IMG-LOGO
Nasional

Karena Terkait Nahdliyin, Lakpesdam Teliti Produk Tembakau Alternatif

Kamis 27 September 2018 17:30 WIB
Bagikan:
Karena Terkait Nahdliyin, Lakpesdam Teliti Produk Tembakau Alternatif
Jakarta, NU Online
Tembakau menjadi persoalan yang cukup kompleks mengingat cakupannya meliputi kesehatan, ekonomi, hingga budaya. Hal inilah yang menarik Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) untuk menelitinya secara mendalam, khususnya pada produk alternatif tembakau.

"Persoalan yang penting untuk dilihat," kata Ketua Lakpesdam Rumadi Ahmad dalam peluncuran buku Fikih Tembakau di aula lantai 8 Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Kamis (27/9).

Di sisi lain, lanjut Rumadi, banyak warga NU yang terlibat dalam industri tembakau, baik itu dalam pertaniannya, maupun dalam produksinya.

"Pasti punya implikasi terhadap warga Nahdlatul Ulama," ungkapnya.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menerangkan bahwa tembakau menyerap tenaga kerja dan pendapatan negara yang cukup besar.

"Persoalan tembakau ini di samping dia mempunyai manfaat di dalam hal penyerapan tenaga kerja, kemudian bisa mendatangkan devisa, bahkan ketika BPJS kemarin kabarnya mengalami devisit, salah satu yang diincar untuk menutup itu adalah adalah dari industri tembakau ini," katanya.

Di samping itu, Indonesia dengan penduduk perokok yang cukup banyak menjadi pasar yang menggiurkan bagi industri tembakau, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Betapa produk tembakau dalam berbagai macam bentuknya itu beredar luas di kalangan masyarakat kita," ujar Rumadi.

Meskipun tembakau menghadirkan devisa yang cukup besar, tetapi mendapat serangan dari aspek kesehatan.

"Dunia kesehatan dengan berbagai macam jaringannya itu juga sudah menggalakkan untuk kampanye pembatasan konsumsi rokok," ungkapnya.

Rumadi teringat Budayawan Kang Sobary ysng menyebut bahwa rokok sebagai sumber segala penyakit menjadi semacam mitologi bagi dunia kedokteran.

"Ini bagian dari dinamika dan diskursus yang menarik untuk kita cermati,"  katanya.

Riset ini tidak mendalami hukum Islam mengenai status tembakau, tetapi lebih memfokuskan pada pentingnya produk tembakau alternatif sebagai solusi. "Yang kami lihat adalah bagaimana kebijakan mengenai produk tembakau," katanya. (Syakir NF/Abdullah Alawi)

Tags:
Bagikan:
Kamis 27 September 2018 23:30 WIB
KIRAB SATU NEGERI
Begini Suasana Kirab Satu Negeri di Bintan
Begini Suasana Kirab Satu Negeri di Bintan
Kirab Satu Negeri di Bintan, Kamis (27/9)
Jakarta, NU Online
Kirab Satu Negeri GP Ansor di Kepulauan Riau berlangsung Kamis (27/9). Abdul Majid, aktivis GP Ansor Riau mengatakan, kirab diisi dengan ziarah ke Makam Pahlawan di Tanjung Uban Bintan.

Kirab berlanjut dengan upacara bendera sekaligus penyerahan bendera kirab di Pesantren Mambaus Sholihin, Bintan.

Inspektur upacara, Saleh Ramli menyampaikan tujuan Kirab Satu Negeri yaitu meneguhkan konsensus nasional tentang Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45.

"Saat ini bermunculan kelompok kelompok yang ingin mengadu domba anak bangsa. Maka GP Ansor dan Banser menjadi garda terdepan untuk menangkal mereka," kata Saleh Ramli.

Kirab dihadiri oleh Pengasuh Pesantren KH Ahmad Nukhan; PW Ansor Kepri, Polres Bintan, anggota TNI, unsur organisasi kepemudaan dan santri Mambaus Sholihin Bintan. (Kendi Setiawan)
Kamis 27 September 2018 22:30 WIB
Era Disrupsi Industri 4.0, Menaker: Investasi di Indonesia Menguntungkan
Era Disrupsi Industri 4.0, Menaker: Investasi di Indonesia Menguntungkan
Jakarta, NU Online
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan tantangan ekonomi di era disrupsi industri 4.0 semakin besar. Namun, berinvestasi di Indonesia akan tetap menguntungkan bagi semua pihak di masa mendatang.

“Saya pastikan berinvestasi di Indonesia akan membawa keuntungan bagi kita semua pada masa-masa yang akan datang," ujar Hanif Dhakiri mengatakan hal tersebut saat menjadi pembicara pada US-Indonesia Investment Summit 2018 yang digelar AmCham Indonesia dan US Chamber of Commerce di Washington di Jakarta, Kamis (27/9).

US-Indonesia Investment Summit 2018 ini dihadiri oleh John Goyer, Executive Director, Southeast Asia U.S. Chamber of Commerce dan Lin Neumann, Managing Director, American Chamber of Commerce Indonesia.

Hanif mengatakan pemerintah akan terus memberikan perhatian secara serius terhadap iklim investasi yang kondusif, termasuk menjaga  iklim ketenagakerjaan yang stabil dan semakin kondusif bagi investor.

“Adanya kepastian pengupahan, jaminan sosial, hubungan industrial yang baik serta perubahan paradigma Mayday yang makin kondusif akan mampu menarik investasi masuk ke Indonesia," kata Hanif.

Hanif Dhakiri mengatakan  tahun 2019, Presiden juga telah menetapkan fokus pembangunan pada bidang Sumber Daya Manusia. "Target nasional pelatihan vokasi mencapai 1,4 juta orang. Bahkan, Presiden juga mengarahkan untuk membangun 1.000 BLK Komunitas di tahun 2019," katanya. 

Dalam bidang penempatan tenaga kerja, pemerintah mencanangkan penciptaan 10 juta lapangan kerja. Dalam kurun waktu 2015 hingga Agustus 2018 Pemerintah telah berhasil menempatkan 9.483.672 orang. "Saya optimis target 10 juta lapangan kerja pada tahun 2019 dapat tercapai," katanya. 

Capaian strategis lainnya, kata Hanif, dalam bidang hubungan industrial adalah meningkatnya kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja. Hingga Agustus 2018, peserta jaminan sosial tenaga kerja mencapai 28.127.702 orang. 

“Kami pun telah mendorong agar Mayday tidak lagi identik dengan demo buruh. Mayday is a funday! Terbukti, jumlah buruh yang mengikuti demo pada saat Mayday menurun dari 204.920 orang pada tahun 2015 menjadi 100.066 pada tahun 2018," ujar Hanif.   

Hanif Dhakiri berharap adanya kepastian pengupahan, jaminan sosial, dan perubahan paradigma Mayday ini dapat meningkatkan iklim ketenagakerjaan semakin kondusif dan berhasil.

"Angka perselisihan industrial menurun dari 2.683 kasus pada tahun 2014, menjadi 1.316 kasus sepanjang Januari-Agustus 2018," ujarnya.

Hingga saat ini kata Hanif Dhakiri, pihaknya sedang dan terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan vokasi melalui strategi triple skilling, yakni skilling, upskilling dan reskilling. Bagi tenaga kerja yang belum punya keterampilan dapat mengikuti  program skilling agar punya keahlian di bidang tertentu. 

“Bagi tenaga kerja yang telah memiliki skill dan membutuhkan peningkatan akan masuk program upskilling. Sedangkan yang ingin beralih skill dapat masuk ke program reskilling," ujar Hanif Dhakiri. (Red: Kendi Setiawan)
Kamis 27 September 2018 22:29 WIB
Lakpesdam PBNU Minta Pemerintah Perkuat Produk Tembakau Alternatif
Lakpesdam PBNU Minta Pemerintah Perkuat Produk Tembakau Alternatif
Jakarta, NU Online
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU menilai pemerintah belum memberikan perhatian terhadap produk tembakau alternatif. Karenanya Lakpesdam merrekomendasikan agar pemerintah mendukung hal tersebut dengan kebijakan.

"Produk tembakau alternatif harus diperkuat dengan dukungan kebijakan yang memadai," kata Ketua Lakpesdam Rumadi Ahmad dalam peluncuran buku Fikih Tembakau di aula lantai 8 Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Kamis (27/9).

Lebih lanjut, Rumadi mengatakan bahwa seharusnya produk alternatif itu mendapat iklim lebih baik. Bukan sekadar cukai, tapi pemerintah juga perlu menciptakan iklim usaha yang baik.

"Bukan semata untuk industri besar, tapi UMKM perlu mendapat perhatian," ungkap dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Di samping itu, ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah perlu mengembangkan pusat riset khusus terkait produk tembakau alternatif dengan risiko rendah.

Tak berhenti di situ, mantan Komisioner Kmisi Informasi itu juga meminta agar pemerintah tetap berpihak pada petani lokal.

"Memberikan pemihakan petani lokal dengan menggunakan bahan baku lokal," pintanya.

Lakpesdam menemukan bahwa produk tembakau alternatif dapat mengurangi rokok di satu sisi dan tidak mengurangi produksi petani di sisi lainnya.

Produk tembakau alternatif ini masuk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) dengan cukainya setinggi 57 persen.

Sebelumnya, Lakpesdam telah melakukan studi kepustakaan dan diskusi dengan lintas kementerian dan para pelaku alternatif.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj turut hadir pada peluncuran buku tersebut. Ia didapuk sebagai pembicara kunci. (Syakir NF/Abdullah Alawi)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG