IMG-LOGO
Nasional

Pendapat Ahli Fiqih soal Membakar Bendera HTI

Selasa 23 Oktober 2018 0:15 WIB
Bagikan:
Pendapat Ahli Fiqih soal Membakar Bendera HTI
Wakil Katib PWNU Jateng, KH Nasrulloh Afandi
Jepara, NU Online
Video pembakaran bendera organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang beredar di medsos dilakukan oleh oknum berseragam Banser dan menuai pro kontra di ruang publik, direspons oleh Wakil Katib PWNU Jateng, KH Nasrulloh Afandi.

Gus Nasrul, sapaan akrabnya, memaparkan keberadaan HTI dan hal-hal yang berkaitan dengan gerakan organisasi terlarang tersebut, termasuk simbol-simbol HTI, dalam tinjauan ushul fiqih adalah Syad ad-Dari'ah atau sesutu yang membahayakan.

"HTI jelas mengancam stabilitas negara," tegas peraih Doktor Maqashid Syariah Suma Cumm laude Universitas Al-Qurawiyin Maroko itu.

Menurutnya bendera HTI, bisa di-qiyas-kan dengan rudal, nuklir, atau senjata pemusnah lainnya, yang sengaja bertujuan untuk memusnahkan atau menjatuhkan suatu negara yang dalam keadaan aman dan tentram. Meskipun 'dibungkus' senjata itu tertulis kalimat tauhid, namun senjata tersebut harus dimusnahkan.

“Jadi, meski dalam sebuah bendera organisasi tertentu tertulis kalimat tauhid, tetapi organisasi tersebut jelas-jelas sudah dilarang oleh pemerintah, karena mengancam keutuhan bangsa dan Negara, maka bendera organisasi atau gerakan modus semacam itu, wajib dimusnahkan," tutur alumnus Pesantren Lirboyo Kediri itu.

Bahkan, sambung dia, ideologi HTI lebih berbahaya dari mortir. Jika mortir hanya bisa merobohkan bangunan kokoh, tetapi ideologi HTI berisiko menghancurkan negara dan moralitas manusia,” ujar kiai NU yang aktif sebagai mubaligh itu.

Ia menegaskan pada kasus tersebut bukan membakar kalimat tauhid-nya, tetapi memusnahkan alat penjahat negara, yaitu membakar bungkus politisasi agama yang dilakukan oleh organisasi terlarang dan sudah jelas dilarang oleh pemerintah itu.

Dosen senior Ushul Fiqih Ma'had Ali Pesantren Balekambang Jepara itu menegaskan HTI jelas adalah gerakan terlarang bertujuan meruntuhkan NKRI. “Gagasan khilafah oleh HTI dianalisis dalam perspektif Maqoshid Syariah, merupakan Jalbul Maslahath al-mutawahhamah atau berasumsi adanya kebaikan. Dengann penerapan khilafah di Indonesia, dengan target memberangus Pancasila,” urainya.

Padahal sejatinya, gagasan Khilafah di Indonesia oleh HTI adalah Jalbul Mafasid Al-mutahaqqoqoh (mengundang mafasid atau berbagai mara bahaya yang benar-benar nyata) karena mengganggu stabilitas negara, berisiko pada stabilitas ekonomi sosial dan politik.

Pertumpahan darah dipastikan akan jatuh korban ribuan jiwa pro kontra jika kelompok HTI memaksakan ajaran mereka. Jadi, jika dalam tinjauan fiqih gerakan HTI adalah bughot (pembangkang negara). Sedangkan dimensi ushul fiqih-nya adalah syad ad-daroi (skandal yang mendatangkan bahaya). "Maka natijah maqoshid syariah-nya gerakah HTI adalah mafsadath al-kubra (kerusakan besar)," katanya.

Obsesi HTI menerapkan syariat Islam di Indonesia, tetapi prosedurnya sudah menabrak Maqoshid syariah.

Meski demikian, ia menyerukan, ketika publik menemukan bendera atau simbol-simbol HTI, lebih tepat diserahkan kepada aparat berwajib. (Red: Kendi Setiawan)
Tags:
Bagikan:
Selasa 23 Oktober 2018 22:25 WIB
Stok Dalam Negeri Melimpah, Tak Perlu Impor Beras
Stok Dalam Negeri Melimpah, Tak Perlu Impor Beras
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan pemutakhiran data produksi beras. Menurutnya perbaikan data, akan memperbaiki pula kebijakan yang berdasar pada data tersebut.

Sebelumnya Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data produksi beras yang terbaru dengan menggunakan metode Kerangka Sampling Area (KSA). Metode tersebut mulai digunakan sejak Januari 2018 untuk memperbaiki data produksi padi.

Hasilnya, berdasarkan rilis BPS terkoreksi data pangan yakni luas baku sawah yang berkurang dari 7,75 juta hektar tahun 2013 menjadi 7,1 juta hektar tahun 2018. Sementara potensi luas panen tahun 2018 mencapai 10,9 juta hektar, produksi 56,54 juta ton gabah kering giling atau setara 32,42 juta ton beras dan konsumsi sebesar 29,50 juta ton. Dengan demikian, Indonesia disebut mengalami surplus beras 29,50 juta ton selama 2018.

Berdasarkan data BPS tersebut, Henry mengatakan bahwa impor beras tak perlu dilakukan oleh pemerintah. Alasannya, selain karena beras produksi dalam negeri telah terbukti melimpah, juga karena impor beras beerpeluang besar membuat harga beras lokal turun dan pada akhirnya akan mengancam nasib para petani.

“Jika kebijakan yang dikeluarkan (dari data yang tidak akurat) menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti impor beras, maka berpotensi menyengsarakan banyak orang,” ujar Hendri di Jakarta, Selasa (23/10).

Oleh karena itu, menurutnya, data terbaru pemerintah semestinya dijadikan membuat kebijakan baru yang lebih baik dan berpihak kepada rakyat, termasuk petani.

Sementara itu, ekonom senior Universitas Indonesia, Rizal Ramli di sela-sela diskusi impor pangan menuding bahwa impor beras yang dilakukan tahun ini didasari atas kelangkaan beras yang dibuat-buat. 

“Sebab, dalam kenyataannya, beras dalam keadaan cukup. Kalau kelangkaan yang benar, itu baru kita boleh impor. Tapi, ini direkayasa. Kebutuhan impornya ini karena emang pejabat doyan banget impor," tegasnya, Senin (22/10),

Menurut Rizal Ramli, impor beras tersebut menyebabkan petani kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh setelah panen. Hal itu disebabkan karena harga beras menjadi turun drastis akibat membanjirnya beras impor di pasaran.

“Kebijakan impor di waktu panen ini sadis sekali. Petani pada mau panen ada impor, akhirnya pada ‘nangis’ semua. Jadi, kalau saya sebut itu sebagai adiktif impor atau kecanduan impor," pungkasnya. (Red: Ahmad Rozali)

Selasa 23 Oktober 2018 21:15 WIB
GP Ansor Bantah Klaim Bendera yang Dibakar Banser Itu Simbol Tauhid
GP Ansor Bantah Klaim Bendera yang Dibakar Banser Itu Simbol Tauhid
Jakarta, NU Online
Ketua Umum GP Ansor H Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) menanggapi klaim sepihak oleh segelintir orang bahwa bendera yang dibakar Banser sebagai simbol tauhid. Ia meyakini bahwa bendera yang dibakar oleh anggota Banser pada peringatan Hari Santri 2018 di Garut adalah simbol ormas terlarang HTI.

Gus Yaqut mengatakan bahwa kader Banser adalah pasukan terlatih dan terdidik yang syarat keanggotaannya adalah agama Islam. Menurutnya, anggota Banser tidak mungkin melecehkan lafal tauhid yang menjadi dasar atau prinsipnya dalam beragama Islam.

“Sebagian orang memainkan isu bahwa yang dibakar adalah bendera tauhid. Sementara bagi kami itu adalah bendera HTI. Perlawanan terhadap HTI dalam bentuk apa pun sudah tarikan nafas kami, yaitu menjaga negara ini dari setiap rongrongan,” kata Gus Yaqut kepada NU Online di Kantor PP GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (23/10) malam.

Menurutnya, penyebutan bendera yang dibakar oleh anggota Banser pada peringatan Hari Santri 2018 sebagai bendera tauhid adalah klaim sepihak oleh segelintir orang. Pada faktanya, isu ini bergulir dan diyakini oleh sebagian kecil masyarakat, bukan masyarakat umum.

“Saya tidak bilang ini adalah opini yang berkembang di masyarakat. Masyarakat yang mana? Artinya orang NU dan GP Ansor juga dong? Orang NU dan GP Ansor kan bagian dari masyarakat? Kita tidak bisa menyebut masyarakat yang mana yang menganggap itu sebagai bendera tauhid? Artinya ini klaim,” Gus Yaqut.

Kami, kata Gus Yaqut, juga masyarakat, tetapi kami tidak menyebut itu bendera tauhid. Yang jelas, itu bukan bendera tauhid.

Ia menunjukkan sejumlah bukti bahwa bender yang dibakar oleh anggota Banser pada peringatan Hari Santri 2018 adalah bendera HTI. Ia mengatakan bahwa banyak rekam jejak yang membuktikan bahwa itu adalah bendera HTI.

“Faktanya demikian. Banyak rekam jejaknya. Bahkan HTI dalam sidang pembubaran mereka soal Perppu Ormas tempo lalu mengakui bahwa bendera yang sekarang-sekarang ini disebut bendera tauhid adalah bendera HTI yang mereka sendiri sebut di persidangan. Lho kok sekarang mereka membantah sendiri?” kata Gus Yaqut.

Ia menyebut ketiadaan itikad baik dari pihak simpatisan HTI dalam memanipulasi kesadaran publik. Satu kesempatan mereka menyebut itu sebagai bendera al-liwa war rayah (bendera di masa Rasulullah). Tetapi ketika mereka membutuhkan klaim politik, mereka menyebut itu sebagai bendera HTI.

“Memang HTI tidak memiliki itikad baik terhadap negeri ini. Setiap upaya mengganti Indonesia dengan bentuk negara lain itu pasti dengan tegas kami lawan. Itu simpulannya,” kata Gus Yaqut. (Alhafiz K)
Selasa 23 Oktober 2018 20:27 WIB
Pendekar Pencak Silat: Kalimat Tauhid Jangan Digunakan Alat Perpecahan
Pendekar Pencak Silat: Kalimat Tauhid Jangan Digunakan Alat Perpecahan
M Nabil Haroen
Jakarta, NU Online
Pimpinan Pusat Pagar Nusa atau perkumpulan pendekar Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa kalimat tauhid seharusnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sebaliknya menjadi pemecah belah.

"Kalimat tauhid tidak sepatutnya digunakan jadi alat pemecah belah bangsa. Salah satu kalimat thayyibah tersebut justru seharusnya jadi alat pemersatu. Karena selain sebaik-baik dzikir, kalimat tauhid secara subtansi juga berisi pengakuan kita bersama atas keesaan Allah," kata M Nabil Haroen kepada NU Online, Selasa (23/10).

Menurut pria yang karib disapa Gus Nabil ini, anggota Banser bukan membakar kalimat tauhid, melainkan atribut atau bendera Hizbut Tahrir Indonesia. Sebab, Banser seperti Pagar Nusa yang telah diajari untuk memisahkan sesuatu yang hak dan batil dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Bendera HTI adalah bathil, sedangkan kalimat tauhid adalah haq. Penghormatan terhadap yang haq tidak pernah berkurang sedikit pun, tetapi penindakan kepada yang batil (bendera HTI) adalah bagian pelaksanaan cinta tanah air dan bangsa," jelas Gus Nabil.

Sementara HTI, sambung Gus Nabil, merupakan organisasi yang telah dilarang pemerintah karena mempunyai agenda politik yang bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

"Oleh karena itu kami berharap, polemik soal ini segera dihentikan. Sebab, sekali lagi perlu kami tegaskan, kalimat tauhid tidak sepatutnya digunakan untuk memecah-belah bangsa," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, video pembakaran atribut atau bendera HTI yang kebetulan memuat kalimat tauhid oleh anggota Banser di Limbangan, Garut, Jawa Barat, Senin (22/10) menjadi viral. (Husni Sahal)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG