IMG-LOGO
Nasional

Kenapa Aturan Judo Tidak Memperbolehkan Atlet Kenakan Jilbab?

Rabu 10 Oktober 2018 14:30 WIB
Bagikan:
Kenapa Aturan Judo Tidak Memperbolehkan Atlet Kenakan Jilbab?
Teknik cekikan judo (Foto: IJF)
Jakarta, NU Online
Jilbab menurut aturan International Judo Federation (IJF) bisa membahayakan jiwa atlet judo karena dalam cabang olahraga tersebut ada teknik choke atau teknik cekikan. Jilbab atau apa pun yang menutupi leher terlalu berbahaya jika lawan memanfaatkannya untuk melakukan teknik choke ini.

Selain judo, cabang olahraga jiujitsu melarang jilbab yang menutup leher karena dalam jiujitsu juga mempunyai teknik choke. Sehingga bukan sebab keyakinannya lalu didiskriminasi, tetapi murni karena faktor keselamatan atlet judo.

"Hal yang perlu ditekankan adalah juri bukan tidak memperbolehkan kaum Muslim untuk ikut pertandingan. Aturan internasional mulai 2012, setiap atlet yang bertanding pada cabang judo tidak boleh berjilbab karena dalam pertandingan judo ada teknik bawah dan jilbab akan mengganggu," ujar penanggung jawab pertandingan judo Asian Para games 2018 Ahmad Bahar seperti dilansir Antara.

Adapun pada cabang olahraga (cabor) beladiri tipe striking seperti pencak silat, karate, dan taekwondo tidak melarang pemakaian jilbab karena cabor ini tidak memanfaatkan teknik choke.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj turut berkomentar tentang kasus yang menimpa atlet blin judo putri Indonesia Miftahul Jannah yang terdiskualifikasi dari ajang Asian Para Games 2018, Senin (8/10) lalu.

Miftahul Jannah yang turun di kelas 52 kg akan menghadapi wakil dari Mongolia, Oyun Gantulga di JIExpo Kemayoran Jakarta. Namun, wasit mendiskualifikasi Miftah sebelum masuk matras karena enggan melepas jilbabnya.

“Ya memang peraturannya begitu, mau bagaimana lagi,” ujar Kiai Said singkat menjawab pertanyaan NU Online, Selasa (9/10) usai meresmikan peletakan batu pertama pengembangan kampus UNUSIA Jakarta di Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Namun demikian, PBNU sendiri mendorong inovasi kostum atlet judo putri yang sesuai atau adaptif dengan Muslimah sekaligus bisa menjamin keselamatannya.

Berdasarkan peraturan IJF, sejak 2012, atlet judo memang tak boleh mengenakan jilbab saat pertandingan. Aturan itu dibuat karena penggunaan jilbab di pertandingan judo berpotensi membahayakan para atlet judo, seperti leher tercekik atau cedera lainnya di bagian kepala.

Menurut Direktur Sport Indonesia Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC), Fanny Riawan, aturan pertandingan selalu dijelaskan, termasuk dalam pertemuan manajer sebelum pertandingan.

"Pada artikel 4 poin 4, aturan judo internasional, disebutkan tidak boleh ada apa pun yang menduduki kepala, melindungi kepala. Setelah aturan itu dibahas, semua manajer sepakat, stick to the rules, dan mulai bertanding. Jika ada pembicaraan lain di luar rapat itu, kami dari INAPGOC tidak tahu rangkaiannya," ucap Fanny dilansir situs Kumparan.

Selain itu, disebutkan pula bahwa kepala atlet judo tidak boleh ditutupi, kecuali karena alasan medis seperti perban dan lainnya. Pada artikel itu juga ditulis bahwa rambut panjang harus diikat dengan ikat rambut berbahan karet. (Fathoni)
Tags:
Bagikan:
Rabu 10 Oktober 2018 23:45 WIB
Menaker Temukan Pelanggaran Ketenagakerjaan di Pelindo III Maumere
Menaker Temukan Pelanggaran Ketenagakerjaan di Pelindo III Maumere
Maumere, NU Online
Di sela-sela kunjungan ke Kabupaten Sikka, NTT, Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Pelindo III Cabang Maumere, Rabu (10/10). Menaker menemukan sejumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan. Salah satunya, pembayaran upah di bawah upah minimum.
 
"Nanti saya kirim pengawas ketenagakerjaan serta mediator hubungan industrial (ke sini) biar norma-norma ketenagakerjaan ini bisa berjalan secara baik," ujar Hanif di sela-sela sidak.
 
Sidak dilakukan setelah Hanif mengunjungi manajemen dan pekerja di PT Pelindo III Maumere. Usai melakukan diskusi bersama stake holder, Hanif berkeliling ke area Pelabuhan L. Say, Maumere. Dalam kesempatan tersebut, Hanif turut didampingi Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo dan General Manager (GM) PT Pelindo III Cabang Maumere, Y Andri Kartiko.
 
Saat melakukan sidak, Hanif berdialog dengan beberapa pekerja di pelabuhan. Salah satunya, Markus Bataona, Mandor Bungkar Muat Kelompok 3. Berdasarkan penuturan Markus, ada 180 orang yang dipekerjakan sebagai tenaga bongkar muat yang terbagi dalam 6 kelompok. Seluruh tenaga kerja bongkar muat tersebut, terikat kontrak dengan Koperasi TBM.
 
Menurut Markus, rata-rata upah yang didapat tiap bulan Rp1 juta. Ketika ada bongkar muat peti kemas besar, mereka harus bekerja sehari penuh tanpa upah lembur. "Hanya ada extra fooding sekitar 1 juta," kata Markus.
 
Masih menurut Markus, alasan rata-rata upah mereka di bawah Upah Minimum (UM) karena adanya potongan PPh-23. "Tapi nama kita tidak ada dalam daftar pembayaran PPh-23 itu," kata Markus.
 
Di depan Bupati Sikka dan GM PT Pelindo III Cabang Maumere, Hanif menegaskan bahwa pekerja harus mendapat bayaran, minimal sesuai upah minimum. Hanif pun kembali mengingatkan, setiap pekerja berhak mendapatkan upah layak. Ketika mereka bekerja over time, maka harus dihitung lembur. "Extra fooding tidak ada di peraturan peundang-undangan," terang Hanif.
 
Usai sidak, Hanif berpesan kepada pemerintah setempat, manajemen perusahaan, dan pekerja, untuk mengedepankan dialog sosial. Setiap persoalan harus dibicarakan dan dicarikan solusi bersama-sama.
 
"Kita tidak mungkin cari solusi di sini, nanti kita kirim pengawas dan mediator untuk mendudukkan persoalan dengan baik. Sekaligus mencari solusi yang baik bagi pekerja dan Pelindo," tutup Hanif. (Red: Kendi Setiawan)
Rabu 10 Oktober 2018 23:30 WIB
Rekomendasi Rapimnas Pergunu
Rekomendasi Rapimnas Pergunu
Sarasehan dan Rapimnas Pergunu 2018

Palu, NU Online
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) sukses digelar 4-7 Oktober 2018 lalu. Rapimnas yang dibarengi dengan Sarasehan Kebangsaan ini berlangsung di Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto Jawa Timur.

Ketua Pergunu, Aris Adi Laksono menyampaikan, Rabu (10/10) Sarasehan Kebangsaan dan Rapimnas Pergunu adalah bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri 2018 yang dikoordinasikan oleh PBNU.

"Sarasehan dan Rapimnas Pergunu juga menghasilkan sejumlah rekomendasi penting untuk penguatan gerak Pergunu dalam waktu ke depan," imbuh Aris.

Berikut adalah rekomendasi Rapimnas Pergunu 2018

Pertama, Pergunu mendorong terwujudnya sistem pendidikan Indonesia yang unggul dan kompetitif. Indikatornya adalah terwujudnya Generasi emas Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan berdedikasi pada agama, bangsa, dan Negara.

Kedua, Pergunu berharap pemerintah terus berupaya meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru secara berkelanjutan.

Ketiga, sebagai bentuk tindakan teknis atas Undang-undang Guru dan Dosen, serta peraturan pemerintah lainnya tentang perlindungan Guru, Pergunu berharap segera difasilitasi oleh pemerintah untuk terbentuknya Komisi Perlindungan Guru Indonesia. Lembaga ini bertugas secara teknis mengawal upaya perlindungan hukum, jaminan keselamatan dan kesehatan, dan jaminan kesejahteraan bagi guru dan keluarga guru.

Keempat, penguatan ideologi organasasi, melalui ToT Nasional Aswaja Annahdliyah; dan penguatan Kompetensi Guru, melalui ToT Kompetensi Berkelanjutan.

Kelima, Pergunu mendorong terwujudnya sistem pendidikan Indonesia yang unggul dan kompetitif. Indikatornya adalah terwujudnya Generasi emas Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan berdedikasi pada agama, bangsa, dan negara.

Selain itu, dalam menghadapi Pilpres dan Pileg 2019, Pergunu berharap semua elemen masyarakat menjaga keharmonisan, agar tercipta suasana Aman dan damai untuk Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Ke depan, Pergunu berharap agar para pemimpin negeri yang dihasilkan dari pesta demokrasi 2019, dapat menjadi pemimpin yang amanat, berusaha mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin. (Kendi Setiawan)

Rabu 10 Oktober 2018 23:15 WIB
HARI SANTRI 2018
Menag: Muktamar Santri Harus Jadi Ajang ‘Silatul Afkar’
Menag: Muktamar Santri Harus Jadi Ajang ‘Silatul Afkar’
Jakarta, NU Online
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin secara resmi membuka pagelaran Muktamar Pemikiran Santri Nusantara 2018 yang digelar di halaman pondok pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, Rabu (10/10) sore. Prosesi pembukaan dihadiri ribuan orang yang terdiri dari santri, kiai, pejabat pemerintahan, akademisi, masyarakat umum, dan lain-lain.

Selain panel dan presentasi makalah, Muktamar ini juga menyajikan serangkaian acara lain seperti Malam Kebudayaan Pesantren, Festival Serban & Pegon Kiai, serta Expo Santri yang dihelat terbuka di Lapangan Ali Maksum Krapyak pada 10-12 Oktober.

Dalam kesempatan ini Menag Lukman mengatakan, muktamar ini merupakan ajang aktualisasi pemikiran kaum santri dan juga sebagai ruang perjumpaan pengalaman intelektual serta spiritual para santri yang diperbincangkan dan dipendalami sehingga mampu memberikan respon yang positif.

“Tentu tidak hanya problem keagamaan secara langsung, tetapi juga problem kehidupan kemasyarakatan, pemerintahan, berbangsa dan bernegara,” kata Lukman pada rangkaian kegiatan Hari Santri 2018 yang diadakan oleh Direktoran Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kemenag itu.

Lukman mendorong santri melakukan kajian yang mendalam tentang turats al-mu’tabarah (kitab kuning berstandar) yang dikaji di pondok pesantren sekarang ini dibanding puluhan tahun lalu apakah semakin berkembang ataukah semakin menyempit. Baginya, ini juga bagian yang harus dikaji dan didalami.

“Perkembangan pondok pesantren ini luar biasa. Perkembangannya tidak hanya pada pendalaman keilmuan, tetapi juga perubahan di bidang garapan yang menjadi konsentrasi pesantren, yang punya pranata pengembangan masyarakat, bahkan sampai koperasi simpan pinjam, ekonomi syariah, mengembangkan bank, teknologi tepat guna, bibit pertanian, dan seterusnya,” dorongnya. 

“Itu secara langsung maupun tidak langsung bisa mempengaruhi perkembangan keilmuan yang menjadi core atau inti dari pondok pesantren. Jadi kualitas pemahaman santri-santri terhadap ilmu-ilmu keagamaan, rujukan kitab-kitab yang selama ini digunakan oleh pesantren itu perlu dikaji, apakah kitab-kitab besar yang diajarkan guru-guru kita berkembang atau menyempit,” lanjut Lukman.

Menag Lukman berharap forum muktamar seperti ini dapat berlanjut pada tahun-tahun selanjutnya, agar para santri tidak hanya berkumpul untuk silaturrahim tetapi juga bisa silatul afkar (ajang tukar pikiran, red) yang selama ini menjadi tradisi di pondok pesantren.

"Mestinya (santri) diberikan wadah yang direncanakan dengan baik, terstruktur, berkelanjutan, sehingga harapannya keberadaan kaum santri bisa dirasakan manfaatnya oleh kita semua," pintanya. (M. Zidni Nafi’)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG