IMG-LOGO
Nasional

PBNU Minta Peserta Lomba Pidato Tingkat SMA Sebarkan Nilai Ke-NUan di Medsos

Rabu 17 Oktober 2018 17:30 WIB
Bagikan:
PBNU Minta Peserta Lomba Pidato Tingkat SMA Sebarkan Nilai Ke-NUan di Medsos
Jakarta, NU Online
Lomba Pidato tingkat Sekolah Menengah Atas sederajat yang diselenggarakan Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) dibuka oleh Ketua PBNU KH Abdul Manan Ghoni. Lomba ini diadakan dalam rangka memperingati hari santri 2018.

“Mari kita buka lomba pidato SMA sederajat dalam rangka hari santri nasional dengan membaca ‘Bismillahirrahmanirrahim,’” kata Kiai Manan di Masjid An-Nahdlah Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (17/10) pagi.

Kiai Manan menekankan kepada para peserta tentang pentingnya mewarnai dakwah NU di media sosial dan televisi, seperti yang dilakukan oleh Ketua LD PBNU KH Maman Imanul Haq.

“Semoga (para peserta) ini menjadi maman-maman baru,” katanya.

Namun demikian, lanjutnya, para peserta jangan sampai meninggalkan rasa hormat kepada para kiai NU, khususnya para guru yang pernah mengajarinya. Sebab, semua orang yang bisa mengaji tidak lepas dari peran guru, baik guru di mushalla atau di madrasah.

“Jangan sampai pupus dari barokah guru. Hormati kiai-kiai yang dulu mengajari kita,” katanya.

Menurut Kiai Manan, keberadaan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam tidak lepas dari peran dakwah kiai-kiai NU yang melanjutkan perjuangan rasulullah sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi “al-ulama waratsatul anbiya.”

“Ulama-ulama NU itu silsilahnya nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi punya sanad yang jelas. Kitabnya jelas,” katanya. (Husni Sahal/Alhafiz K)
Bagikan:
Rabu 17 Oktober 2018 22:45 WIB
RUU PESANTREN
DPR: Untuk Tingkatkan Daya Saing, RUU Pesantren Dinilai Penting
DPR: Untuk Tingkatkan Daya Saing, RUU Pesantren Dinilai Penting
Cucun Ahmad Syamsurijal (netralnews)
Jakarta, NU Online
Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai pemerintah belum memberikan perhatian kepada pesantren. Akibatnya keberadaan pesantren selalu kalah oleh lembaga pendidikan lainnya. Karena itu, ia melihat pentingnya Rancangan Undang Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (PPK) untuk segera dirampungkan pengerjaanya.

"Kita upayakan agar RUU Pesantren ini selesai akhir 2018, makanya kita dorong agar Bamus (DPR RI) bisa masuk Kamis 20 September 2018," kata Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (17/10).

"Politik legislasi RUU PPK secara umum, pentingnya rekognisi negara terhadap penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Terutama berbasis masyarakat yang selama ini berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa," katanya.

Pesantren menurut Cucun menjadi sistem norma yang mampu mentransformasikan nilai spiritual dan moral dalam pembentukan karakter bangsa.

"Pesan dari RUU ini, keberadaan pesantren baik secara arkanul ma'had maupun secara ruuhul ma'had telah diatur tanpa menghilangkan kemandirian dan karakteristik pesantren," katanya.

Selain itu menurutnya banyak pesantren saat ini yang memiliki ketimpangan dalam pembiayaan, sarana-prasarana, sumber daya manusia, dan lainnya.

Oleh karena itu perlu peran pemerintah agar peran dan keberadaan pesantren dapat ditingkatkan.

"Maka menjadi penting keberpihakan negara terhadap pesantren dan pendidikan keagamaan. Sehingga memiliki kompetensi dan keunggulan yang berdaya saing global," katanya.

Adapun saat ini yang masih harus disempurnakan dalam pembahasan RUU PPK yakni penormaan secara aplikatif terkait dengan pengembangan 3 (tiga) peran pesantren, sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga penyiaran ajaran agama (dakwah Islam), dan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.

Kedua, pengaturan mengenai pendirian pesantren bersifat fleksibel, tidak dibatasi pengakuannya hanya berdasarkan legal formal semata. Karena terdapat 28 ribu lebih pesantren yang sebagian besar masih berbentuk salafiyah.

Ketiga, pemerintah pusat, dan daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mengalokasikan pendanaan dalam penyelenggaraan pesantren, dan pendidikan keagamaan.

"Dengan senantiasa mengedukasi dan mendampingi institusi keagamaan tersebut mampu menjalankan akuntabilitas sehingga terhindar dari potensi praktek penyimpangan administrasi sekali pun," katanya. (Pungkit Wijaya/Abdullah Alawi)

Rabu 17 Oktober 2018 21:21 WIB
Ke PBNU, Komunitas Diakonia Belajar Pendampingan Masyarakat Miskin
Ke PBNU, Komunitas Diakonia Belajar Pendampingan Masyarakat Miskin
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima kunjungan dari komunitas Diakonia di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (17/10). Kunjungan yang terdiri atas puluhan orang ini bertujuan untuk belajar ke PBNU tentang penanganan pengentasan dan pendampingan masyarakat miskin.

Sekretaris Jenderal PBNU H Helmy Faishal Zaini yang menerima Komunitas ini mengatakan bahwa PBNU mempunyai perhatian menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan berbagai perbedaan yang ada.

"Basis inilah yang dijadikan landasan untuk membuat seluruh kebijakan-kebijakan dan gerak langkahnya PBNU," kata Helmy.

Salah satu upaya yang dilakukan PBNU dalam menjaga kinerjanya kepada warga NU, maupun masyarakat umum, sambung Helmy, adalah dengan cara bekerja sama dengan pemerintah. 

"Bersama-sama dengan pemerintah merealisasikan program pengentasan kemiskinan untuk membuat masyarakat sehat dan cerdas," ucapnya.

Namun demikian, PBNU juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. PBNU mempunyai komitmen untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan. 

"PBNU dalam sejarahnya semua orang tau ketika ada kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, PBNU berada di garis paling depan, seperti di era Orde Baru," jelasnya.

Begitu juga pada era reformasi, lanjutnya, PBNU melalui anggotanya yang menjadi bagian dari pemerintah tetap mengkritik kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

PBNU juga melakukan pembelaan terhadap berbagai komunitas tanpa melihat agama, suku atau budayanya yang hak-haknya terpinggirkan. 

"PBNU sering melakukan pembelaan terhadap berbagai komunitas yang seharusnya punya hak untuk beribadah," ucapnya.

Mendengar peran NU dalam menjaga negara, mempunyai keterbukaan terhadap agama lain, dan perhatian terhadap masyarakat miskin, salah satu pengurus Komunitas Diakonia Fred Wong mengaku terkesan. 

"Kami terkesan karena NU terbuka untuk kerja sama dengan agama lain. Upaya NU bagus dan harus dipertahankan," kata Fred.

Fred yang berasal dari Hong Kong ini mengaku bahwa komunikasi antaragama di negaranya tidak berjalan lancar. Baginya, berkunjung ke PBNU menyenangkan karena banyak pelajaran yang dapat diambil.

"Saya sangat nyaman berkunjung ke PBNU," ucapnya.

Diakonia merupakan komunitas yang mempunyai perhatian terhadap pendampingan masyarakat miskin dan memiliki anggota dari berbagai negara seperti dari Jerman, Afrika Selatan, Hong Kong, Filipina, Republik Demokratik Kongo, Kamerun, Ghana, Rwanda, Sri Lanka, Indonesia, Tanzania, dan Namibia. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)

Rabu 17 Oktober 2018 21:15 WIB
Tingkatkan Mutu, Kemenag RI Siapkan Pedoman Seleksi Buku Keislaman
Tingkatkan Mutu, Kemenag RI Siapkan Pedoman Seleksi Buku Keislaman
(Foto: via kompasiana)
Jakarta, NU Online
Dirjen Bimas Islam Kemenag RI melalui Subdit Kepustakaan Islam tengah merumuskan pedoman penelaahan buku yang memuat kriteria bahan bacaan terkait keislaman di Jakarta Pusat, Selasa-Kamis (16-18/10). Forum yang  difasilitasi Subdit Kepustakaan Islam ini diharapkan dapat menghasilkan sejumlah kriteria perihal bahan bacaan yang sehat terkait keislaman.

Kepala Ortala, Kepegawaian, dan Hukum (Ortapeghum) Dirjen Bimas Islam Kemanag RI Thobib Al-Asyhar yang memimpin forum ini mengatakan bahwa forum ini dilatarbelakangi oleh semangat peningkatan mutu kepustakaan Islam di Indonesia.

Selama ini Kemenag RI menerima banyak laporan dari masyarakat bahwa wacana keagamaan dalam buku keislaman yang beredar di pasaran kini berkembang cukup dinamis dan konten yang sangat bervariasi.

Pada sisi lain, banyak penulis yang memproduksi wacana keagamaan Islam melalui buku-buku itu tidak memiliki otoritas keilmuan yang memadai. 

“Latar belakangnya untuk membuat standardisasi mutu kepustakaan Islam. Selama ini banyak ditemukan bahan-bahan bacaan keagamaan yang isinya kontraproduktif dengan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan,” kata Thobib kepada NU Online, Rabu (17/10) malam.

Ia menambahkan bahwa keluaran dari rumusan pada forum ini bermuara pada ketersediaan buku keislaman yang mencerdaskan dan sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan.

“Bahan bacaan yang dapat meningkatkan wawasan keagamaan dan kecintaan terhadap tanah air,” kata Thobib.

Sejumlah kriteria dalam arti pengendalian ini menjadi penting agar wacana keagamaan Islam yang diproduksi secara massif di tengah masyarakat tidak terjebak menjadi wacana yang sarat dengan konten hoaks, ujaran kebencian, radikalisme, pornografi, dan menebarkan paham keagamaan yang berlebihan.

“Bimas Islam menginginkan adanya upaya pengendalian mutu yang ujungnya berbentuk rekomendasi atau kategorisasi bahan bacaan yang mencerahkan bagi masyarakat,” kata Thobib. (Alhafiz K)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG