IMG-LOGO
Nasional

Suasana Haru Saat Menteri Hanif Kunjungi Desa Kantong TKI di NTT

Rabu 10 Oktober 2018 0:30 WIB
Bagikan:
Suasana Haru Saat Menteri Hanif Kunjungi Desa Kantong TKI di NTT
Maumere, NU Online
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri terlihat terharu hingga meneteskan air mata ketika memberi sambutan di depan masyarakat di desa kantong pekerja migran/TKI di Nusa Tenggara Timur. Pasalnya, Menaker Hanif teringat akan masa kecilnya ketika ibunya pergi ke Saudi Arabia.

“Saya ini anak TKI asli. Ibu saya 6 tahun di Saudi Arabia. Namanya TKI, ada yang sukses, ada yang biasa saja. Alhamdulillah ibu saya dalam keadaan yang baik,” kata Menaker Hanif di depan puluhan warga Desa Done, Nusa Tenggara Timur, Selasa (9/10).

Menaker Hanif mengaku senang berkumpul dengan keluarga TKI karena ingin selalu memberi semangat sehingga kehidupannya menjadi lebih baik. Di masa depan keluarga TKI jangan sampai lagi melahirkan TKI. “TKI harus melahirkan doktor, TKI harus melahirkan insinyur, TKI harus melahirkan camat, TKI harus melahirkan bupati, TKI harus melahirkan menteri. Bahkan mungkin saja TKI melahirkan presiden bagi Republik Indonesia," tegas Hanif.

Menaker memberi semangat untuk selalu yakin dan bekerja keras. Tidak menyerah pada keadaan, selalu tingkatkan keahlian dan kompetensi. “Kalau bekerja ke luar negeri, bapak ibu sekalian, ada tiga hal yang harus disiapkan. Siap mental, siap skill (keahlian) dan siap bahasa,” terang Menaker.

Kalau misalnya tiga hal tersebut belum siap, Menaker menegaskan, lebih baik jangan berangkat. Karena ketiga hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan pekerja migran kita di luar negeri.

Pemerintah berupaya melalui program desa migran produktif (Desmigratif) dalam mengatasi kasus perdagangan manusia yang banyak terjadi di NTT. “Ini program yang sederhana, tapi intinya bagaimana bisa memberikan pelayanan dan perlindungan sejak dari desa. Karena kalau perlindungannya dari desa, resiko juga bisa kita kurangi," tambah Menaker.

Menutup sambutannya,Menaker  meminta dukungan dari seluruh instansi terkait serta warga desa untuk bisa menghidupkan program Desmigratif ini. (Red: Kendi Setiawan)

Bagikan:
Rabu 10 Oktober 2018 23:45 WIB
Menaker Temukan Pelanggaran Ketenagakerjaan di Pelindo III Maumere
Menaker Temukan Pelanggaran Ketenagakerjaan di Pelindo III Maumere
Maumere, NU Online
Di sela-sela kunjungan ke Kabupaten Sikka, NTT, Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Pelindo III Cabang Maumere, Rabu (10/10). Menaker menemukan sejumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan. Salah satunya, pembayaran upah di bawah upah minimum.
 
"Nanti saya kirim pengawas ketenagakerjaan serta mediator hubungan industrial (ke sini) biar norma-norma ketenagakerjaan ini bisa berjalan secara baik," ujar Hanif di sela-sela sidak.
 
Sidak dilakukan setelah Hanif mengunjungi manajemen dan pekerja di PT Pelindo III Maumere. Usai melakukan diskusi bersama stake holder, Hanif berkeliling ke area Pelabuhan L. Say, Maumere. Dalam kesempatan tersebut, Hanif turut didampingi Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo dan General Manager (GM) PT Pelindo III Cabang Maumere, Y Andri Kartiko.
 
Saat melakukan sidak, Hanif berdialog dengan beberapa pekerja di pelabuhan. Salah satunya, Markus Bataona, Mandor Bungkar Muat Kelompok 3. Berdasarkan penuturan Markus, ada 180 orang yang dipekerjakan sebagai tenaga bongkar muat yang terbagi dalam 6 kelompok. Seluruh tenaga kerja bongkar muat tersebut, terikat kontrak dengan Koperasi TBM.
 
Menurut Markus, rata-rata upah yang didapat tiap bulan Rp1 juta. Ketika ada bongkar muat peti kemas besar, mereka harus bekerja sehari penuh tanpa upah lembur. "Hanya ada extra fooding sekitar 1 juta," kata Markus.
 
Masih menurut Markus, alasan rata-rata upah mereka di bawah Upah Minimum (UM) karena adanya potongan PPh-23. "Tapi nama kita tidak ada dalam daftar pembayaran PPh-23 itu," kata Markus.
 
Di depan Bupati Sikka dan GM PT Pelindo III Cabang Maumere, Hanif menegaskan bahwa pekerja harus mendapat bayaran, minimal sesuai upah minimum. Hanif pun kembali mengingatkan, setiap pekerja berhak mendapatkan upah layak. Ketika mereka bekerja over time, maka harus dihitung lembur. "Extra fooding tidak ada di peraturan peundang-undangan," terang Hanif.
 
Usai sidak, Hanif berpesan kepada pemerintah setempat, manajemen perusahaan, dan pekerja, untuk mengedepankan dialog sosial. Setiap persoalan harus dibicarakan dan dicarikan solusi bersama-sama.
 
"Kita tidak mungkin cari solusi di sini, nanti kita kirim pengawas dan mediator untuk mendudukkan persoalan dengan baik. Sekaligus mencari solusi yang baik bagi pekerja dan Pelindo," tutup Hanif. (Red: Kendi Setiawan)
Rabu 10 Oktober 2018 23:30 WIB
Rekomendasi Rapimnas Pergunu
Rekomendasi Rapimnas Pergunu
Sarasehan dan Rapimnas Pergunu 2018

Palu, NU Online
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) sukses digelar 4-7 Oktober 2018 lalu. Rapimnas yang dibarengi dengan Sarasehan Kebangsaan ini berlangsung di Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto Jawa Timur.

Ketua Pergunu, Aris Adi Laksono menyampaikan, Rabu (10/10) Sarasehan Kebangsaan dan Rapimnas Pergunu adalah bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri 2018 yang dikoordinasikan oleh PBNU.

"Sarasehan dan Rapimnas Pergunu juga menghasilkan sejumlah rekomendasi penting untuk penguatan gerak Pergunu dalam waktu ke depan," imbuh Aris.

Berikut adalah rekomendasi Rapimnas Pergunu 2018

Pertama, Pergunu mendorong terwujudnya sistem pendidikan Indonesia yang unggul dan kompetitif. Indikatornya adalah terwujudnya Generasi emas Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan berdedikasi pada agama, bangsa, dan Negara.

Kedua, Pergunu berharap pemerintah terus berupaya meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru secara berkelanjutan.

Ketiga, sebagai bentuk tindakan teknis atas Undang-undang Guru dan Dosen, serta peraturan pemerintah lainnya tentang perlindungan Guru, Pergunu berharap segera difasilitasi oleh pemerintah untuk terbentuknya Komisi Perlindungan Guru Indonesia. Lembaga ini bertugas secara teknis mengawal upaya perlindungan hukum, jaminan keselamatan dan kesehatan, dan jaminan kesejahteraan bagi guru dan keluarga guru.

Keempat, penguatan ideologi organasasi, melalui ToT Nasional Aswaja Annahdliyah; dan penguatan Kompetensi Guru, melalui ToT Kompetensi Berkelanjutan.

Kelima, Pergunu mendorong terwujudnya sistem pendidikan Indonesia yang unggul dan kompetitif. Indikatornya adalah terwujudnya Generasi emas Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan berdedikasi pada agama, bangsa, dan negara.

Selain itu, dalam menghadapi Pilpres dan Pileg 2019, Pergunu berharap semua elemen masyarakat menjaga keharmonisan, agar tercipta suasana Aman dan damai untuk Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Ke depan, Pergunu berharap agar para pemimpin negeri yang dihasilkan dari pesta demokrasi 2019, dapat menjadi pemimpin yang amanat, berusaha mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin. (Kendi Setiawan)

Rabu 10 Oktober 2018 23:15 WIB
HARI SANTRI 2018
Menag: Muktamar Santri Harus Jadi Ajang ‘Silatul Afkar’
Menag: Muktamar Santri Harus Jadi Ajang ‘Silatul Afkar’
Jakarta, NU Online
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin secara resmi membuka pagelaran Muktamar Pemikiran Santri Nusantara 2018 yang digelar di halaman pondok pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, Rabu (10/10) sore. Prosesi pembukaan dihadiri ribuan orang yang terdiri dari santri, kiai, pejabat pemerintahan, akademisi, masyarakat umum, dan lain-lain.

Selain panel dan presentasi makalah, Muktamar ini juga menyajikan serangkaian acara lain seperti Malam Kebudayaan Pesantren, Festival Serban & Pegon Kiai, serta Expo Santri yang dihelat terbuka di Lapangan Ali Maksum Krapyak pada 10-12 Oktober.

Dalam kesempatan ini Menag Lukman mengatakan, muktamar ini merupakan ajang aktualisasi pemikiran kaum santri dan juga sebagai ruang perjumpaan pengalaman intelektual serta spiritual para santri yang diperbincangkan dan dipendalami sehingga mampu memberikan respon yang positif.

“Tentu tidak hanya problem keagamaan secara langsung, tetapi juga problem kehidupan kemasyarakatan, pemerintahan, berbangsa dan bernegara,” kata Lukman pada rangkaian kegiatan Hari Santri 2018 yang diadakan oleh Direktoran Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kemenag itu.

Lukman mendorong santri melakukan kajian yang mendalam tentang turats al-mu’tabarah (kitab kuning berstandar) yang dikaji di pondok pesantren sekarang ini dibanding puluhan tahun lalu apakah semakin berkembang ataukah semakin menyempit. Baginya, ini juga bagian yang harus dikaji dan didalami.

“Perkembangan pondok pesantren ini luar biasa. Perkembangannya tidak hanya pada pendalaman keilmuan, tetapi juga perubahan di bidang garapan yang menjadi konsentrasi pesantren, yang punya pranata pengembangan masyarakat, bahkan sampai koperasi simpan pinjam, ekonomi syariah, mengembangkan bank, teknologi tepat guna, bibit pertanian, dan seterusnya,” dorongnya. 

“Itu secara langsung maupun tidak langsung bisa mempengaruhi perkembangan keilmuan yang menjadi core atau inti dari pondok pesantren. Jadi kualitas pemahaman santri-santri terhadap ilmu-ilmu keagamaan, rujukan kitab-kitab yang selama ini digunakan oleh pesantren itu perlu dikaji, apakah kitab-kitab besar yang diajarkan guru-guru kita berkembang atau menyempit,” lanjut Lukman.

Menag Lukman berharap forum muktamar seperti ini dapat berlanjut pada tahun-tahun selanjutnya, agar para santri tidak hanya berkumpul untuk silaturrahim tetapi juga bisa silatul afkar (ajang tukar pikiran, red) yang selama ini menjadi tradisi di pondok pesantren.

"Mestinya (santri) diberikan wadah yang direncanakan dengan baik, terstruktur, berkelanjutan, sehingga harapannya keberadaan kaum santri bisa dirasakan manfaatnya oleh kita semua," pintanya. (M. Zidni Nafi’)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG