IMG-LOGO
Nasional

Indonesia-Arab Saudi Sepakati Sistem Satu Kanal Penempatan Pekerja Migran

Kamis 11 Oktober 2018 21:0 WIB
Indonesia-Arab Saudi Sepakati Sistem Satu Kanal Penempatan Pekerja Migran
Jakarta, NU Online
Pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia menyepakati kerja sama bilateral Sistem Penempatan Satu Kanal (one channel) pekerja migran Indonesia. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI M Hanif Dhakiri dengan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi, Kamis 11 Oktober 2018 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Kerja sama ini dalam rangka pembenahan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik terkait perlindungan maupun peningkatan kesejahteraan. Penandatangan yang dilakukan kedua menteri dilanjutkan dengan penandatangan tehnical arrangement oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Marulli A Hasoloan dan Wakil Sekretaris Hubungan Internasional Menteri Tenagakerja dan Pembangunan Sosial Saudi Arabia, Abdulaziz al Amr.

“Bagi Pemerintah Indonesia, kerja sama bilateral ini bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena banyak kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, seperti pelecehan, kekerasan, pelecehan seksual, gaji yang tidak dibayar, eksploitasi,  ancaman hukuman mati yang mempengaruhi persepsi publik,” kata Menteri Hanif.

Oleh karenanya, Hanif berharap, kerja sama bilateral ini benar-benar meningkatkan mekanisme penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. “Kami optimis, dengan berbagai perbaikan yang terintegrasi melalui satu sistem yang disepakati kedua negara menjadikan penempaan dan perlindungan pekerja migran Indonesia berjalan jauh lebih baik,” ungkap Hanif.

Kerjasama ini bersifat uji coba secara terbatas, yakni dengan jumlah PMI tertentu, dilakukan evaluasi setiap tiga bulan, lokasi tertentu (Jeddah, Madinah, Riyadh, dan wilayah timur, yaitu Damam, Qobar, Dahran) dan jabatan tertentu (baby  sitter, family cook, elderly caretaker, family driver, child careworker, housekeeper).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi mengatakan, pihaknya berharap uji coba kerja sama ini akan berjalan dengan baik.

"Kerja sama ini dalam kerangka melindungi hak pekerja migran dan mengatur hubungan kerja antara majikan dan pekerja migran sesuai dengan hukum dan peraturan di kedua negara dan konvensi internasional," ujarnya.

Setidaknya, ada 21 point penting pada Sistem Penempatan Satu Kanal, yang pada kerja sama sebelumnya tidak diatur, dan menjadi titik lemah dalam perlindungan pekerja migran. Poin baru tersebut antara lain, proses rekrutmen dan penempatan PMI melalui sistem online terintegrasi yang memungkinkan kedua pemerintah melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

PMI tak lagi bekerja dengan sistem kafalah (majikan perseorangan), melainkan sistem syarikah (perusahaan yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah Arab Saudi).  Sistem ini mempermudah PMI dan pemerintah Indonesia melakukan perlindungan. Perjanjian kerja juga mengacu pada kontrak kerja yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip kerja yang layak. Gaji dibayarkan melalui perbankan, sehingga pembayaran gaji dapat diawasi dan apabila terjadi  keterlambatan pembayaran dapat segera terdeteksi.

Kedua negara sepakat membentuk Joint Committee yang bertugas mengawasi/mengevaluasi implementasi proses rekrutmen dan penempatan PMI di lapangan, termasuk Terdapat call center khusus yang menangani masalah ketenagakerjaan dengan Bahasa Indonesia. PMI juga mendapatkan akses komunikasi dengan keluarga.

Menteri Hanif menjelaskan, SPSK tidak berarti mencabut Peraturan Menteri No 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan ke kawasan Timur Tengah. Sebaliknya, SPSK adalah kebijakan untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan penghentian dan pelarangan PMI ke Timur Tengah.

"Pengiriman PMI juga berdasarkan jabatan dan keahlian tertentu. Bukan sebagai pembntu rumah tangga yang mengerjakan semua pekerjaan domestic," ujarnya. (Red: Kendi Setiawan)
Kamis 11 Oktober 2018 22:15 WIB
Kaji Pemahaman Sufi terhadap Teks Nahwu Antar Qustulani Raih Doktor
Kaji Pemahaman Sufi terhadap Teks Nahwu Antar Qustulani Raih Doktor

Tangsel, NU Online
Namanya Muhammad Qustulani. Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang itu rupanya masih penasaran terhadap teks nahwu yang menjadi kajian konsentrasinya pada bidang Bahasa dan Sastra Arab.

Setelah membahas kitab Alfiyyah Ibn Malik tidak dari sisi nahwiyah-nya dalam tesisnya, ia pun kembali mengupas makna-makna sufistik dalam kitab Syarh Ajurumiyyah Ibn Ajibah dalam disertasinya. Hal ini menjadi kebaruan dalam sebuah kajian keislaman.
 
"Belum ada yang membahas penafsiran sebuah kitab yang memang itu buku teks nahwu tapi dipahami sebagai teks sufi," kata Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masykuri Abdillah saat ditemui NU Online usai sidang di kantornya, Jalan Kertamukti, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis (11/10).
 
Namun, tak ada gading yang tak retak. Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu melihat bahwa teori dasar yang digunakan oleh Qustulani lebih tampak pada teori barat dengan pandangan Roland Barthes.
 
"Saya minta bisa diintegrasikan. Bawa juga istilah dalam ilmu balaghah," ujarnya.
 
Masykuri menilai jika langkah itu dapat dilakukan, keinginan integrasi keilmuan Islam dan Barat dapat terwujud. "Apa yang kita inginkan untuk mengatakan integrasi keilmuan antara persepektif dunia Islam dan dunia Barat ikut terwujud di sini."
 
Qustulani menjelaskan bahwa fail yang dimaksud adalah Allah Swt, sedangkan maf'ul adalah manusia. Ketika ia menjadi insan kamil, maka ia bisa menjadi naibul fail. Dalam hal ini, manusia sebagai pengganti Tuhan.
 
"Dia akan seperti Tuhan," kata alumnus Pondok Buntet Pesantren itu. Meskipun demikian, pada hakikatnya, ia tetaplah manusia, tetaplah maf'ul.
 
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hasaniyah Rawalini itu berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Makna Imajinatif Nahwu: Studi Kitab Ajurumiyyah Ibn Ajibah di hadapan para penguji. Ia mendapatkan nilai rata-rata disertasinya 95 dan rata-rata nilai seluruh kuliahnya 89,18. Karena itu, ia berhak mendapatkan nilai cumlaud. (Syakir NF/Kendi Setiawan)

Kamis 11 Oktober 2018 22:0 WIB
Pengamat Nilai Hoaks Ancam Proses Demokrasi
Pengamat Nilai Hoaks Ancam Proses Demokrasi
Jakarta, NU Online
Direktur Eksekutif Perjumpaan Pendidikan Pancasila dan Demokrasi (P3D), Syaiful Arif menyatakan bahwa keberadaan hoaks atau berita bohong mengancam jalannya demokrasi.

"Ya, tentu sangat mengancam sekali," kata Arif di Jakarta Pusat, Kamis (11/10).

Menurut Arif, dalam proses demokrasi dibutuhkan kejujuran. Demokrasi juga tidak membenarkan skenario politik yang menjatuhkan lawan politiknya. "Skenario politik yang menjatuhkan pihak lain itu bagian dari black campaign," kata Arif.

Arif mengatakan, hoaks yang berkembang pada akhir-akhir ini bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat level bawah. Ia menyebut bahwa hoaks  yang terjadi akibat dorongan ujaran kebencian para elit politik.

"Permainan elit politik di dalam elit akhirnya berdampak pada pengerasan kutub-kutub di masyarakat yang semakin meruncing. Itu yang menjadi bahaya dari hoaks yang terjadi di ranah politik praktis," ucapnya.

Padahal, sambungnya, para elit politik harusnya menunjukkan prestasi yang baik ke masyarakat agar menarik simpati. Memberitahukan tentang kinerja baiknya selama memegang sebuah jabatan dan bukan sebaliknya, melakukan rekayasa dan intrik-intrik politik.

"Masyarakat kita sudah cerdas. Para elit politik seharusnya menunjukkan gagasan dan track record, baik kualitas kepribadian, gak punya rekam jejak yang buruk, misalnya pelanggar HAM, pernah korupsi, atau kinerja di dalam jabatan-jabatan yang pernah dipanggul. Udah itu aja ditunjukkan kepada masyarakat," jelasnya.

Menurut Arif, dalam proses demokrasi dibutuhkan kejujuran. Demokrasi juga tidak membenarkan skenario politik yang menjatuhkan pihak lain. "Skenario politik yang menjatuhkan pihak lain itu bagian dari black campaign," jelasnya. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)
Kamis 11 Oktober 2018 21:30 WIB
Sejumlah Pihak Setuju 3 Oktober Diperingati Hari Antihoaks Nasional
Sejumlah Pihak Setuju 3 Oktober Diperingati Hari Antihoaks Nasional
Jakarta, NU Online
Direktur Eksekutif Perhimpunan Pendidikan Pancasila dan Demokrasi, Syaiful Arif menyatakan kesetujuannya tentang usulan 3 Oktober dijadikan sebagai Hari Antihoaks Nasional.

"Setuju setuju aja sih," kata Arif di Jakarta Pusat, Kamis (11/10).

Sebagimana diketahui, seusai peristiwa penyebaran hoaks yang dilakukan oleh beberapa elit politik Indonesia, kemudian mendapat respons dari beberapa pihak, seperti Ketua Umum DPP PPPP Muhammad Romahurmuziy dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengusulkan agar tanggal 3 Oktober menjadi Hari Antihoaks Nasional.

Kesetujuan penulis buku Deradikalisasi Islam: Paradigma dan Strategi Islam Kultural itu agar dijadikan peringatan kepada semua pihak supaya peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

Menurutya, apabila rekayasa hoaks pada 3 Oktober itu tidak terungkap, maka berdampak pada terjadinya kerusuhan politik dan sosial di masyarakat.

"Dampaknya kaos (keadaan kacau-balau) dan yang kasian masyarakat itu (menjadi korban)," jelasnya.

Sebelumnya, pernyataan kesetujuan atas usulan tersebut juga disampaikan Calon Wakil Presiden Indonesia KH Ma'ruf Amin dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG