IMG-LOGO
Trending Now:
Opini

Perangkap Provokasi di Balik Bendera HTI

Jumat 26 Oktober 2018 12:0 WIB
Bagikan:
Perangkap Provokasi di Balik Bendera HTI
Ilustrasi eks-HTI (Foto: istimewa)
Oleh Zastrouw Al-Ngatawi

Mencermati kasus pembakaran bendera HTI yang memancing kontroversi hingga menyudutkan Ansor di media sosial, mengingatkan saya pada provokasi yang dilakukan oleh PKI dalam peristiwa Muncar, Banyuwangi tahun 1965. 

Disebutkan oleh Agus Sunyoto  dalam salah satu artikelnya dan Abdul Mun'im DZ dalam buku Benturan NU-PKI (2013), pada tanggal 18 Oktober 1965, Ansor Muncar diundang pengajian ke Kecamatan Gambiran di desa Karangasem, Banyuwangi. Dengan semangat yang menggelora ratusan Anshor Muncar mendatangi undangan pengajian tersebut dengan mengendarai truk.

Sampai di tempat pengajian, rombongan dijamu makanan oleh panitia yang ternyata para pemuda rakyat yang menyamar menjadi anggota Banser dan beberapa Gerwani yang menyamar menjadi Fatayat NU. Tanpa rasa curiga dan prasangka para anggota Ansor Muncar menikmati suguhan dari panitia.

Ternyata makanan yang disuguhkan tersebut telah diberi racun oleh PKI. Akibatnya, tidak berselang lama, para pemuda Ansor mengalami muntah-muntah dan lemas setelah makan sajian yang telah diberi racun. Para anggota Ansor yang sudah  dalam kondisi lemas dan tak berdaya  karena diracun akhirnya dibantai oleh PKI secara sadis.

Menurut catatan saksi mata dan bukti mayat yang ada, pada peristiwa itu 93 orang aggota Ansor dan Banser menjadi korban pembantaian. Mayat mereka dimasukkan dalam satu lubang yang sudah dipersiapkan.

Suasana politik saat itu memang menegangkan. Benturan ideologi antara Komunis dan Islam begitu tajam. Saling provokasi terjadi antar-kelompok sehingga menimbulkan gesekan sosial level akar rumput.

Tuntutan pembubaran PKI oleh beberapa kelompok masyarakat karena dianggap telah berkhianat pada NKRI dan Pancasila membuat PKI semakin terpojok dan kalap sehingga di beberapa daerah basis berusaha melakukan perlawanan melalui provokasi untuk memancing lawan dan menyolidkan anggota.

Nasib HTI di Indonesia saat ini mirip dengan PKI. Setelah dibubarkan mereka berusaha melakukan perlawanan dengan segala cara. Mereka melakukan kampanye berselubung dengan membonceng setiap kegiatan keagamaan, mulai khutbah di masjid-masjid, ceramah para dai sampai aksi jalanan. Selain itu berbagai intrik dan provokasi mereka lakukan untuk menjebak lawan agar bisa dilemahkan sambil menarik simpati massa.

Kasus Ustadz Abdul Somad (UAS) adalah contoh nyata dari provokasi HTI untuk memancing keributan. Di setiap ceramah UAS, HTI selalu tampil membonceng dengan memasang atribut dan mengerahkan massa. Ketika provokasi tersebut dihadang dan dihentikan oleh Banser maka dengan cerdik HTI memutar balik fakta sambil bersembunyi di balik simbol agama.

Mereka menggoreng isu seolah Banser melakukan pembubaran pengajian, persekusi ulama, dan sejenisnya. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah Banser menghentikan manuver HTI, sebagai organisasi terlarang,  yang membonceng kegiatan keagamaan UAS.

Dengan cara seperti ini HTI berhasil  memangguk simpati dari orang-orang yang berpikir simbolik. Tidah hanya itu, dengan memggunakan simbol dan topeng agama HTI bisa mengelabuhi massa hingga timbul asumsi bahwa HTI adalah Islam, melawan HTI adalah melawan Islam.

Akibatnya lawan-lawan politik HTI akan di-bully dan diragukan keislamannya bahkan dianggap sebagai pemecah belah umat. Sebagaimana yang dialami oleh Banser NU. Dengan cara ini HTI bebas menjajakan ideologi khilafah yang merongrong ideologi negara meski secara organisatoris telah dibubarkan.

Insiden pembakaran bendera HTI di Garut sulit dipisahkan dengan skenario ini. Berdasar kronologi yang dibuat panitia, tampak jelas adanya upaya menjebak jamaah NU, khususnya Banser unt masuk dalam perangkap HTI melalui tindakan yang provokatif.

Munculnya seseorang mengibarkan bendera HTI jelas merupakan skenaario untuk memancing kerusuhan dan emosi massa NU. Karena situasi lapangan yang sudah memanas beberapa orang Banser terpancing dan masuk dalam  perangkap ini ketika melakukan pembakaran terhadap bendera HTI

Tindakan spontan beberapa anggota Banser tersebut segera digoreng dengan bumbu provokatif bernuansa agama hingga menarik emosi massa. Sebagaimana PKI menjebak Ansor dalam peristiwa Banyuwangi dengan pengajian hingga kemudian dibantai dengan racun, dalam kasus Garut, Ansor dijebak dengan provokasi menggunakan bendera HTI, hingga akhirnnya masuk dalam perangkap dan menjadi obyek "pembantaian" di medsos.

Terlepas siapa yang melakukan provokasi, dari kasus ini kita bisa melihat betapa hebatnya bahaya laten HTI karena bisa digunakan untuk adu domba memecah belah bangsa dan melemahkan ideologi negara. 

Dalam situasi politik yang penuh ketegangan seperti saat ini, provokasi atas nama agama  akan terus terjadi karena ini cara yang paling mudah dan murah untuk menggerakkan massa. Dan gerakan ini akan semakin sulit ditanggulangi karena menggunakan simbol dan klaim agama.

Jika aparat tidak bertindak tegas pada para aktivis ormas terlarang sebagaimana tindakan tegas terhadap PKI, maka provokasi massa seperti ini akan terus terjadi.

Dalam kondisi seperti ini perlu sikap hati-hati, waspada dan arif dalam merespon tindakan provokatif. Ada baiknya Ansor dan Banser belajar dari kejadian masa lalu dalam menghadapi intrik dan provokasi lawan. Apalagi provokasi yang menggunakan simbol agama seperti yang terjadi dalam peristiwa Garut. 


Penulis adalah Dosen Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta
Tags:
Bagikan:
Jumat 26 Oktober 2018 15:0 WIB
Ambiguitas Bendera
Ambiguitas Bendera
YouTube
Oleh Warsa

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 merupakan aturan yang menyatakan pencabutan badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia. HTI dibubarkan karena bertolak belakang dengan landasan ideal negara ini, Pancasila. Artinya, HTI memang anti-Pancasila. 

Pasca-pembubaran organisasi yang antidemokrasi dan Pancasila ini, hampir seluruh media massa baik cetak atau elektronik menjadikan peristiwa tersebut sebagai headline dan topik penting pemberitaan. Sebuah Koran di tempat tinggal penulis memuat sebuah gambar burung garuda mengoyak kalimat laa ilaaha illallah, muhammadur rasulullah pada halaman depannya. Ormas-ormas Islam memperlihatkan kegeraman mereka terhadap desain grafis seperti ini. Pihak media menyampaikan permohonan maaf secara langsung, penerbitan gambar itu murni kekhilafan dan pembuat gambar benar-benar menyadari bahwa bendera yang dikoyak oleh burung garuda tersebut merupakan bendera yang selama ini digunakan oleh HTI dalam setiap aksi dan gerakannya.

Harus diakui, bagi masyarakat Muslim, kalimat tauhid merupakan kalimah suci. Setiap Muslim akan benar-benar memperlihatkan sikap ajrih mereka kepada apa pun yang di dalamnya termuat kalimat tauhid atau benda-benda yang ditulisi kalimat-kalimat dari Al-Qur’an. Emosi keagamaan ini memang wajar dimiliki dan tersemat dalam setiap penganut agama apa pun, entah itu orang Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan keyakinan lainnya. 

Pemuliaan terhadap kalimat tauhid dan simbol keagamaan khususnya dari umat Islam sebelum kelompok-kelompok (baca:radikal) menggunakan simbol keagamaan dalam embel-embel kelompoknya bersifat imanen. Ada semacam pakem dan aturan tidak tertulis yang berkembang di masyarakat Muslim larangan menuliskan kalimat-kalimat suci bukan pada tempat yang semestinya. Kebiasaan ini terus terjaga dari generasi ke generasi. Hasil baik darinya yaitu kalimat-kalimat suci apalagi ayat yang termaktub di dalam kitab suci jangan sampai memasuki wilayah yang justru akan menempatkan kalimat suci tersebut turun ke ranah profan. Orang tua akan melarang anaknya menuliskannya di kaus atau baju dengan kalimat suci.

Pakem dan aturan tertulis seperti ini sudah tentu hanya berlaku di masyarakat Nusantara. Sebab harus diakui, sejak dahulu leluhur-leluhur di Nusantara telah banyak melahirkan pakem-pakem tidak tertulis. Masyarakat mengenal istilah pamali. Pakem ini tetap terjaga meskipun agama-agama mulai meluaskan pengaruhnya di Nusantara. Dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara, para Wali Songo tidak menghapus pakem masyarakat karena hal ini merupakan kebaikan, dari pakem tersebut melahirkan keadaban. 

Penggunaan simbol-simbol keagamaan dilakukan oleh para penganut keyakinan justru terjadi  bukan di zaman ketika para nabi dan rasul masih hidup. Simbol keagaman ini dicetak, dimuat, dipublikasikan, dilakukan oleh pengikut dan penganut satu agama demi meluaskan pengaruhnya. Bagi umat Islam, penulisan kalimat tauhid ke dalam sebuah bendera baru terjadi saat pertama kali berdiri kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932. Sebelumnya, saat Muhammad ibn Abdul Wahhab melalui gerakan Wahabi yang mendapat sokongan penuh dari Muhammad Ibn Saud, pada tahun 1744 M hanya menyebutkan simbol bulan sabit pada kain berwarna hijau.

Berdasarkan sekelumit sejarah di atas, penulisan kalimat tauhid pada embel-embel kelompok, komunitas, organisasi, hingga negara benar-benar murni didasari atas desakan politik yang membonceng pada sebuah agama. Sudah dapat dipastikan, ketika Nabi Muhammad (SAW) masih hidup kita tidak akan menemukan kalimat tauhid ditulis pada bendera atau panji-panji lainnya. Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah malah menyebutkan bendera yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu merah dan putih. Pandangan sejarawan asal Bandung ini bukan tanpa dasar, kecuali dilengkapi oleh hadits-hadits pun dapat diperkuat oleh dalil aqli kita saat ini. Bukankah Al-Qur’an pun belum dikodifikasikan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup? Artinya, mana mungkin kalimat suci yang berasal dari Al-Qur’an berani dituliskan ke dalam bendera atau panji-panji oleh Muslim generasi awal?

Sebelum dibubarkan pada tahun 2017 tahun, Hizbut Tahrir Indonesia memiliki dua jenis bendera al-liwa dan ar-rayah. Konon, dua bendera berbeda warna tersebut, hitam dan putih merupakan jenis bendera yang pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan merujuk beberapa hadits yang konteksnya memang menunjukkan peristiwa pada masa itu saja (masa kenabian). Sebetulnya mudah untuk mencerna kenapa simbol keagamaan misalnya kalimat tauhid dibubuhkan pada bendera HTI. Hal ini disebabkan organisasi ini jelas-jelas merupakan partai yang bergerak di ranah politik praktis sejak awal mula didirikan. 

Bagi para anggota HTI keberadaan bendera (al-liwa dan ar-rayah) merupakan panji organisasi yang selalu dibawa dan dikibarkan pada setiap acara terutama unjuk rasa atau demonstrasi. 

Anehnya, ketika kelompok radikal ISIS muncul di Timur Tengah, meskipun kelompok radikal ini membubuhkan kalimat tauhid yang sama maknanya dengan HTI, para anggota HTI cenderung mengklaim, itu bendera ISIS, HTI bukan ISIS. 

Di Timur Tengah saat gerakan ISIS menggejala dan mendapatkan perlawanan dari penduduk di negara-negara konflik. Kita sering melihat bendera ISIS, bendera dengan warna hitam bertuliskan kalimat tauhid itu dibakar sebagai bukti ketidaksetujuan umat Islam di Timur Tengah terhadap gerakan ISIS, tidak lahir protes bahawa bendera yang dibakar itu kalimat tauhid. Di Indonesia juga demikian meskipun sangat jelas baik gerakan ISIS atau HTI murni merupakan gerakan politik.

Kemudian tiba-tiba keadaan menjadi memanas saat beberapa anggota Banser Garut membakar bendera HTI. Umat Islam digiring kembali untuk memberikan komentar terhadap isu yang selama ini biasa digunakan oleh kelompok Islam politis, penistaan agama. Sudah tentu, para anggota HTI yang telah dibubarkan dalam kondisi seperti ini memerankan permainan lagi. Mantan anggota HTI akan mengatakan bendera yang dibakar oleh anggota Banser Garut merupakan bendera tauhid, bukan bendera HTI. Mereka mengklaim bahwa HTI tidak memiliki bendera seperti itu.

Permainan seperti ini dengan sangat mudah menyulut penafsiran dan ambiguitas di masyarakat Islam. Pada satu sisi umat Islam merasa gembira HTI dibubarkan tetapi ketika simbol keagamaan yang menyertai HTI dirusak umat Islam sama-sama mengklaim itu bendera tauhid. Sejak peristiwa ambigu tersebut, umat Islam atau siapa saja bisa dengan leluasa mengibarkan bendera dengan kalimat tauhid tanpa harus dicurigai bahwa dirinya mantan anggota HTI. 

Dengan peristiwa di atas, sudah waktunya pemerintah benar-benar melakukan pembenahan terhadap Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan terutama penekanan untuk tidak menggunakan kalimat, ayat, atau dalil yang kutip dari kitab suci apa pun  sebagai logo, bendera, dan atribut lainnya. Dapat dibayangkan, jika bendera HTI yang mereka klaim sebagai bendera tauhid itu dituliskan pada kaus atau baju, bukan tidak mungkin pakaian bertuliskan kalimat tauhid tersebut digunakan oleh orang memasuki toilet atau dijadikan kain pengepel setelah kaos itu usang tentu saja akan lebih merendahkan kalimat tauhid yang selama ini dipandang kalimat sakral dan suci oleh umat Islam. Padahal para leluhur kita sudah menekankan pentingnya kita menjaga kalimat suci jangan sampai memasuki ranah profan.


Penulis adalah guru MTs Riyadlul Jannah, Sukabumi

Rabu 24 Oktober 2018 21:0 WIB
Mengapa NU Tak Menggunakan Simbol Tauhid?
Mengapa NU Tak Menggunakan Simbol Tauhid?
Ilustrasi (Youtube)
Oleh Mahbib Khoiron

Jika kita berselancar sejenak di mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci “tahlil”, halaman akan sesak dengan serentetan tautatan yang membahas tradisi keagamaan yang lazim dijalankan warga NU: Tahlilan. Tahlil pada dasarnya istilah untuk kalimat thayyibahlâilâhaillallâh” (tiada Tuhan selain Allah). Pergeseran makna berlangsung karena NU-lah yang secara eksplisit dan konsisten mengajarkan dan mengamalkan secara rutin dalam bingkai budaya komunal. Tahlil lalu melekat sebagai bagian dari identitas Nahdlatul Ulama. Ormas tahlil, ya NU.

Tahlil adalah kalimat suci karena berisikan penegasan prinsip tertinggi dalam Islam, yakni tauhid (pengesaan Allah). Sebab itu pula tahlil sering disebut juga kalimat tauhid. Bukan hanya dalam tahlilan, warga NU melafalkan lâilâhaillallâh nyaris di setiap ritual keagamaannya, seperti istighotsah, ziarah, manaqiban, yasinan, ratiban, wirid bakda shalat, dan lain-lain. Bahkan bagi NU, mampu mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat adalah indikator paling konkret wafatnya seseorang dianggap sangat baik (husnul khatimah). Begitu dekatnya NU dengan kalimat tauhid.

Yang unik, mengapa kalimat tauhid itu nyaris tidak pernah digunakan NU sebagai simbol dalam aktivitas organisasi? Kok tidak seperti kelompok-kelompok mutakhir yang lantang mengaku menggaungkan “suara Islam”?

Sejak awal NU mendasarkan pemikirannya pada sistem bermazhab. Otoritas pengetahuan agama diserahkan kepada para ahlinya, yakni ulama. NU memang meyakini sumber primer Al-Qur’an dan Sunnah, tapi akses kepada kedua teks tersebut harus melalui disiplin ilmu dan pertanggungjawaban moral yang ketat, dan itu hanya bisa dimiliki oleh ulama. Bukan sembarang orang, terutama kalangan awam. Ini pula yang menjadi salah satu alasan kenapa nama “Nahdlatul Ulama” (kebangkitan para ulama) dipilih menjadi nama organisasi.

Paham semacam ini bukan tanpa risiko. Karena mengembangkan cara berpikir mazhab, NU dituding oleh sebagian kelompok yang mengusung agenda pemurnian Islam sebagai golongan yang menjauh bahkan menyimpang dari Al-Qur’an dan Sunnah. Padahal, yang terjadi sesungguhnya adalah kerendahan hati dalam mengakui keterbatasan diri, lantas menyerahkan otoritas pengetahuan keagamaan kepada ulama. Ulama yang mana? Dalam fiqih, NU menganut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hanbali), dalam hal aqidah menganut al-Asy’ari dan al-Maturidzi, sedangkan dalam tasawuf mengikuti Imam al-Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Turunan dari masing-masing mazhab juga tak luput dari perbedaan.

Artinya, di lingkungan NU pluralitas pemikiran (mazhab) diakui. Seluruhnya dinilai sebagai produk ijtihadî (olah pikir manusia) yang memungkinkan terbukanya perbedaan. Hakikat kebenaran tak mungkin bisa diraih, tapi ikhtiar untuk mendekati itu bisa dilakukan. Proses itulah yang kemudian melahirkan ijtihad yang beragam. Hadratussyekh Muhammad Hasyim Asy’ari dalam kitab al-Mawâ’idh pernah mewanti-wanti umat untuk tidak terjerumus dalam fanatisme. Terhadap produk ijtihadî pilihannya cuma dua: (1) semua mujtahid benar, atau (2) mujtahid yang benar hanya satu tapi mujtahid yang salah tetap mendapat pahala. Corak pemikiran ini tak ditemukan pada kelompok-kelompok penganut absolutisme yang menganggap kebenaran pasti tungal dan hanya kelompok dialah yang paling benar. Mereka menyamakan tafsir atas kebenaran dengan kebenaran itu sendiri.

Dari sini kita mendapat sedikit titik terang mengapa NU cenderung “menghindari” simbol-simbol yang secara langsung menggunakan nama Islam, termasuk soal kalimat tauhid. Sebagai as-sawâdul a’dham (komunitas terbesar Islam), bila mau, kiai-kiai pesantren generasi awal bisa saja menyepakati nama organisasi “pembela Islam”, “pejuang Islam”,  “nahdlatul islam”, dan semacamnya; atau menjadikan kalimat tauhid sebagai lambang organisasi. Tapi itu tidak dilakukan. Mereka memilih nama “Nahdlatul Ulama” lewat mekanisme musyawarah dan logonya dirancang kemudian dari hasil istikharah.

Bagi ulama NU kala itu membawa embel-embel “Islam” atau “kalimat tauhid” dalam organisasi barangkali dianggap mendekati sikap angkuh. Ada tanggung jawab dan risiko besar yang dipertaruhkan. Aspirasi dan pemikiran satu komunitas Islam belum tentu menjadi aspirasi dan pemikiran komunitas Islam lainnya. Karena itu, Hadratussyekh Muhammad Hasyim Asy’ari yang keulamaannya diakui seluruh ulama di Nusantara, bahkan lintas negara, hanya cukup didaulat sebagai rais akbar Nahdlatul Ulama, bukan imam besar umat Islam. Bahkan, di era kepemimpinan berikutnya, karena ketawadukan KH Abdul Wahab Chasbullah, gelar “rais akbar” (pemimpin besar) berubah menjadi “rais aam” (pemimpin umum). Inilah pengejawantahan dari i'tidal dan tasamuh, garis sikap tegas sekaligus terbuka yang dipegang NU. Di satu sisi sangat teguh dengan paham yang dianut, di sisi lain tidak mau memonopoli pemahaman umat Islam yang faktanya memang berbeda-beda.

Kesadaran inklusif ini sulit didapati dari kelompok-kelompok yang sejak awal memahami Islam dengan kacamata monolitik. Paradigmanya kebenaran tunggal. Cara berpikirnya hitam-putih: halal-haram, Islam-kafir, sunnah-bid’ah, sistem Allah-sistem thaghut, dan seterusnya. Semua kelompok yang berlainan pemikiran dengannya dianggap salah. Apa pun masalahnya, khilafah atau negara Islam solusinya. Yang runyam, penyederhanaan masalah seperti ini berakibat pada ke-GR-an berlebih untuk sah mengklaim diri sebagai representasi umat Islam secara keseluruhan dan menggunakan simbol-simbol suci Islam untuk kepentingan kelompok. Pembajakan Islam pun dimulai. Mengkritik kelompoknya disetarakan dengan mengkritik Islam itu sendiri. 

Selain mustahil pasti mewakili umat Islam yang majemuk, penggunaan simbol-simbol semacam itu juga rentan disalahgunakan. Jika terjadi, yang kotor namanya bukan hanya kelompok bersangkutan melainkan citra Islam secara umum. Kita bisa belajar bagaimana islamofobia menjalar di negara-negara Barat hanya karena ulah segelintir kelompok yang menebar teror sembari mengibarkan bendera tauhid dan simbol-simbol Islam. Padahal, dalam kitab Tanbîhat al-Wâjibat, Hadratussyekh Muhammad Hasyim Asy’ari juga berujar, memperalat sesuatu yang seharusnya agung untuk keperluan yang tidak semestinya adalah tindakan haram.

Ini bukan soal alergi nama Islam atau kalimat tauhid, melainkan soal pilihan sikap untuk mendudukkan simbol-simbol luhur itu dengan hati-hati dan proporsional. Dalam sejarah, di lingkungan NU pernah muncul nama Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah (pasukan Allah) untuk menyebut kelompok pejuang dari kalangan santri. Itu pun konteksnya masa-masa super-genting era penjajahan Jepang. Pascakemerdekaan, dalam suasana yang relatif damai, nama ini hilang. Sebagian anggotanya melebur dalam Tentara Nasional Indonesia. 

Di NU Islam lebih banyak tampil dalam wajah kultural: maulidan, haul, pembacaan Barzanji, halal bihalal, slametan, sunatan, akikah, tahlilan, serta ibadah dan moralitas sehari-hari. Ia membumi dalam keseharian budaya dan harmoni masyarakat. Kalimat tauhid lebih sering berkibar di hati dan bibir tulus jamaah ketimbang jadi jargon politis kelompok. Kalau pun harus ada kain bertuliskan kalimat tauhid, cukuplah itu menempel di kain penutup keranda jenazah, kendaraan terakhir manusia yang entah benar-benar membawa tauhid di hatinya atau tidak. Wallahu a’lam.


Penulis adalah warga NU, tinggal di Cileungsi, Kabupaten Bogor

Rabu 24 Oktober 2018 20:45 WIB
Memaknai Hari Santri
Memaknai Hari Santri
Oleh Moh Salapudin

Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional dapat dimaknai setidaknya dengan dua hal. Pertama sebagai bentuk rekognisi pemerintah terhadap peran dan kiprah kaum sarungan dalam memperjuangkan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua sebagai pengingat pada para santri, bahwa kiprah mereka untuk turut andil dalam menyelesaikan problem-problem kemasyarakatan sangat dibutuhkan.

Resolusi Jihad

Berkaitan dengan pemaknaan pertama, memang tidak bisa dimungkiri bahwa peran kaum santri, baik dalam memperjuangkan maupun menjaga keutuhan NKRI sangatlah besar. Di masa penjajahan, para kiai dan guru tarekat adalah kelompok yang tak henti-hentinya melakukan perlawanan. Bahkan menurut uraian Agus Sunyoto (2013), dalam kurun waktu satu abad, tahun 1800-1900, terjadi 112 pemberontakan yang dipimpin oleh para guru tarekat dan kiai pesantren.

Para kiai turun secara langsung memimpin pertempuran-pertempuran melawan penjajah sehingga tak sedikit dari mereka yang gugur di medan perang. Pangeran Diponegoro yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa dari tahun 1825 sampai 1830 adalah salah satunya. Ia adalah seorang santri yang memiliki nama Abdul Hamid dan berguru di Pondok Pesantren Tegalsari, Jetis, Ponorogo di bawah asuhan Kiai Hasan Besari (Chalwani Nawawi, 2018). Di luar Pangeran Diponegoro, kita tentu tak asing dengan nama-nama seperti Kiai Hasyim Asy’ari, Kiai Ahmad Dahlan, dan Kiai Abdul Wahab Chasbullah.   

Pemilihan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri sendiri merujuk pada peristiwa bersejarah di mana para kiai dari Jawa Timur dan Madura berkumpul untuk bermusyawarah yang dipimpin oleh Rais Akbar Kiai Hasyim Asy’ari. Dalam perkumpulan itu Kiai Hasyim mengeluarkan fatwa monumental yang kemudian dikenal dengan sebutan Resolusi Jihad.

Ada dua poin utama dalam Resolusi Jihad. Pertama, memohon kepada pemerintah Indonesia agar menentukan sikap dan tindakan nyata, serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Kedua, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan yang bersifat 'sabilillah' untuk tegaknya negara Indonesia merdeka dan agama Islam.

Digambarkan oleh Agus Sunyoto (2013) bahwa Resolusi Jihad yang disebarkan dari masjid ke masjid itu dalam tempo singkat membakar semangat juang arek-arek Surabaya. Apalagi ditambah dengan kredo yang sangat patriotik dari Kiai Hasyim, 'Hubbul wathan mina al-iman' (mencintai Tanah Air adalah sebagian dari iman).

Peran Kiai Hasyim yang tak lain berasal dari kaum santri di sini sangat vital. Tak ayal, Sayyid Muhammad Asad Shihab, seorang jurnalis dari Timur Tengah menyebut Kiai Hasyim sebagai 'Peletak Batu Pertama Kemerdekaan Indonesia' (Allamah Muhammad Hasyim Asy’ari Wadhiu Libinati Istiqlali Indonesia).

Membendung Radikalisme

Bila musuh para santri dahulu adalah para penjajah, maka tantangan santri generasi sekarang adalah paham dan penganut radikalisme. Terlebih baru-baru ini kita dikejutkan dengan hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang menyebutkan bahwa 63,07 persen guru di Indonesia cenderung intoleran (Media Indonesia/17/10).

Sikap intoleran, seperti menurut hasil penelitian Setara Institute (Tribun Jateng/20/5/2018), adalah awal mula seseorang berubah menjadi pelaku tindak pidana terorisme. Sikap itu berangkat dari perasaan merasa benar sendiri, sementara yang lain salah. Sikap intoleran juga menjadi salah satu indikasi bahwa seseorang telah terpapar paham radikalisme.

Penganut paham radikalisme, yang puncaknya menjadi pelaku terorisme yang tega membunuh sesama manusia dengan sangat keji, ironisnya berangkat dari kesalahpahaman dalam memahami ajaran agama seperti jihad. Mereka memaknai konsep jihad dengan sangat sempit, yakni berperang secara fisik an sich.

Padahal, jika merujuk pada teks-teks klasik seperti Fathul Muin karya Zainuddin Al-Malybari yang diajarkan di pesantren-pesantren, jihad sesungguhnya adalah kewajiban fakultatif yang bukan saja memiliki arti sebatas mengangkat senjata, melainkan lebih dari itu juga menyasar aspek pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam berbangsa dan bernegara.

Merujuk pada konsep jihad Zainuddin Al-Malybari, maka seorang ayah yang mencari nafkah untuk keluarganya sesungguhnya sedang berjihad. Demikian pula dengan seorang nelayan, pedagang, petani, pelajar, dan aneka profesi lainnya yang diniati untuk menggapai rida Tuhan adalah jihad. Di sinilah ajaran pesantren yang sarat makna dan peran kaum santri menemukan titik relevansinya.

Menyebarkan Islam Moderat

Maka tidak bisa tidak lulusan-lulusan pesantren harus lebih masif menyuarakan ajaran-ajaran Islam moderat di tengah khalayak umum. Buah pemikiran para kiai yang penuh keteduhan seperti konsep ukhuwah (persaudaraan) yang digagas oleh Kiai Ahmad Shidiq (1926-1991) juga perlu disebarluaskan.

Dalam pandangan Kiai Ahmad Shiddiq ukhuwah itu ada tiga, yaitu ukhuwah islamiyyah (persaudaraan sesama umat Islam), ukhuwah wathaniyyah (persaudaraan sesama bangsa), dan ukhuwah basyariyyah (persaudaraan sesama umat manusia). Tiga konsep ukhuwah tersebut antara satu dan yang lain harus berkait kelindan dan berjalan seayun seiringan. Ukhuwah basyariyyah menyasar konteks hubungan antarsesama manusia; ukhuwah wathaniyyah membidik persaudaraan atas dasar rasa kebangsaan; sementara ukhuwah islamiyyah dimaksudkan untuk mempererat persaudaraan berbasis keislaman (Helmi, 2018: 16).

Dengan mengamalkan tiga model ukhuwah tersebut, seseorang tidak punya peluang dan alasan untuk menyakiti orang lain. Sesama orang Islam tidak menyakiti satu sama lain karena terikat ukhuwah islamiyyah, sesama warga negara tidak menyakiti satu sama lain karena terikat ukhuwah wathaniyyah, dan sesama manusia tidak menyakiti satu sama lain karena terikat ukhuwah basyariyyah.

Para santri juga perlu lebih aktif mengisi masjid. Pasalnya, survei yang dilakukan Rumah Kebangsaan dan Dewan Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) menunjukkan sedikitnya 41 masjid terindikasi radikal (Tempo/8/7). Ironisnya, masjid dimaksud adalah masjid yang berada di kantor pemerintahan di Jakarta.

Memang banyak faktor penyebab terjerembabnya sejumlah masjid dalam kubang radikalisme, namun satu faktor yang mendasar dan signifikan adalah abainya kaum santri terhadap masjid. Banyak santri yang menjadikan masjid sebatas sebagai tempat berzikir, bukan juga berpikir. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh para pengusung paham radikal yang bermodalkan niat meski sebenarnya minim kompetensi.

Walhasil, peringatan Hari Santri yang ke-3 sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2015 lalu semoga tidak dimaknai secara seremonial belaka, tetapi benar-benar menjadi pengingat bagi kaum sarungan, bahwa kiprah dan peran mereka dalam menyelesaikan problem-problem kemasyarakatan akan selalu ditunggu. Wallahu a’lam bis shawab.
  
Penulis adalah santri Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak.
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG