IMG-LOGO
Nasional

Hubungan Erat Habib Umar bin Hafidz dengan NU

Selasa 16 Oktober 2018 11:15 WIB
Bagikan:
Hubungan Erat Habib Umar bin Hafidz dengan NU
Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari (kiri) Habib Umar bin Hafidz (kanan)
Jakarta, NU Online 
NU memiliki hubungan erat dengan para dzuriyah (keturunan) Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa salam atau habib. Dari waktu ke waktu, sejak NU didirikan selalu ada habib duduk di kepengurusan NU baik di tingkat cabang hingga di tingkat pusat. 

Hal itu diakui kalangan habib sendiri. Habib Syarief Muhammad Al-Aydarus Bandung misalnya, pada pengantar buku Panggilan Selamat menyatakan, NU memiliki watak yang sangat menghormati dzuriyah (keturunan) Rasulullah atau para habib.  

Hingga hari ini hubungan semacam itu terus berlangsung. Misalnya NU memiliki kedekatan tersendiri dengan Habib Umar bin Hafidz, seorang ulama besar dari Yaman. Hubungan itu ditunjukkan dalam nuansa keilmuaan yaitu pengajian rutin tiap bulan melalui live streaming.

Sementara kitab yang dikaji adalah karya pendiri NU, Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, yaitu kitab Adabul 'Alim wal Muta'allim. 

“Penghormatan beliau terhadap ulama Indonesia dibuktikan dengan komitmen beliau secara terus-menerus untuk membacakan kitab karya Hadratusyeikh KH Hasyim Asy’ari dalam forum live streaming bulanan dengan PBNU,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Hery Haryanto Azumi, Selasa (16/10). 

Menurut Sekretaris Jenderal Majelis Dzikir Hubbul Wathon ini, hal itu adalah suatu bukti nyata bahwa Indonesia menempati posisi yang sangat spesial di hati Habib Umar bin Hafidz.

Habib Umar, lanjut Hery, meyakini bahwa kebangkitan Islam akan datang dari Indonesia. Ia ingin memastikan bahwa kebangkitan itu bermakna positif dan memberikan kontribusi besar terhadap perbaikan dunia dan peradaban umat manusia. 

Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2005-2008 ini menambahkan, Habib Umar bin Hafidz adalah seorang ulama yang selalu mendorong agar kaum Muslimin di seluruh dunia bangkit dan berperan serta dalam memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat bangsa dan negaranya. 

“Dalam berbagai forum selama perjalanan beliau di Indonesia, para ulama, kiai, masyarakat umum bahkan tokoh-tokoh lintas agama berdatangan untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya dan berdiskusi tentang berbagai permasalahan,” jelasnya. (Abdullah Alawi)

Tags:
Bagikan:
Selasa 16 Oktober 2018 23:0 WIB
Survei PPIM: Potret Keberagamaan Guru di Indonesia
Survei PPIM: Potret Keberagamaan Guru di Indonesia
Jakarta, NU Online
Pusat Pengkaijan Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta mengadakan sebuah penelitian yang berfokus pada Pandangan dan Sikap Keberagamaan Guru Sekolah/Madrasah di Indonesia. Yang menjadi target populasi survei adalah guru Muslim di sekolah atau madrasah pada tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. 

Total sampel guru yang disurvei mencapai 2.237 orang dari 34 provinsi di Indonesia. Sampel guru yang berjenis kelamin perempuan adalah 1.335 orang (59,79 persen), sementara guru laki-laki 898 orang (40,21 persen). Sampel guru tersebut juga diklasifikasi ke dalam beberapa kategori; guru sekolah negeri 1172 orang (52,39 persen), swasta 1065 orang (47,61 persen), guru PNS 925 orang (41,35 persen), tetap non-PNS 270 orang (12,08 persen), tetap yayasan 562 orang (25,13), dan honorer 479 orang (21,42).  

Survei dilakukan dalam rentang waktu antara 6 Agustus hingga 6 September 2018. Untuk mengukur tingkat intoleransi dan radikalisme, survei ini menggunakan dua alat ukur. Pertama, Implicit Association Test (IAT). Alat ukur ini digunakan untuk melihat potensi intoleransi dan radikalisme guru secara implisit. Kedua, kuesioner. Ini untuk menilai intoleransi dan radikalisme serta faktor-faktor yang mempengaruhinya secara eksplisit.

Temuan

Hasil survei menunjukkan sebanyak 63,07 persen guru di Indonesia memiliki opini intoleran terhadap pemeluk agama lain (IAT). Sementara, dari data kuesioner ada 56,90 persen guru yang beropini intoleran.

Dalam skala opini ini, sebanyak 56 persen guru menyatakan tidak menyetujui non-Muslim mendirikan sekolah berbasis agama di sekitar rumahnya. Sementara, sebanyak 21 persen guru tidak setuju kalau tetangganya yang non-Muslim mengadakan acara keagamaan. 

Survei ini juga memotret intensi aksi intoleransi guru di Indonesia, bukan hanya opini. Hasilnya, sebanyak 37,77 persen memiliki intensi aksi intoleran terhadap pemeluk agama lain. Intensi aksi intoleran misalnya, jika ada kesempatan, sebanyak 34 persen guru berkeinginan menandatangani petisi untuk menolak pendirian sekolah berbasis agama non-Islam di sekitar rumahnya. Sementara, 29 persen guru berkeinginan untuk menandatangani petisi menolak kepala dinas pendidikan yang berbeda agama.

Sementara dalam hal opini radikal, survei menunjukkan kalau 46, 09 persen guru memiliki opini radikal terhadap non-Muslim. Sebanyak 33 persen guru menganjurkan orang lain agar ikut berperang untuk mendirikan negara Islam. Sedangkan, 29 persennya bahkan menyatakan setuju untuk ikut berjihad di Suriah, Irak, dan Filipina Selatan dalam rangka memperjuangkan berdirinya negara Islam.

Adapun intensi aksi radikal,  sebanyak 41,26 persen guru berkesempatan melakukan intensi aksi radikal jika ada kesempatan. Dari hasil pertanyaan kuesioner, sebanyak 27,59 persen guru berkeinginan untuk menganjurkan orang lain agar ikut berperang menegakkan negara Islam. 13,30 persen guru berkeinginan menyerang polisi yang menangkap orang-orang yang berusaha menegakkan negara Islam.

3 faktor terkait

Ada tiga faktor yang bisa dikaitkan dengan intoleransi dan radikalisme guru di Indonesia. Pertama, islamisme. Sebuah pandangan yang pandangan yang menekankan tentang bagaimana syariat Islam harus dijadikan sebagai sumber rujukan utama dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ranah politik. 

"Faktor islamisme menjadi satu variabel yang penting terkait intoleransi dan radikalisme guru," katanya dalam acara Peluncuran Survei PPIM 2018 di Jakarta, Selasa (16/10).

Lalu bagaimana gambaran islamisme di kalangan guru di Indonesia? Sebanyak 62,22 persen guru sepakat bahwa sistem pemerintahan terbaik adalah yang berdasarkan syariat Islam. Sebanyak 82,77 persen guru mengaku sepakat kalau Islam merupakan solusi atas semua permasalahan masyarakat.

Yang cukup mencengangkan adalah 23,42 persen guru setuju bahwa negara Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 adalah thaghut. Sementara, 75,98 persen setuju jika pemerintah memberlakukan syariat Islam bagi pemeluknya.

Kedua, aspek demografis. Jenis kelamin, sekolah swasta dan negeri, penghasilan, mata pelajaran yang diampu, jenjang pendidikan, dan usia juga terkait dengan intoleransi dan radikalisme guru. Misalnya, guru perempuan (mean=46,53) memiliki opini intoleran terhadap pemeluk agama lain lebih tinggi dari pada guru laki-laki (mean=48,05). Begitu pun dalam intensi aksi radikal: guru perempuan (mean=48,08; mean=50,08), sementara guru laki-laki (mean=55,1; mean=56,3). 

Pun dalam hal penghasilan. Semakin rendah penghasilan semakin tinggi opini (F=3,390, p=0,009) dan intensi aksi radikal (F=10,481, p=0,000). Semakin tua usia guru menunjukkan semakin toleran, serta semakin rendah opini dan intensi aksi radikalnya (M=40,55; F20,037; p=0,000; R2=9 persen).

Jenjang pendidikan juga terkait dengan intoleransi dan radikalisme guru. Guru TK/RA memiliki opini intoleran (F=4,339; p=0,005) terhadap non-Muslim yang lebih tinggi dibandingkan guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.

Ketiga, ormas dan sumber pengetahuan keislaman. Menurut Umam, keterlibatan guru dengan ormas Islam baik sekarang atau pun saat menjadi mahasiswa juga menjadi faktor yang terkait dengan intoleransi dan radikalisme di kalangan guru. 

Para guru tersebut mengaku dekat dengan lima ormas Islam, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) 46,22 persen (mean=48,33), Muhammadiyah 19,19 persen (mean=46,46), Nahdlatul Wathan (NW) 3 persen (mean=44,03), Front Pembela Islam (FPI) 2,28 persen (mean=39,04), dan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) 1,21 persen. Meski demikian, hanya 33,65 persen guru yang mengaku sangat aktif/aktif di ormas Islam tersebut. Sementara sisanya (66,35 persen) mengaku tidak/sangat aktif. 

"Semakin sedikit mean-nya, maka akan semakin tinggi intoleransinya,” jelasnya.

“Ada hubungan mereka yang aktif di ormas dengan intoleran atau tidak, kira-kira begitu. Kita tidak ingin mengatakan bahwa yang ini (ormas ini) lebih intoleran, tidak,” tambahnya.


Rekomendasi

Dari beberapa temuan yang dihasilkan dari survei tersebut, ada tiga rekomendasi yang diajukan. Pertama, memperbanyak program-program yang memberikan pengalaman guru untuk merasakan keberagamaan dan kemajemukan.

Kedua, peningkatan kesejahteraan guru dengan membuat standar pembayaran minimal guru tanpa membedakan swasta dan negeri. Ketiga, pemberdayaan lembaga yang memproduksi guru –seperti fakultas tarbiyah, perhatian lebih kepada guru mata pelajaran non-Ujian Nasional, guru honorer, dan guru swasta sehingga tidak ada perbedaan perlakuan. (Muchlishon)
Selasa 16 Oktober 2018 22:0 WIB
Panitia Jelaskan Kegiatan Istighotsah ke Gubernur Jatim dan Polisi
Panitia Jelaskan Kegiatan Istighotsah ke Gubernur Jatim dan Polisi
KH Rezaahid saat presentasi di Kodam V Brawijaya.
Surabaya, NU Online
Berubahnya pelaksanaan istighotsah kubro dari yang awalnya 21 Oktober menjadi 28 Oktober membawa berkah. Bahkan Gubernur dan Polda Jatim serta Polres Sidoarjo berkenan menerima panitia.

“Tadi siang kami diterima Pangdam V Brawijaya,” kata KH Reza Ahmad Zahid, Selasa (16/10). Bahkan lewat pertemuan yang gayeng namun khidmat tersebut, Pangdam, Mayjen TNI Arif Rahman siap untuk menyukseskan acara yang akan berlangsung di Gelora Delta Sidoarjo tersebut, lanjutnya.

Menurut Gus Reza, sapaan akrabnya, Gubernur Jatim akan menerima panitia istighotsah kubro. “Insyaallah besok malam kami diterima Gubernur Jatim,” kata ketua panitia istighotsah kubro Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim ini. 

Tidak berhenti sampai di situ, panitia juga akan diterima pihak kepolisian. “Untuk dengan polisi, kami akan melakukan koordinasi dengan Polda Jatim dan Polres Sidoarjo,” kata Wakil Ketua PWNU Jatim tersebut. Dalam pandangannya, ini juga sebagai berkah dari penundaan istighotsah kubro, lanjutnya. 

Seperti diketahui, istighotsah kubro yang akan digelar di Gelora Delta Sidoarjo akhirnya ditunda. Kepastian ini disampaikan melalui surat resmi yang dikirim ke sejumlah insan media hari ini, Selasa (16/10). 

“Ini setelah merespon berbagai masukan dari berbagai pihak,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Kediri tersebut. 

Pertimbangan utama pantia karena pada hari yang berdekatan banyak rangkaian kegiatan hari santri yang hampir bersamaan di sejumlah kota dan kabupaten. “Pada tanggal 21 Oktober di berbagai daerah se-Jawa Timur banyak kegiatan serupa dalam rangka menyemarakkan hari santri nasional,” katanya. 

“Sehingga dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka istighotsah kubro dilaksanakan pada 28 Oktober 2018,” jelasnya.

Dalam pandangannya, penundaan ini juga dimaksudkan agar persiapan pelaksanaan istighotsah kubro agar lebih maksimal. “Harapannya istighotsah kubro dapat terlaksana dengan khusyuk dan khidmat demi mendoakan keselamatan dan persatuan bangsa,” tandasnya. (Ibnu Nawawi
Selasa 16 Oktober 2018 21:45 WIB
3 Faktor Terkait dengan Intoleransi dan Radikalisme Guru di Indonesia
3 Faktor Terkait dengan Intoleransi dan Radikalisme Guru di Indonesia
Jakarta, NU Online
Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta Saiful Umam mengemukakan, ada tiga hal yang sangat terkait dengan intoleransi dan radikalisme di kalangan guru di Indonesia. Pertama, islamisme. Bagi Umam, islamisme berbeda dengan Islam itu sendiri. 

"Faktor islamisme menjadi satu variabel yang penting terkait intoleransi dan radikalisme guru," katanya dalam acara Peluncuran Survei PPIM 2018: Survei Nasional Tentang Sikap Keberagamaan Guru Sekolah/Madrasah di Indonesia di Jakarta, Selasa (16/10).

Islamisme, terangnya, merupakan suatu pandangan yang menekankan bahwa bagaimana syariat Islam harus dijadikan sebagai sumber rujukan utama dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ranah politik.

Sebanyak 62,22 persen guru sepakat bahwa sistem pemerintahan terbaik adalah yang berdasarkan syariat Islam. Sementara, sebanyak 82,77 persen guru mengaku sepakat kalau Islam merupakan solusi atas semua permasalahan masyarakat.

Kedua, demografis. Jenis kelamin, sekolah swasta dan negeri, penghasilan guru, dan jenjang pendidikan juga terkait dengan intoleransi dan radikalisme guru. Misalnya, guru perempuan (mean=46,53) memiliki opini intoleran terhadap pemeluk agama lain lebih tinggi dari pada guru laki-laki (mean=48,05). Begitu pun dalam intensi aksi radikal: guru perempuan (mean=48,08; mean=50,08), sementara guru laki-laki (mean=55,1; mean=56,3).

"Guru TK atau RA juga memiliki opini intoleran lebih tinggi dibandingkan guru SD, MI, SMP, MTs, SMA, atau MA," katanya.

Ketiga, ormas dan sumber pengetahuan keislaman. Menurut Umam, keterlibatan guru dengan ormas Islam baik sekarang atau pun saat menjadi mahasiswa juga menjadi faktor yang terkait dengan intoleransi dan radikalisme di kalangan guru. 

Para guru tersebut mengaku dekat dengan lima ormas Islam, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan (NW), Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), dan Front Pembela Islam (FPI). Meski demikian, hanya 33,65 persen guru yang mengaku sangat aktif/aktif di ormas Islam tersebut. Sementara sisanya (66,35 persen) mengaku tidak/sangat aktif. 

Survei ini dilaksanakan dalam rentang waktu antara 6 Agustus hingga 6 September 2018. Total sampel guru yang disurvei adalah 2.237 orang di 34 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen, sementara margin of errornya 2,07 persen. (Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG