IMG-LOGO
Nasional

Kasus Penurunan Merah Putih Diganti Bendera HTI di Poso Dinilai Makar

Ahad 28 Oktober 2018 9:35 WIB
Bagikan:
Kasus Penurunan Merah Putih Diganti Bendera HTI di Poso Dinilai Makar
Screenshoot video viral.
Jakarta, NU Online
Pelaksana Tugas Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Surabaya M. Najih Arromadloni menilai, penurunan bendera merah putih dan menggantinya dengan bendera HTI yang dilakukan oleh massa bela tauhid merupakan perbuatan makar.

Ia menyesalkan kasus yang terjadi di halaman kantor DPRD Kabupaten Poso dan di Lapangan Sintuwu Maroso, Jumat (26/10) siang tersebut saat mereka melakukan aksi.

Najih menegaskan bahwa perbuatan menista para ulama pejuang kemerdekaan tersebut tidak boleh terulang.

“Perbuatan tersebut adalah melawan hukum dan makar, dapat dikenakan pasal 24 juncto pasal 65 juncto pasal 66 UU Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara,” jelasnya kepada NU Online, Ahad (28/10).

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah menyatakan bahwa bendera-bendera yang tak boleh di instansi negara, termasuk ruang publik adalah bendera organisasi terlarang seperti PKI, HTI, GAM, OPM.

“Semua adalah bendera yang dilarang UU. Karena itu, Polisi harus mengusut tuntas pelakunya,” tandas Najih.

Seperti diinformasikan, sejumlah orang dari peserta aksi bela bendera tauhid di Kabupaten Poso sempat mengibarkan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid dan ada logo pedangnya. Mereka sempat menurunkan bendera Merah Putih, yang sedang berkibar di halaman DPRD Kabupaten Poso.

Peristiwa ini lalu diketahui anggota keamanan dan langsung melapor ke Kapolres Poso AKBP Bogiek Sugiyarto. Mengetahui hal itu, Bogiek langsung menegur massa untuk mengibarkan kembali bendera Merah Putih seperti semula. (Fathoni)
Bagikan:
Ahad 28 Oktober 2018 23:45 WIB
Kiai Ma'ruf Amin Ngaji 'Al-Muqtathafat li Ahlil Bidayat' di Sabilur Rosyad
Kiai Ma'ruf Amin Ngaji 'Al-Muqtathafat li Ahlil Bidayat' di Sabilur Rosyad
Mustasyar PBNU, KH Ma'ruf Amin (foto istimewa)
Malang, NU Online
Mustasyar PBNU KH Ma'ruf Amin bersilaturahim ke Pesantren Sabilur Rosyad, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, Ahad (28/10) malam. Di pesantren tersebut, Kiai Ma’ruf diminta sang pengasuh pesantren, KH Marzuki Mustamar, untuk membaca kitab Al-Muqtathafat li Ahlil Bidayat.    

Kiai Marzuki, yang merupakan Ketua PWNU Jawa Timur ini, meminta Kiai Ma’ruf untuk mengupas halaman 23 dan 28 dari kitab tersebut di hadapan ratusan santri putra dan putri. Kiai Ma’ruf pun mengiyakan. Ia membacakan kitab tanpa harakat satu per satu. 

Muncullah utawi iku saat ia membacakan kitab karya Kiai Marzuki Mustamar tersebut. Utawi iku adalah semacam kode-kode kedudukan kalimat dalam bahasa Arab saat diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa khas pesantren. Dengan utawi iku itulah, seseorang bisa ditakar kemampuan ilmu nahwu dan sharafnya.  

Ternyata halaman tersebut, mengupas tentang keharusan umat Islam dalam keadaan suci saat menyentuh Al-Qur’an. 

Dalam penjelasannya, menurut Kiai Ma’ruf, ada perbedaan pendapat terkait keharusan suci tersebut. Ada sebagian kalangan yang mengatakan tidak apa-apa menyentuh Al-Qur’an meski dalam keadaan punya hadas kecil maupun besar. Salah satu argumen mereka adalah bahwa manusia itu suci. 

Namun, menurut Kiai Ma’ruf, memang betul manusia suci, tapi ketika menyentuh Al-Qur’an harus dalam keadaan bersuci atau memiliki wudlu.  “Jadi sudah jelas orang haid, orang junub, tidak diperbolehkan menyentuh Al-Qur’an,” katanya. 

Tentang perbedaan pendapat mengenai hal itu, menurut Kiai Ma’ruf, masing-masing memiliki dalil. Namun, kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, mengharuskan bersuci saat menyentuh Al-Qur’an. (Abdullah Alawi)
Ahad 28 Oktober 2018 18:43 WIB
HARI SANTRI 2018
Mengibarkan Bendera 'La Ilaha Illallah', Tapi Hatinya Tidak, Apakah Itu Tauhid?
Mengibarkan Bendera 'La Ilaha Illallah', Tapi Hatinya Tidak, Apakah Itu Tauhid?
Sidoarjo, NU Online 
Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar menegaskan orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya atau bertauhid terletak pada hati seseorang bukan pada pakaian atau benderanya.

“Orang beriman, orang bertauhid, ada di dalam hatinya. Asal iman, ikrar dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian melakukan syariatnya, itulah orang beriman, orang bertauhid, meskipun benderanya Persebaya, meskipun benderanya Areamina,” jelasnya pada Istighotsah Kubra di Gelora Delta Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Ahad (28/10)

Menurut dia, apalagi orang yang mengikuti tarekat. Mereka punya kewajiban dari mursyidnya setiap selesai shalat wajib membaca la ilaha illallah ratusan kali. 

“Bukankah itu bertauhid?” tanyanya pada peringatan Hari Santri yang diikuti ratusan ribu umat Islam dari pelosok Jawa Timur.  

“Sebaliknya apabila orang hidup di negara dengan bendera dengan tertera kalimat la ilaha illallah, tapi orang itu non-Muslim, atau sekadar mengibarkan benderanya, tapi hatinya tidak, apa menjadi iman? Lalu menjadi tauhid?” 

“Sampean Muslim, hidup di negara Inggris di negara yang benderanya ada lambang salibnya, tapi hatimu dipenuhi dengan la ilaha illallah, kamu bertauhid!” tegasnya. (Abdullah Alawi)

Ahad 28 Oktober 2018 17:30 WIB
Guru Besar UNS: Nilai-nilai Sumpah Pemuda Menjadi Terabaikan Karena Politik
Guru Besar UNS: Nilai-nilai Sumpah Pemuda Menjadi Terabaikan Karena Politik
Guru Besar UNS Hermanu Joebagio (foto istimewa)
Solo, NU Online
Guru Besar Sejarah Islam Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) mengatakan, Sumpah Pemuda 1928, merupakan perspektif kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan bangsa (toleransi) dan nilai-nilai itu menjadi leitstar bangsa.

"Namun sayangnya, nilai-nilai itu terabaikan akibat besarnya kepentingan politik di era reformasi dewasa ini," ungkapnya.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar Sejarah Islam Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Hermanu Joebagio kepada NU Online di Solo, Ahad (28/10).

Ia berharap, melalui tiga komponen kesepakatan kolektif yang telah ia sebutkan, di era reformasi ini seharusnya menjadi pijakan untuk membangun persepsi rational dan sebagai filter terhadap politik pecah belah. "Pileg, Pilpres, dan Pilkada tidak harus memecah kita berkeping dengan mempolitisasi agama," pungkas dia.

Dikatakan, momentum Sumpah Pemuda yang diikrarkan para pemuda bangsa Indonesia dari berbagai suku, agama, dan golongan pada 28 Oktober 1928 silam, menjadi sebuah embrio konsensus kolektif (common denominator) yang mendasari ideologi bangsa ini.

Menurut Hermanu yang juga Mustasyar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surakarta tersebut, selain Sumpah Pemuda, dalam sejarah politik ada dua komponen peristiwa lain, sebagai fase pembuahan dasar negara.

"Ada tiga komponen sebagai fase pembuahan dasar negara, yakni Manifesto Politik 1923, Sumpah Pemuda 1928, dan Sidang BPUPKI," papar Hermanu.

Ditambahkan dia, sedangkan untuk fase pengesahan digodok dalam sidang panitia 8 dan 9, Piagam Jakarta, dan sidang PPKI 18 Agustus 1945. "Dengan pengesahan itu selanjutnya Pancasila sebagai 'ethical principle' bangsa Indonesia," terangnya. (Ajie Najmuddin/Muiz)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG