidak ragu. Akhirnya semakin laris. Dan setelah semakin laris dia misalnya berbagi dengan NU, alhamdulillah. Tidak berbagi juga tidak apa-apa, toh warga NU semakin laris dagangannya. 

Menurut Pak Kiai ke depan peluang dan tantangan NU ke dapan bagaimana?

Satu, di beberapa tempat ada pengurus NU atau tokoh yang kurang merakyat, kurang diterima diterima grashoot, karena sikap politiknya menegcewakan umat. Padahal kalau pilihan politik bertentangan dengan warga NU, diam-diam saja. tidak usah vulgar. Kalau pilihan politiknya cocok dengan warga, ya silakan saja.  kita ada program, turba dulu hanya untuk pengurus, turba ke ke Ternggalek misalnya nanti yang diundang itu warga dan pengurus. Menu untuk warga zikiran, shalawatan, kalau ada Banser, Pagar Nusa yang belum dapat ijazahan, mungkin dapat ijahah. Setelah itu ada acara makan-makan, ada ceramah, keislaman kebangasaan kita sampaikan. Biar acara untuk pengurus ada khusus, bicara tentang keorganisasian. Yang ini asli turba. Dengan begitu, turba tidak hanya untuk elite pengurus, biar NU sambung dengan masyarakat. 

Dan itu dilakukan ke setiap kabupaten? 

Harus, harus.

Saya klarifikasi yang tadi, ada cabang NU yang jauh dari warga karena dukungan politik. Penyebabnya apakah dia mendukung partai politik secara organisasi atau secara pribadi?

Secara pribadi, tapi dia punya hak, biar NU tidak bertabrakan dengan umat. Kepingin saya, kader NU lebih mementingkan mengayomi umatnya ini daripada politiknya. Toh nanti setelah orang tahu toh diajak politik ala kita mereka mau. Dakwahnya dinomorsatukan, politiknya nanti-nanti ngikut. 

Cara-cara seperti itu kan biasanya dilakukan kiai NU, lalu kenapa sekarang ini...?

Makanya itu kan PR saya kan supaya umat lebih dekat kiai lagi. Punya anak, minta nama ke kiai. Punya mantu, istikharahnya kepada kiai. Mereka mendirikan rumah, ngundang kiai untuk doain. Kalau umat sebodoh apa pun, tapi barengnya kiai, shalatnya bener, puasanya bener, memilih menantu bener, menggelar walimah bener msekipun tidak mengerti dalil karena memang manut kiai itu. 

Kalau tantangan?
 
Ekses setelah pilgub, tapi kalau sesama NU kan gampang.

Caranya bagaimana?

Karakternya saya bisa berbaur. 

Jawa Timur selalu terbaik dalam pengembangan NU. Bagaimana upaya meningkatkan lagi? 

Itu kita serahkan kita cabang-cabang. Ada cabang merakyat. Ada pengurus cabang yang berbda dengan akar rumputnya yang tadi dibicarakan.

Cara menanganinya bagaimana? 

Makanya nanti kita gunakan dengan cara turba. Cabang yang sudah sembuh, sudah baikan dengan umat, akrab, diapakai program koin atau apa. Saya ingin itu lebih menjadi program cabang dan MWC duit koin itu. Setelah dapat, nanti cabang biar dibagi dengan MWC. Nah, karena kami di wilayah itu gampang mencari sumber dana, enggak usah ngarep-ngarep yang koin ini. 

Resep memimpin NU itu bagaimana?

Pertama, orang tak bisa lepas dari karakternya. Orang sama-sama Ahlussunah wal Jamaah, Mbah Hasyim Ahlussunah wal Jamaah, Mbah Wahab Ahlussunah wal Jamaah, Mbah Bisri Ahlussunah wal Jamaah, Gus Dur Ahlussunah wal Jamaah, Kiai Said Ahlussunah wal Jamaah. Yang kedua, beda situasi dan tantangan. KH Hasyim Asy’ari tidak menghadapi HTI dan (menyebut salah satu partai politik), tekanan Orde Baru. Gus Dur menghadapi Orde Baru. Gus Dur menggunakan jurus mabuk dan seterusnya, wajar. Dan jangan dituduh Gus Dur menyimpang dari Mbah Hasyim. Itu beda karakter beda tantangan. Kalau sama malah mudah dibaca lawan. Nah, saya juga bisa jadi berbeda dengan karakterk Kiai Mutawakkil (Ketua PWNU Jawa Timur sebelumnya, red.), tantangan yang saya hadapi berbeda. Sekarang nyuwun sewu, di Jawa Timur, (menyebut salah satu partai politik) memasang ketua yang agak NU, tahlilan ok, fikrahnya tetap salafi, tentu penyikapan kami terhadap mereka tentu harus berbeda dengan salafi lahir batin.        

   


IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG