IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Selamat Jalan Kiai Ma’ruf, Selamat Datang Kiai Miftah

Ahad 30 September 2018 11:30 WIB
Bagikan:
Selamat Jalan Kiai Ma’ruf, Selamat Datang Kiai Miftah
Suasana haru menyelimuti ruang pertemuan lantai 8 gedung PBNU pada Sabtu 22 September 2018. Kiai Ma’ruf Amin menyalami para pengurus Nahdlatul Ulama setelah ia membacakan surat pengunduran dirinya sebagai rais aam Nahdlatul Ulama. Beberapa pengurus menitikkan air mata. Guratan-guratan sedih dan muka sembab tampak terlihat pada wajah peserta rapat pleno PBNU tersebut. Perpisahan ini untuk memberi kesempatan kepadanya guna melaksanakan tugas lain yang kini sedang diperjuangkannya sebagai calon wakil presiden, tetapi aturan organisasi tidak mengizinkannya berada dalam posisi rais aam.

Setelah pengunduran diri Kiai Ma’ruf, maka diputuskan KH Miftahul Akhyar yang sebelumnya wakil rais aam, bertindak sebagai pelaksana rais aam Nahdlatul Ulama. Sebelumnya, ia merupakan rais syuriyah di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, daerah dengan basis NU paling kuat di Indonesia. Kiai Miftah langsung memimpin rapat pleno, yang membicarakan perkembangan organisasi, rencana, dan program kegiatan.  

Pengunduran diri tersebut merupakan amanat dari aturan organisasi NU. Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Bab XVI Rangkap Jabatan pasal 51 ayat 4 yang berbunyi “Rais aam, wakil rais aam, ketua umum, dan wakil ketua umum Pengurus Besar; Rais dan ketua Pengurus Wilayah; Rais dan ketua Pengurus Cabang tidak diperkenankan mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik”. 

Pada ayat 5 (lima), dijelaskan jabatan politik yang dimaksud adalah presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Ketentuan ayat 6 (enam) dan 7 (tujuh) adalah apabila mereka mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan.
 
Pengunduran Kiai Ma’ruf Amin dapat menjadi teladan baik. NU secara organisasi tidak boleh dilibatkan dalam pertarungan politik pemilihan presiden atau kontestasi politik praktis lainnya. Aturan ini penting untuk menata organisasi dan menjadi rambu-rambu bagi jalannya organisasi. Selanjutnya teladan yang diberikan oleh para pemimpin di tingkat pusat akan menjadi panduan jika ada pengurus pada berbagai level organisasi yang terlibat dalam kontestasi politik. 

Sejarah panjang dalam menghadapi berbagai situasi politik memberi pelajaran berharga bagaimana NU harus membuat aturan dalam menghadapi berbagai persoalan politik. Sejak era Reformasi, para tokoh NU terlibat cukup intens dalam kontestasi jabatan politik. KH Abdurrahman Wahid dicalonkan dan terpilih sebagai presiden ke-4 RI pada pemilu 1999. KH Hasyim Muzadi dan KH Salahuddin Wahid pada pemilu 2004 juga dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Kini KH Ma’ruf Amin juga mendapatkan kepercayaan sebagai calon wakil presiden. Juga sangat besar kemungkinannya di masa mendatang para tokoh NU dicalonkan dan terpilih sebagai pemimpin nasional. Belum lagi para tokoh NU di berbagai daerah yang dicalonkan menjadi pemimpin di tingkatannya masing-masing.

NU dengan jumlah pengikut yang sangat besar memiliki magnet politik yang pernah kuat. Beragam model organisasi pernah dicoba untuk menjalankan visi dan misinya. Didirikan sebagai organisasi keagamaan pada 1926, NU menjadi partai politik pada 1953. Pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 membuktikan kekuatan massa NU dengan meraih posisi ketiga besar. Perubahan politik dari Orde Lama ke Orde Baru memaksa partai-partai berbasis Islam berfusi menjadi PPP. 

Perjuangan politik merupakan salah satu bentuk yang pernah dicoba dilakukan NU. Namun, ada kritik internal bahwa saat terlalu asyik mengurusi soal-soal politik, perhatian terhadap masalah kemasyarakatan teralihkan. Pada muktamar 1979 sudah muncul ide untuk kembali ke khittah saat NU dilahirkan, yaitu khittah 1926 yang akhirnya diputuskan dalam muktamar NU pada 1984. 

Berakhirnya Orde Baru membuka peluang pendirian partai politik baru sehingga muncul ide dari sebagian tokoh NU untuk mengembalikan NU menjadi partai politik. Tetapi pilihannya adalah tetap menjadikan NU sebagai organisasi massa Islam sedangkan untuk menampung aspirasi politik warga NU, dibentuk partai politik baru. Hubungan formal antara pengurus NU dengan jabatan di partai politik diatur sedemikian rupa untuk menjaga NU tetap dalam posisinya sebagai organisasi massa Islam. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Bab XVI Rangkap Jabatan ayat 1c Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan; (c ) Jabatan pengurus harian partai politik; dan/atau; (d) Jabatan pengurus harian organisasi yang berafiliasi kepada partai politik. 

Sekalipun sudah ada partai politik, para tokoh NU masih dipercaya sebagai calon pemimpin di sejumlah pilkada. Ada sisi positifnya bahwa para tokoh NU dipercaya untuk memimpin, tetapi di sisi lain muncul persoalan ketika beberapa calon diidentifikasi sebagai representasi NU. Akhirnya sesama tokoh NU bersaing dan menimbulkan gesekan. Atau persaingan antara tokoh NU dengan partai politik yang berafiliasi dengan NU. Struktur NU bisa ikut terpengaruh karena perbedaan-perbedaan politik tersebut. Dan ketika calon dari NU kalah, maka hubungan NU dengan pemimpin daerah menjadi renggang.   
 
Kontestasi politik merupakan persaingan yang sangat ketat. Untuk bisa memenangkan hati para pemilih, dibutuhkan upaya yang luar biasa yang membutuhkan dana dan alokasi waktu. Mereka harus benar-benar fokus untuk meraih kemenangan. Jika harus berbagi perhatian untuk sekaligus mengurusi NU, ada kekhawatiran bahwa program atau kegiatan organisasi akan mengalami kendala. Untuk urusan organisasi, wewenang dan tanggung jawabnya sebaiknya diserahkan kepada mereka yang tidak sedang ikut dalam kontestasi politik. Ini merupakan solusi menang-menang bagi kedua belah pihak. 

Dengan pertimbangan ini, tokoh NU lainnya yang terjun ke ranah politik praktis saatnya mengikuti jejak Kiai Ma’ruf Amin untuk melepaskan posisinya di lingkungan NU demi menjaga independensi organisasi sekaligus memastikan bahwa organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pengunduran diri yang dilakukan oleh Wakil Ketua PP IPNU Imam Fadhli yang kini mencalonkan diri sebagai anggota DPRD di Kabupaten Lamongan patut diapresiasi.

Warga NU, tentu akan memberikan dukungan kepada para tokohnya yang sedang berjuang untuk ikut mewarnai penyelenggaraan negara di Indonesia. Sekalipun tidak lagi menduduki posisi sebagai rais aam, warga NU tetap akan mendukung perjuangan yang dilakukan oleh Kiai Ma’ruf mengingat ia merupakan tokoh NU yang memiliki kapasitas yang mumpuni untuk membawa Indonesia menuju kondisi yang lebih baik, dalam bingkai Islam Ahlusunnah wal Jama’ah.  Upaya dukungan tersebut bisa dilakukan dengan wadah baru berupa organisasi atau lembaga yang secara khusus diniatkan untuk menyukseskan pasangan capres-cawapres.

Walaupun pemilihan presiden merupakan ranah politik praktis yang mana NU secara langsung tidak terlibat, tetapi NU memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mendukung pengembangan Islam moderat yang diperjuangkan oleh NU. Perjuangan tersebut tidak mudah mengingat ada kekuatan besar lain dengan dukungan jaringan internasional yang menginginkan memberi warna Islam sebagaimana yang mereka inginkan. Namun, upaya tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang tak melanggar aturan organisasi. 

Tongkat eastefet telah diserahkan oleh Kiai Ma’ruf kepada Kiai Mifah. Ia akan menjadi nahkota NU melewati tahun politik yang bisa memunculkan ketidakpastian. Pengalaman yang dimilikinya memastikan bahwa ia mumpuni membawa kapal besar NU melewati beragam situasi. Didampingi para aktivis muda yang enerjik, yang akan melaksanakan amanah rais aam dan doa-doa para kiai yang wirai, dan dukungan dari para warga NU di seluruh Indonesia, insyaallah NU akan terus maju, memberdayakan umat, menjaga bangsa. (Achmad Mukafi Niam)
Tags:
Bagikan:
Ahad 23 September 2018 10:15 WIB
UU Pesantren, Menuju Pesantren yang Lebih Berdaya
UU Pesantren, Menuju Pesantren yang Lebih Berdaya
Ilustrasi (© Romzi Ahmad)
Disahkannya Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai RUU inisiatif DPR memberi harapan baru dalam upaya pemberdayaan pesantren yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari negara sebagaimana lembaga pendidikan lainnya. Para pemangku kepentingan pesantren kini secara intens memberikan masukan terkait dengan rancangan UU tersebut. Upaya legislasi terhadap pesantren ini akan mengatasi berbagai masalah aturan hukum terkait dengan pemberdayaan pesantren dari tingkat nasional sampai ke daerah.

Pesantren tumbuh dan besar karena inisiatif dari para tokoh agama untuk mendidik masyarakat, khususnya dalam bidang agama. Sebagai lembaga pendidikan yang dianggap informal, maka keberadaannya kurang mendapatkan perhatian dari negara. Apalagi saat pemerintahan dikelola orang orang-orang yang kurang paham atau tidak suka dengan komunitas pesantren. Padahal pesantren telah mendidik masyarakat dan menjaga moral bangsa. 

Dengan segala keterbatasannya, pesantren tetap mampu bertahan. Sebagian bahkan mampu memberi pengaruh dalam kehidupan nasional. Sejumlah pesantren besar mampu mengembangkannya sampai ke tingkat pendidikan tinggi. Namun, masih banyak yang kondisinya sangat sederhana dan butuh dukungan agar bisa tumbuh dan berkembang.

Sejarah panjang tentang diskriminasi pesantren atas lembaga pendidikan lain sudah terjadi sejak era kolonial. Bahkan, pada saat tersebut, pesantren menjadi basis perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. Pesantren mengambil sikap oposisi atas segala macam yang berbau penjajah. Sebagai strategi kultural, penggunaan pakaian model Belanda dilarang karena dianggap meniru para kolonialis. Era Orde Lama, pesantren menjadi basis kuat dalam menghadapi kelompok komunis yang berusaha melakukan berbagai provokasi. Pada era Orde Baru, NU dianggap sebagai oposisi kuat. Segala hal terkait dengan infrastruktur sosial NU berusaha dieliminasi perkembangannya, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan pesantren. Baru pada era Reformasi, pengakuan dan upaya pengembangan pesantren terus bertumbuh. 

Dengan situasi tertekan pada periode yang panjang ini, pesantren tertinggal dalam banyak hal dibandingkan dengan lembaga pendidikan lain. Sarana dan prasarana yang ada di lingkungan pesantren sangat terbatas. Pada banyak pesantren, para santri harus tidur berdesak-desakan, mandi harus mengantri, kelas yang apa adanya, dan beragam keterbatasan lainnya. Pesantren bukan menjadi pilihan pertama dan utama bagi banyak keluarga untuk mendidik putra-putrinya. Orang tua mengirimkan anak-anaknya ke pesantren dengan tujuan utama untuk mendidik moral agama, bukan untuk capaian prestasi akademik.  

Upaya pemangku kepentingan pesantren untuk mengatasi masalah ini dilakukan dengan membentuk pesantren modern atau pesantren muadalah, yaitu pesantren yang para santrinya diarahkan untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi setelah mereka tamat dari pesantren. Bahkan pada pesantren muadalah, yaitu pesantren yang disetarakan dengan SMA/MA, sejumlah universitas di Timur Tengah telah mengakuinya terlebih dahulu dibandingkan dengan perguruan tinggi di Indonesia. Pesantren modern merupakan upaya inovasi untuk memberi pilihan pendidikan di pesantren yang arahnya tidak untuk menjadi ulama, tetapi memberi bekal kepada santri dengan pengetahuan agama yang cukup buat hidupnya secara pribadi, tidak untuk ahli agama.

Pesantren salaf, yang sedari awal diorientasikan untuk mendidik calon-calon ahli agama, kini semakin sedikit peminatnya. Mereka kalah bersaing dengan perguruan tinggi Islam yang menawarkan gengsi dengan gelar sampai dengan tingkat doktor dan akses lebih luas. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pendirian ma’had ali yang menyetarakan pendidikan di pesantren setingkat dengan sarjana. Kemungkinan ke depan akan ada inovasi lebih lanjut di masa depan.

Dukungan pemerintah yang lebih kuat akan membuat pesantren lebih berdaya dari sebelumnya. Pendanaan yang lebih adil sebagaimana diterima oleh institusi pendidikan lainnya seperti sekolah atau perguruan tinggi memungkinkan pesantren mengejar ketertinggalannya. Dan untuk itu diperlukan perundang-undangan sebagai dasar hukum. 

Untuk menghasilkan pendidikan bermutu, kebutuhan akan sarana dan prasarana yang baik menjadi kemutlakan. Teknologi informasi sudah menjadi bagian integral dalam proses belajar mengajar. Jika standar sarana dan prasarana pendidikan di pesantren tidak setara dengan lembaga pendidikan lainnya, maka pesantren akan selalu ketinggalan.

Hal yang saja juga terjadi para tenaga pengajar. Saat ini, para pengajar di pesantren bersedia mengajar sebagai bentuk pengabdian kepada agama.  Tetapi mereka memiliki kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi dengan baik dan kebutuhan untuk mengembangkan ilmunya. Semua hal tersebut membutuhkan pendanaan yang baik. 

Sejauh mana kurikulum pesantren yang ada saat ini sudah memenuhi kebutuhan masyarakat? Para pengaruh pesantren perlu secara terus menerus melakukan evaluasi agar lulusan pesantren mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan solusi keagamaan. Sebagai contoh, kini ekonomi syariah atau ekonomi Islam berkembang dengan pesat dalam bentuk bank syariah, sukuk, asuransi syariah dan beragam akadnya. Perkembangan ekonomi modern menghasilkan beragam inovasi akad yang belum ada pada masa klasik. Kebutuhan akan kajian fiqih kontemporer di pesantren menjadi penting untuk menyesuaikan diri dengan konteks kekinian. 

Dalam kehidupan politik, bentuk pemerintahan juga mengalami perkembangan dari kekhilafahan, kerajaan, atau republik. Bentuk negara saat ini adalah negara bangsa sedangkan pemerintahannya berbentuk parlementer atau presidensial. Kitab Al-Ahkamus Shulthaniyah karya Al Mawardi yang selama ini menjadi rujukan terkait dengan politik tidak lagi memadai dalam membaca konteks kekinian.
  
UU Pesantren ini nantinya tidak akan bertentangan dengan UU Sisdiknas yang sudah ada sebelumnya mengingat dalam UU tersebut, hal terkait dengan pesantren tidak diatur secara khusus, padahal terdapat sekitar 10 juta santri di seluruh Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah, jangan sampai terjadi terjadinya peraturan yang saling bertentangan antara dua UU tersebut karena dua-duanya mengatur soal pendidikan di Indonesia. UU Sisdiknas mengatur pendidikan secara umum, sedangkan UU Pesantren mengatur secara khusus pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya. 

Di luar soal pentingnya dukungan pendanaan, kebijakan negara yang ramah terhadap pesantren sangat diperlukan. Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat selama ini memiliki otonomi yang luas. Karena itu, kurikulum pesantren bisa sangat beragam. Sebagian besar pesantren mengutamakan kajian fiqih, tetapi ada pesantren Al-Qur’an, pesantren untuk pengalaman tarekat, atau bahkan ada pesantren untuk mempelajari ilmu-ilmu hikmah. Mengatur keberagaman seperti ini bukan hal yang gampang. Di sisi lain, negara harus mempertanggungjawabkan dana yang disalurkannya kepada publik sebagai mekanisme sistem demokrasi. 

Demikian pula, bagaimana mengatur munculnya pesantren non-arus utama dengan afiliasi ideologi luar negeri yang berpotensi merongrong kedaulatan NKRI, atau bahkan pesantren-pesantren yang berpotensi mengajarkan radikalisme harus mendapatkan perhatian serius. Sekalipun jumlah mereka sangat minim, tetapi jangan sampai hal tersebut berkembang. Jangan sampai negara memfasilitasi institusi pendidikan keagamaan yang malah mengancam eksistensi negara itu sendiri.  

Masih banyak hal yang perlu diatur secara lebih detail jika UU tersebut disahkan. Sejumlah aturan turunan diperlukan. Mengingat saat ini pemerintahan sudah otonom di tingkat kabupaten dan kota, UU ini akan menjadi panduan pembuatan aturan di tingkat yang lebih bawah. Selama ini, banyak keluhan dari kepala daerah yang ingin membantu pesantren, tetapi tidak ada undang-undang yang memayunginya sehingga mereka takut dianggap melakukan maladministrasi. 

Pemberdayaan pesantren akan menjadi bagian dari cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban Islam dunia. Cita-cita besar tanpa langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam hanyalah omong kosong yang sia-sia. (Achmad Mukafi Niam)

Jumat 14 September 2018 13:45 WIB
Kepada Siapa Para Pesohor Berhijrah dan Belajar Agama?
Kepada Siapa Para Pesohor Berhijrah dan Belajar Agama?
Ilustrasi (via superprof.de)
Kehidupan masa kini menawarkan berbagai macam kenikmatan yang bisa diteguk oleh siapa saja. Perzinaan menjadi sesuatu yang dianggap normal. Narkoba, minuman keras, perjudian, dan hal-hal lain yang dianggap melanggar norma dan hukum, bisa diakses dengan gampang. Dunia adalah kebebasan. Siapa pun yang memiliki uang atau akses, berhak menikmatinya. Jalan hidup inilah yang diyakini dan dipraktikkan oleh sebagian dari para pesohor yang memuja kebebasan dan hedonisme.

Di antara para pesohor ada yang tertangkap menggunakan narkoba, ada yang video pornonya beredar di masyarakat. Tak sedikit pula yang bergonta-ganti pasangan. Berpakaian seksi yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh dan bagian tubuh yang terbuka dianggap sebagai hal yang lumrah untuk menarik perhatian publik. Semuanya atas nama hak untuk melakukan apa saja karena manusia memiliki otoritas penuh atas tubuh dan pikirannya.

Bagi pemuja ideologi kebebasan, ajaran agama dianggap menjadi penghambat kemajuan. Agama menurut mereka adalah nilai-nilai kuno yang sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian. Penganut agama yang taat dipandang sebagai orang-orang kolot. Para pemuja nilai hidup bebas menjadi pelaku dan penyebar kesenangan sesaat. 

Mereka beralasan, hidup tidak boleh dikekang karena membutuhkan kreativitas untuk menghasilkan kreasi baru. Apakah sesungguhnya memang demikian? Apakah kreativitas selalu dimaknai hidup sesukanya, tanpa aturan yang dirasa menghambat seseorang menikmati hidup? Ada beragam jawaban yang bisa disuguhkan. Faktanya banyak pesohor dengan perilaku hidup normal mampu menghasilkan karya yang berkualitas dan disukai oleh publik. 

Berkembangnya individualisme menyebabkan nilai-nilai kebebasan berperilaku berkembang massif. Tak ada lagi kontrol dari masyarakat karena selama dianggap tidak menganggu orang lain, hal tersebut boleh saja dilakukan. Di lingkungan perkotaan, hal tersebut tumbuh subur di mana hubungan masyarakat lebih renggang dibandingkan di pedesaan. Ada pihak yang menginginkan layanan dan ada yang siap menyediakannya. Sebagian pesohor menjadi model dalam pengembangan gaya hidup ini.

Di tengah lingkungan yang selalu mengagungkan sikap hidup hedonis ini, beruntung selalu ada para dai yang berusaha berdakwah untuk mereka. Dan sebagian di antara pelakunya berhasil disadarkan. Orang-orang yang tersadar bahwa kehidupannya penuh kubangan dosa dan kemudian ingin kembali ke jalan yang benar menggunakan istilah hijrah untuk perpindahan ini. Mereka bertobat dan berusaha menjalani kehidupan sesuai ajaran agama. Sebagian yang berhijrah adalah para pesohor.

Pesohor merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap publik. Mereka memiliki jutaan penggemar yang mengawasi seluruh perilakunya. Bukan hanya perilakunya di depan publik, hal-hal yang bersifat pribadi pun menimbulkan ketertarikan. Media pun mengorek-korek apa saja yang kiranya bisa menjadi berita dan disukai penggemarnya. Jika ada perubahan dalam hidupnya, hal tersebut segera saja menarik perhatian. Ada pula sebagian yang mengikuti langkah yang dilakukan, atau minimal mendukungnya. 

Pada masyarakat umum, jumlah mereka yang bertobat atau berusaha menjadi Muslim yang lebih baik lebih banyak lagi, tapi memang mereka tidak banyak disorot. Orang-orang di lingkungan sekitar kita yang sebelumnya cuek soal agama, kini lebih rajin mengaji agama. Status media sosialnya penuh dengan ungkapan religius. Pada perempuan, mereka berusaha memperbaiki penampilannya dengan berjilbab. Jutaan orang pergi berumrah. 

Upaya untuk kembali ke jalan yang benar tentu harus kita syukuri bersama saudara-saudara Muslim yang kembali menemukan makna hidupnya dalam jalan agama layak untuk ditemani dalam proses mereka memperbaiki hidup. Ada orang-orang yang telah belajar agama ketika kecil di pesantren atau tempat lain sebelum mereka masuk ke dunia tersebut sehingga ketika jatuh dalam kehidupan kelam, mereka tahu jalan untuk kembali. Yang terjadi pada banyak orang, bekal pengetahuan agama yang dimiliki sangat kurang. Bahkan untuk hal-hal yang sangat sederhana seperti cara berwudhu yang baik dan bacaan shalat yang benar saja tidak bisa. 

Tanpa pendampingan, bisa saja mereka kembali kepada perilaku sebelumnya karena proses tersebut sangat berat. Semangat saja tidak cukup mengingat iman bisa naik atau turun. Dibutuhkan energi besar, ketangguhan, dan konsistensi yang luar biasa untuk bisa bertahan. Hidup yang biasanya penuh dengan kebebasan, kini dibatasi oleh banyak hal. Biasanya bebas tidur kapan saja, kini harus menjalankan shalat sebanyak lima kali dalam sehari. Sebelumnya boleh makan apa saja, kini hanya makanan halal saja yang boleh masuk dalam perut. Jika mental tidak kuat, bisa saja runtuh menghadapi kebiasaan-kebiasaan baru ini. 

Beratnya proses berhijrah ini bisa dilihat dari seorang pesohor yang mengubah perilaku dan penampilannya. Sayangnya, tak lama kemudian, ia kembali berjoget-joget. Konon hal tersebut dilakukan karena kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Ini menunjukan bahwa untuk bisa tetap istiqamah memang membutuhkan perjuangan. 

Hal lain yang tak kalah penting adalah, kepada siapa mereka berhijrah ini belajar agama. Ada beberapa kelompok dalam Islam. Bahkan masing-masing kelompok memiliki subkelompok atau organisasi sendiri-sendiri. Ada pengikut Ahlusunnah wal Jama’ah, ada Salafi, Wahabi, Tarbiyah, dan lainnya. Secara organisasi bisa berafiliasi dengan NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, Persis, dan lainnya. Tiap aliran memiliki perbedaan dalam sejumlah pandangan keagamaan atau sikap politik. 

Memberi pemahaman bahwa dalam Islam terdapat banyak pendapat terkait satu persoalan atau masalah khilafiyah juga sangat penting. Jangan sampai, orang-orang yang baru berhijrah ini memiliki pandangan sempit bahwa ajaran dari gurunya saja yang benar. Pandangan Islam yang lainnya penuh dengan bid’ah, sesat atau bahkan kafir. Hal ini akan menjadi persoalan baru dalam interaksi antarsesama umat Islam. Kasus ini pernah menimpa seorang pesohor yang mengaku sudah bertobat. Penampilannya berubah total. Jenggot tebal dan panjang menghiasi wajahnya. Ia berpendapat di depan media bahwa bacaan Alfatihah yang dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal tidak akan sampai. Pernyataan kontroversial tersebut akhirnya memicu perdebatan publik sehingga dia harus minta maaf.

Ada yang kehilangan pekerjaan karena berhijrah, tetapi ada pula yang mendapatkan pekerjaan baru untuk produk-produk yang mengambil segmen Muslim. Beberapa pesohor perempuan yang sebelumnya tampil menantang kemudian bertobat, mengubah penampilannya dengan menutup aurat. Lalu, ia menjadi bintang iklan untuk produk-produk kosmetik perempuan. Sebagian keluar sepenuhnya dari dunia yang membesarkannya dengan membangun usaha baru, sementara yang lain tetap menggelutinya dengan sejumlah pembatasan.

Sebagain dari mereka istiqamah dalam berhijrah dan mendalami Islam sehingga pengetahuannya terus meningkat, lalu menjadi dai dengan memanfaatkan posisinya yang sudah dikenal publik. Mengisahkan perjalanan hidupnya kepada orang banyak dan mengajak orang lain untuk bergabung dalam barisan yang menuju kebaikan. Hijrahnya mendorong sebagian pengikutnya untuk mengambil tindakan yang sama. Banyak pula yang kemudian hidup sebagai orang normal yang tidak lagi disorot oleh publik. 

Kini, tantangannya adalah bagaimana mewarnai lingkungan para pesohor beraktivitas dengan hal-hal yang lebih religius, yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Mereka dapat menjadi pelaku dakwah yang membantu membantu menyadarkan orang-orang untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan status sebagai pesohor, dakwah yang mereka lakukan dapat berjalan dengan lebih maksimal. (Achmad Mukafi Niam)

Ahad 9 September 2018 16:15 WIB
Mewaspadai Terulangnya Krisis Ekonomi
Mewaspadai Terulangnya Krisis Ekonomi
Ilustrasi (eadaily.com)
Nilai tukar dolar terhadap rupiah sempat mencapai level psikologis 15 ribu rupiah per dolar AS baru-baru ini. Sejumlah kekhawatiran muncul, apakah Indonesia akan kembali jatuh dalam kubangan krisis ekonomi seperti tahun 1998 lalu yang memporakporandakan kehidupan ekonomi dan sosial. Turki, salah satu negara yang dianggap berhasil dalam melakukan pembangunan, kini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Nilai tukar mata uang Turki, lira telah turun sekitar 70 persen dari awal tahun 2018 saja. Ada keresahan bahwa situasi yang terjadi di Turki akan merembet ke Indonesia. Sekalipun sementara nilai tukar dolar terhadap rupiah bisa dikendalikan di bawah 15 ribu, suatu saat bisa bergejolak lagi.

Perubahan nilai tukar sangat mempengaruhi kondisi perekonomian terkait dengan daya beli. Jika kita memiliki uang 100 juta, saat nilai tukar dolar dengan rupiah 14 ribu, maka kita memiliki uang sebanyak 7.142,86 dolar. Saat nilai kurang dolar naik menjadi 15 ribu, maka nilai uang kita tinggal 6.666,67 dolar atau sudah berkurang sebesar 458,19 dolar, sekalipun tetap 100 juta pada mata uang rupiah. 

Jika kita punya pinjaman seribu dolar, saat kurs 14 ribu rupiah per dolar, maka hutang kita jika dihitung dalam mata uang rupiah hanya14 juta rupiah. Saat kurs dolar naik menjadi 15 ribu, utang kita menjadi 15 juta, naik 1 juta rupiah tanpa kita sadari, sekalipun tetap seribu dolar. Naik turunnya nilai tukar menyebabkan kita menjadi lebih kaya atau miskin tanpa kita terasa. 

Saat nilai dolar naik, harga barang-barang yang harus diimpor menjadi lebih mahal. Bukan hanya produk elektronik seperti laptop atau handphone, dan sejumlah barang mewah tetapi Indonesia juga mengimpor berbagai produk pangan seperti gandum, beras, garam, gula, bahkan termasuk kedelai untuk membuat tempe. Masyarakat mengeluh akibat harga barang-barang kebutuhan pokok yang tidak terkendali.

Sebaliknya, produk-produk yang diekspor ke negara lain harganya menjadi lebih mahal jika dihitung dalam mata uang rupiah, sekalipun tetap sama dalam mata uang dolar. Eksporter CPO, karet, garment, elektronik, dan produk lainnya dari Indonesia akan mendapatkan berkah keuntungan tambahan tanpa melakukan satu tindakan apapun.

Pejabat pemerintah berusaha menenangkankan masyarakat bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini berbeda jauh dengan tahun 1998 saat Indonesia mengalami krisis. Kurs saat krisis turun dengan cepat dari 2500 menjadi sekitar 8-10 ribu atau turun 80 persen. Rupiah sempat mencapai 15.500 pada 17 Juni 1998. Cadangan devisa juga dalam posisi yang jauh lebih baik, saat itu sekitar 23 miliar dollar sedangkan saat ini menjadi 118 miliar dollar. Inflasi tahun 1998 sebesar 77.6 persen sedangkan antara Januari-Agustus 2018 ini, inflasi hanya 2.31 persen. Daftar perbedaan tersebut masih bisa dibuat lebih panjang.

Berbagai perlindungan sosial juga telah diterapkan seperti adanya jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS, kartu keluarga sejahtera (KKS), biaya operasional sekolah (BOS) atau tunjangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan anggaran seperti Kartu Pintar untuk para pelajar di DKI Jakarta. Hal ini membuat daya beli masyarakat tetap terjaga dari berbagai gejolak. Kualitas pelayanan publik dan keberadaan infrastruktur Indonesia jauh lebih baik dari 20 tahun lalu. Sejauh ini, situasi tetap terkendali. 

Tahun ini merupakan tahun politik. Pihak oposisi pemerintahan memanfaatkan gejolak nilai tukar sebagai bahan untuk melakukan serangan terhadap pemerintah. Jumlah utang negara yang terus membengkak juga dijadikan alasan bahwa rezim kali ini menambah pinjaman yang bisa membahayakan negara. Penurunan jumlah orang miskin yang persentasenya sangat rendah juga menjadi kritik. Selalu ada hal yang bisa menjadi bahan kritikan kepada pemerintah. 

Sementara itu, pihak pemerintah berusaha membangun persepsi bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia baik-baik saja. Permasalahan ada pada faktor eksternal seperti kebijakan penaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat. Akibatnya, dolar yang sebelumnya diinvestasikan di berbagai belahan dunia kembali balik kandang ke negari Paman Sam karena memberikan imbal hasil investasi yang lebih tinggi dengan tingkat keamanan investasi yang lebih baik. Jika dibandingkan dengan negara lain, penurunan mata uang Indonesia masih jauh lebih terkendali dibandingkan dengan negara lain seperti Argentina (- 119%), Turki (-77%), Afsel (-26%), Brazil (-25%), dan India (-12%). Mata uang Indonesia hanya turun sekitar 11 persen.

Faktor lain yang menjadi penyebab gejolak mata uang adalah kebijakan proteksionisme Trump yang mengakibatkan terjadinya perang dagang antara mitra dagang Amerika Serikat, yaitu China dan Uni Eropa. Situasi ini menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakpastian yang menganggu sistem perdagangan terbuka yang selama ini sudah berjalan. Amerika Serikat menerapkan tarif impor barang yang tinggi pada sejumlah produk yang berasal dari China dan Uni Eropa. Kebijakan tersebut kemudian dibalas atas sejumlah item dari AS yang masuk ke masing-masing negara. 

Sekalipun perang dagang hanya berlangsung di beberapa negara besar, tetapi pengaruhnya bisa melebar ke mana-mana. Sistem produksi rantai global menyebabkan hambatan produksi di satu wilayah menyebabkan permasalahan lain. Dalam sistem ini, sejumlah item atau komponen produksi diproduksi di berbagai dunia dengan mencari ongkos produksi yang paling efisien. Komponen-komponen tersebut dirakit di satu tempat untuk menjadi produk akhir, yang kemudian didistribusikan kembali ke seluruh dunia. 

Sebuah telepon cerdas merupakan produk akhir dari berbagai komponen yang berbagai negara. Transistor mungkin berasal dari Korea Selatan, item lain bisa berasal dari Indonesia, Taiwan, Malaysia atau negara lain. China menjadi tempat produk akhir yang kemudian oleh perusahaan pemegang merek yang berasal dari Amerika Serikat, dijual ke seluruh dunia. Adanya hambatan lalu lintas produksi karena tarif menyebabkan seluruh rantai produksi dari hulu ke hilir menjadi tidak lancar. 

Situasi ekonomi dunia banyak tergantung pada China dan Amerika Serikat. China menyerap banyak bahan baku untuk barang-barang yang diproduksi di negari tirai bambu tersebut. Indonesia mengekspor batubara, pulp dan kayu, karet, produk nabati dan hewani serta lainnya ke China untuk memenuhi kebutuhan industri di sana. Saat permintaan barang hasil produksi dari China turun atau dihambat, maka permintaan bahan baku juga menurun. 

Krisis ekonomi merupakan sesuatu yang tak dapat dikendalikan sepenuhnya. Amerika Serikat sendiri pernah mengalami krisis ekonomi pada 2008 sekalipun di negeri tersebut, terdapat ekonom paling pintar sedunia. Sekalipun perangkat pemerintahan untuk mengendalikan ekonomi telah berjalan dengan baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Mereka juga telah belajar dari Depresi Besar yang terjadi pada 1929, toh krisis tetap terjadi.

Penjaga kondisi ekonomi Indonesia yang merupakan sebuah tim yang terdiri dari Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia menentukan kebijakan moneter, Kementerian Keuangan merencanakan dan mengatur besarnya pendapatan dan belanja pemerintah, sedangkan OJK bertugas mengawasi lembaga keuangan di Indonesia. 

Mereka bagai sebuah tim yang mengendalikan kendaraan dalam sebuah perjalanan penuh liku dan jalanan yang bergelombang. Ngebut akan cepat sampai, tetapi menimbulkan risiko kecelakaan, terlalu berhati-hati, tentu akan lambat sampai di tujuan. Saat situasi ekonomi sedang kurang stabil, BI menaikkan suku bunga acuran sehingga masyarakat lebih suka menyimpan uangnya di bank dibandingkan membelanjakannya atau jika dalam denominasi dolar, maka uang tersebut tetap disimpan di Indonesia, tidak dibawa ke luar negeri. Kementerian Keuangan menentukan, mana saja proyek yang perlu ditunda dan mana yang harus tetap dilaksanakan sedangkan OJK mengawasi agar lembaga keuangan tetap terkelola risikonya. Kombinasi berbagai kebijakan tersebut menentukan arah dan kecepatan kebijakan dalam sektor keuangan.

Indonesia telah banyak belajar dari krisis 1998. Tata kelola lembaga-lembaga keuangan telah diperbaiki, tingkat risiko lebih terkelola. Kondisi perekonomian juga jauh lebih baik. Langkah-langkah antisipatif lainnya telah dilakukan. Namun kewaspadaan tinggi harus tetap dijaga. Dunia yang semakin terhubung menyebabkan krisis yang terjadi di satu tempat dengan cepat menyebar ke tempat lainnya. Amerika Serikat, Yunani, Argentina dan lainnya telah mengalami pahitnya krisis ekonomi. Siapapun dapat mengalami hal ini jika tidak mampu mengelola ekonomi dengan baik. Warga dengan pendapatan terbawah yang paling akan terdampak. (Achmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG