IMG-LOGO
Opini

Mengapa NU Tak Menggunakan Simbol Tauhid?

Rabu 24 Oktober 2018 21:0 WIB
Bagikan:
Mengapa NU Tak Menggunakan Simbol Tauhid?
Ilustrasi (Youtube)
Oleh Mahbib Khoiron

Jika kita berselancar sejenak di mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci “tahlil”, halaman akan sesak dengan serentetan tautatan yang membahas tradisi keagamaan yang lazim dijalankan warga NU: Tahlilan. Tahlil pada dasarnya istilah untuk kalimat thayyibahlâilâhaillallâh” (tiada Tuhan selain Allah). Pergeseran makna berlangsung karena NU-lah yang secara eksplisit dan konsisten mengajarkan dan mengamalkan secara rutin dalam bingkai budaya komunal. Tahlil lalu melekat sebagai bagian dari identitas Nahdlatul Ulama. Ormas tahlil, ya NU.

Tahlil adalah kalimat suci karena berisikan penegasan prinsip tertinggi dalam Islam, yakni tauhid (pengesaan Allah). Sebab itu pula tahlil sering disebut juga kalimat tauhid. Bukan hanya dalam tahlilan, warga NU melafalkan lâilâhaillallâh nyaris di setiap ritual keagamaannya, seperti istighotsah, ziarah, manaqiban, yasinan, ratiban, wirid bakda shalat, dan lain-lain. Bahkan bagi NU, mampu mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat adalah indikator paling konkret wafatnya seseorang dianggap sangat baik (husnul khatimah). Begitu dekatnya NU dengan kalimat tauhid.

Yang unik, mengapa kalimat tauhid itu nyaris tidak pernah digunakan NU sebagai simbol dalam aktivitas organisasi? Kok tidak seperti kelompok-kelompok mutakhir yang lantang mengaku menggaungkan “suara Islam”?

Sejak awal NU mendasarkan pemikirannya pada sistem bermazhab. Otoritas pengetahuan agama diserahkan kepada para ahlinya, yakni ulama. NU memang meyakini sumber primer Al-Qur’an dan Sunnah, tapi akses kepada kedua teks tersebut harus melalui disiplin ilmu dan pertanggungjawaban moral yang ketat, dan itu hanya bisa dimiliki oleh ulama. Bukan sembarang orang, terutama kalangan awam. Ini pula yang menjadi salah satu alasan kenapa nama “Nahdlatul Ulama” (kebangkitan para ulama) dipilih menjadi nama organisasi.

Paham semacam ini bukan tanpa risiko. Karena mengembangkan cara berpikir mazhab, NU dituding oleh sebagian kelompok yang mengusung agenda pemurnian Islam sebagai golongan yang menjauh bahkan menyimpang dari Al-Qur’an dan Sunnah. Padahal, yang terjadi sesungguhnya adalah kerendahan hati dalam mengakui keterbatasan diri, lantas menyerahkan otoritas pengetahuan keagamaan kepada ulama. Ulama yang mana? Dalam fiqih, NU menganut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hanbali), dalam hal aqidah menganut al-Asy’ari dan al-Maturidzi, sedangkan dalam tasawuf mengikuti Imam al-Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Turunan dari masing-masing mazhab juga tak luput dari perbedaan.

Artinya, di lingkungan NU pluralitas pemikiran (mazhab) diakui. Seluruhnya dinilai sebagai produk ijtihadî (olah pikir manusia) yang memungkinkan terbukanya perbedaan. Hakikat kebenaran tak mungkin bisa diraih, tapi ikhtiar untuk mendekati itu bisa dilakukan. Proses itulah yang kemudian melahirkan ijtihad yang beragam. Hadratussyekh Muhammad Hasyim Asy’ari dalam kitab al-Mawâ’idh pernah mewanti-wanti umat untuk tidak terjerumus dalam fanatisme. Terhadap produk ijtihadî pilihannya cuma dua: (1) semua mujtahid benar, atau (2) mujtahid yang benar hanya satu tapi mujtahid yang salah tetap mendapat pahala. Corak pemikiran ini tak ditemukan pada kelompok-kelompok penganut absolutisme yang menganggap kebenaran pasti tungal dan hanya kelompok dialah yang paling benar. Mereka menyamakan tafsir atas kebenaran dengan kebenaran itu sendiri.

Dari sini kita mendapat sedikit titik terang mengapa NU cenderung “menghindari” simbol-simbol yang secara langsung menggunakan nama Islam, termasuk soal kalimat tauhid. Sebagai as-sawâdul a’dham (komunitas terbesar Islam), bila mau, kiai-kiai pesantren generasi awal bisa saja menyepakati nama organisasi “pembela Islam”, “pejuang Islam”,  “nahdlatul islam”, dan semacamnya; atau menjadikan kalimat tauhid sebagai lambang organisasi. Tapi itu tidak dilakukan. Mereka memilih nama “Nahdlatul Ulama” lewat mekanisme musyawarah dan logonya dirancang kemudian dari hasil istikharah.

Bagi ulama NU kala itu membawa embel-embel “Islam” atau “kalimat tauhid” dalam organisasi barangkali dianggap mendekati sikap angkuh. Ada tanggung jawab dan risiko besar yang dipertaruhkan. Aspirasi dan pemikiran satu komunitas Islam belum tentu menjadi aspirasi dan pemikiran komunitas Islam lainnya. Karena itu, Hadratussyekh Muhammad Hasyim Asy’ari yang keulamaannya diakui seluruh ulama di Nusantara, bahkan lintas negara, hanya cukup didaulat sebagai rais akbar Nahdlatul Ulama, bukan imam besar umat Islam. Bahkan, di era kepemimpinan berikutnya, karena ketawadukan KH Abdul Wahab Chasbullah, gelar “rais akbar” (pemimpin besar) berubah menjadi “rais aam” (pemimpin umum). Inilah pengejawantahan dari i'tidal dan tasamuh, garis sikap tegas sekaligus terbuka yang dipegang NU. Di satu sisi sangat teguh dengan paham yang dianut, di sisi lain tidak mau memonopoli pemahaman umat Islam yang faktanya memang berbeda-beda.

Kesadaran inklusif ini sulit didapati dari kelompok-kelompok yang sejak awal memahami Islam dengan kacamata monolitik. Paradigmanya kebenaran tunggal. Cara berpikirnya hitam-putih: halal-haram, Islam-kafir, sunnah-bid’ah, sistem Allah-sistem thaghut, dan seterusnya. Semua kelompok yang berlainan pemikiran dengannya dianggap salah. Apa pun masalahnya, khilafah atau negara Islam solusinya. Yang runyam, penyederhanaan masalah seperti ini berakibat pada ke-GR-an berlebih untuk sah mengklaim diri sebagai representasi umat Islam secara keseluruhan dan menggunakan simbol-simbol suci Islam untuk kepentingan kelompok. Pembajakan Islam pun dimulai. Mengkritik kelompoknya disetarakan dengan mengkritik Islam itu sendiri. 

Selain mustahil pasti mewakili umat Islam yang majemuk, penggunaan simbol-simbol semacam itu juga rentan disalahgunakan. Jika terjadi, yang kotor namanya bukan hanya kelompok bersangkutan melainkan citra Islam secara umum. Kita bisa belajar bagaimana islamofobia menjalar di negara-negara Barat hanya karena ulah segelintir kelompok yang menebar teror sembari mengibarkan bendera tauhid dan simbol-simbol Islam. Padahal, dalam kitab Tanbîhat al-Wâjibat, Hadratussyekh Muhammad Hasyim Asy’ari juga berujar, memperalat sesuatu yang seharusnya agung untuk keperluan yang tidak semestinya adalah tindakan haram.

Ini bukan soal alergi nama Islam atau kalimat tauhid, melainkan soal pilihan sikap untuk mendudukkan simbol-simbol luhur itu dengan hati-hati dan proporsional. Dalam sejarah, di lingkungan NU pernah muncul nama Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah (pasukan Allah) untuk menyebut kelompok pejuang dari kalangan santri. Itu pun konteksnya masa-masa super-genting era penjajahan Jepang. Pascakemerdekaan, dalam suasana yang relatif damai, nama ini hilang. Sebagian anggotanya melebur dalam Tentara Nasional Indonesia. 

Di NU Islam lebih banyak tampil dalam wajah kultural: maulidan, haul, pembacaan Barzanji, halal bihalal, slametan, sunatan, akikah, tahlilan, serta ibadah dan moralitas sehari-hari. Ia membumi dalam keseharian budaya dan harmoni masyarakat. Kalimat tauhid lebih sering berkibar di hati dan bibir tulus jamaah ketimbang jadi jargon politis kelompok. Kalau pun harus ada kain bertuliskan kalimat tauhid, cukuplah itu menempel di kain penutup keranda jenazah, kendaraan terakhir manusia yang entah benar-benar membawa tauhid di hatinya atau tidak. Wallahu a’lam.


Penulis adalah warga NU, tinggal di Cileungsi, Kabupaten Bogor

Tags:
Bagikan:
Rabu 24 Oktober 2018 20:45 WIB
Memaknai Hari Santri
Memaknai Hari Santri
Oleh Moh Salapudin

Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional dapat dimaknai setidaknya dengan dua hal. Pertama sebagai bentuk rekognisi pemerintah terhadap peran dan kiprah kaum sarungan dalam memperjuangkan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua sebagai pengingat pada para santri, bahwa kiprah mereka untuk turut andil dalam menyelesaikan problem-problem kemasyarakatan sangat dibutuhkan.

Resolusi Jihad

Berkaitan dengan pemaknaan pertama, memang tidak bisa dimungkiri bahwa peran kaum santri, baik dalam memperjuangkan maupun menjaga keutuhan NKRI sangatlah besar. Di masa penjajahan, para kiai dan guru tarekat adalah kelompok yang tak henti-hentinya melakukan perlawanan. Bahkan menurut uraian Agus Sunyoto (2013), dalam kurun waktu satu abad, tahun 1800-1900, terjadi 112 pemberontakan yang dipimpin oleh para guru tarekat dan kiai pesantren.

Para kiai turun secara langsung memimpin pertempuran-pertempuran melawan penjajah sehingga tak sedikit dari mereka yang gugur di medan perang. Pangeran Diponegoro yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa dari tahun 1825 sampai 1830 adalah salah satunya. Ia adalah seorang santri yang memiliki nama Abdul Hamid dan berguru di Pondok Pesantren Tegalsari, Jetis, Ponorogo di bawah asuhan Kiai Hasan Besari (Chalwani Nawawi, 2018). Di luar Pangeran Diponegoro, kita tentu tak asing dengan nama-nama seperti Kiai Hasyim Asy’ari, Kiai Ahmad Dahlan, dan Kiai Abdul Wahab Chasbullah.   

Pemilihan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri sendiri merujuk pada peristiwa bersejarah di mana para kiai dari Jawa Timur dan Madura berkumpul untuk bermusyawarah yang dipimpin oleh Rais Akbar Kiai Hasyim Asy’ari. Dalam perkumpulan itu Kiai Hasyim mengeluarkan fatwa monumental yang kemudian dikenal dengan sebutan Resolusi Jihad.

Ada dua poin utama dalam Resolusi Jihad. Pertama, memohon kepada pemerintah Indonesia agar menentukan sikap dan tindakan nyata, serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Kedua, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan yang bersifat 'sabilillah' untuk tegaknya negara Indonesia merdeka dan agama Islam.

Digambarkan oleh Agus Sunyoto (2013) bahwa Resolusi Jihad yang disebarkan dari masjid ke masjid itu dalam tempo singkat membakar semangat juang arek-arek Surabaya. Apalagi ditambah dengan kredo yang sangat patriotik dari Kiai Hasyim, 'Hubbul wathan mina al-iman' (mencintai Tanah Air adalah sebagian dari iman).

Peran Kiai Hasyim yang tak lain berasal dari kaum santri di sini sangat vital. Tak ayal, Sayyid Muhammad Asad Shihab, seorang jurnalis dari Timur Tengah menyebut Kiai Hasyim sebagai 'Peletak Batu Pertama Kemerdekaan Indonesia' (Allamah Muhammad Hasyim Asy’ari Wadhiu Libinati Istiqlali Indonesia).

Membendung Radikalisme

Bila musuh para santri dahulu adalah para penjajah, maka tantangan santri generasi sekarang adalah paham dan penganut radikalisme. Terlebih baru-baru ini kita dikejutkan dengan hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang menyebutkan bahwa 63,07 persen guru di Indonesia cenderung intoleran (Media Indonesia/17/10).

Sikap intoleran, seperti menurut hasil penelitian Setara Institute (Tribun Jateng/20/5/2018), adalah awal mula seseorang berubah menjadi pelaku tindak pidana terorisme. Sikap itu berangkat dari perasaan merasa benar sendiri, sementara yang lain salah. Sikap intoleran juga menjadi salah satu indikasi bahwa seseorang telah terpapar paham radikalisme.

Penganut paham radikalisme, yang puncaknya menjadi pelaku terorisme yang tega membunuh sesama manusia dengan sangat keji, ironisnya berangkat dari kesalahpahaman dalam memahami ajaran agama seperti jihad. Mereka memaknai konsep jihad dengan sangat sempit, yakni berperang secara fisik an sich.

Padahal, jika merujuk pada teks-teks klasik seperti Fathul Muin karya Zainuddin Al-Malybari yang diajarkan di pesantren-pesantren, jihad sesungguhnya adalah kewajiban fakultatif yang bukan saja memiliki arti sebatas mengangkat senjata, melainkan lebih dari itu juga menyasar aspek pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam berbangsa dan bernegara.

Merujuk pada konsep jihad Zainuddin Al-Malybari, maka seorang ayah yang mencari nafkah untuk keluarganya sesungguhnya sedang berjihad. Demikian pula dengan seorang nelayan, pedagang, petani, pelajar, dan aneka profesi lainnya yang diniati untuk menggapai rida Tuhan adalah jihad. Di sinilah ajaran pesantren yang sarat makna dan peran kaum santri menemukan titik relevansinya.

Menyebarkan Islam Moderat

Maka tidak bisa tidak lulusan-lulusan pesantren harus lebih masif menyuarakan ajaran-ajaran Islam moderat di tengah khalayak umum. Buah pemikiran para kiai yang penuh keteduhan seperti konsep ukhuwah (persaudaraan) yang digagas oleh Kiai Ahmad Shidiq (1926-1991) juga perlu disebarluaskan.

Dalam pandangan Kiai Ahmad Shiddiq ukhuwah itu ada tiga, yaitu ukhuwah islamiyyah (persaudaraan sesama umat Islam), ukhuwah wathaniyyah (persaudaraan sesama bangsa), dan ukhuwah basyariyyah (persaudaraan sesama umat manusia). Tiga konsep ukhuwah tersebut antara satu dan yang lain harus berkait kelindan dan berjalan seayun seiringan. Ukhuwah basyariyyah menyasar konteks hubungan antarsesama manusia; ukhuwah wathaniyyah membidik persaudaraan atas dasar rasa kebangsaan; sementara ukhuwah islamiyyah dimaksudkan untuk mempererat persaudaraan berbasis keislaman (Helmi, 2018: 16).

Dengan mengamalkan tiga model ukhuwah tersebut, seseorang tidak punya peluang dan alasan untuk menyakiti orang lain. Sesama orang Islam tidak menyakiti satu sama lain karena terikat ukhuwah islamiyyah, sesama warga negara tidak menyakiti satu sama lain karena terikat ukhuwah wathaniyyah, dan sesama manusia tidak menyakiti satu sama lain karena terikat ukhuwah basyariyyah.

Para santri juga perlu lebih aktif mengisi masjid. Pasalnya, survei yang dilakukan Rumah Kebangsaan dan Dewan Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) menunjukkan sedikitnya 41 masjid terindikasi radikal (Tempo/8/7). Ironisnya, masjid dimaksud adalah masjid yang berada di kantor pemerintahan di Jakarta.

Memang banyak faktor penyebab terjerembabnya sejumlah masjid dalam kubang radikalisme, namun satu faktor yang mendasar dan signifikan adalah abainya kaum santri terhadap masjid. Banyak santri yang menjadikan masjid sebatas sebagai tempat berzikir, bukan juga berpikir. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh para pengusung paham radikal yang bermodalkan niat meski sebenarnya minim kompetensi.

Walhasil, peringatan Hari Santri yang ke-3 sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2015 lalu semoga tidak dimaknai secara seremonial belaka, tetapi benar-benar menjadi pengingat bagi kaum sarungan, bahwa kiprah dan peran mereka dalam menyelesaikan problem-problem kemasyarakatan akan selalu ditunggu. Wallahu a’lam bis shawab.
  
Penulis adalah santri Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak.
Rabu 24 Oktober 2018 16:15 WIB
HARI SANTRI 2018
Resolusi Jihad Zaman Now
Resolusi Jihad Zaman Now
KH Sholahuddin Wahid (Tebuireng.com)
KH Sholahuddin Wahid

Resolusi Jihad adalah tanggapan Hadratussyaikh KH M Hasyim Asya'ri dan para ulama Nahdlatul Ulama terhadap kondisi kritis yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Resolusi Jihad adalah Jihad Perang satu-satunya dalam sejarah Indonesia. Resolusi Jihad adalah politisasi agama pertama di Indonesia. Saat itu bangsa Indonesia baru dua bulan menyatakan kemerdekaannya dan jiwa kebangsaan Indonesia merasuk ke dalam diri rakyat Indonesia. Mati syahid menjadi daya tarik utama bagi umat Islam sehingga mereka rela bertempur sampai gugur di medan perang.

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, para pemimpin Indonesia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan keesokan harinya mendirikan negara Republik Indonesia. Sekutu menganggap bahwa Indonesia masih di bawah kekuasaan mereka sehingga tentara sekutu menduduki kembali wilayah Indonesia.

Para ulama melihat kondisi kritis itu dan mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad untuk mendorong dan menyerukan ummat Islam yang berada di dalam wilayah sekitar Surabaya dalam radius 90 km untuk membantu militer dalam perang menghadapi tentara sekutu. Ribuan ummat Islam gugur dalam perang tersebut  dan menjadi syuhada'. Resolusi Jihad berhasil menggalang kekuatan ummat Islam untuk mempertahankan keberadaan atau eksistensi negara Indonesia dalam menghadapi serangan sekutu.

Kita perlu mengaktualisasikan semangat Resolusi Jihad dalam konteks zaman kini. Kita perlu mengetahui masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Menurut survei litbang harian Kompas pada pertengahan 2017, masalah terbesar bangsa Indonesia ialah: korupsi (43 persen), penegakan hukum (18 persen), kemiskinan (13 persen), masalah sara (10 persen), keadialan sosial (7 persen). Jadi jihad bangsa Indonesia pada saat ini bukanlah jihad perang seperti tahun 1945, tetapi berjuang untuk menghadapi tantangan masalah terbesar bangsa Indonesia di atas.

Korupsi terbukti telah berperan merusak bangsa dan negara Indonesia. Ada beberapa dampak negatif korupsi. Pertama, korupsi mengurangi pendapatan negara kalau petugas pajak berkongkalikong dengan wajib pajak. 

Kedua, Korupsi mendistorsi pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. Ketiga, semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara semakin besar bagian kegiatan ekonomi akan bergerak di bawah tanah, di luar jangkauan otoritas pajak.

Keempat, korupsi menghambat pengembangan dan inovasi sektor swasta sehingga mendorong inefisiensi. Kelima, korupsi berperan pada kesalahan dalam penempatan SDM. Keenam, korupsi berperan dalam distribusi pendapatan negara dan pembangunan. Ketujuh, korupsi adalah penghianatan kepercayaan yang berakibat mendeligitimasi negara dan moral birokrasi.

Penegakan hukum dan keadilan belum berhasil kita wujudkan. Hukum masih tebang pilih, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tertangkapnya banyak hakim menunjukkan bahwa tindakan suap terhadap aparat penegak hukum masih marak. Bahkan ada yang berpendapat bahwa  mungkin terjadi fenomena gunung es, yang tampak hanya sedikit dan yang tidak tampak jauh  lebih banyak.

Secara bertahap melalui pemerintahan beberapa presiden jumlah orang miskin makin menurun. Tetapi kalau kita memakai kriteria tentang yang disebut orang msikin menurut standar Bank Dunia, yaitu yang punya pendapatan dibawah 2 dolar AS per orang per hari, jumlah peduduk miskin akan jaul lebih banyak.

Masalah SARA masih menjadi masalah bagi kita. Media sosial berperan dalam memperuncing masalah ini. Keadilan dalam penegakan hukum juga ikut berperan. Keadilan sosial menjadi sila terakhir Pancasila tetapi justru menjadi tolok ukur utama dalam membumikan Pancasila di dalam kehidupan nyata. Selama keadilan sosial belum terwujud, maka Pancasila hanya menjadi hiasan bibir. Keadilan sosial sulit terwujud selama masalah-masalah di atas belum terselesaikan .

Menurut saya ada masalah utama bangsa Indonesia yang luput dari pengamatan masyarakat dalam hasil survei di atas, yaitu masalah pendidikan. Aset utama semua bangsa adalah Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Kita melihat bahwa tingkat pendidikan bangsa Indonesia berada dijajaran peringkat bawah. Bahkan di Asia tenggara kita sudah berada di bawah Vietnam. Masalah utama dunia pendidikan kita adalah mutu guru yang secara nasional kurang baik. 

Pesantren yang merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia telah memberikan sumbangsih yang besar terhadap pendidikan Indonesia sejak seribu tahun lalu dan akan terus meneruskan bahkan meningkatkan sumbangsih tersebut. Pesantren perlu meningkatkan perannya dalam membentuk akhlak santri sehingga mereka bisa menjadi calon-calon pemimpin yang amanah.

Semoga semagat Resolusi Jihad dapat terus membara dalam diri santri, ulama, pemimpin bangsa, dan kita semua. Semagat Resolusi Jihad yang penuh dengan pengabdian akan mampu membuat kita mempertahankan bangsa dan negara menghadapi tantangan di atas.


Penulis adalah Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur

Selasa 23 Oktober 2018 22:45 WIB
Tradisi Ngopi Kaum Santri
Tradisi Ngopi Kaum Santri
Ilustrasi (santri online)
Oleh Muchlis M Hanafi

Kopi bukan minuman biasa. Selalu penuh cerita dan budaya. Sangat lekat dengan kaum santri dan ulama. Sebuah komunitas yang mendalami agama dan dikenal taat ibadah. Bahkan, jauh sebelum budaya ‘ngafe’ dikenal Barat. Melalui santri kopi mendunia. Kok bisa? Kaum santri terbiasa ngopi mulai abad ke-9 H/15 M. Sedangkan Barat baru mengenalnya pada abad ke-17 M. Tapi, kini gerai-gerai kopi mereka merajai dunia. Sebutlah Starbuck. Gerainya mencapai 27.339 buah di seluruh dunia (cnbcindonesia.com/19-08-2018). Sementara santri, masih asyik dengan ‘ngopinya’.

Berasal dari Ethiopia santri mulai mengenal kopi melalui Yaman pada akhir abad ke-9 H. Para ulama sufi yang menemukan khasiatnya. Bisa menahan ngantuk. Dari Yaman kopi merambah ke kota-kota Islam di Hijaz, Mesir dan Syam pada abad ke-10 H yang saat itu berada di bawah Dinasti Mamluk (1250-1517 M).

Sejarawan Ibn al-Imad (w. 1089 H), penulis biografi ulama, Syadzarât al-Dzahab, mencatat, Abu Bakar bin Abdullah, ulama pengikut tarekat Syadziliyah, diketahui membuatnya dengan biji kopi (al-bunn) dari Yaman. Ternyata bisa membuat mata melek, dan giat ibadah malam. Dia pun anjurkan para pengikutnya untuk banyak ngopi. Di beberapa wilayah negeri Syam, saat itu kopi identik dengan tarekat Syadziliyah. Dalam tradisi ngopi mereka, cangkir kopi pertama ditumpahkan ke tanah. Itulah ‘jatah’ pendiri Tarekat Syadziliyyah. Jadi, para sufi itulah yang mengajari dunia ‘ngopi’.

Ilmuwan Muslim Ibnu Sina (w.1037) dalam kitab al-Qânûn fi al-Thibb menjelaskan jenis minuman ini disebut ‘qahwah’ karena bisa menahan atau menghilangkan nafsu makan. Kata kerja ‘aqha’ berarti ‘meninggalkan’ makanan meski berselera. Qahâ al-rajulu diungkapkan jika seseorang tidak nafsu makan. Kata qahwah mulanya salah satu nama khamar dalam tradisi Arab klasik. Mereka biasa beri nama sesuatu dengan antonim/kebalikannya (al-adhdâd). Perempuan cantik mereka sebut qabîhah (buruk rupa). Minuman dari biji kopi disebut qahwah karena membangkitkan dan menyegarkan pikiran. Sebaliknya, khamar bisa menghilangkan akal pikiran. Keduanya memiliki kesamaan; bisa mengurangi/menghilangkan selera makan.

Di kalangan sufi kopi digemari. Tapi ulama fiqih abad ke-15 M terbagi. Antara yang mengharamkan dan yang menghalalkan. Polemiknya cukup panas. Sepanas cangkir kopi. Sampai-sampai muncul hadis palsu yang menyatakan, “yang minum kopi akan dibangkitkan pada hari Kiamat dengan muka hitam dari bawah cawan kopi”.

Al-Arna`uth dalam bukunya yang berjudul “Sejarah Budaya Kopi dan Kafe” (Min al-Târîkh al-Tsaqâfiy lil Qahwah wal Maqâhi) menyebutkan polemik tentang hukum ‘ngopi’ pecah pertama kali di Makkah pada tahun 1511 M. Saat itu penguasa Dinasti Mamluk menugaskan Kheir Beik sebagai pejabat hisbah (polisi adab) di Makkkah. Pertama datang di bulan maulid dia melihat komunitas sufi ngopi kebanyakan. Saling bergantian dari sebuah cawan besar. Hampir seperti orang mabuk. Kopi di jual di pinggir-pinggir jalan kota Makkah. Ada yang menyerupai tempat minuman keras. Diiringi hiburan yang terkadang keluar batas.

Kheir Beik mengumpulkan ulama Hejaz untuk mengkaji hukum ngopi. Pro kontra bermunculan. Bahkan ulama madzhab Syafi’i di Makkkah, Syeikh Nuruddin, sampai dikafirkan oleh ulama yang mengharamkan kopi gegara fatwanya yang menghalalkan ngopi. Fatwa ulama Makkah yang mengharamkan kopi dikirim ke Kairo. Tetapi penguasa Mamalik di Kairo sudah pegang fatwa lain dari ulama Mesir. Menurut mereka, ngopi itu halal. Tidak berdosa. Keharamannya bila dilakukan dengan cara-cara yang haram seperti pada khamar. Fatwa halal ini membuat kopi dan ngopi semakin popular.

Hampir selama tiga abad ‘ngopi’ diperbincangkan ulama. Antara yang mendukung dan yang menolak. Dalam buku Rihlat al-Syitâ wa al-Shayf (Perjalanan Musim Dingin dan Panas), Muhammad Abdullah al-Husaini, yang populer dengan nama Kibrit al-Madani (w.1070 H), bercerita penguasa Makkah pernah akan menetapkan larangan minum kopi. Salah seorang penasihatnya memberi saran sebaiknya jangan. Itu tidak mungkin terjadi. Bahkan hanya akan membuat kopi semakin popular.

Saat ditanya alasannya ia menjelaskan, hitungan angka (hisab al-jummal) kata ‘qahwah’ sama dengan nama Allah ‘al-qawiyy’. Kata qahwah yang terdiri dari huruf qaf – ha- waw – ta hitungan bilangannya adalah 100 + 5 + 6 + 5 = 116. Begitu juga kata `qawiyy’ yang terdiri dari huruf qaf – waw - ya mempunyai hitungan bilangan 100 + 6 + 10 = 116. Mendengar itu, sang penguasa pun mengurungkan niat melarang ‘ngopi’.

Berdasarkan sistem bilangan abjad Arab di atas ngopi identik dengan kuat. Hatim al-Ahdal, seperti dikutip al-Adkawi (w.1770 M) dalam Husn al-Da`wah lil Ijâbah ilal Qahwah (Ajakan Baik untuk Memenuhi Undangan Ngopi) menjelaskan beberapa khasiat ngopi. Antara lain, “merangsang anggota badan jadi semangat, menenangkan jiwa, mengusir galau, mendatangkan inspirasi, membuat hati khusyuk, mengajak taat dan begadang malam untuk ibadah, mencerahkan penglihatan, membersihkan kandung kemih dan melancarkan buang air kecil”. Manuskrip selesai ditulis pada Jumat pagi, 14 Jumadal Ula 1171 H. Demikian penutup al-Adkawi.

Kalau begitu, mari kita lanjut ngopi. Terlebih di Hari Santri.


Penulis adalah Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) Balitbang Diklat Kemenag

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG