IMG-LOGO
Nasional

Ini Alasan Muktamar NU 1930 Haramkan Sedekah Bumi dan Sedekah Laut

Jumat 19 Oktober 2018 12:30 WIB
Bagikan:
Ini Alasan Muktamar NU 1930 Haramkan Sedekah Bumi dan Sedekah Laut
(Foto: halopacitan)
Jakarta, NU Online
Wakil Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) Ustadz H Mahbub Ma’afi Ramdan menjelaskan logika putusan hasil Muktamar NU Ke-5 di Pekalongan pada 13 Rabiuts Tsani 1349 H/7 September 1930 M perihal perayaan untuk memperingati jin penjaga desa/sedekah bumi.

Ustadz Mahbub mengatakan bahwa para kiai NU pada forum itu memutuskan perihal sedekah bumi bahwa upacara adat seperti demikian adalah haram dalam agama. Putusan ini juga dapat dikenakan pada upacara sedekah laut atau larungan.

Menurutnya, putusan haram itu tidak dapat dilepaskan dari deskripsi pertanyaan yang diajukan kepada para kiai di forum muktamar tersebut. Ia mengajak masyarakat untuk membaca putusan muktamar dan sekaligus menelaah deskripsi dalam pertanyaannya.

“Ya karena deskripsi seperti itu. Jawaban atau putusan forum bahtsul masail itu bergantung sekali pada deskripsinya,” kata Ustadz Mahbub Ma’afi Ramdan kepada NU Online di Jakarta, Jumat (19/10) siang.

Baca juga : Hukum Sedekah Laut

Baca juga : Cerita Nabi Sulaiman Gelar Syukuran dan Sedekah Laut

Baca juga :Bukan Sebab Tradisi dan Budaya, Ini Penyebab Datangnya Bencana

Berikut ini adalah deskripsi, pertanyaan, dan jawaban yang mengemuka pada forum Muktamar NU Ke-5 1930 M di Pekalongan.

“Bagaimana hukumnya mengadakan pesta dan perayaan guna mmemperingati jin penjaga desa (mbahu rekso, Jawa) untuk mengharapkan kebahagiaan dan keselamatan, dan kadang terdapat hal-hal yang mungkar. Perayaan tersebut dinamakan ‘sedekah bumi’ yang biasa dikerjakan penduduk desa (kampung) karena telah menjadi adat kebiasaan sejak dahulu kala?”

“Jawabannya: Adat kebiasaan sedemikian itu hukumnya haram.”

Pengurus Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Maudhu’iyyah LBM PBNU ini menambahkan bahwa situasi di lapangan yang digambarkan dalam deskripsi masalah akan sangat menentukan corak jawaban para kiai di forum bahtsul masail.

Baca juga : Habib Syech Minta Jangan Kaitkan Bencana dengan Perilaku Apa Pun
Ia mengatakan bahwa putusan dan jawaban perihal sedekah bumi pada forum muktamar NU ini akan berbeda bila deskripsi masalah yang diajukan kepada para kiai itu berbeda.

“Kalau pun diputuskan haram, apakah deskripsi yang diangkat dalam muktamar ini terverifikasi (tahqiqul manath) pada kondisi dan situasi di lapangan. Kalau setelah diverifikasi unsur-unsur dalam putusan itu tidak terbukti, maka upacara sedekah bumi atau sedekah laut yang dimaksud dalam putusan Muktamar berbeda dengan upacara adat di masyarakat. Karena berbeda, maka hukumnya tentu akan berbeda lagi,” kata Ustadz Mahbub. (Alhafiz K)
Bagikan:
Jumat 19 Oktober 2018 21:17 WIB
HARI SANTRI 2018
Gus Yahya Ajak Seluruh Umat Islam Bersyukur atas Nikmat Hari Santri
Gus Yahya Ajak Seluruh Umat Islam Bersyukur atas Nikmat Hari Santri
KH Yahya Cholil Staquf
Jakarta, NU Online
Katib ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengajak umat Islam dan masyarakat Indonesia untuk menghayati dan mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT atas peringatan Hari Santri 2018.

“Mari kita menghayati dan mensyukuri nikmat Allah subhanahu wata’ala yang sungguh besar artinya bagi kita semua, yaitu keselamatan bangsa dan negra yang kita cintai ini,” kata Gus Yahya, Kamis (18/10) lewat pernyataan dalam sebuah video.

Menurutnya, nikmat dari Allah ini merupakan buah dari perjuangan para santri, yakni umat Islam Indonesia yang tekun dan teguh berjuang untuk membela, mempertahankan dan membangun masa depan bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia yang kita cintai.

Salah seorang anggota Wantimpres ini juga mengemukakan tiga makna pokok santri. Pertama, makna kesarjanaan, yaitu ketekunan dalam menuntut ilmu untuk nantinya membuahkan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Kedua, makna spiritualitas, yaitu ketekunan dalam menjalani laku batin dengan memohon kepada Allah SWT untuk keselamatan dan kemaslahatn bangsa dan negara.

Ketiga, makna pergerakan, yaitu ketekunan, kegigihan dalam bergerak, dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan masa depan bangsa dan negara, kemanusiaan, dan peradaban dunia yang lebih baik.

“Selamat memperingati hari santri nasional.  Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, pertolongan bagi kita semua,” ucapnya. (Husni Sahal/Fathoni)
Jumat 19 Oktober 2018 20:45 WIB
KH Luqman Hakim Tanggapi Hasil Muktamar NU 1930 tentang Sedekah Bumi
KH Luqman Hakim Tanggapi Hasil Muktamar NU 1930 tentang Sedekah Bumi
KH M. Luqman Hakim (istimewa)
Jakarta, NU Online
Pakar Tasawuf KH M. Luqman Hakim menyebut, baik sedekah bumi maupun sedekah laut merupakan budaya ekologis yang disertai doa kepada Allah SWT. Hal itu ditegaskan Kiai Luqman sebab masih ada kelompok tertentu yang menganggap tradisi dan budaya merupakan praktik syirik.

Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin Caringin, Bogor, Jawa Barat ini juga menanggapi putusan hasil Muktamar ke-5 NU tahun 1930 di Pekalongan, Jawa Tengah. 

Muktamar NU yang diselenggarakan 13 Rabiuts Tsani 1349 H/7 September 1930 M ini memutuskan bahwa pesta dan perayaan guna memperingati jin penjaga desa (mbahu rekso, Jawa) hukumnya haram.


“Yang dilarang itu perayaan atau pesta memperingati alam jin. Kalau sedekah bumi dan sedekah laut, itu budaya ekologis yang disertai doa kepada Allah SWT,” jelas Kiai Luqman dikutip NU Online, Jumat (19/10) lewat twitternya.

Penulis buku Filosofi Dzikir ini menerangkan, dulu ada ritual punden tapi ditransformasi oleh Wali Songo menjadi slametan. “Akhirnya ada tahlil dan doa. Habis itu makan bersama. Sedekah itu daf'ul bala' (menolak bala’),” ujar Kiai Luqman.

Dia mengungkapkan, dalam kitab Jamal alal Jalalayn (yang menjadi rujukan hukum dalam Muktamar NU 1930), yang dilarang itu minta perlindungan pada jin.

Menurutnya, tradisi itu muncul dari Yaman Suku Hanifah kemudian menyebar ke wilayah Arab. Sejak kedatangan Islam diganti dengan mohon perlindungan kepada Allah.

“Sedekah bumi tidak minta perlindungan pada jin,” tegasnya. (Fathoni)
Jumat 19 Oktober 2018 18:45 WIB
Gen-Z Diminta Perkuat Soft Skill
Gen-Z Diminta Perkuat Soft Skill
Bojonegoro, NU Online
Dalam menyikapi revolusi industri 4.0, seluruh pemangku kepentingan tidak boleh hanya fokus pada pengembangan kompetensi SDM saja. Lebih dari itu, Generasi-Z (Gen-Z) harus diperkuat pada aspek soft skill-nya.
 
"Selain kemampuan teknis (technical skill), hal lain yang tak kalah pentingnya diberikan kepada para tenaga kerja adalah bekal soft skill atau transversal skill," kata Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan, Dudung Heryadi dalam acara Kuliah Umum 'Generasi Z dan Revolusi Industri 4.0' di Pendopo Malowopati, Bojonegoro, Jumat (19/10).
 
Gen-Z adalah generasi yang lahir dari tahun 1995 hingga sekarang. Gen-Z menjadi topik pembicaraan dunia karena generasi ini akan mendominasi populasi manusia di masa depan. Generasi inilah yang akan berjibaku dengan dinamika era revolusi industri 4.0.
 
Bloomberg of United Nation memberi label Gen-Z sebagai generasi realis, inovatif, dan mandiri. Oleh karenanya, penguatan soft skill menjadi penting bagi Gen-Z sebagai bekal untuk menghadapi perkembangan zaman.
 
Hanya saja, penanaman soft skill yang mencakup karakter inti manusia seperti kreativitas, imaginasi, intuisi, emosi, dan etik membutuhkan waktu yang tidak singkat. "Oleh karena itu, sinergi lembaga pelatihan, BLK dengan dunia pendidikan menjadi sangat penting dalam memastikan internalisasi soft skill," ujarnya.
 
Menurut Dudung, soft skill sangat penting untuk ditenkankan bagi Gen-Z. Karena, dalam laporan World Economic Forum, 80 persen skill yang diperlukan tenaga kerja untuk bisa bersaing dalam era revolusi industri 4.0 adalah penguasaan soft skill. Selebihnya, technical skill hanya berada dalam skala 12 persen.
 
Secara lebih rinci, tiga di antara sepuluh skill yang diperlukan saat ini adalah complex problem solving, critical thinking, dan creativity. "Selain soft skill, penanaman jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) dan penguasaan teknologi digital kepada para peserta pelatihan juga menjadi bagian penting dalam upaya mencetak tenaga kerja yang siap berkompetesi," tuturnya.
 
Dalam kesempatan ini, Dudung juga menyebut beberapa langkah pemerintah untuk menghadapi tantangan perubahan era revolusi industry 4.0. Diantaranya, kebijakan link and match untuk memastikan kompetensi SDM/tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan industri yang berbasis teknologi digital.
 
"Dengan demikian, konsep pendidikan dan pelatihan kerja mengacu kepada kebutuhan dunia industri," kata Dudung.
 
Selain itu, pemerintah juga mengambil kebijakan masifikasi pelatihan kerja dan sertifikasi profesi. Strategi ini dibingkai dalam kebijakan Triple Skilling, yaitu skilling; up-skilling; dan re-skilling.
 
"Ketiga kebijakan ini menjadi penting untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja terampil (skilled workers) sekarang dan di masa yang akan datan," paparnya. (Red: Kendi Setiawan)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG