IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Menyelesaikan Masalah Pembakaran Bendera HTI dengan Bijak

Ahad 28 Oktober 2018 8:0 WIB
Bagikan:
Menyelesaikan Masalah Pembakaran Bendera HTI dengan Bijak
Banser merupakan penjaga ulama untuk menegakkan ajaran Islam. Mereka merupakan kepanjangan tangan dari Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Karena itu, mengherankan jika Banser dianggap menghina kalimat tauhid akibat pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang telah dibubarkan karena ideologinya berusaha mengubah NKRI. 

Peristiwa pembakaran bendera HTI di Garut saat peringatan Hari Santri menjadi viral karena direkam dan disebarkan dari grup-grup media sosial. Beragam tanggapan muncul, antara kelompok yang setuju dan tidak sehingga menimbulkan kegaduhan. Ciri media sosial adalah, semua orang merasa berhak berbicara, baik mereka yang memang memahami persoalan, karena sentimen ideologi atau karena dukungan politik. Semuanya menjadi riuh rendah meramaikan persoalan tersebut. 

Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyatakan permintaan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh Banser. Tiga orang yang melakukan pembakaran juga meminta maaf kepada publik akibat kegaduhan itu. Mereka yang bertindak melampaui prosedur kemudian mendapat sanksi organisasi.

Kepolisian bertindak cepat agar permasalahan tersebut segera diredam. Para pelaku pembakaran segera dimintai keterangan. Perdebatan apakah yang dibakar bendera HTI atau bendera tauhid diminimalisasi dengan melakukan kajian yang selanjutnya disimpulkan bahwa yang dibakar merupakan bendera HTI. Hal ini dilakukan salah satunya dengan melihat jejak digital bahwa bendera itulah yang selama ini digunakan oleh HTI dalam berbagai acara. 

Dalam kesepakatan bersama, tidak boleh ada bendera selain merah putih pada upacara peringatan Hari Santri. Saat ada orang yang membawa bendera HTI, maka Banser kemudian mengamankannya. Dalam protap Banser, seharusnya bendera tersebut diserahkan kepada polisi. Sayangnya, tindakan Banser tersebut melampaui aturan yang telah ditetapkan. Selain satu kasus tersebut, banyak bendera HTI lain yang diamankan Banser dankemudian diserahkan ke polisi.

Uus Sukmana (34) pembawa bendera yang dibakar–yang akhirnya tertangkap—ketika dimintai keterangan oleh polisi mengakui bahwa bendera tersebut merupakan bendera HTI yang dibeli secara online di sebuah akun Facebook. Akun yang menjual bendera tersebut juga menerangkan bahwa yang dijual adalah bendera HTI. Dengan demikian tidak ada keraguan lagi setengah pengakuan dari Uus bahwa bendera yang dibakar adalah bendera HTI. Karena itulah pernyataan dari beberapa orang atau organisasi bahwa itu bukan bendera HTI gugur dengan sendirinya. 

Sejumlah organisasi teroris seperti Al-Qaeda, ISIS, Taliban, dan Boko Haram juga menggunakan kalimat tauhid untuk benderanya. Perdebatan akhirnya mengarah bagaimana dengan simbol-simbol tauhid yang kemudian digunakan untuk tindakan kekerasan? Di sini banyak tafsir yang muncul dan menjadi kontroversi dalam masyarakat. Bagaimana kita harus memperlakukan kalimat suci yang kemudian digunakan untuk tidakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tersebut?
 
Nahdlatul Ulama sejak dari berdirinya tahun 1926 mengakui keragaman pendapat para ulama. Dalam bidang fiqih, pendapat empat mazhab diakui, yaitu Maliki, Hanafi, Syafii, dan Hambali. Perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang alamiah dan kamunitas NU dan dihargai sepenuhnya. Termasuk dalam hal ini, bagaimana menyikapi perbedaan pandangan hukum membakar bendera organisasi terlarang. Tetapi ketika sudah masuk ranah hukum, maka semuanya harus mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku. 

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, penyampaian aspirasi diizinkan, termasuk di dalamnya melakukan demonstrasi, sejauh hal tersebut dilakukan dengan mengikuti tata tertib yang berlaku. Debat- pubik yang mencerdaskan dan menjaga kesopanan di forum seminar, ruang akademik, bahkan di televisi atau saluran informasi lain akan membantu masyarakat memahami argumen dari masing-masing pihak.

Pada Jumat, 26 Oktober, demonstrasi Bela Tauhid di depan kantor Kemenkopolhukam Jakarta ternyata juga diirngi dengan orasi politik pergantian presiden. Ini mengindikasikan adanya penumpang gelap yang ingin memanfaatkan kontroversi yang ada. Kantor GP Ansor di Sulteng juga diserang orang tak dikenal. Akibat serangan gerombolan dalam jumlah sekitar 30 orang tersebut, beberapa anggota Ansor dan Banser yang sedang menyiapkan bantuan untuk korban gempa mengalami luka-luka. Kasus ini menunjukkan cara-cara yang tidak baik dalam upaya penyampaian pendapat.

Para tokoh agama dan tokoh bangsa telah mengingatkan jangan sampai kontroversi soal pembakaran bendera HTI tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk menjatuhkan agama Islam. Umat Islam disibukkan dengan dirinya sendiri sehingga urusan-urusan lebih penting yang seharusnya menjadi perhatian akhirnya diabaikan. Pertemuan para tokoh agama di rumah dinas wapres Jusuf Kalla patut kita apresiasi.

Hadir pada pertemuan tersebut Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nasir, Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin, Ketua Umum Syarekat Islam Hamdan Zoelva, dan  Dewan Penasihat Pimpinan Pusat Persatuan Islam Indonesia (Persis) Maman Abdurahman. Wapres Jusuf Kalla didampingi oleh Kapolri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin dan Mensesneg Pratikno. 

Lima kesepakatan yang dihasilkan oleh para tokoh umat Islam ini sangat menyejukkan. Mereka mufakat mengedepankan musyawarah dan saling pengertian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Para pemimpin juga menyerukan umat Islam agar tidak memperbesar masalah, melainkan bergandengan tangan mengatasi adu domba dan mengedepankan dakwah bil hikmah wal maudhitil hasanah. 

Para tokoh juga menyesalkan kejadian tersebut dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Oknum yang membakar bendera telah meminta maaf dan diberikan sanksi atas tindakan yang melampaui prosedur. Ansor dan NU juga telah menyesalkan kejadian tersebut. Jika ada pelanggaran hukum, maka akan diserahkan kepada Polri untuk diselesaikan secara hukum. 

Kini saatnya kita kembali fokus kepada persoalan-persoalan besar umat Islam yang harus diselesaikan bersama seperti pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan lainnya. Kejadian yang ada dapat menjadi ujian seberapa jauh kita mampu menyelesaikan persoalan bersama dengan bijak demi kebaikan bersama. (Achmad Mukafi Niam)

Tags:
Bagikan:
Sabtu 20 Oktober 2018 21:30 WIB
Menyiapkan Santri Hadapi Revolusi Industri 4.0
Menyiapkan Santri Hadapi Revolusi Industri 4.0
Ilustrasi (via tidy.vn)
Teknologi dengan cepat telah mengubah banyak hal dalam hidup. Jika sebelumnya manusia sangat tergantung pada alam, kini banyak hal bisa dikendalikan, cukup dengan sentuhan tangan di telepon atau perangkat cerdas lainnya. Mereka yang memiliki teknologi paling canggih akan mengendalikan pihak lain. Karena itu, banyak negara memberi dukungan pengembangan teknologi sebagai sarana memenangkan persaingan dengan negara lain. Masing-masing berusaha menjadi yang terdepan. Perusahaan teknologi berusaha menjadi yang tercepat dalam meluncurkan produk baru. Hasilnya adalah percepatan penemuan teknologi baru. Kini, teknologi digital menjadi pusat perhatian para pengembang teknologi.

Teknologi digital yang salah satunya berwujud dalam bentuk internet mampu memberi solusi pada banyak hal yang sebelumnya mustahil. Apa yang dahulunya susah dijangkau, kini hanya dengan genggaman tangan telah terhubung. Dunia telah menjadi desa global karena apa yang terjadi di satu bagian dunia, bisa secara langsung dihadirkan di bagian lainnya. Upaya pengembangan dari teknologi digital saat ini salah satunya adalah, teknologi kecerdasan buatan (artifisial intelegence) yang memungkinkan komputer atau mesin bisa mengerjakan sesuatu tanpa diperintah manusia. Para ahli mengkategorikan hal ini sebagai bagian dari revolusi industri 4.0.

Sejarah revolusi industri dimulai dari 1.0 ketika mesin uap ditemuan yang pada akhirnya memunculkan mesin-mesin untuk produksi yang menggantikan tenaga manual manusia. Revolusi industri 2.0 terjadi saat muncul tenaga listrik dengan produksi massal dan standarisasi mutu. Revolusi industri 3.0 berjalan saat muncul komputer dan otomatisasi dan selanjutnya revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi manufaktur yang diakibatkan oleh kekuatan komputasi dan konektivitasnya serta kecerdasan buatan. Salah satu produknya adalah internet of thing, yang mana segala sesuatu dikerjakan secara otomatis. 

Tanpa terasa kita telah mengadopsi teknologi tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, algoritma di internet menyajikan informasi yang paling kita butuhkan berdasarkan sejarah penelusuran kita di internet. Kita diingatkan di media sosial akan peristiwa-peristiwa pribadi atau keluarga yang penting, seperti ulang tahun, pernikahan atau sejarah pertemanan. Media sosial mampu mendeteksi foto yang merupakan teman kita dan mengirimakan pesan untuk memberi komentar atau menandai. Di tempat parkir, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan semakin sedikit karena tergantikan oleh mesin. CCTV menyimpan data dan kita dapat mengakses secara waktu nyata (real time) dari mana saja kita berada. 

Lembaga-lembaga pendidikan telah memikirkan bagaimana mempersiapkan peserta didik mereka agar mampu beradaptasi dengan dunia yang semakin kompleks. Pengetahuan dan ketrampilan yang diajarkan di berbagai lembaga pendidikan jika merujuk pada kurikulum saat ini tidak memadai lagi untuk memberi bekal peserta didik di masa depan mengingat banyak sekali pekerjaan yang digantikan oleh mesin dan muncul pekerjaan-pekerjaan baru belum pernah ada sebelumnya. 

Pesantren, sekalipun mendidik para santri untuk tafaqquh fid dîn, juga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Direktur Pedidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ahmad Zayadi, dalam kunjungannya ke NU Online baru-baru ini menyampaikan, berdasarkan riset yang dilakukan Kemenag, hanya empat persen dari jumlah santri yang akhirnya menjadi kiai atau ulama. Selebihnya menjalani beragam profesi sesuai dengan minat dan ketersediaan lapangan kerja. Karena itu, bagaimanapun juga para santri harus disiapkan ketika mereka berkiprah di masyarakat.

Bukan hanya bagi mereka yang akan akan terjun dalam berbagai profesi selain bidang keagamaan, bahkan, bagi mereka yang akan menekuni dunia dakwah dan pengembangan Islam pun, pemahaman akan teknologi dan pemanfaatannya dalam media dakwah juga sangat penting. Para dai yang sudah akrab dengan media sosial mampu memanfaatkan platform tersebut untuk memperluas pengaruh dakwah mereka. Sedangkan mereka-mereka yang hanya berkutat pada cara-cara konvensional hanya memiliki ruang apresiasi yang terbatas di tingkat lokal yang mampu mereka jangkau. 

Selain itu, ketika masyarakat sudah melek teknologi sementara para pemuka agama gagap teknologi (gaptek), maka mereka tidak mampu memahami dinamika akibat pengaruh teknologi yang berada dalam masyarakat. Di balik semua manfaat dan kelebihan yang disematkan pada teknologi canggih, tersimpan beragam dampak buruk yang mengancam siapa saja yang lengah. 

Teknologi juga membantu memudahkan proses belajar mengajar di pesantren. Metode yang mengandalkan hafalan sebagaimana masih berjalan, perlu dievaluasi ulang seiring dengan adanya teknologi pembelajaran terbaru yang melibatkan teknologi digital. Dulu, untuk membelajari Bahasa Arab, para santri harus menghafalkan kitab Alfiyah sebanyak seribu bait. Dibutuhkan waktu yang lama untuk menguasai hal tersebut. Kini, beragam aplikasi belajar bahasa Arab dapat diunduh dengan gratis dan dipelajari dengan mudah dengan hasil yang cepat. Berbagai perangkat lunak untuk mencari rujukan hadits kini tersedia dalam beragam versi. Beragam kitab klasik sudah tersedia dalam bentuk PDF yang memudahkan proses pencarian rujukan.

Dengan sejumlah kesempatan untuk pemanfaatan teknologi ini, sayangnya pesantren masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pemanfaatannya. Pertama, sebagian besar pesantren belum mengizinkan penggunaan beragam perangkat teknologi digital oleh para santri dalam proses belajar mengajar. Ada aspek positif dan negatif dari kebijakan ini. Sisi positifnya, santri bisa fokus belajar dan terhindar dari konten-konten negatif yang tersebar melalui beragam peralatan canggih tersebut. Dampak buruknya adalah, mereka terhambat dalam pemanfaatan teknologi terbaru dalam proses belajar mengajar yang semakin efektif dan efisien. 

Faktor kedua, ketersediaan sarana dan prasarana teknologi yang belum memadai. Tak banyak pesantren yang memiliki laboratorium komputer dan perangkat teknologi digital terkini untuk membantu pengajaran materi-materi keagamaan dengan basis teknologi ini. Memang, dibutuhkan biaya mahal untuk berinvestasi dalam teknologi. Hal ini yang menjadi kendala bagi banyak pesantren.  

Terdapat pesoalan yang dapat diselesaikan secara lokal di internal masing-masing pesantren seperti pengaturan penggunaan teknologi digital agar diperolah manfaat sekaligus menghindari dampak negatif yang mungkin timbul. Terdapat persoalan yang dapat diselesaikan oleh asosiasi pesantren seperti pembuatan panduan kurikulum untuk mengenalkan teknologi kepada para santri. Terdapat permasalahan yang lebih besar seperti dukungan dana dan infrastruktur serta pengakuan lulusan pesantren. Hal ini perlu melibatkan para pemangku kepentingan yang lebih besar seperti pengambil kebijakan di parlemen atau kementerian terkait.

Kita perlu belajar dari pengalaman masa lalu saat prakemerdekaan atau awal-awal kemerdekaan Indonesia. Para era tersebut, pesantren hanya berfokus memberi bekal para santri dengan ilmu agama. Akhirnya ketika tersedia ruang yang luas untuk terlibat dalam membangun negara, komunitas pesantren hanya bisa mengambil peran di Departemen Agama. Ruang-ruang lain, diisi oleh mereka yang memiliki keahlian teknis dan administratif, tetapi minim pengetahuan agama sehingga banyak kebijakan dari lembaga strategis tidak ranah terhadap kebutuhan umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia. 

Hal yang saja juga terjadi, jika komunitas pesantren tidak mempesiapkan para santrinya untuk menguasai dunia digital, maka orang lain yang akan mengisinya. Tentu saja sesuai dengan ideologi dan pandangan yang mereka miliki. Jangan sampai kita ketinggalan dan hanya menjadi obyek atau konsumen teknologi saja. Bagaimanapun juga, banyak sektor telah terdisrupsi karena perkembangan teknologi digital. Saatnya kita mengambil peran dalam kemajuan teknologi ini.  (Achmad Mukafi Niam)

Sabtu 13 Oktober 2018 17:45 WIB
Hari Antihoaks, Mengapa Tidak?
Hari Antihoaks, Mengapa Tidak?
Kabar penganiayan yang dialami oleh Ratna Sarumpaet dengan cepat menjadi viral di dunia maya. Foto muka lebam yang dialaminya beredar dari beragam akun media sosial yang diiringi dengan beragam komentar berupa simpati kepadanya, dan hujatan kepada pemerintah yang dinilai tidak bisa melindungi warganya. Pembicaraan mengenai apa yang dialami bahkan mengalahkan bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah dengan korban jiwa ribuan orang dan kerusakan harta benda yang sangat besar.

Beruntung, pihak kepolisian segera sigap untuk mengaji ulang fakta-fakta yang disampaikan oleh Ratna Sarumpaet. Dan ada sejumlah ketidakkonsistenan sehingga dengan segera dia mengakui bahwa informasi yang beredar sepenuhnya adalah hoaks. Teknologi di satu sisi membantu untuk mengonfirmasi kebenaran berita-berita bohong dengan pembuktian rekaman CCTV, posisi telepon, jejak transaksi perbankan dan lainnya. Teknologi pula yang mempercepat penyebaran dan dampak berita bohong. 

Sebuah pesan yang cukup terkenal menyatakan, fitnah lebih besar dibandingkan pembunuhan. Hoaks bisa masuk ketegori fitnah ini. Keluarga Nabi Muhammad sendiri sempat tertimpa fitnah terhadap tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Aisyah, istri tercinta beliau. Kabar berembus dengan cepat dan susah untuk mengklarifikasinya. Nabi Muhammad meminta nasihat kepada Ali bin Abi Thalib soal apa yang harus dilakukannya, yang kemudian menyarankannya untuk menceraikan Aisyah. Hal ini yang menurut sejumlah ahli sejarah menjadi penyebab perang Jamal, yaitu perlawanan Aisyah terhadap kekhalifahan Ali. Beruntung kemudian turun ayat Al-Qur’an yang menegaskan bahwa berita tersebut adalah bohong. 

Jerman pada masa Nazi berkuasa memiliki Kementerian Propaganda yang dipegang oleh Joseph Goebbels. Salah satu strateginya adalah menyebarkan berita sebanyak mungkin dan sesering mungkin. Sebuah kebohongan yang disampaikan secara terus-menerus akan menjadi sebuah kebenaran. Strategi tersebut menemukan konteksnya kembali dengan berkembangnya media sosial dan masyarakat yang tidak kritis terhadap informasi sehingga menelan mentah-mentah serta membagikan informasi yang diterima karena dirasa mendukung pandangan atau ideologi yang dimilikinya.

Penyerangan Irak oleh Amerika Serikat dan sekutunya pada 2003 dengan alasan adanya senjata pemusnah massal yang terbukti bohong telah menyebabkan kesengsaraan tak terkira. Tim peneliti dari AS, Kanada, dan Irak sebagaimana dilaporkan oleh BBC Indonesia, memperkirakan hampir setengah juta orang tewas akibat perang yang berlangsung antara 2003 sampai 2011 tersebut. Belum lagi harta benda yang rusak akibat perang. Dampak perang masih terasa berupa konflik sektarian di Irak, termasuk keberadaan ISIS dan kombatannya yang kini menciptakan teror di sejumlah bagian dunia. 
  
Jadi, mengapa tidak jika dalam satu tahun, kita memperingati satu hari sebagai Hari Antihoaks untuk menjadi pelajaran dan sekaligus melakukan langkah-langkah pencegahan agar kita lebih sadar terhadap bahaya hoaks. Bukan hanya dalam konteks lokal, komunitas antihoaks global dapat menginisiasi satu hari khusus yang didedikasikan sebagai hari antihoaks internasional mengingat persoalan ini telah menjadi keprihatinan global.  

Berbagai komunitas bekerja sama untuk memperingati satu hari khusus yang didedikasikan untuk mengangkat isu yang menjadi perhatiannya secara berkala. Yang paling terkenal adalah Hari Buruh Internasional pada 1 Mei. Banyak negara yang menjadikan hari sebagai tanggal merah atau libur. Pada momen tersebut, isu-isu perburuhan kembali digemakan. Hari AIDS sedunia diperingati setiap tanggal 1 Desember untuk menumbuhkan kesadaran tentang wabah AIDS di seluruh dunia. Setiap tahunnya terdapat tema-tema khusus yang diangkat sesuai dengan persoalan yang tengah dihadapi. 

Ada banyak faktor penyebab maraknya hoaks belakangan ini. Media sosial yang sebelumnya dipuja-puja sebagai sarana baru berinteraksi kini mendapat banyak kritikan atas kurangnya peran yang meraka ambil dalam mengatasi informasi hoaks. Langkah tegas telah diambil oleh pemerintah Jerman yang mengenakan denda besar bagi perusahaan media sosial yang abai soal informasi palsu yang disebarkan melalui platform yang dimilikinya. Negara lain mungkin akan mengambil tindakan yang sama.
Kampanye antihoaks telah digelorakan oleh masyarakat yang prihatin terhadap kondisi ini. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan siskampling digital, yaitu melaporkan konten bermasalah di media sosial ke aduankonten.id. sejumlah media telah bekerja sama untuk memerangi konten hoaks. Ada web khusus untuk mengecek apakah sebuah berita benar atau hoaks. Sejumlah media membuat rubrik khusus antihoaks yang didedikasikan untuk memberikan klarifikasi atas sebuah berita. 

Salah satu kunci utama untuk mencegah tersebar luas ada pada masing-masing individu. Dan kesadaran untuk kritis terhadap sebuah informasi sebelum membagikan ke sosial media yang diikutinya masih rendah. Banyak intelektual yang dengan gampangnya membagikan informasi yang belum jelas asal usulnya. Bahkan, seorang mantan menteri komunikasi dan informasi terpaksa meminta maaf kepada publik ketika sebuah unggahan di media sosialnya ternyata hoaks. Masyarakat awam, tentu lebih rentan menyebarkan konten hoaks. Dan ini yang dimanfaatkan oleh para pembuat hoaks dengan segala motifnya.

Usulan peringatan hari antihoaks yang muncul baru-baru ini merupakan respon atas maraknya hoaks yang meningkat di tahun politik ini. Momentum ini harus diambil sebagai langkah untuk mendidik publik bagaimana mereka kritis terhadap sebuah informasi sebelum mereka membagikannya di media sosial. Soal kapan hari yang disepakati, bisa didiskusikan bersama-sama karena peringatan ini bukan untuk kepentingan politik sesaat, apalagi sekedar memojokkan individu tertentu, melainkan kepentingan bersama. (Achmad Mukafi Niam)

Sabtu 6 Oktober 2018 11:15 WIB
Duka Sulteng, Duka Kita Semua
Duka Sulteng, Duka Kita Semua
Relawan Banser membantu korban di Palu, Sulteng (Foto: Facebook Antok Al Fitra Manyaran)
Hari Sabtu, 29 September 2018 akan dikenang oleh masyarakat di Sulawesi Tengah sebagai hari yang mengubah hidup mereka. Gempa besar yang diikuti oleh tsunami memporak-porandakan lingkungan yang sebelumnya tenang dan damai. Lebih dari seribu orang meninggal dunia, rumah dan bangunan serta fasilitas umum rusak. Sebagian lokasi bahkan terbenam, tak berbekas karena mengalami likuifaksi atau penurunan tanah akibat gempa.  

Hingga sepekan, sebagian besar sarana dan prasarana dasar seperti air dan listrik belum berfungsi dengan baik. Bantuan sudah tersedia, tetapi distribusi darat menjadi persoalan mengingat jalanan yang rusak akibat gempa tersebut. Akibatnya, para pengungsi masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dalam situasi penuh kekacauan tersebut, sayangnya ada gerombolan tak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi dengan melakukan penjarahan. Mereka tak hanya mengambil bahan kebutuhan pokok seperti makanan yang memang langka, tetapi juga menyasar ATM, pertokoan, dan harta benda tak terjaga karena pemiliknya mengamankan diri di pengungsian. Keamanan menjadi faktor penting yang menjadi prioritas.

Belum lagi persoalan tersebarnya berita hoaks yang membuat masyarakat panik dan bingung seperti informasi tentang gempa susulan, meninggalnya walikota Palu, penerbangan gratis dari Makassar untuk keluarga korban dari Makassar ke Palu dan lainnya. Para korban bencana dan keluarganya kesulitan mendapatkan informasi yang akurat sebagai sarana untuk mengambil tindakan yang tepat. 

Sekelompok kecil orang-orang tak bertanggung jawab ini harus segera ditangani agar tidak memperkeruh keadaan yang sudah porak poranda. Jika tidak segera ditangani dengan baik, situasi tersebut akan menyebar. Akibatnya, para korban akan semakin menderita. Tentara dan polisi telah ditambah untuk mengendalikan situasi keamanan. Para produsen berita hoaks harus segera ditelusuri untuk menghindarkan penyesatan informasi.

Manajemen kebencanaan yang baik sangat menentukan kecepatan pemulihan situasi dan kondisi. Penentuan prioritas langkah mana saja yang perlu didahulukan menentukan kecepatan proses pemulihan mengingat segalanya dalam kondisi terbatas dan darurat. Kreativitas mencari solusi  dalam segala keterbatasan menentukan kecepatan penyelesaikan masalah. Mereka yang terjun ke lokasi bencana tidak hanya cukup tangguh fisiknya saja, tetapi juga memiliki kemampuan mental baja dan kreativitas dalam menemukan solusi-solusi atas situasi darurat.

Upaya untuk tidak melakukan kampanye, baik kampanye pilpres maupun kampanye pileg yang disepakati oleh calon presiden atau partai politik yang sedang berkontestasi patut diapresiasi. Mari kita membantu mereka yang terkena bencana dengan ketulusan, sebagai sesama manusia yang sudah seharusnya saling menolong saat terkena musibah. 

Nahdlatul Ulama dengan seluruh perangkat organisasi telah menurunkan timnya dalam program NU Peduli Bencana Sulteng. Tim asesmen telah turun dengan membawa bantuan paling diperlukan segera setelah gempa terjadi. Mereka melakukan perjalanan darat dari Makassar ke Palu mengingat bandara Palu waktu itu belum beroperasi. Rombongan-rombongan selanjutnya terus berangkat.

Seluruh perangkat organisasi NU seperti Ansor, Banser, LAZISNU, LPBINU, dan pengurus wilayah serta pengurus cabang NU yang lokasinya dekat dengan daerah terdampak bencana telah bergerak untuk memberi bantuan. LAZISNU di tingkat PBNU mengoordinasikan penggalangan dana dari seluruh Indonesia sementara perangkat organisasi NU berupa lembaga dan badan otonom NU lainnya turun ke lapangan sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

Penting untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa bencana adalah fenomena alam. Tidak perlu menuduh orang-orang yang sudah menderita terkena bencana sebagai orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan kemudian diturunkan bencana kepada mereka sebagaimana yang menimpa umat-umat terdahulu. Bukan kapasitas kita untuk memberi penilaian seperti itu. Jangan sampai membantu saja tidak, malah menuduh dengan seolah-olah menjadi orang paling suci. Bencana dapat terjadi di mana, kapan saja, dan menimpa siapa saja. Ada bencana-bencana yang disebabkan oleh ulah manusia seperti banjir atau kebakaran, tapi ada faktor alam yang sepenuhnya di luar kendali manusia.

Ada pelajaran penting yang bisa kita ambil sebagai umat beragama bahwa bencana merupakan ujian dari Allah. Bahwa ada kekuatan besar yang di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya sehingga tidak ada yang perlu disombongkan atas pencapaian-pencapaian yang tampaknya luar biasa ini, padahal sesungguhnya kekuasaan Allah jauh tak terbatas.
 
Bencana besar yang terjadi secara terurutan di Indonesia baru-baru ini, yaitu di Lombok dan Sulteng menjadi pengingat bagi kita untuk mengantisipasi kejadian serupa di daerah lain. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan wilayah cincin api yang rawan terjadi gempa dan gunung meletus. Kesadaran bahwa kita hidup di daerah bencana mendesak untuk ditumbuhkan dan ditingkatkan sehingga kita selalu mempersiapkan diri jika hal tersebut terjadi, yang bisa datang kapan saja. Dengan demikian, dampaknya bisa diminimalisasi. 

Kita bisa belajar kepada negara-negara lain yang telah mempersiapkan diri menghadapi kondisi bencana. Kearifan lokal yang ada di sejumlah daerah terkait bencana yang teruji dalam mengurangi dampak bencana dapat terus dipelihara dan dikembangkan ke daerah lainnya dengan karakteristik serupa. Teknologi dan pengetahuan terbaru juga membantu kita mengantisipasi dan mengelola dampak bencana. (Achmad Mukafi Niam)
 

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG