IMG-LOGO
Opini

Menimbang Fatwa Rokok NU dan Muhammadiyah

Jumat 19 Oktober 2018 22:30 WIB
Bagikan:
Menimbang Fatwa Rokok NU dan Muhammadiyah
Ilustrasi (ANTARA/Ahmad Subaidi)
Oleh Sumanto Al Qurtuby

Dalam hal “fatwa rokok”, NU lebih bijak, arif, dan fleksibel, ketimbang, misalnya, Muhammadiyah atau MUI (Majelis Ulama Indonesia). 

Para kiai NU juga lebih “asyik” dan lentur dalam melihat persoalan rokok-merokok ini daripada, misalnya, kalangan ulama Salafi fanatik garis keras yang sangat ekstrem dan kaku dalam melihat rokok dan menghukumi merokok yang mereka anggap sebagai perbuatan haram dan bid’ah. Ada lagi yang bilang kalau tanaman tembakau itu diciptakan dari air kencing setan, dan dengan demikian rokok itu adalah “jelmaan iblis” untuk menggoda dan merayu manusia agar melupakan Tuhan mereka.

Berbeda dari kubu-kubu yang secara ekstrem mengharamkan rokok, NU (lembaga/jam’iyyah dan jamaahnya, termasuk para kiai, santri, maupun “pengikut abangan” NU dari kalangan non-santri dan non-kiai) tampak lebih elastis dan tidak grusa-grusu dalam melihat persoalan atau fenomena rokok-merokok ini. Para perempuan NU (santriwati, bu nyai, nining-nining, dan “jamaah abangan” NU) saya perhatikan juga tidak frontal dalam menghukumi merokok dan menghakimi perokok. 

Masalah rokok-merokok memang sangat kompleks, dan karena itu perlu pandangan akurat, pemikiran mendalam, dan alasan komprehensif sebelum memberikan status hukumnya. 

Muhammadiyah dan Fatwa Haram Merokok

Mari kita simak alasan kubu yang mengharamkan rokok. Kita ambil contoh, misalnya, Muhammadiyah. MUI juga mengharamkan rokok, meskipun terbatas untuk anak kecil, perempuan hamil, dan aktivitas merokok di ruang publik. Jadi pendapat dan fatwa MUI tampak lebih fleksibel ketimbang Muhammadiyah yang kaku-njeku. 

Fatwa tentang hukum merokok di Muhammadiyah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui keputusan NO. 6/SM/MTT/III/2010. Dalam putusan tersebut, Muhammadiyah dengan tegas memberikan status haram terhadap hukum merokok. Dalam pandangan Muhammadiyah, setidaknya ada enam alasan keharaman merokok. 

Pertama, merokok termasuk kategori perbuatan khabaaits (perbuatan keburukan yang bisa menimbulkan dampak negatif) yang dilarang dalam Al-Qur’an (Q.7:157). 

Kedua, perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan, oleh karena itu bertentangan dengan larangan Al-Qur’an dalam Q.2:195 dan 4:29. 

Ketiga, perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi.Oleh karena itu, merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam Hadits Nabi bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. 

Keempat, rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian; oleh karena itu, perbuatan merokok termasuk kategori melakukan sesuatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan Hadi Nabi saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan. 

Kelima, oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelanjaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam Islam dan Al-Qur’an Q. 17: 26-27. 

Keenam, merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (maqashid asysyari’ah), yaitu (1) perlindungan agama (hifz ad-din), (2) perlindungan jiwa/raga (hifz an-nafs), (3) perlindungan akal (hifz al-‘aql), (4) perlindungan keluarga (hifz an-nasl), dan (5) perlindungan harta (hifz al-maal). 

Tidak hanya mengeluarkan “fatwa haram” atas merokok, Muhammadiyah juga turut aktif terlibat dalam pengendalian tembakau, misalnya dengan mendirikan Muhammadiyah Tobacco Control Centre (MTCC) yang ada di sejumlah tempat seperti Yogyakarta (di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Magelang, Purwokerto, Mataram, dan Surabaya. Konon MTCC didanai oleh grup Bloomberg (sebuah perusahaan yang berbasis di New York). MTCC aktif menggandeng banyak elemen untuk menciptakan ruang dan kawasan bebas rokok serta mengampanyekan penaikan biaya cukai dan aktivitas lain yang berkaitan dengan larangan merokok. 

Sejumlah Kelemahan “Fatwa Haram” Merokok

Mari kita lihat, uji, dan “preteli” dengan seksama sejumlah alasan yang dijadikan sebagai basis pengharaman merokok oleh Muhammadiyah. Pertama, merokok dianggap sebagai perbuatan “khabaits” atau perbuatan buruk yang menimbulkan dampak negatif. 

Saya kira ini adalah pandangan yang sangat sepihak, parsial, dan subjektif, serta dibangun oleh asumsi-asumsi individu yang sangat terbatas dan relatif, dan dengan demikian tidak valid. 

Sejumlah pertanyaan simpel bisa diajukan di sini. Misalnya, dari mana kita tahu (atau dari perspektif siapa) kalau aktivitas merokok adalah jenis perbuatan “khabaits” yang menimbulkan dampak negatif? Atau perbuatan buruk bagi siapa atau kelompok mana? 

Bagi komunitas anti-rokok, merokok memang dianggap sebagai perbuatan buruk. Tapi bagi masyarakat penggemar rokok, merokok sama sekali bukan perbuatan buruk yang menimbulkan dampak negatif. Bahkan justru banyak, khususnya jamaah fanatikus merokok, yang mengatakan sebaliknya: merokok merupakan perbuatan baik yang menimbulkan dampak positif seperti membantu memacu kreativitas (membantu memunculkan ide-ide baru, misalnya) dan produktivitas (misalnya menulis, diskusi, berkarya, bekerja, dan sebagainya) atau medium komunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain, baik di kalangan masyarakat urban (perkotaan) maupun rural (pedesaan). 

Jadi, jika Muhammadiyah menganggap merokok adalah “perbuatan buruk” (khabaits) dan dengan demikian bertentangan dengan Al-Qur’an, maka fatwa haram merokok Muhammadiyah juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan “khabaits” yang bertentangan dengan spirit Al-Qur’an karena bisa berdampak buruk bagi jutaan komunitas perokok dan semua orang yang terkait dengan rokok-merokok seperti petani tembakau, buruh pabrik rokok, atau pedagang rokok.  

Kemudian, Muhammadiyah juga menganggap merokok sebagai aktivitas yang bisa “membinasakan” diri atau “membunuh” si perokok secara pelan-pelan. Saya kira ini juga bagian dari propaganda dan mitos yang dibesar-besarkan selama bertahun-tahun oleh “rezim anti-rokok” seperti WHO, industri farmasi, tenaga medis, atau mungkin policy makers dan pemerintah. 

Faktanya tidak ada orang mati karena merokok. Kalau orang mati ditabrak kendaraan, penyakit malaria, atau dibunuh oleh kelompok radikal agama, banyak sekali. Bahkan sebaliknya, banyak orang yang panjang umur hingga tua meskipun kategori perokok berat. 

Jika merokok dipandang berbahaya karena bisa membunuh pelan-pelan karena itu diharamkan, kenapa orang-orang yang mengonsumsi gula misalnya tidak diharamkan? Padahal gula jauh lebih berbahaya dan bisa membunuh pelan-pelan karena bisa menimbulkan sejumlah penyakit kronis seperti diabetes. Atau, yang paling ekstrem, kenapa agama tidak diharamkan sekalian, karena terbukti banyak orang mati sia-sia dibunuh oleh kelompok teroris, ektremis, dan radikal agama? 

Merokok diharamkan juga lantaran, oleh Muhammadiyah, rokok dianggap mengandung zat adiktif nikotin yang berbahaya dan beracun. Padahal, temuan-temuan riset terakhir (misalnya dari Public Health England) justru mengatakan nikotin bukan zat yang berbahaya dan beracun. Yang dianggap berbahaya bukan nikotin melainkan tar, yaitu zat kimia yang berada di gumpalan-gumpalan asap yang dihasilkan dari proses pembakaran ketika merokok seperti dalam produk "rokok konvensional".

Nikotin hanya mengakibatkan pada kecanduan saja tidak sampai menimbulkan penyakit berbahaya. Zat nikotin ini lumrah ada di berbagai tumbuhan dan sayuran (seperti tomat, kentang, terong, dan lainnya) bukan hanya tembakau saja, meskipun selama ini tembakau saja yang selalu diubek-ubek dan dipermasalahkan mengandung zat nikotin. Jadi, alasan yang dipakai Muhammadiyah dalam hal ini adalah “salah sasaran”, tidak akurat, dan tidak valid. 

Problem berikutnya muncul. Kalau rokok yang dibakar itu diharamkan karena memproduksi zat tar dalam asap yang dihasilkan dari proses pembakaran, apakah kemudian “merokok” produk-produk tembakau alternatif yang dipanaskan bukan dibakar (heat-not-burn) seperti IQOS dari Phillip Morris International (PMI) atau Glo dari British American Tobacco (BAT), kemudian dianggap tidak haram alias halal karena bisa menekan hingga 95 persen zat nikotin dan bebas dari tar? 

Berikutnya, kalau uang pembelanjaan rokok dianggap mubazir (pemborosan) yang dilarang atau diharamkan dalam Islam, bukankah kampanye dan propaganda anti-rokok yang memakan uang miliaran dan bahkan triliunan itu juga masuk kategori perbuatan mubazir yang dengan demikian dilarang oleh Islam dan Al-Qur’an? 

Alasan merokok dianggap bertentangan dengan tujuan syariat (maqashid al-syari’ah) seperti menjaga harta, jiwa, diri, dlsb, juga terkesan mengada-ada dan dipaksakan. 

Fatwa Rokok NU yang Fleksibel

Jelas bahwa fatwa haram merokok dari Muhammadiyah di atas didasarkan pada dalil-dalil aqli atau pertimbangan-pertimbangan “nalar-rasional” (tentu saja nalar-nasional orang-orang yang tergabung dalam “komisi fatwa” tersebut) yang sangat relatif kebenarannya dan subjektif validitasnya.

Penggunaan dalil aqli itu lantaran rokok dan merokok ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an maupun Hadits Nabi seperti dilansir dalam buku Fikih Tembakau Alternatif yang dipublikasikan oleh Lakpesdam NU dan diluncurkan di PBNU belum lama ini. Buku ini merupakan hasil penelitian tim Lakpesdam yang digali melalui FGD (Forum Grup Diskusi) dengan sejumlah ahli, termasuk dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Perdagangan.

Dibanding dengan Muhammadiyah yang terkesan saklek dan kaku, NU tampak lebih bijak, arif, dan fleksibel dalam memberi status hukum merokok (atau fatwa rokok) ini. Lembaga Bahtsul Masa’il (LBM) PBNU memberi tiga status hukum merokok, semua tergantung pada situasi dan kondisi: mubah, makruh, dan haram. Mubah kalau merokok dianggap tidak membawa dampak buruk atau mudarat, makruh jika merokok dipandang bisa menimbulkan mudarat tetapi relatif kecil sehingga tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai “basis teologis” pengharaman merokok, dan kemudian haram kalau merokok dipandang bisa membawa mudarat yang besar bagi diri sendiri.

Aneka ragam status merokok ini disarikan, selain dari pendapat-pendapat sejumlah ulama besar (seperti Syekh Mahmud Syaltut, Syekh Wahbah Zuhaili, atau Syekh Abdurrahman Ba’alawi) juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan akal-rasional dengan memperhatikan dan menganalisis kemanfaatan dan kemudaratan dari aktivitas merokok. NU juga mempertimbangkan dengan seksama aspek-aspek “kemaslahatan umum” dari rokok-merokok ini. NU bukan hanya mendengarkan informasi sepihak dari kelompok anti-rokok tetapi juga mendengarkan dengan seksama suara-suara komunitas perokok, buruh dan karyawan pabrik rokok, pedagang rokok, dan tak kalah pentingnya adalah petani tembakau yang menggantungkan hidup mereka dari rokok-merokok ini.  

Fatwa-fatwa rokok NU yang beraneka ragam itu dijelaskan oleh Kiai Said Aqil Siroj sebagai berikut: hukum asal merokok itu adalah "mubah" (boleh) tetapi apabila dikonsumsi berlebihan akan menjadi "makruh" (makruh itu berada di antara halal dan haram tetapi lebih mendekati ke arah haram, meskipun tidak berdosa jika melakukannya) dan apabila sampai menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, misalnya memunculkan sejumlah penyakit (jantung, kanker, paru-paru, impotensi, dlsb), maka hukum merokok menjadi "haram".

Jadi, keharaman atau status haram merokok itu karena suatu "sebab" tertentu (misalnya, berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh) bukan lantaran rokok itu sendiri secara intrinsik sudah haram.Maka, jika merokok dalam pandangan umat itu dianggap baik, halal, dan memberi manfaat, maka status merokok itu akan menjadi baik dan halal karena mampu memberi maslahat atau manfaat kepada banyak orang.

Jamaah NU sendiri adalah “jamaah perokok” sejati. Oleh NU, tulisan larangan merokok alias “NO Smoking” justru dijadikan sebagai bahan guyonan: NO (Nahdlatul Oelama) adalah smoking. "Kalau nggak smoking, nggak NO".


Penulis adalah antropolog di King Fahd University of Petroleum and Minerals, Arab Saudi; dan Direktur Nusantara Institute
Tags:
Bagikan:
Jumat 19 Oktober 2018 23:5 WIB
HARI SANTRI 2018
Membangkitkan Budaya Menulis Santri Millenial
Membangkitkan Budaya Menulis Santri Millenial

Oleh Aang Fatihul Islam

 

Salah satu kultur warisan pesantren yang tidak bisa dilupakan adalah warisan budaya literasi. Tentu saja ini sudah dicontohkan oleh para ulama yang karya-karyanya bertebaran hingga menjadi inspirasi oleh para santri zaman old dan zaman now. Saking pentingnya budaya menulis Syaikh Imam Al-Ghozali sampai berkata 'Kalau engkau bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar maka jadilah penulis'. Hal ini karena hakikatnya menulis adalah upaya untuk mengabadikan ide dan buah pikiran agar bisa dibaca oleh generasi berikutnya. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Pramudya Ananta Toer bahwa menulis adalah bekerja untuk keabadian. Para ulama terdahulu mengabadikan dirinya lewat tulisan, dengan harapan meskipun beliau-beliau sudah tiada tetapi karyanya akan hidup sepanjang masa, menjadi isnpirasi dan bahan bacaan oleh generasi setelahnya. 

 

Merefleksi dari hal di atas, para santri harus mulai ke luar dari budaya lisan menuju budaya tulis. Hal ini karena tulisan akan menjadikan informasi keilmuan tidak mudah hilang. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib "Qoyyidu Al-Ilm bi Al-Kitab" yang artinya ikatlah ilmu dengan tulisan (Prophertic Learning, 2000: 190). Hal ini katena hakikatnya menulis merupakan upaya untuk melestarikan dan mewariskan budaya intelektual bagi generasi berikutnya.  

 

Nah, rupanya budaya itu di kalangan pesantren sejak beberapa waktu meredup, meskipun di beberapa pesantren masih cukup kuat menjaga tradisi itu akan tetapi tidak cukup banyak. Dari persolan tersebut maka perlu dihembuskan kembali geliat literasi di Pesantren yang dulu begitu kuat mengepidemi menjadi pahatan-pahatan karya abadi. Taruh saja para ulama yang mempunyai budaya literasi yang kuat melalui peninggalan karya tulis sebagi legacy, seperti Abu Hanifah (150 H), Malik bin Anas (179 H), Imam Asy-Syafi'i (204 H), Ahmad bin Hanbal (241 H) Imam Al-Ghozali (505 H), Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rusy dan seterusnya. Geliat ini diteruskan oleh wali songo di Nusantara yang jejak peninggalannya karyanya hingg kini menjadi rujukan dan inspirasi, kemudian diteruskan oleh para ulama pendiri bangsa yang karya-karyanya menjadi pemantul cahaya di kegelapan menghilangkan dahaga jiwa yang kering kerontang. Syeikh Nawawi Al-Bantani menulis hingga 115 karya, termasuk tafsir Marah Labid sejumlah dua jilid tebal,  karya-karyanya terus didaur ulang dan ditelaah tiada henti, dan diamalkan sepanjang hari dikalangan pesantren melalui warisan intelektual. Kiai Dholeh Darat As Samarani sang maha guru ulama nusantara menelurkan deretan karya yang hingga kini masih hidup menyapa para santri di Nusantara. Diteruskan oleh pata santrinya seperti KH Hasyim Asy'ari, KH Ahmad Dahlan dan sebagainya yang tidak kalah keproduktifitasannya, dalam menulis, menulis deretan karya yang menjadi rujukan sepanjang masa. Tanpa warisan karya, ulama tang hidup puluhan abad silam itu mustahil kita kenali saat ini. 

 

Berpijak dari persoalan di atas, maka dalam menyongsong Hari Santri 2018 ini peran santri menjadi salah satu tolak ukur kemajuan dan kekuatan bangsa, dengan melanjutkan estafet bangunan peradaban yang diwariskan para ulama dan santri terdahulu lewat tulisan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan TS Elliot (1888-1965) yang telah mengingatkan "Sulit membangun peradaban tanpa (budaya) tulis dan buku" (Property Learning,  2000: 170). Atas dasar itulah, tidak ada, alasan apapun yang bisa dibenarkan bagi para ulama dan santri untuk tidak menulis.

 

Penulis merupakan Ketua Lingkar Studi Santri (LISSAN), Ketua PC LDNU Jombang dan Dosen STKIP PGRI Jombang

 

Jumat 19 Oktober 2018 17:0 WIB
HARI SANTRI 2018
Santri di Era Milenial
Santri di Era Milenial
Oleh Warsa 

Beberapa bulan lalu, penulis pernah menulis sebuah artikel  Akang dan Amang dalam Tradisi Pesantren Sunda dan diterbitkan oleh website Nahdlatul Ulama (www.nu.or.id). Membicarakan pesantren dan santri memang tidak akan pernah ada habisnya, tidak pernah usang selama pranata pendidikan keagamaan ini tetap bertahan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan ini dilatarbelakangi oleh semangat Resolusi Jihad yang dicetuskan oleh KH Hasyim Asy'ari bersama sejumlah kiai besar lainnya. Bukan hanya itu, penetapan hari santri tidak terlepas dari peran santri dan pesantren sebagai dua entitas transformasi ilmu pengetahuan dan 'pendobrak' jendela masuknya negara ini ke alam kemerdekaan.

Sejarah telah mencatat, negara ini pernah memiliki tokoh-tokoh besar dan tidak sekadar dibesar-besarkan. Hadratussyekh Mbah Hasyim, KH Ahmad Dahlan, dan A. Hasan. Ketiga tokoh ini merupakan sederetan ulama dengan basis kesantrian yang telah berhasil membuka cakrawala dialog baik secara internal antar umat juga secara eksternal dengan umat lain yang ada di negara ini.

Pemikiran besar ketiga tokoh ini sulit untuk diilustrasikan dengan kalimat apa pun yang jelas hal paling penting yang patut dicontoh oleh siapa pun dari mereka tidak pernah keluar saling menyalahkan. Pandangan-pandangan selalu dilakukan secara dialogis. Rasanya Islam dan keislaman Indonesia sulit untuk berkembang jika ketiga tokoh ini lebih memilih bersikap eksklusif terhadap pemikiran masing-masing. 

Ketiga tokoh ini mendirikan pranata keagamaan (organisasi keagamaan) bukan didasari oleh semangat mendirikan perpecahan (firqah). Pendirian tiga organisasi besar; NU, Muhammadiyah, dan Persis dilatarbelakangi oleh semangat keilmuan semata di mana Islam dan ajarannya harus ditranformasikan berdasarkan tempat, milieu, dan basis cara pandang umat.

Nahdlatul Ulama lahir untuk menjawab bagaimana transformasi ajaran Islam dilakukan kepada masyarakat akar rumput (tradisional). Sudah tentu, para kiai dan ulama yang berada di barisan NU ini cenderung menyampaikan pandangan-pandangan dan ajaran Islam secara sederhana kepada masyarakat. Agar masyarakat mudah memahami ajaran, tidak bertele-tele dan bergelut dengan dalil-dalil, sangat praksis.

Meskipun cara penyebaran atau transformasi keislaman kepada masyarakat (kaum tradisional) dilakukan oleh para kiai NU secara sederhana tetapi melalui pendirian pondok-pondok pesantren telah diterapkan standar yang cukup ketat ketika transformasi Islam tersebut dilakukan kepada para santri. Dhofier (2011) dalam Tradisi Pesantren menyebutkan bagaimana juga pesantren merupakan lembaga tersendiri meskipun bersentuhan langsung dengan masyarakat tetapi memiliki tradisi tersendiri.

Metodologi transformasi keislaman yang dilakukan oleh KH Ahmad Dahlan sudah tentu berbeda dengan para kiai Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah didirikan untuk menjawab persoalan kaum perkotaan (urban) waktu itu. Transformasi keislaman dilakukan melalui pendekatan dialogis dalam mengutarakan dalil-dalil, bahkan retorika sebab seperti itulah ciri masyarakat perkotaan. Pendidikan menjadi sasaran utama pendirian Muhammadiyah ini. 

Melihat fakta sejarah seperti di atas, adalah sangat wajar jika tokoh-tokoh besar seperti Mbah Hasyim dan Kiai Dahlan telah dapat mencetak banyak santri yang tidak kalah kualitasnya dari kedua tokoh ini. 

Hal yang patut dicontoh dari tokoh-tokoh besar terutama para kiai dan santri di negara ini adalah semangat toleransi dan keterbukaan mereka terhadap pemikiran. Orang-orang besar yang telah mendirikan organisasi besar memang selalu bersikap saling peduli dan tidak merasa "guminter" atas tokoh lainnya. Untuk itulah, Hiroko Horikoshi menyebutkan bahwa kiai –santri memiliki peran besar terhadap perubahan sosial dan kultural di masyarakat ini.

Konsekuensi sederhana dari pengalaman kebangsaan para tokoh besar bagi para santri di era milenial seperti sekarang yaitu sikap ittiba' terhadap cara-cara dan perilaku yang telah dicontohkan oleh mereka. Minimal dapat mengakui secara obyektif terhadap peran orang lain yang telah mentransformasikan keislaman di negara ini. Para santri tidak pernah dituntut oleh para kiai agar 'grasa-grusu' dalam menilai fenomena sosial yang bersifat dinamis. Pintu dialog harus tetap dipilih untuk menghasilkan pandangan dan pikiran yang lebih jernih.

Gus Dur dapat dijadikan rujukan oleh para santri bagaimana beliau menekankan pentingnya kecerdasan emosional dan spiritual dalam menghadapi setiap fenomena sosial dan kultural yang selalu bersifat dinamis, labil, dan cenderung semakin kompleks. 

Kalimat "Gitu aja kok repot…" merupakan ajakan dari seorang Gus Dur untuk bersikap selalu tenang, lembut, dan berpikir sebelum bertindak. Apalagi di era milenial yang memiliki ciri; labil, penuh ketidakpastian, kompleks, dan ketidakjelasan ini sudah tentu para santri dituntut agar mendahulukan sikap 'tabayun' dan berpikir jernih terhadap persoalan yang ada.

Dari sisi penguasaan teknologi dan informasi pun perlu peningkatan yang lebih terarah. Pesantren tentu saja bukan sekadar lembaga yang hanya menghasilkan kaum sarungan yang hanya memahami ilmu-ilmu keagamaan saja, juga diharapkan mampu menguasai berbagai hal bersifat kekinian. 

Ulama-ulama terdahulu (salaf) patut dijadikan rujukan dalam hal ini. Imam Al-Ghazali tidak sekadar memahami satu bidang ilmu, beliau menguasai filsafat, kedokteran, fiqih, matematika, dan sejumlah ilmu terapan lainnya.

Penulis adalah Guru MTs Riyadlul Jannah, Sukabumi

Kamis 18 Oktober 2018 6:0 WIB
Kekuatan Kiai dan Santri
Kekuatan Kiai dan Santri
Oleh Ahmad Samsul Rijal

Tidak lama lagi, kebanggaan sebagai santri tertumpahkan secara ekspresif dalam peringatan Hari Santri Nasional, tanggal 22 Oktober. Pemikiran asumtif bersifat minor para orientalis terhadap figur santri yang dikesankan dengan tradisi sarung dan peci, runtuh seketika, karena santri telah memiliki hari kebanggaan. Sebuah pengakuan dan penghargaan negara terhadap peran santri dalam sejarah perjalanan bangsa.

Fragmen sejarah peran santri itu berkorelasi, bahkan terikat kuat dengan fragmen sejarah bangsa yang dikenal dengan Hari Pahlawan Nasional, 10 November. Sebuah pertempuran hebat di Surabaya yang tidak pernah dilupakan oleh kekuatan militer mana pun di dunia kala itu. Sebuah model pertempuran tidak berkelas yang mengalahkan kekuatan militer berkelas dunia. Sebuah pertempuran yang tidak beraturan, tapi bergerak teratur mengalahkan pasukan Sekutu dengan disiplin tinggi.

Sekutu; kekuatan militer pemenang Perang Dunia II, kekuatan militer yang pasukan elite Inggris tertempa ilmu dan strategi perang serta berpengalaman ratusan tahun berperang di belahan dunia, harus bertekuk lutut dan tertunduk lesu menyerah menghadapi gerombolan santri dan pasukan nekat. Dikatakan gerombolan karena tidak terlatih sebagai pasukan tempur. Kobaran semangat keberanian dan kepatuhan terhadap fatwa kiai jauh melebihi kehebatan tank, senapan mesin, pistol, karaben, metraliur, dinamit, dan granat.

Fatwa kiai melalui Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 menjadi energi besar, ideologi dasar dan kekuatan spiritual yang menggerakkan semangat bela agama-negara (fardlu ain). Tua, muda, remaja, laki-laki, perempuan, santri, guru, pegawai, pedagang, petani, buruh, kaya, miskin serta tentara dan kiai menyatu -tanpa membedakan ras, suku dan agama- dalam satu barisan menghadapi manuver NICA (Belanda) dengan membonceng Sekutu merebut kedaulatan NKRI yang telah diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Tidak ada kata mundur dari medan perang; rawe-rawe rantas, malang-malang putung, berjuang mempertahankan kemerdekaan NKRI adalah kewajiban yang harus dilakukan atau syahid. Ideologi ini yang tertanam dalam di benak dan pikiran pejuang, sehingga ancaman apapun di depan siap dihadang dan dihancurkan. Inilah kekuatan sesungguhnya para pejuang saat itu.  

Ternyata, para kiai kala itu memiliki pengetahuan geopolitik yang memadai, sehingga bisa menentukan daerah perang. Dan para santri telah memiliki kemampuan tempur yang tinggi karena sebelumnya telah dilatih oleh Jepang di Cibarusah. Mobilisasi pejuang yang dikomando oleh para kiai di Surabaya memaksa komandan pasukan elite Inggris, pasukan sekutu lain dan NICA mengibarkan bendera putih tanda menyerah serta meminta perundingan. Kiai Nafi, Kiai Ahyar, Kiai Tohir Bakri, Kiai Abdurrahman, Kiai Mas Ahmad, Kiai Haamid Haz, Kiai Ahyat dan lain-lain adalah bagian kecil dari penggerak pejuang, membagi wilayah tempur Surabaya, merebut, menguasai dan menghancurkan kekuatan sekutu.    

Inilah sumbangan terbesar para pejuang bangsa mempertahankan kemerdekaan NKRI, 20 ribu pejuang menjadi syahid. Dari pihak sekutu 1.500 tentara tewas, bahkan dalam versi terbaru, 2 jenderal sekutu, yakni : Brigadier General Aubertin Walther Sother Mallaby dan Brigadier General Robert Guy Loder Symonds tewas terbunuh. Tewasnya dua jenderal membuat Sekutu malu sebagai kekuatan militer pemenang Perang Dunia II, bahkan menurut aturan perang kala itu; tidak boleh jenderal perang dibunuh dalam situasi yang bisa dikontrol. Namun, di dada para pejuang hanya ada semangat mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan dalam komando perlawanan.

Dari penggalan cerita sederhana dan singkat di atas dapat direfleksikan peristiwa 10 November 1945 yang dikenal dengan Hari Pahlawan Nasional, melalui beberapa catatan penting.

Pertama : Fatwa Resolusi Jihad, 22 Oktober 1945 oleh Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy'ari adalah landasan ideologis yang diimplementasikan melalui gerakan perlawanan terhadap NICA yang membonceng sekutu untuk menjajah kembali NKRI yang merdeka dan berdaulat. Dalam konteks ini, untuk melawan dan menghadapi ancaman kekuatan dominan yang merongrong atau melemahkan kedaulatan bangsa bisa dilakukan dengan menemukan landasan ideologisnya ;

Kedua : Spiritualitas selalu memainkan posisi penting untuk menggerakkan perlawanan ketika situasi menghendaki adanya kekuatan pendorong agar bisa menghadapi situasi yang mengancam kedaulatan dan keutuhan bangsa. Bahkan, kekuatan spiritual mendominasi cerita heroik pertempuran saat itu. Dalam konteks sekarang, spiritualitas perlu mendapat tempat dan dihidupkan secara sistematis untuk menopang kekuatan bangsa;   

Ketiga : perlawanan rakyat dalam peristiwa yang berujung pada 10 November 1945 terbangun karena mengental dan menguatnya ikatan budaya dan tradisi, bahkan kekuatan budaya dan tradisi itu mampu mengalahkan instrument modern dari alat tempur NICA dan Sekutu. Oleh karena kekuatan bangsa ini bertumpu pada budaya dan tradisi masyarakatnya, maka perlu penjagaan dan perlindungan terhadap khazanah budaya dan tradisi masyarakat bangsa;

Keempat, orientalis tidak menyangka bahwa Kiai dan Santri yang berpendidikan pesantren memiliki pengetahuan politik yang tinggi serta mempunyai daya tempur yang strategis. Faktanya, mereka berada digaris depan melawan NICA dan Sekutu melalui Barisan atau Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah. Bahkan, pergerakan kedua laskar ini sangat bergantung pada kekuatan dan komando Kiai. Maka, berbanggalah menjadi Santri karena tradisi pesantren yang sering diremehkan barat itu memiliki keunggulan tersendiri. Oleh karenanya, keunggulan pesantren perlu dikembangkan kembali sebagai alternatif bagi kemandekan budaya global, jaman now.    

Kelima, menjadi jelas apa yang sedang dituju dan diarahkan oleh para orientalis dengan menyebut Kiai dan Santri sebagai golongan tradisionalis atau kolot? Mereka tulis dan sebarkan ideology minor itu paska perjuangan Kiai-Santri (1945-1949) dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI. Suatu maksud yang tidak menghendaki peran Kiai-Santri berada di garis depan dalam pembangunan dan penjagaan terhadap kedaulatan bangsa, NKRI.

Keenam, heroisme perlawanan menghadapi NICA dan Sekutu hingga dikenang dengan Hari Pahlawan Nasional 10 November menjadi bukti sejarah bahwa menghadapi Indonesia tidak bisa semata-mata dengan kekuatan fisik. Nasionalisme dan kekuatan kultural bangsa akan bangkit untuk menghadapi pertempuran fisik. Sehingga, upaya menjajah Indonesia tidak lagi dilakukan dengan memeranginya secara fisik (kekuatan militer), sebaliknya dengan cara mengubah ideology dan menguasai sumber daya bangsanya. Inilah penjajahan model baru; sunyi dan senyap, namun mematikan.

Ketujuh, Nahdlatul Ulama melalui fatwa Rais Akbar yang dijalankan oleh para kiai dan santri mampu menggalang (memobilisasi) kekuatan dari seluruh lapisan masyarakat (tidak mengenal SARA) untuk berjuang menghadapi musuh negara. Inilah kemampuan sesungguhnya Jam'iyyah Nahdlatul Ulama dan kiai ketika menghadapi dan merespon situasi tidak menguntungkan. Karenanya, kemampuan itu harus tetap dijaga dan dikembangkan.

Sebagai kata penutup, bila tanggal 22 Oktober diperingati Hari Santri Nasional dan 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional, maka sesungguhnya didalam Hari Pahlawan Nasional itu tertanam Hari Kiai Nasional.


Penulis adalah Katib Syuriyah PCNU Jombang

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG